KlikBogor – Guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus menyemarakkan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 serta menyambut Road To Karya Kreatif Jawa Barat 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) resmi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).

Mengusung tema “GPM Hadir, Harga Stabil, Rakyat Senang”, kegiatan yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, DKPP Jabar, dan Badan Pangan Nasional ini berpusat di Lapangan Sempur, Kota Bogor.

​Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, hadir secara langsung untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Hari pertama Gerakan Pangan Murah diserbu warga yang mayoritas ibu-ibu.

Dalam arahannya, Jenal menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak, mulai dari aparat wilayah, pelaku UMKM, hingga instansi vertikal seperti Bank Indonesia dan Pegadaian yang telah menyukseskan program ini.

Ia menegaskan bahwa esensi dari perayaan HJB kali ini adalah menghadirkan program nyata yang menyentuh dan melibatkan masyarakat secara langsung, bukan sekadar seremonial belaka.

​Terkait keberpihakan terhadap UMKM dan pemenuhan kebutuhan pangan, Jenal melontarkan gagasan inovatif berupa instruksi wajib belanja bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bogor.

Berkaca dari pengalamannya mempelajari tata kelola di Surabaya pada 2021, ia meminta Camat Bogor Tengah agar menggerakkan seluruh ASN di wilayahnya untuk berbelanja di arena GPM selama dua hari pelaksanaan kegiatan.

​”Jadi kami meminta dan memohon pak camat dalam dua hari ini jangan dulu berbicara masyarakat, kita dulu pelaku kebijakan pemerintah. Seluruh ASN wajib belanja di Sempur di Gerakan Pangan Murah,” tegas Jenal, Selasa, 2 Juni 2026.

​Ia menambahkan, kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng merupakan kebutuhan rutin bulanan bagi ASN. Oleh karena itu, dari pada membelinya di tempat lain, ia mendorong ASN untuk meramaikan produk binaan DKPP dan Dinas UMKM.

Jenal bahkan membagikan cita-citanya untuk menerapkan sistem digitalisasi komoditas pangan khusus ASN dengan target minimal belanja Rp500 ribu per bulan.

Jika regulasi ini berjalan secara konsisten, ia meyakini ekonomi lokal akan cepat naik kelas dan kesejahteraan pelaku usaha kecil dapat melonjak signifikan.

​Di tempat yang sama, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Siti Muarofah, menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian Kota Bogor yang kini genap berusia 544 tahun.

Ia berharap momentum ini mampu mempercepat berbagai agenda pembangunan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Siti memaparkan bahwa perekonomian Kota Bogor tergolong sangat impresif dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,45 persen pada 2025, angka yang berada di atas rata-rata pertumbuhan agregat Provinsi Jawa Barat sebesar 5,3 persen.

​Siti juga menjelaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik global termasuk konflik Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia dan komoditas domestik Bank Indonesia terus mempererat sinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Salah satu instrumen efektif yang terus digalakkan adalah pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah guna memotong rantai pasokan yang panjang.

​”Gerakan Pangan Murah ini tentunya diharapkan sangat efektif untuk menjaga kestabilan harga. Berdasarkan pantauan, pada bulan Mei kemarin terdapat kenaikan beberapa harga di Kota Bogor, antara lain untuk produk hortikultura seperti komoditas cabai dan bawang merah, sementara produk pangan lainnya relatif stabil,” urainya.

​Guna memitigasi
dampak kenaikan biaya logistik akibat fluktuasi harga BBM, Siti membocorkan bahwa Bank Indonesia Jawa Barat tengah menginisiasi sebuah pilot project kerja sama strategis.

Program ini dirancang agar distribusi barang pokok penting ke tangan masyarakat tetap berjalan lancar tanpa dibebani tambahan ongkos angkut yang tinggi.

​Sementara itu, Sekretaris DKPP Kota Bogor, Wina menuturkan bahwa agenda GPM ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari berturut-turut, yakni Selasa dan Rabu.

Program ini sengaja didesain untuk menyediakan pangan berkualitas tinggi dengan harga yang sangat terjangkau di bawah harga pasar, sebagai langkah konkret pengendalian inflasi daerah.

Berbagai komoditas esensial mulai dari daging ayam, daging sapi, tepung, minyak goreng, hingga aneka cabai dan bawang merah langsung diserbu oleh emak-emak sejak pagi hari.

