Berita
MKI dan IPB Bahas Pengelolaan Benih Bening Lobster di Bogor
KlikBogor – Masyarakat Krustase Indonesia (MKI) bersama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Pengelolaan Benih Bening Lobster Berbasis Masyarakat’ di IPB International Convention Center (IICC), Kota Bogor, Senin, 1 Juni 2026.
Forum ini bertujuan menata ulang tata kelola maritim serta merumuskan rekomendasi regulasi lobster yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis sains.
Agenda ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Febriyantoro Martadikrama, Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University Prof. Rokhmin Dahuri, serta Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu.
Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, perlunya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan demi membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) menjelang visi Indonesia Emas 2045.
“Kita bisa menjadi negara maju jika mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ungkap Rokhmin.
Rokhmin mengkritik inkonsistensi regulasi masa lalu yang mengabaikan sains dan mendesak KSP agar kebijakan maritim tidak terjebak pada konservasi kaku yang melarang pemanfaatan ruang laut secara mutlak. Sebab dapat mematikan ekonomi para nelayan yang rata-rata berpenghasilan Rp2,5 juta per bulan.
“Apakah Indonesia bisa keluar dari middle income trap menjadi negara maju dan makmur pada tahun 2045. Kita tidak boleh sekadar optimis, tetapi kita bisa menjadi negara maju jika mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan itu tadi,” ujarnya.
Rokhmin menjelaskan, banyak aturan berubah pada bidang lobster ini karena ketidakpercayaan terhadap ahli di Indonesia. Aturan harus berdasarkan kaidah berkelanjutan, kalau ada aturan yang menghambat perkembangan budidaya harus diubah dan kalau ada aturan yang merusak alam juga tatanan budidaya juga jangan diberlakukan.
“Lobster ada dua jenis yaitu clawed 30 spesies dan spiny 49 spesies. Bidang lobster ini, Indonesia hanya di rangking 6 untuk sebagai produsen. Budidaya kita juara kedua tapi gep nya jauh dengan peringkat pertama. Hanya orang bodoh yang tidak bisa memanfaatkan, kita suplai besar dan permintaan tinggi. Harus dimanfaatkan ini harus ada inovasi dan manajemen terpadu. Saya mengawal lobster sejak tahun 2017. Enam jenis lobster dimiliki kita, harus bisa dimanfaatkan,” jelasnya.
Rokhmin menegaskan, tujuan utama lobster itu budidaya, tapi harus dimanfaatkan dengan baik. Biaya operasional Indonesia harus lebih murah agar bisa kompetitif. Kalau mau produksi besar, ongkos produksi harus lebih murah.
“Ini karena dinamika regulasi budidaya lobster, kenapa orang masih ekspor pembudidaya kita Rp8.500 tapi harga jual ke Vietnam Rp40 ribu, maka banyak penyelundupan. Kita belum bisa budidaya bertahan seperti di Vietnam. Eksportir dibatasi maksimum tiga tahun,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu menjelaskan bahwa penerbitan regulasi baru, termasuk Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2024, telah melalui harmonisasi yang panjang.
Berdasarkan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan), kuota pemanfaatan Benih Bening Lobster (BBL) tahun ini ditetapkan sebanyak 232,8 juta ekor.
“KKP kini berfokus pada penyusunan modeling budidaya yang efisien agar pasokan BBL di alam liar diprioritaskan untuk industri budidaya nasional melalui koperasi nelayan, bukan untuk ekspor ilegal,” tuturnya.
Dirinya menyayangkan adanya persepsi keliru di sebagian kalangan mengenai panen udang nasional oleh Presiden RI di Kebumen beberapa waktu lalu.
“Pemindahan komoditas perikanan dalam volume puluhan ton tidaklah semudah membalikkan telapak tangan tanpa adanya manajemen budidaya yang profesional,” terangnya.
Ditempat yang sama, Ketua Umum MKI, Prof. Sulistiono menyatakan dukungan kelembagaannya terhadap kebijakan pemerintah, namun memberi catatan terkait adanya kesenjangan infrastruktur dan kapasitas adopsi teknologi pembenihan (hatchery) di lapangan.
Untuk itu, MKI secara resmi menyerahkan empat poin masukan strategis kepada KKP, yang meliputi penyesuaian pasal kebijakan lokal, penyediaan klausul masa transisi, penguatan infrastruktur pembenihan pemerintah, serta pengembangan kebijakan turunan untuk pembudidaya kecil.
