KlikBogor – Sebanyak 30 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mendapatkan pelatihan kerja. Program ini digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor.

Pelatihan calon pekerja migran secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, di Kantor UPTD Balai Latihan Kerja Kota Bogor, pada Rabu, 10 Juni 2026.

Jenal Mutaqin mengatakan, tahun ini menjadi kali pertama pelatihan CPMI dianggarkan melalui APBD Kota Bogor. Selama tiga bulan ke depan, para peserta akan mengikuti berbagai pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja di negara tujuan.

“Tahun ini menjadi pelatihan perdana yang dianggarkan melalui APBD Kota Bogor. Selama tiga bulan, 30 peserta akan mengikuti pelatihan dan setelah selesai, insyaallah diterima bekerja di perusahaan yang ada di Kuwait, Turki, dan Montenegro yang telah bekerja sama dengan yayasan sesuai pilihan lowongan masing-masing,” ujarnya.

Jenal berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan saat bekerja di luar negeri.

Seluruh peserta yang mengikuti program tersebut telah melalui proses seleksi yang cukup ketat. Sejak informasi pendaftaran dibuka pada Mei 2026, jumlah pendaftar tidak terlalu banyak karena berbagai faktor, termasuk kesiapan mental maupun izin dari keluarga.

“Untuk peserta, semoga prosesnya lancar, lulus semua, dan tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Program ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBD, yang berasal dari uang rakyat, dan pesertanya merupakan warga Kota Bogor dari keluarga kurang mampu atau berada pada desil satu sampai lima,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Pemkot Bogor berharap program pengiriman pekerja migran ke luar negeri dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang sebagai salah satu upaya membuka akses lapangan kerja bagi warga Kota Bogor.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, Adi Novan, mengingatkan seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan penuh tanggung jawab, karena program tersebut didanai oleh APBD Kota Bogor.

“Saya berharap 30 peserta yang mengikuti pelatihan hingga selesai dan berangkat bekerja jumlahnya tetap 30 orang, kecuali terjadi kondisi force majeure,” ujar Adi Novan.

Sementara itu, Ketua Yayasan Yugma Jaya Nitya, Suherlan, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Pemkot Bogor kepada pihaknya dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut.

“Ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kami untuk berkontribusi membantu mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Kota Bogor,” ujar Suherlan.

(hrs)

​KlikBogor – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor meluncurkan program podcast pada Rabu, 10 Juni 2026. Dalam debut program tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, hadir langsung sebagai narasumber pertama yang mengisi ruang siar KPU Kota Bogor.

​Dedie Rachim memberikan apresiasi atas langkah inovatif yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor. Menurutnya, jeda waktu lima tahunan dalam siklus pesta demokrasi sering kali membuat masyarakat terlupa akan pentingnya kesiapan menghadapi kontestasi pemilu berikutnya.

Melalui podcast ini, diharapkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dapat terus disuarakan secara konsisten.

​”Harapannya adalah bagaimana terus demokrasi Pancasila kita bisa terus disuarakan, kemudian juga disosialisasikan metode-metode untuk meningkatkan partisipasi pemilu dari tahun ke tahun. Caranya adalah mengajak masyarakat untuk partisipasi aktif melalui podcast KPU Kota Bogor,” ujarnya.

​Baca juga: Pakar IPB: Pirolisis Plastik Bisa jadi Alternatif Sumber Bahan Bakar, Tapi Perlu Pemurnian

Dalam kesempatan yang sama, Dedie Rachim menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki komitmen dalam mendukung kelancaran tugas penyelenggara pemilu.

​”Pemerintah Kota Bogor sudah berkomitmen sejak lama. Yang pertama memberikan berbagai macam bantuan hibah kepada penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor, khususnya kepada KPU. Termasuk juga kita menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan berupa anggaran cadangan pilkada,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Bogor juga berencana akan memberikan pemanfaatan aset untuk kantor sekretariat pasca-rampungnya pusat pemerintahan baru di kawasan Katulampa.

​”Ada rencana juga kalau nanti suatu saat kantor pemerintahan Kota Bogor di Katulampa sudah selesai, maka salah satu aset Kota Bogor yang nantinya mungkin sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh dinas bisa dimanfaatkan oleh KPU dan juga Bawaslu. Tetapi ini masih butuh waktu karena akses jalan sedang kita selesaikan di tahun ini,” tambahnya.

Ketua KPU Kota Bogor, Ferry Buchori Muslim, menjelaskan bahwa inovasi podcast ini merupakan pengejawantahan dari amanat undang-undang yang mewajibkan KPU untuk terus melakukan pendidikan pemilih secara berkesinambungan, bahkan di luar tahapan pemilu.

​”Kami ada tugas sesuai dengan undang-undang pemilu bahwa di luar tahapan, harus selalu mensosialisasikan pendidikan pemilih dan data pendukung lanjutkan. Nah, ini salah satu metode untuk mensosialisasikan demokrasi dengan media podcast,” kata Ferry.

Baca juga: Menko PMK dan Mendikdasmen Tinjau SDN Cimahpar 5, Pastikan Revitalisasi Sesuai Target

​Ferry juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Wali Kota Bogor yang telah bersedia menjadi figur perdana dalam program ini.

Ke depan, KPU Kota Bogor berencana mengundang berbagai narasumber kompeten lainnya, mulai dari akademisi, praktisi, hingga kelompok pemilih muda atau pemilih pemula.

​Langkah digitalisasi lewat podcast ini diakui Ferry sebagai strategi khusus untuk menyiasati dan mendongkrak tingkat partisipasi politik di kalangan generasi muda (Gen Z) yang belakangan ini dinilai masih perlu dioptimalkan.

Mengingat Gen Z sangat lekat dengan dunia media sosial, podcast dipandang sebagai ruang edukasi yang efisien dan tepat sasaran.

​”Salah satu upaya kami juga untuk menyiasati agar kenaikan partisipasi khususnya di kalangan Gen Z, apalagi sekarang zamannya medsos. Dan ini juga merupakan satu efisiensi untuk sosialisasi dengan media podcast ini,” pungkas Ferry.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan program Revitalisasi Satuan Pendidikan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di seluruh Indonesia terus dilakukan.

Seperti yang terlihat di SDN Cimahpar 5 Kota Bogor ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program prioritas nasional yakni Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang layak, aman, dan inklusif.

Berbagai intervensi dilakukan, mulai dari rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, perbaikan sanitasi, penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran, hingga penataan lingkungan sekolah yang lebih nyaman bagi peserta didik.

Mendikdasmen menegaskan bahwa revitalisasi sekolah adalah upaya menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.

Oleh karena itu, pengawasan dan kolaborasi lintas kementerian menjadi sangat penting agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan layanan Pendidikan.

Baca juga: Menko PMK dan Menag Tinjau Pembangunan Mts Negeri Kota Bogor, Progres Capai 90 Persen

Kegiatan visitasi menjadi sarana untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel. Selain meninjau hasil pembangunan secara langsung, pemerintah juga mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan serta kebutuhan tindak lanjut guna mempercepat penyelesaian program.

Melalui kolaborasi yang kuat dan pengawasan yang berkelanjutan, revitalisasi satuan pendidikan diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia.

Menko PMK Pratikno menekankan bahwa keberhasilan revitalisasi satuan pendidikan membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Melalui visitasi ini, pihaknya ingin memastikan seluruh proses berjalan baik sekaligus memperkuat koordinasi.

“(Melalui visitasi ini) kita melihat ini sudah selesai dibangun revitalisasi sekolah sebesarnya anggaran sekitar Rp2,6 miliar dibangun secara swakelola oleh panitia lokal dengan pengawasan, bantuan dari Kemendikdasmen, dari Pemkot dan lain-lain,” ujar Pratikno dalam keterangannya dikutip Rabu, 8 Juni 2026.

Baca juga: Kota Bogor Sabet Opini WTP ke-10, Ini Pesan Dedie Rachim

Wakil Walikota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, “Inilah salah satu contoh, SDN Cimahpar 5, Bantuan langsung dari Pak Presiden langsung dibawa oleh Pak Mendikdasmen. Mudah-mudahan bermanfaat dan adik-adik semua menjadi anak-anak cerdas. Anak-anak yang ke depannya insya Allah jadi orang-orang sukses.”

Senada dengan itu, Kepala Sekolah SDN Cimahpar 5, Iim Rohimah mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden dan Mendikdasmen.

“Terima kasih Bapak Presiden dan Pak Menteri karena dengan adanya bantuan revitalisasi di sekolah ini, kami memiliki gedung sekolah yang layak sehingga proses pembelajaran insyaallah ke depannya bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya,” tutur Iim seraya menyebut bahwa selanjutnya, ia akan berfokus pada peningkatan mutu sekolah mencakup capaian hasil belajar murid dan kompetensi guru.

Sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), penguatan pendidikan inklusif, serta peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.

(rls/hrs)