Connect with us

Berita

Bupati Rudy Susmanto Bersama Menteri Kolaborasi Tangani Wilayah Potensi Rawan Bencana di Bogor Selatan

Published

on

Bupati Rudy Susmanto Bersama Menteri Kolaborasi Tangani Wilayah Potensi Rawan Bencana di Bogor Selatan
Bupati Bogor Rudy Susmanto saat melakukan peninjauan Bendungan Ciawi. Dok. Pemkab Bogor.

KlikBogor – Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan peninjauan sejumlah titik lokasi di wilayah Bogor Selatan yang berpotensi menimbulkan bencana, di antaranya kawasan yang memiliki kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, pada Kamis, 6 Maret 2025.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan tindak lanjut kebijakan dan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Rudy Susmanto menegaskan bahwa salah satu langkah penting yang diambil adalah pemasangan plang pengawasan di beberapa lokasi sebagai tanda dimulainya proses tindak lanjut.

ā€œKami mendampingi para Menteri karena beberapa titik yang kami kunjungi adalah kewenangan pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Kami ingin memastikan masyarakat dapat melihat langkah konkret yang akan diambil,ā€ ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor baru-baru ini mengeluarkan peraturan Bupati yang mencabut pendelegasian kewenangan terkait perizinan yang sebelumnya diserahkan kepada masing-masing SKPD. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi semua izin yang telah diterbitkan, dan untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan.

Bupati Bogor juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat dilaksanakan dengan tepat.

ā€œKami ingin bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menjaga kelestarian alam. Kebijakan ini tidak hanya untuk Bogor, tetapi untuk seluruh masyarakat di wilayah Jabodetabek,ā€ kata Rudy.

Selain itu, Rudy juga menanggapi kemungkinan pencabutan izin yang telah diberikan pada kawasan yang melanggar aturan.

“Jika terbukti ada pelanggaran, kita akan evaluasi dan menindaklanjuti dengan langkah yang tegas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Mengenai mitigasi dampak bencana, Rudy juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.

“Kita harus bersama-sama menjaga alam ini, karena kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada Bogor, tetapi juga pada wilayah-wilayah lain di sekitar Jakarta,” tambahnya.

Selain itu, ia merencanakan silaturahmi bersama Gubernur Jawa Barat, beberapa Menteri, dan kepala daerah lainnya dalam acara buka puasa bersama yang dijadwalkan pada Kamis depan di Pendopo Kabupaten Bogor.

Tujuan dari agenda tersebut adalah untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup.

Ia juga berkomitmen untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan didasarkan pada fakta dan peraturan yang berlaku, agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Bupati Rudy Susmanto berharap dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga kelestarian alam untuk masa depan yang lebih baik.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, tentang perubahan tata ruang di kawasan hulu yang menjadi sumber bencana.

ā€œKami menemukan bahwa sebagian besar kawasan yang harusnya dilindungi kini telah diubah menjadi kawasan pertanian, padahal kawasan tersebut memiliki fungsi penting sebagai resapan air tanah,ā€ jelasnya.

Hanif menambahkan bahwa kebijakan penggunaan lahan yang salah dapat memperburuk potensi bencana, seperti banjir dan longsor.

“Kami akan terus melakukan kajian ilmiah dan mengawasi penggunaan lahan agar tidak merusak ekosistem yang ada,” ujarnya.

(ags/dho)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Mobil Ambulans Andalan PWI Kota Bogor Resmi Mengaspal

Published

on

By

Mobil Ambulans Andalan PWI Kota Bogor Resmi Mengaspal
Peluncuran mobil ambulans Andalan PWI Kota Bogor bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional dan HUT ke-80 PWI di Sekretariat PWI Kota Bogor, Rabu, 11 Februari 2026.

KlikBogor – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor menggelar tasyakuran peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PWI di Sekretariat PWI Kota Bogor, Jalan Tirto Adhi Suryo, Kecamatan Tanah Sareal, pada Rabu, 11 Februari 2026.

Kegiatan ini dirangkai dengan peluncuran mobil ambulans Andalan PWI Kota Bogor. Mobil ambulans ini difungsikan untuk melayani evakuasi medis serta kegiatan sosial dan kemanusiaan lainnya dengan sistem layanan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakilnya Jenal Mutaqin, Sekda Kota Bogor Denny Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, jajaran wakil ketua dan anggota DPRD, pimpinan OPD, direksi BUMD, perwakilan Polresta Bogor Kota, Kodim 0606/Kota Bogor, serta mitra strategis lainnya.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan PWI Kota Bogor.

Dedie Rachim menilai, peran pers sangat penting dalam mendukung penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.

