KlikBogor – Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PAN, Hakanna, menyambangi keluarga Bayu Zulkarnaen, warga yang diduga terjatuh ke Sungai Cisadane. Kedatangannya dilakukan untuk memberikan dukungan sekaligus bantuan kepada keluarga korban yang tengah menanti kabar pencarian.

Hakanna datang bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan keprihatinan atas musibah yang dialami keluarga Bayu .

“Tadi juga dengan Pak Sekda beserta jajaran ke rumah keluarga, kita menengok. Memang dalam keadaan keluarga juga drop dan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan keluarga juga diberikan ketabahan,” ujar Hakanna, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Di sisi lain, Hakanna turut meninjau upaya pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan. Ia mengapresiasi personel SAR yang terus berupaya mencari keberadaan Bayu hingga memasuki hari ketiga operasi.

Menurutnya, dukungan terhadap personel SAR perlu terus dijaga agar proses pencarian dapat berjalan optimal selama operasi berlangsung.

“Alhamdulillah saya lihat tadi tim SAR-nya juga sudah terus berupaya, berikhtiar supaya segera menemukan korban tersebut,” kata Hakanna.

Baca juga: Hari Kedua Pencarian, Korban Diduga Terjatuh ke Sungai Cisadane Belum Ditemukan

Hakanna berharap pencarian pada hari ketiga dapat membuahkan hasil dan memberikan titik terang mengenai keberadaan Bayu.

“Karena ini sudah masuk di hari ketiga. Harapan hari ini menemukan titik terang,” sambungnya.

Selain itu, Hakanna juga berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian kepada keluarga korban. Menurutnya, kondisi keluarga yang tengah menghadapi musibah membutuhkan dukungan, baik secara moril maupun bantuan yang dapat meringankan beban mereka.

“Kita juga harus memberikan perhatian kepada keluarga korban. Mereka tentu dalam kondisi yang sangat berat dan membutuhkan dukungan. Saya berharap ada santunan atau bantuan yang dapat diberikan kepada keluarga, sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah keluarga yang sedang mengalami musibah,” pesannya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Kota Bogor, Denny Mulyadi mengatakan, pencarian korban melibatkan Basarnas, BPBD, Damkar, serta sejumlah relawan. Saat ini, Tim SAR gabungan masih melakukan berbagai upaya untuk menemukan korban.

“Saya meninjau langsung ke lapangan bersama anggota dewan, Ibu Hakanna. Barusan terinformasikan dari tim SAR yang terdiri dari Basarnas, BPBD, dan Damkar, dan para relawan, ini terus berusaha seoptimal mungkin agar korban yang hilang cepat ditemukan,” kata Denny.

Baca juga: Ngadu ke Dewan, Zenal Abidin Cari Solusi Relokasi Pedagang Tanaman Hias

Selain memantau proses pencarian, Denny mengatakan dirinya bersama Hakanna menemui keluarga korban. Ia meminta keluarga tetap bersabar dan mendoakan agar korban segera ditemukan.

“Kami juga menemui keluarga agar diberi kesabaran, terus berdoa, mudah-mudahan korban cepat ditemukan,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Sekda turut mengecek kesiapan logistik untuk tim SAR gabungan yang berada di lapangan. Kebutuhan tersebut dinilai penting mengingat proses pencarian telah memasuki hari ketiga.

“Kami juga tadi mengecek terkait dengan kesiapan logistik untuk para tim gabungan, mudah-mudahan terpenuhi logistiknya sehingga mereka semangat,” jelas Denny.

Denny menyebut berdasarkan informasi dari Basarnas, operasi pencarian dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari. Namun, apabila hingga batas waktu tersebut korban belum ditemukan dan masih terdapat indikasi yang perlu ditindaklanjuti, operasi pencarian dapat dievaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Nanti ada evaluasi. Intinya, evaluasi jika masih ada tanda-tanda perlu diperpanjang nanti akan diperpanjang oleh tim,” pungkas Denny.

Korban yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Bogor diduga terjatuh ke Sungai Cisadane saat melintas di turunan jembatan penghubung Kelurahan Cipaku dan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, pada Kamis, 13 Agustus 2026 malam. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumahnya di Kelurahan Pamoyanan.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin menerima 15 pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Tanaman Hias/Kembang Jalan Semeru.

Kedatangan para pedagang ke kantor legislatif ini untuk menyampaikan keresahan terkait rencana pengosongan lapak mereka di Jalan Semeru, tepatnya di depan Rumah Sakit Marzoeki Mahdi.

Para pedagang yang telah berjualan di lokasi tersebut selama puluhan tahun mengaku terancam kehilangan mata pencaharian. Mereka diminta mengosongkan area berjualan paling lambat akhir Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, para pedagang mengharapkan pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi berupa lokasi relokasi yang layak.

Mereka menyatakan bersedia direlokasi selama lokasi pengganti tidak terlalu jauh dari tempat usaha saat ini, sehingga aktivitas perdagangan tetap dapat berjalan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Zenal Abidin menegaskan, DPRD Kota Bogor akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.

“Kurang lebih selama 20 tahun mereka menempati lokasi tersebut. Namun, pada akhir bulan ini mereka diminta mengosongkan area itu. Karena itu, kami akan mempertemukan seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Menurut Zenal, penyelesaian persoalan pedagang tanaman hias Jalan Semeru harus dilakukan melalui musyawarah.

Pertemuan nantinya akan melibatkan pihak kelurahan dan kecamatan, Rumah Sakit Marzoeki Mahdi, Komisi II DPRD Kota Bogor, serta dinas terkait, termasuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Dinkukmdagin).

Zenal menilai komunikasi antarpihak menjadi kunci untuk menentukan pola penataan kawasan sekaligus memastikan keberlangsungan usaha para pedagang.