​Tak hanya sekadar pasar murah, ia menjelaskan bahwa perhelatan ini dikemas dengan beragam aktivitas sosial dan edukatif yang menarik minat warga.

“Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan lomba mewarnai untuk anak-anak TK dan PAUD di wilayah Kelurahan Sempur. Selain itu, ada juga pemberian bantuan ikan nila bioflok untuk keluarga berisiko stunting,” katanya.

​Melalui pemberian bantuan pangan bergizi tersebut, DKPP berharap dapat berkontribusi langsung dalam menurunkan angka stunting di Kota Bogor, serta berencana memperluas cakupan program serupa ke wilayah kecamatan lainnya.

Wina menutup laporannya dengan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Pegadaian Kota Bogor, serta seluruh kelompok tani dan pelaku usaha olahan pangan yang telah berkolaborasi aktif demi terwujudnya ketahanan pangan yang tangguh di Kota Bogor.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengebut perbaikan dan normalisasi drainase di sejumlah titik rawan banjir saat hujan deras.

“Kami pemetaan dari beberapa peristiwa hujan dengan intensitas tinggi, mana saja (drainese) yang bisa diperbaiki, karena memang curah hujannya di atas 140 milimeter,” kata Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat meninjau perbaikan drainase di Jalan Padi, Senin, 1 Juni 2026.

Ia menambahkan, salah satu titik drainese yang menjadi prioritas perbaikan adalah kawasan Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal. Di lokasi tersebut sebelumnya pernah mengalami kejadian yang menimbulkan korban jiwa.

“Titik di Jalan Dadali kami prioritaskan untuk diperbaiki dan juga dilakukan normalisasi drainasenya,” kata Dedie Rachim didampingi Kepala DPUPR Kota Bogor, Rr. Juniarti Estiningsih dan Kepala Disperumkim Kota Bogor, Chusnul Rozaqi.

Baca juga: Pemkot Akan Normalisasi Drainase di Sejumlah Titik Rawan Banjir 

Selanjutnya, drainese di kawasan Jalan Padi, Kecamatan Bogor Utara. Pasalnya, di kawasan ini setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi selalu mengalami banjir yang cukup mengganggu aktivitas warga.

“Setiap kali hujan, di Jalan Padi airnya mencapai di atas mata kaki. Setelah dipetakan, dihitung dan dilihat kewenangannya, akhirnya kami putuskan beberapa titik yang bisa diintervensi melalui APBD Pemerintah Kota Bogor,” jelasnya.

Namun, Dedie Rachim menyebut, tidak semua titik permasalahan yang muncul menjadi kewenangan Pemkot Bogor. Beberapa lokasi mengalami kerusakan infrastruktur seperti longsor maupun kerusakan saluran yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat.

“Tapi ada beberapa titik yang mengalami longsor, turap jebol, tidak semuanya kewenangan Pemerintah Kota Bogor. Jadi kami prioritaskan mana yang menjadi kewenangan dan bisa langsung dieksekusi, kami eksekusi,” paparnya.

Baca juga: Dari Balai Kota ke Tegar Beriman, HJB Run 2026 Perkuat Sinergi Bogor

Ia menambahkan, selain di Jalan Dadali dan Jalan Padi, terdapat satu titik drainese yang menjadi prioritas untuk diperbaiki yakni di kawasan Yasmin sektor V, Kecamatan Bogor Barat.

“Ada yang di luar kewenangan Pemerintah Kota Bogor di perempatan Yasmin, ada drainese yang melintang di jalan nasional. Itu juga tidak bisa langsung kami intervensi. Tetapi ada langkah-langkah untuk mengurangi dampak dan sebagainya,” imbuhnya.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Masyarakat Krustase Indonesia (MKI) bersama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Pengelolaan Benih Bening Lobster Berbasis Masyarakat’ di IPB International Convention Center (IICC), Kota Bogor, Senin, 1 Juni 2026.

Forum ini bertujuan menata ulang tata kelola maritim serta merumuskan rekomendasi regulasi lobster yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis sains.

Agenda ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Febriyantoro Martadikrama, Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University Prof. Rokhmin Dahuri, serta Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu.

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, perlunya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan demi membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) menjelang visi Indonesia Emas 2045.

“Kita bisa menjadi negara maju jika mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ungkap Rokhmin.

Rokhmin mengkritik inkonsistensi regulasi masa lalu yang mengabaikan sains dan mendesak KSP agar kebijakan maritim tidak terjebak pada konservasi kaku yang melarang pemanfaatan ruang laut secara mutlak. Sebab dapat mematikan ekonomi para nelayan yang rata-rata berpenghasilan Rp2,5 juta per bulan.

“Apakah Indonesia bisa keluar dari middle income trap menjadi negara maju dan makmur pada tahun 2045. Kita tidak boleh sekadar optimis, tetapi kita bisa menjadi negara maju jika mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan itu tadi,” ujarnya.

Rokhmin menjelaskan, banyak aturan berubah pada bidang lobster ini karena ketidakpercayaan terhadap ahli di Indonesia. Aturan harus berdasarkan kaidah berkelanjutan, kalau ada aturan yang menghambat perkembangan budidaya harus diubah dan kalau ada aturan yang merusak alam juga tatanan budidaya juga jangan diberlakukan.

“Lobster ada dua jenis yaitu clawed 30 spesies dan spiny 49 spesies. Bidang lobster ini, Indonesia hanya di rangking 6 untuk sebagai produsen. Budidaya kita juara kedua tapi gep nya jauh dengan peringkat pertama. Hanya orang bodoh yang tidak bisa memanfaatkan, kita suplai besar dan permintaan tinggi. Harus dimanfaatkan ini harus ada inovasi dan manajemen terpadu. Saya mengawal lobster sejak tahun 2017. Enam jenis lobster dimiliki kita, harus bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Rokhmin menegaskan, tujuan utama lobster itu budidaya, tapi harus dimanfaatkan dengan baik. Biaya operasional Indonesia harus lebih murah agar bisa kompetitif. Kalau mau produksi besar, ongkos produksi harus lebih murah.

“Ini karena dinamika regulasi budidaya lobster, kenapa orang masih ekspor pembudidaya kita Rp8.500 tapi harga jual ke Vietnam Rp40 ribu, maka banyak penyelundupan. Kita belum bisa budidaya bertahan seperti di Vietnam. Eksportir dibatasi maksimum tiga tahun,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu menjelaskan bahwa penerbitan regulasi baru, termasuk Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2024, telah melalui harmonisasi yang panjang.

Berdasarkan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan), kuota pemanfaatan Benih Bening Lobster (BBL) tahun ini ditetapkan sebanyak 232,8 juta ekor.

“KKP kini berfokus pada penyusunan modeling budidaya yang efisien agar pasokan BBL di alam liar diprioritaskan untuk industri budidaya nasional melalui koperasi nelayan, bukan untuk ekspor ilegal,” tuturnya.

Dirinya menyayangkan adanya persepsi keliru di sebagian kalangan mengenai panen udang nasional oleh Presiden RI di Kebumen beberapa waktu lalu.

“Pemindahan komoditas perikanan dalam volume puluhan ton tidaklah semudah membalikkan telapak tangan tanpa adanya manajemen budidaya yang profesional,” terangnya.

Ditempat yang sama, Ketua Umum MKI, Prof. Sulistiono menyatakan dukungan kelembagaannya terhadap kebijakan pemerintah, namun memberi catatan terkait adanya kesenjangan infrastruktur dan kapasitas adopsi teknologi pembenihan (hatchery) di lapangan.

Untuk itu, MKI secara resmi menyerahkan empat poin masukan strategis kepada KKP, yang meliputi penyesuaian pasal kebijakan lokal, penyediaan klausul masa transisi, penguatan infrastruktur pembenihan pemerintah, serta pengembangan kebijakan turunan untuk pembudidaya kecil.

“Kami di MKI mendukung penuh arah kebijakan strategis pemerintah dalam penguatan tata kelola komoditas krustasea. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan budidaya, teknologi, dan infrastruktur belum sepenuhnya memadai,” jelasnya.

Pihaknya mendorong adanya penyesuaian regulasi yang memberikan ruang transisi yang terukur, serta penguatan kebijakan turunan yang berjalan paralel agar implementasi dapat efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, hasil rekomendasi tertulis dari FGD gabungan antara MKI dan FPIK IPB University selanjutnya akan disusun secara sistematis ke dalam bentuk naskah kebijakan (policy brief).

Dokumen tersebut dijadwalkan akan diserahkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta kementerian terkait sebagai bahan pertimbangan utama kebijakan ke depan.

(rls/hrs)