ā€œSinergitas Pemkot Bogor dengan PWI selama ini berjalan sangat baik. Setiap program dan kegiatan pemerintah selalu didukung oleh pemberitaan, sehingga informasi bisa sampai dengan cepat dan akurat kepada masyarakat,ā€ ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah PWI Kota Bogor yang tidak hanya berfokus pada pemberitaan, tetapi turut menghadirkan aksi sosial nyata melalui penyediaan ambulans gratis.

ā€œIni luar biasa. Inilah wujud kepedulian teman-teman wartawan yang tergabung di PWI Kota Bogor. Saya sangat mengapresiasi, semoga ambulans gratis ini betul-betul bermanfaat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Selamat HUT ke-80 PWI, semoga sinergi dan kolaborasi terus meningkat demi kemajuan Kota Bogor,ā€ katanya.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan peringatan HPN dan HUT PWI menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun Kota Bogor.

ā€œBogor Beres bukan hanya tanggung jawab Dedie dan Jenal, tetapi tugas kita semua, pemerintah, DPRD, insan pers, dunia usaha, hingga masyarakat. Kritik adalah energi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik,ā€ katanya.

Ia juga menilai peluncuran ambulans gratis sebagai bukti nyata kepedulian sosial insan pers. Menurutnya, peran pers tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga hadir memberi solusi bagi kebutuhan masyarakat.

ā€œHari ini PWI membuktikan bahwa insan pers tidak hanya mengangkat isu dan berita, tapi juga menghadirkan manfaat langsung melalui ambulans gratis. Ini bentuk kolaborasi ideal yang kita harapkan,ā€ ungkapnya.

Ketua DPRD Kota Bogor, Aditiyawarman Adil, menyampaikan apresiasi kepada PWI Kota Bogor yang terus berinovasi dan memiliki gebrakan program yang bersifat kolaborasi dan sinergi.

“PWI Kota Bogor terus menunjukan eksistensinya, karena selalu eksis dan solid dengan beragam kegiatan kolaborasi dan sinergis,” ujar Adit.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi, mengatakan peringatan HPN 2026 dan HUT ke-80 PWI mengusung semangat ā€œPers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.ā€ Tema tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, salah satunya layanan ambulans gratis.

ā€œAmbulans ini kami persembahkan untuk masyarakat Kota Bogor. Kami ingin kehadiran PWI tidak hanya dirasakan melalui pemberitaan, tetapi juga aksi nyata yang membantu warga, terutama dalam kondisi darurat,ā€ jelasnya.

Mobil ambulans Andalan PWI Kota Bogor telah dilengkapi dengan peralatan medis standar kegawatdaruratan, antara lain tabung oksigen, tandu pasien, serta perlengkapan pertolongan pertama.

(ckl/hrs)

Continue Reading

Berita

Desa Gunung Putri Bogor Dijadikan Desa Percontohan

Published

on

By

Desa Gunung Putri Bogor Dijadikan Desa Percontohan
Bupati Bogor, Rudy Susmanto (kiri) saat memimpin rapat bersama jajaran perangkat daerah dan Pemerintah Desa Gunung Putri di Bapperida Kabupaten Bogor, Senin, 9 Februari 2026. Dok. Pemkab Bogor.

KlikBogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menjadikan Desa Gunung Putri sebagai prototipe desa percontohan yang dibangun secara menyeluruh pada 2026.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga semangat Kepala Desa dan masyarakat Gunung Putri serta pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Hal tersebut dikatakan Bupati Bogor, Rudy Susmanto saat memimpin rapat bersama jajaran perangkat daerah dan Pemerintah Desa Gunung Putri di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bogor, Senin, 9 Februari 2026.

Bupati Bogor mengatakan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dengan pemberian apresiasi simbolik, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan nyata di lapangan.

Desa Gunung Putri yang sebelumnya meraih juara ketiga dalam ajang Gapura Seribu Padjadjaran tingkat Provinsi Jawa Barat, ujar Rudy, layak mendapatkan perhatian lebih lantaran mewakili 416 desa dan 19 kelurahan di Kabupaten Bogor.

ā€œBukan soal juara satu, dua, atau tiga, tapi Desa Gunung Putri sudah membawa nama baik Kabupaten Bogor, maka wajah desanya harus benar-benar berubah,ā€ kata Rudy dikutip dari Bogorkab.go.id, Selasa, 10 Februari 2026.

Bupati Rudy pun meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan intervensi pembangunan secara terpadu di wilayah Gunung Putri.

Dinas PUPR diminta memperbaiki dan menata infrastruktur jalan serta menginventarisasi kewenangan penanganan jalan lingkungan dan saluran irigasi.

Sementara pengelolaan sumber daya air, khususnya Setu Gunung Putri, juga diminta untuk segera ditangani agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain infrastruktur, ia juga meminta percepatan legalitas lahan melalui program redistribusi tanah agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan lahan harus diprioritaskan.