“Kita akan duduk bersama dengan pihak kecamatan, kelurahan, RS Marzoeki Mahdi, Komisi II, hingga dinas terkait. Semua pihak harus terlibat agar solusi yang dihasilkan dapat diterima bersama,” katanya.

Ia mengungkapkan, para pedagang pada prinsipnya tidak menolak apabila harus direlokasi. Namun, mereka berharap pemerintah menyiapkan tempat usaha yang sesuai dan tidak terlalu jauh dari lokasi sebelumnya.

“Pada prinsipnya, mereka siap dipindahkan. Jika memang harus direlokasi, tentu harus disiapkan tempat yang sesuai dan tidak melanggar aturan. Itu yang saat ini sedang kami cari solusinya,” ucapnya.

Ia menduga rencana pengosongan lapak berkaitan dengan penataan kawasan maupun pengembangan Rumah Sakit Marzoeki Mahdi.

Meski demikian, Zenal menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan rumah sakit dengan keberlangsungan usaha masyarakat.

Bahkan, para pedagang menyatakan siap menempati lahan milik pemerintah maupun swasta. Mereka juga bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk membayar retribusi apabila lokasi relokasi nantinya berada di lahan yang dikenakan retribusi.

“Para pedagang sebenarnya siap ditempatkan di mana saja, asalkan tidak terlalu jauh dari lokasi sekarang. Mereka juga siap mengikuti aturan, termasuk membayar retribusi jika memang harus menempati lahan pemerintah atau swasta,” ungkapnya.

Zenal berharap Pemerintah Kota Bogor dapat segera mengambil langkah konkret sebelum batas waktu pengosongan tiba.

Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut keberlangsungan ekonomi para pedagang dan keluarga yang bergantung pada usaha tanaman hias.

“Ada 15 pedagang yang harus dipikirkan. Jika satu keluarga terdiri atas lima orang, tentu ada banyak masyarakat yang terdampak. Jangan sampai mereka kehilangan mata pencaharian karena belum adanya solusi yang jelas,” katanya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Komisi II DPRD Kota Bogor mendorong perubahan sistem pengelolaan parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan. Salah satu yang diusulkan yakni penyederhanaan alur penyetoran retribusi parkir serta penguatan sistem pembayaran berbasis digital.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, usai rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor di ruang rapat Komisi II DPRD Kota Bogor, Rabu, 5 Agustus 2026.

Rifki mengatakan, sistem setoran retribusi parkir perlu diubah agar uang dari pengguna parkir dapat langsung disetorkan juru parkir atau jukir ke sistem yang terhubung dengan pemerintah.

“Alurnya harus benar-benar diubah. Pengguna parkir, jukir, jukirnya harus langsung setor, tidak lagi ke Danru. Komisi II berharap Danru tugasnya hanya sebatas pengawasan dan pengecekan, benar atau tidaknya segala macam di jukir,” kata Rifki.

Ia juga menilai digitalisasi menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki tata kelola parkir. Sistem pembayaran dan setoran parkir didorong menggunakan QR, virtual account, hingga aplikasi.

“Itu harus, virtual account, QR, dan aplikasi. Nanti Dishub kita lagi coba dorong untuk penguatan pengaplikasian, baik itu parkir tercatat dengan aplikasi yang mereka buat,” ujarnya.

Baca juga: Albumin Gabus Bantu Percepat Penyembuhan Luka Usai Melahirkan

Ia mengatakan, penggunaan sistem digital juga perlu disinkronkan dengan mekanisme pencetakan tiket parkir yang saat ini masih dilakukan melalui Bappeda.

“Nanti kita mau coba sinkronkan, apakah tetap Bappeda yang mencetak atau memang di aplikasi nanti yang dibuat oleh Dishub,” jelasnya.

Rifki menegaskan, sistem pembayaran secara tunai di lapangan perlu dikurangi bahkan ditinggalkan. Perubahan sistem tersebut untuk menghindari kebocoran parkir.

“Kami minta kajiannya tahun ini dan tahun 2027 bisa dijalankan,” tambah Rifki.

Sebelumnya, DPRD Kota Bogor bersama Dishub, Bappeda, dan Wakil Wali Kota Bogor telah melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang untuk mempelajari pengelolaan parkir.

Diungkapkan Rifki, kondisi Kota Bogor dan Kota Malang memiliki kemiripan dari sisi jumlah penduduk. Namun, jumlah kendaraan bermotor di Kota Bogor disebut lebih banyak.

“Dari sisi penduduk hampir sama dengan Kota Malang. Tapi dari kendaraan bermotor lebih banyak kita. Nah, kenapa di Malang lebih bagus?” ujarnya.

Baca juga: Kebakaran Rumah di Menteng, Kerugian Capai Rp150 Juta

Dari hasil kunjungan tersebut, Rifki menilai salah satu kunci keberhasilan pengelolaan parkir di Kota Malang adalah ketegasan dalam menerapkan sistem.

“Intinya tinggal ketegasan dan keberanian Kepala Dinas,” katanya.

Terkait potensi pendapatan parkir, ia mengatakan, terdapat kajian dari IPB University yang memperkirakan potensi pendapatan parkir mencapai sekitar Rp12 miliar.

Sementara Dishub Kota Bogor sendiri menargetkan sekitar Rp6 miliar untuk 2027. Ia pun menyoroti realisasi pendapatan parkir yang hingga saat ini masih berada di bawah Rp2 miliar. Karena itu, menurutnya, target ke depan perlu dihitung secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi penerimaan saat ini.

“Realisasi tahun ini sampai sekarang baru di bawah Rp2 miliar. Ini harusnya bisa lebih dirasionalisasi terkait target dan agar pendapatan tidak terlalu jauh dari target,” pungkasnya.

(hrs)