Berita
Menteri LH Minta Kepala Daerah di Kalimantan Selatan Susun Roadmap Penanganan Sampah
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta kepala daerah di Kalimantan Selatan, baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi untuk segera menyusun roadmap penanganan sampah.
Hal itu dikatakan Menteri LH Hanif Faisol saat kunjungan kerja di Kota Banjarbaru, pada Kamis, 28 November 2024.
Hanif mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menginisiasi rapat koordinasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya sampah.
Sebab, sambung Hanif, sampah masih menjadi salah satu isu lingkungan global yang masuk dalam triple planetary crisis.
“Sampah ini seperti bayang-bayang kita. Di mana kita berada, pasti ada sampah yang ditinggalkan. Tantangannya adalah bagaimana kita mengelolanya. Dengan lanskap yang beragam seperti di Kalimantan Selatan, diperlukan berbagai model penyelesaian yang inovatif,” ujar Hanif.
Hanif juga mengingatkan bahwa penyusunan roadmap ini sebenarnya telah dimandatkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008.
Menurutnya, roadmap ini menjadi hal penting untuk memastikan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Kami akan mendukung sepenuhnya soal pengelolaan sampah, namun di sisi pembinaan kami juga tetap akan melakukan inspeksi inspeksi terkait dengan sampah yang ada di Kalimantan Selatan,” katanya.
Hanif mengatakan, untuk timbulan sampah di Kalimantan Selatan setiap harinya mencapai 700 sampai 800 ton.
Meskipun lebih kecil dibandingkan dengan Jakarta yang mencapai 8.000 ton per hari, ia menilai banyak Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di daerah ini sudah mendekati kapasitas maksimal.
“Ini ada yang tidak benar dengan pengelolaan sampah yang dulu kita lakukan, karena tanggung jawab ini belum muncul kepada kita semua, melalui even ini kami me-review Undang Undang 18 tahun 2008 bahwa kasus ini harus ada yang tanggung jawab yaitu pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi,” ucapnya.
Ia menambahkan penanganan sampah terutama di kota-kota besar di Kalimantan Selatan, harus dilakukan dengan segala kemampuan semua pihak.
“Kita semua untuk menanganinya menggunakan segala kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah sampah di Kalimantan Selatan terutama pada kota kota besar yang sampah menjadi polemik yang tidak berkesudahan dan menimbulkan berbagai sumber penyakit yang sangat berbahaya bagi lingkungan,” jelasnya.
Hanif juga menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan terobosan, mulai dari penguatan tata kelola hingga inovasi teknologi. Misalnya pemanfaatan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), di mana sampah yang telah diolah dapat dijadikan bahan bakar alternatif untuk industri semen.
Kedua, peningkatan Bank Sampah Unit, kabupaten atau kota diharapkan mengadopsi pengelolaan bank sampah seperti yang dilakukan Kota Banjarbaru.
Ketiga, Pembangunan Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) untuk mengolah sampah di tempat khusus, termasuk pemilahan sampah plastik, kertas, dan limbah organik.
“Keempat, pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional untuk menangani residu yang tidak dapat diolah lebih lanjut,” imbuhnya.
Hanif juga menyatakan pentingnya melibatkan produsen barang dalam menyelesaikan masalah sampah yang mereka hasilkan, termasuk produk kemasan air minum.
“Saya sudah meminta kadis (kepala dinas) untuk memanggil produsen barang barang harian yang menimbulkan sampah untuk bertanggung jawab menyelesaikan sampah yang dibuat, misal air minum kemasan, kami juga akan meminta lebih jauh kepada importir yang harus bertanggung jawab terkait sampah di Indonesia,” jelasnya.
Hanif menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk menindak pengelolaan sampah yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
Dengan demikian, ia akan merujuk pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur bahwa pelanggaran dalam pengelolaan sampah dapat dikenai sanksi pidana hingga 4 tahun penjara dan denda miliaran rupiah.
“Hari ini kami akan melakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Penegakan hukum akan menjadi langkah terakhir, tetapi kami juga mengutamakan pembinaan dan diskusi,” pungkasnya.
(red)
Berita
Mobil Ambulans Andalan PWI Kota Bogor Resmi Mengaspal
KlikBogor – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor menggelar tasyakuran peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PWI di Sekretariat PWI Kota Bogor, Jalan Tirto Adhi Suryo, Kecamatan Tanah Sareal, pada Rabu, 11 Februari 2026.
Kegiatan ini dirangkai dengan peluncuran mobil ambulans Andalan PWI Kota Bogor. Mobil ambulans ini difungsikan untuk melayani evakuasi medis serta kegiatan sosial dan kemanusiaan lainnya dengan sistem layanan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakilnya Jenal Mutaqin, Sekda Kota Bogor Denny Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, jajaran wakil ketua dan anggota DPRD, pimpinan OPD, direksi BUMD, perwakilan Polresta Bogor Kota, Kodim 0606/Kota Bogor, serta mitra strategis lainnya.
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan PWI Kota Bogor.
Dedie Rachim menilai, peran pers sangat penting dalam mendukung penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Sinergitas Pemkot Bogor dengan PWI selama ini berjalan sangat baik. Setiap program dan kegiatan pemerintah selalu didukung oleh pemberitaan, sehingga informasi bisa sampai dengan cepat dan akurat kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah PWI Kota Bogor yang tidak hanya berfokus pada pemberitaan, tetapi turut menghadirkan aksi sosial nyata melalui penyediaan ambulans gratis.
“Ini luar biasa. Inilah wujud kepedulian teman-teman wartawan yang tergabung di PWI Kota Bogor. Saya sangat mengapresiasi, semoga ambulans gratis ini betul-betul bermanfaat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Selamat HUT ke-80 PWI, semoga sinergi dan kolaborasi terus meningkat demi kemajuan Kota Bogor,” katanya.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan peringatan HPN dan HUT PWI menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun Kota Bogor.
“Bogor Beres bukan hanya tanggung jawab Dedie dan Jenal, tetapi tugas kita semua, pemerintah, DPRD, insan pers, dunia usaha, hingga masyarakat. Kritik adalah energi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik,” katanya.
Ia juga menilai peluncuran ambulans gratis sebagai bukti nyata kepedulian sosial insan pers. Menurutnya, peran pers tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga hadir memberi solusi bagi kebutuhan masyarakat.
“Hari ini PWI membuktikan bahwa insan pers tidak hanya mengangkat isu dan berita, tapi juga menghadirkan manfaat langsung melalui ambulans gratis. Ini bentuk kolaborasi ideal yang kita harapkan,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kota Bogor, Aditiyawarman Adil, menyampaikan apresiasi kepada PWI Kota Bogor yang terus berinovasi dan memiliki gebrakan program yang bersifat kolaborasi dan sinergi.
“PWI Kota Bogor terus menunjukan eksistensinya, karena selalu eksis dan solid dengan beragam kegiatan kolaborasi dan sinergis,” ujar Adit.
Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi, mengatakan peringatan HPN 2026 dan HUT ke-80 PWI mengusung semangat “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.” Tema tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, salah satunya layanan ambulans gratis.
“Ambulans ini kami persembahkan untuk masyarakat Kota Bogor. Kami ingin kehadiran PWI tidak hanya dirasakan melalui pemberitaan, tetapi juga aksi nyata yang membantu warga, terutama dalam kondisi darurat,” jelasnya.
Mobil ambulans Andalan PWI Kota Bogor telah dilengkapi dengan peralatan medis standar kegawatdaruratan, antara lain tabung oksigen, tandu pasien, serta perlengkapan pertolongan pertama.
(ckl/hrs)
Berita
Desa Gunung Putri Bogor Dijadikan Desa Percontohan
KlikBogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menjadikan Desa Gunung Putri sebagai prototipe desa percontohan yang dibangun secara menyeluruh pada 2026.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga semangat Kepala Desa dan masyarakat Gunung Putri serta pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Hal tersebut dikatakan Bupati Bogor, Rudy Susmanto saat memimpin rapat bersama jajaran perangkat daerah dan Pemerintah Desa Gunung Putri di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bogor, Senin, 9 Februari 2026.
Bupati Bogor mengatakan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dengan pemberian apresiasi simbolik, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan nyata di lapangan.
Desa Gunung Putri yang sebelumnya meraih juara ketiga dalam ajang Gapura Seribu Padjadjaran tingkat Provinsi Jawa Barat, ujar Rudy, layak mendapatkan perhatian lebih lantaran mewakili 416 desa dan 19 kelurahan di Kabupaten Bogor.
“Bukan soal juara satu, dua, atau tiga, tapi Desa Gunung Putri sudah membawa nama baik Kabupaten Bogor, maka wajah desanya harus benar-benar berubah,” kata Rudy dikutip dari Bogorkab.go.id, Selasa, 10 Februari 2026.
Bupati Rudy pun meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan intervensi pembangunan secara terpadu di wilayah Gunung Putri.
Dinas PUPR diminta memperbaiki dan menata infrastruktur jalan serta menginventarisasi kewenangan penanganan jalan lingkungan dan saluran irigasi.
Sementara pengelolaan sumber daya air, khususnya Setu Gunung Putri, juga diminta untuk segera ditangani agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain infrastruktur, ia juga meminta percepatan legalitas lahan melalui program redistribusi tanah agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan lahan harus diprioritaskan.
“Agar tidak ada lagi jawaban “masih dalam proses” tanpa kepastian waktu,” ujar Rudy menambahkan.
Sementara itu, di bidang perhubungan, Rudy menginstruksikan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) agar wilayah Gunung Putri tidak lagi gelap pada malam hari.
BPBD bersama Disparbud turut diminta mengkaji pengadaan kapal wisata di Setu Gunung Putri yang dapat berfungsi ganda, baik untuk penanganan bencana maupun untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.
Sedangkan DLH diminta untuk melakukan penghijauan kawasan Gunung Putri yang selama ini identik dengan kawasan industri.
Salah satu program yang didorong adalah pembagian bibit buah ke rumah-rumah warga, agar dalam satu hingga dua tahun ke depan Gunung Putri dapat berkembang menjadi sentra buah.
Tak kalah penting, Diskominfo diminta untuk mendorong transformasi kantor desa menjadi kantor desa digital.
Selain itu, penguatan identitas wilayah, khususnya di exit Tol Gunung Putri sebagai salah satu gerbang masuk Kabupaten Bogor.
“Ketika orang keluar dari exit Tol Gunung Putri, harus langsung tahu bahwa mereka masuk Kabupaten Bogor, bahkan ke Desa Wisata Gunung Putri,” jelasnya.
Rudy menargetkan setelah Idulfitri, seluruh perangkat daerah bersama pemerintah desa dapat bergerak bersama membangun Gunung Putri.
“Desa ini akan dijadikan prototipe yang nantinya dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Bogor,” katanya.
Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Bapperida beserta jajaran kepala dinas lainnya, Camat dan Kepala Desa Gunung Putri.
(hrs)
Berita
Dede Juhendi jadi Plt Ketua KPU Kota Bogor Usai Habibi Dipecat
KlikBogor – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menunjuk Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bogor, Dede Juhendi sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Kota Bogor.
Penunjukan ini merupakan tindak lanjut atas keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan tetap Muhammad Habibi Zaenal Arifin dari jabatannya sebagai Ketua sekaligus Anggota KPU Kota Bogor.
Plt Ketua KPU Kota Bogor, Dede Juhendi, mengatakan pihaknya menghormati keputusan DKPP dan saat ini telah menunggu salinan surat keputusan pemberhentian tetap Habibi.
Untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan, pihaknya telah menunjuk Plt Ketua KPU Kota Bogor melalui mekanisme rapat internal sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) 5/2022.
”Sesuai PKPU, kalau ketua tidak ada, maka harus dibentuk atau ditunjuk Plt. Sejak jam 3 sore kemarin, sudah ada Plt, yaitu saya (Dede Juhendi),” ujar Dede kepada awak media, Selasa, 10 Februari 2026.
Ia menambahkan, jabatan Plt ini akan diemban hingga adanya ketua definitif yang terpilih dan disahkan langsung oleh Ketua KPU RI.
Begitu pula berkenaan dengan keanggotaan KPU Kota Bogor yang saat ini berkurang satu orang itu menjadi kewenangan KPU RI.
“Ini kewenangan KPU RI apakah akan sesegera mungkin menentukan PAW (penggantian antarwaktu) atau seperti apa, kami menunggu arahan saja,” jelasnya.
Baca juga: Terbukti Langgar Kode Etik, Ketua KPU Kota Bogor Dipecat
Terkait aset KPU Kota Bogor, Dede mengatakan, mobil dinas dan barang lain yang melekat sebagai fasilitas kerja Ketua KPU Kota Bogor Habibi telah ditarik.
Namun mengenai honor, Dede mengaku perlu mengkonfirmasi lebih lanjut kepada sekretaris KPU Kota Bogor sebagai pengguna anggaran.
Ia menegaskan bahwa momentum ini akan dijadikan sebagai turning point atau titik balik untuk melakukan perbaikan kinerja KPU Kota Bogor secara menyeluruh.
”Kami komitmen secara bersama-sama ini dijadikan sebagai turning point untuk mengevaluasi dan perbaikan kinerja KPU Kota Bogor secara keseluruhan,” katanya.
Pihaknya juga meminta dukungan dan doa dari semua pihak agar KPU Kota Bogor bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi ke depan.
“Kami berikhtiar semaksimal untuk menjadikan KPU Kota Bogor lebih profesional, berintegritas, akuntabel, dan mandiri,” kata Dede.
Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Muhammad Habibi Zaenal Arifin karena teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait dugaan penerimaan gratifikasi.
(hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Parlementaria1 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi1 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Serba Serbi3 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Serba Serbi1 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Berita7 bulan ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Opini11 bulan agoFenomena Kang Dedi Mulyadi (KDM): Pendekar Penjaga Alam