“Agar tidak ada lagi jawaban ā€œmasih dalam prosesā€ tanpa kepastian waktu,ā€ ujar Rudy menambahkan.

Sementara itu, di bidang perhubungan, Rudy menginstruksikan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) agar wilayah Gunung Putri tidak lagi gelap pada malam hari.

BPBD bersama Disparbud turut diminta mengkaji pengadaan kapal wisata di Setu Gunung Putri yang dapat berfungsi ganda, baik untuk penanganan bencana maupun untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Sedangkan DLH diminta untuk melakukan penghijauan kawasan Gunung Putri yang selama ini identik dengan kawasan industri.

Salah satu program yang didorong adalah pembagian bibit buah ke rumah-rumah warga, agar dalam satu hingga dua tahun ke depan Gunung Putri dapat berkembang menjadi sentra buah.

Tak kalah penting, Diskominfo diminta untuk mendorong transformasi kantor desa menjadi kantor desa digital.

Selain itu, penguatan identitas wilayah, khususnya di exit Tol Gunung Putri sebagai salah satu gerbang masuk Kabupaten Bogor.

ā€œKetika orang keluar dari exit Tol Gunung Putri, harus langsung tahu bahwa mereka masuk Kabupaten Bogor, bahkan ke Desa Wisata Gunung Putri,ā€ jelasnya.

Rudy menargetkan setelah Idulfitri, seluruh perangkat daerah bersama pemerintah desa dapat bergerak bersama membangun Gunung Putri.

“Desa ini akan dijadikan prototipe yang nantinya dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Bogor,” katanya.

Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Bapperida beserta jajaran kepala dinas lainnya, Camat dan Kepala Desa Gunung Putri.

(hrs)

Continue Reading

Berita

Dede Juhendi jadi Plt Ketua KPU Kota Bogor Usai Habibi Dipecat

Published

on

By

Dede Juhendi jadi Plt Ketua KPU Kota Bogor Usai Habibi Dipecat
Plt Ketua KPU Kota Bogor, Dede Juhendi (kanan). Foto/Klikbogor.

KlikBogor – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menunjuk Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bogor, Dede Juhendi sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Kota Bogor.

Penunjukan ini merupakan tindak lanjut atas keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan tetap Muhammad Habibi Zaenal Arifin dari jabatannya sebagai Ketua sekaligus Anggota KPU Kota Bogor.

Plt Ketua KPU Kota Bogor, Dede Juhendi, mengatakan pihaknya menghormati keputusan DKPP dan saat ini telah menunggu salinan surat keputusan pemberhentian tetap Habibi.

Untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan, pihaknya telah menunjuk Plt Ketua KPU Kota Bogor melalui mekanisme rapat internal sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) 5/2022.

​”Sesuai PKPU, kalau ketua tidak ada, maka harus dibentuk atau ditunjuk Plt. Sejak jam 3 sore kemarin, sudah ada Plt, yaitu saya (Dede Juhendi),” ujar Dede kepada awak media, Selasa, 10 Februari 2026.

Ia menambahkan, jabatan Plt ini akan diemban hingga adanya ketua definitif yang terpilih dan disahkan langsung oleh Ketua KPU RI.

Begitu pula berkenaan dengan keanggotaan KPU Kota Bogor yang saat ini berkurang satu orang itu menjadi kewenangan KPU RI.

“Ini kewenangan KPU RI apakah akan sesegera mungkin menentukan PAW (penggantian antarwaktu) atau seperti apa, kami menunggu arahan saja,” jelasnya.

Baca juga:Ā Terbukti Langgar Kode Etik, Ketua KPU Kota Bogor Dipecat

Terkait aset KPU Kota Bogor, Dede mengatakan, mobil dinas dan barang lain yang melekat sebagai fasilitas kerja Ketua KPU Kota Bogor Habibi telah ditarik.

Namun mengenai honor, Dede mengaku perlu mengkonfirmasi lebih lanjut kepada sekretaris KPU Kota Bogor sebagai pengguna anggaran.

Ia menegaskan bahwa momentum ini akan dijadikan sebagai turning point atau titik balik untuk melakukan perbaikan kinerja KPU Kota Bogor secara menyeluruh.

​”Kami komitmen secara bersama-sama ini dijadikan sebagai turning point untuk mengevaluasi dan perbaikan kinerja KPU Kota Bogor secara keseluruhan,” katanya.

Pihaknya juga meminta dukungan dan doa dari semua pihak agar KPU Kota Bogor bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi ke depan.

“Kami berikhtiar semaksimal untuk menjadikan KPU Kota Bogor lebih profesional, berintegritas, akuntabel, dan mandiri,” kata Dede.

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Muhammad Habibi Zaenal Arifin karena teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait dugaan penerimaan gratifikasi.

(hrs)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer