Berita
Menteri LH Minta Kepala Daerah di Kalimantan Selatan Susun Roadmap Penanganan Sampah
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta kepala daerah di Kalimantan Selatan, baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi untuk segera menyusun roadmap penanganan sampah.
Hal itu dikatakan Menteri LH Hanif Faisol saat kunjungan kerja di Kota Banjarbaru, pada Kamis, 28 November 2024.
Hanif mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menginisiasi rapat koordinasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya sampah.
Sebab, sambung Hanif, sampah masih menjadi salah satu isu lingkungan global yang masuk dalam triple planetary crisis.
“Sampah ini seperti bayang-bayang kita. Di mana kita berada, pasti ada sampah yang ditinggalkan. Tantangannya adalah bagaimana kita mengelolanya. Dengan lanskap yang beragam seperti di Kalimantan Selatan, diperlukan berbagai model penyelesaian yang inovatif,” ujar Hanif.
Hanif juga mengingatkan bahwa penyusunan roadmap ini sebenarnya telah dimandatkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008.
Menurutnya, roadmap ini menjadi hal penting untuk memastikan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Kami akan mendukung sepenuhnya soal pengelolaan sampah, namun di sisi pembinaan kami juga tetap akan melakukan inspeksi inspeksi terkait dengan sampah yang ada di Kalimantan Selatan,” katanya.
Hanif mengatakan, untuk timbulan sampah di Kalimantan Selatan setiap harinya mencapai 700 sampai 800 ton.
Meskipun lebih kecil dibandingkan dengan Jakarta yang mencapai 8.000 ton per hari, ia menilai banyak Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di daerah ini sudah mendekati kapasitas maksimal.
“Ini ada yang tidak benar dengan pengelolaan sampah yang dulu kita lakukan, karena tanggung jawab ini belum muncul kepada kita semua, melalui even ini kami me-review Undang Undang 18 tahun 2008 bahwa kasus ini harus ada yang tanggung jawab yaitu pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi,” ucapnya.
Ia menambahkan penanganan sampah terutama di kota-kota besar di Kalimantan Selatan, harus dilakukan dengan segala kemampuan semua pihak.
“Kita semua untuk menanganinya menggunakan segala kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah sampah di Kalimantan Selatan terutama pada kota kota besar yang sampah menjadi polemik yang tidak berkesudahan dan menimbulkan berbagai sumber penyakit yang sangat berbahaya bagi lingkungan,” jelasnya.
Hanif juga menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan terobosan, mulai dari penguatan tata kelola hingga inovasi teknologi. Misalnya pemanfaatan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), di mana sampah yang telah diolah dapat dijadikan bahan bakar alternatif untuk industri semen.
Kedua, peningkatan Bank Sampah Unit, kabupaten atau kota diharapkan mengadopsi pengelolaan bank sampah seperti yang dilakukan Kota Banjarbaru.
Ketiga, Pembangunan Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) untuk mengolah sampah di tempat khusus, termasuk pemilahan sampah plastik, kertas, dan limbah organik.
“Keempat, pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional untuk menangani residu yang tidak dapat diolah lebih lanjut,” imbuhnya.
Hanif juga menyatakan pentingnya melibatkan produsen barang dalam menyelesaikan masalah sampah yang mereka hasilkan, termasuk produk kemasan air minum.
“Saya sudah meminta kadis (kepala dinas) untuk memanggil produsen barang barang harian yang menimbulkan sampah untuk bertanggung jawab menyelesaikan sampah yang dibuat, misal air minum kemasan, kami juga akan meminta lebih jauh kepada importir yang harus bertanggung jawab terkait sampah di Indonesia,” jelasnya.
Hanif menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk menindak pengelolaan sampah yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
Dengan demikian, ia akan merujuk pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur bahwa pelanggaran dalam pengelolaan sampah dapat dikenai sanksi pidana hingga 4 tahun penjara dan denda miliaran rupiah.
“Hari ini kami akan melakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Penegakan hukum akan menjadi langkah terakhir, tetapi kami juga mengutamakan pembinaan dan diskusi,” pungkasnya.
(red)
Berita
Polresta Bogor Kota Gelar Balap Lari Malam di Alun-Alun, Warga Diajak Ikut
KlikBogor – Polresta Bogor Kota akan menggelar kegiatan balap lari malam. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Sabtu, 14 Maret 2026 di kawasan Alun‑Alun Kota Bogor mulai pukul 22.00 WIB hingga selesai.
Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol. Rio Wahyu Anggoro, mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan kegiatan yang digelar pada malam hari selama bulan suci Ramadan tersebut.
Ia menambahkan, acara tersebut terbuka bagi masyarakat umum dan disiapkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta.
“Silakan datang, akan ada hadiah-hadiah menarik. Kami membuka seluas-luasnya, kita akan buka setelah salat Tarawih dan kita akan selesaikan di jam-jam 1 atau jam 2,” ujar Rio dikutip Jumat, 13 Maret 2026.
Rute balap lari malam ini akan dimulai dari depan Alun-Alun Kota Bogor dan mengarah ke depan kantor Polresta Bogor Kota.
“Treknya depan Alun-alun, dari Alun-alun ke depan Polres. Ya, Jalan Dewi Sartika ya. Oke, silakan nanti diajak teman-teman semua, kita akan membuat terobosan-terobosan baru,” ujarnya.
Kapolresta juga menyebut, kegiatan ini merupakan yang pertama kali digelar di Kota Bogor. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda rutin setiap bulan Ramadan.
“Setiap bulan suci Ramadan,” kata Kapolresta saat ditanya kemungkinan kegiatan ini digelar secara rutin.
(ckl/hrs)
Berita
Operasi Ketupat Lodaya 2026, 1.418 Personel Disiagakan di Kota Bogor
KlikBogor – Apel gelar pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2026 digelar di lapangan Mapolresta Bogor Kota, pada Kamis, 12 Maret 2026. Sebanyak 1.418 personel gabungan dari TNI, Polri, Pemerintah Kota Bogor, serta potensi masyarakat disiagakan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan keamanan selama masa Lebaran.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan secara umum personel sudah siap untuk mengamankan arus mudik dan berbagai aktivitas masyarakat selama libur Lebaran.
“Kesiapan personel pada umumnya sudah siap untuk terjun mengamankan, memastikan bahwa pelaksanaan mudik Lebaran 2026 bisa berjalan dengan lancar dan sukses,” ujar Dedie Rachim usai memimpin apel.
Namun demikian, ia menekankan masih diperlukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor sesuai arahan Kapolri yang dibacakan dalam apel.
“Namun demikian sesuai dengan arahan Kapolri yang dibacakan dalam apel masih ada banyak hal yang harus dikoordinasikan, dikolaborasikan, dan disinergikan, terutama potensi-potensi masyarakat yang nantinya bisa mengurangi beban dari tugas-tugas kepolisian, TNI, maupun pemerintah daerah,” tuturnya.
Tercatat ada 1.418 personel yang terlibat merupakan gabungan dari unsur TNI, Polri, Pemerintah Kota Bogor, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam pengamanan Lebaran tahun ini, disiapkan enam titik pos pengamanan utama, salah satunya Pos Baranangsiang yang difungsikan sebagai pos terpadu.
Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol. Rio Wahyu Anggoro, menegaskan pengamanan tidak hanya difokuskan pada arus mudik dan arus balik, tetapi juga pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum.
“Bukan hanya saja arus mudik dan arus balik, tapi juga kami akan menjaga situasi kamtibmas secara umum,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa rumah-rumah yang ditinggalkan pemudik akan menjadi perhatian petugas selama Operasi Ketupat berlangsung.
Selain pengamanan, Polresta Bogor Kota juga menggulirkan program mudik gratis menggunakan enam bus yang diberangkatkan dari Alun-Alun Kota Bogor pada 16 Maret.
“Tanggal 16, Pak Wali Kota akan melepas mudik gratis sebanyak enam bus di Alun-Alun Kota Bogor. Itu adalah agenda mitigasi untuk mengurangi dampak potensi kecelakaan yang terjadi akibat dari kendaraan roda dua,” jelasnya.
Sebelumnya juga telah dilakukan berbagai kegiatan sosial menjelang Lebaran, seperti gerakan pangan murah dan program ganti oli gratis bagi pengemudi ojek online dalam kegiatan Kamtibmas.
Selain itu, pihak kepolisian bersama TNI juga menyediakan layanan penitipan kendaraan bermotor gratis bagi masyarakat yang akan mudik.
“Kami juga akan menerima penitipan kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat tidak hanya ada di Polres dan Polsek, juga di Kantor Koramil dan Kodim. Semuanya tidak dipungut biaya,” kata Kapolresta.
Adapun syarat untuk penitipan kendaraan cukup sederhana, yakni membawa fotokopi STNK dan KTP saat melakukan pendaftaran.
(ckl/hrs)
Berita
Rakercab Pramuka Kota Bogor Rumuskan Program 2026-2027, Pengurus Badan Kelengkapan Dilantik
KlikBogor – Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Bogor memantapkan langkah strategis di 2026 melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) yang digelar di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Kamis, 12 Maret 2026.
Mengusung visi “Maju dan Bermaslahat”, kegiatan ini menjadi momentum penting penguatan organisasi di bawah kepemimpinan Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Ka Mabicab) yang juga Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Ketua Kwarcab Kota Bogor, Denny Mulyadi.
Dalam sambutannya saat membuka acara, Dedie Rachim, menegaskan bahwa Gerakan Pramuka di Kota Bogor harus berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara visi “Bogor Beres, Bogor Maju” dengan semangat “Pancawaluya Ngajati” dari Kwarda Jawa Barat.
“Pramuka Kota Bogor tidak sekadar hadir sebagai organisasi, tetapi harus tertata dengan baik, berdaya guna, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Dedie Rachim di hadapan para pengurus dan tamu undangan.
Selain agenda rapat kerja, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Badan Kelengkapan Kwarcab Kota Bogor untuk periode 2025-2030 guna mengisi kekosongan struktur.
Badan yang dilantik meliputi Pusdiklatcab, Puslitbangcab, Pusdatin, Dewan Kehormatan, BAUK, Pramuka Peduli, hingga Satuan Pengawas Internal (SPI).
Dedie Rachim menyebut kehadiran badan-badan ini sebagai mesin penggerak kualitas organisasi. Menurutnya, tanpa pusat pendidikan yang kuat, kualitas pembina tidak akan berkembang optimal. Begitu pula dengan peran sosial Pramuka Peduli.
“Saya berharap seluruh badan kelengkapan dapat menjalankan tugas dengan dedikasi, tanggung jawab, dan semangat pengabdian,” tambahnya.
Menghadapi tantangan zaman, Ka Mabicab berpesan agar program kerja yang disusun dalam Rakercab 2026 bersifat konkret dan mampu mengintegrasikan teknologi serta inovasi. Hal ini dinilai krusial agar Pramuka tetap relevan bagi Generasi Z dan Generasi Alpha.
“Kita perlu merancang program strategis di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Saya juga mengajak pimpinan OPD selaku Mabi Saka untuk memperkuat kolaborasi, memberikan ruang bagi adik-adik Pramuka berkontribusi dalam pembangunan Kota Bogor,” jelasnya.
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum (Waka Orgakum) Kwarda Jawa Barat, Baim Setiawan, mengapresiasi atas prestasi Kwarcab Kota Bogor yang konsisten menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Barat.
Baim mengungkapkan bahwa Kwarcab Kota Bogor merupakan motor penggerak yang luar biasa. Ia juga membawa kabar baik mengenai peluang beasiswa bagi anggota Pramuka Penegak untuk menempuh pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, melalui dukungan pemerintah dan LPDP.
“Saat ini tersedia kuota beasiswa agar anggota Pramuka memiliki kemudahan masuk perguruan tinggi, termasuk 140 universitas terbaik di dunia. Ini adalah bentuk penguatan SDM dan inovasi kreativitas kita ke depan,” ungkap Baim.
Sementara itu, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bogor, Denny Mulyadi, menyatakan bahwa Rakercab ini bertujuan untuk merumuskan program kerja pada 2026 serta rekomendasi untuk 2027.
Denny berharap pengurus baru yang dilantik dapat menjadi akselerator kemajuan organisasi. Ia menjelaskan, setiap badan memiliki peran spesifik dalam mewujudkan tata kelola yang transparan.
“Dewan Kehormatan sebagai penjaga marwah, SPI memperkuat transparansi, dan Pusdiklat sebagai dapur kaderisasi. Kami ingin kehadiran Pramuka semakin dirasakan kontribusinya secara luas oleh masyarakat Bogor,” tutur Denny.
Acara ditutup dengan pembukaan resmi oleh Ka Mabicab dan dilanjutkan dengan sesi sidang pleno untuk merumuskan agenda kerja satu tahun ke depan.
(ckl/hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi4 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Serba Serbi1 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Berita8 bulan ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Opini1 tahun agoFenomena Kang Dedi Mulyadi (KDM): Pendekar Penjaga Alam