“Kami di MKI mendukung penuh arah kebijakan strategis pemerintah dalam penguatan tata kelola komoditas krustasea. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan budidaya, teknologi, dan infrastruktur belum sepenuhnya memadai,” jelasnya.
Pihaknya mendorong adanya penyesuaian regulasi yang memberikan ruang transisi yang terukur, serta penguatan kebijakan turunan yang berjalan paralel agar implementasi dapat efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Untuk diketahui, hasil rekomendasi tertulis dari FGD gabungan antara MKI dan FPIK IPB University selanjutnya akan disusun secara sistematis ke dalam bentuk naskah kebijakan (policy brief).
Dokumen tersebut dijadwalkan akan diserahkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta kementerian terkait sebagai bahan pertimbangan utama kebijakan ke depan.
(rls/hrs)
Berita
SDN Cimahpar 5 jadi Percontohan Revitalisasi Sekolah Lewat Swakelola
KlikBogor – Suasana berbeda kini terlihat di SDN Cimahpar 5 Kota Bogor. Sekolah ini menjadi percontohan revitalisasi satuan pendidikan melalui swakelola.
Hasil pembangunan swakelola yang dibiayai anggaran pemerintah pusat ini ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Rabu, 10 Juni 2026.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, revitalisasi SDN Cimahpar 5 ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para siswa dan juga tenaga kependidikan.
“Mudah-mudahan sekolahnya jadi semakin nyaman, semakin enak belajarnya, semakin cerdas dan kita doakan para pemimpin kita Pak Presiden, Pak Menteri, semua pejabatnya sehat dan amanah,” tutur Dedie didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.
Baca juga: Menko PMK dan Mendikdasmen Tinjau SDN Cimahpar 5, Pastikan Revitalisasi Sesuai Target
Kepala Disdik Kota Bogor, Herry Karnadi menjelaskan, revitalisasi SDN Cimahpar 5 merupakan yang pertama pembangunan sekolah dengan metode swakelola dan anggaran dari kementerian. SDN Cimahpar 5 juga menjadi salah satu percontohan di Kota Bogor.
“Ini salah satu sekolah percontohan di Kota Bogor yang saat itu ditangani langsung Bapak Presiden dan Menteri Pendidikan. Di sini juga paling besar anggarannya dibanding sekolah lain dan dibangun dengan metode swakelola,” katanya.
Dalam swakelola ini kepala sekolah langsung menjadi pimpinan proyek, pemilihan bahan, dan penunjukan konsultan melalui e-katalog.
“Semuanya mengikuti aturan yang ditentukan kementerian. Jadi kalau selama ini pembangunan melalui transfer daerah, bantuan keuangan atau bantuan barang melalui pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ini swakelola metode terbaru yang memang diujicoba dan tahun sekarang dilanjutkan sebagai upaya untuk efisiensi anggaran,” katanya.
Baca juga: 30 Calon Pekerja Migran Digembleng untuk Kerja ke 3 Negara
Herry mengatakan, pembangunan gedung dua lantai SDN Cimahpar 5 dibiayai Rp2,6 miliar yang meliputi penambahan ruang kelas, ruang guru hingga terdapat laboratorium sekolah.
“Pembangunan cukup banyak perubahan, ruang kelas ditambah, kemudian ruang guru, toilet, laboratorium, UKS dipenuhi, termasuk furniturnya yang bikin bagus. Ini dibangun ulang. Kecuali perpustakaan yang tidak dibongkar,” katanya.
(hrs/ckl)
Berita
30 Calon Pekerja Migran Digembleng untuk Kerja ke 3 Negara
KlikBogor – Sebanyak 30 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mendapatkan pelatihan kerja. Program ini digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor.
Pelatihan calon pekerja migran secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, di Kantor UPTD Balai Latihan Kerja Kota Bogor, pada Rabu, 10 Juni 2026.
Jenal Mutaqin mengatakan, tahun ini menjadi kali pertama pelatihan CPMI dianggarkan melalui APBD Kota Bogor. Selama tiga bulan ke depan, para peserta akan mengikuti berbagai pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja di negara tujuan.
“Tahun ini menjadi pelatihan perdana yang dianggarkan melalui APBD Kota Bogor. Selama tiga bulan, 30 peserta akan mengikuti pelatihan dan setelah selesai, insyaallah diterima bekerja di perusahaan yang ada di Kuwait, Turki, dan Montenegro yang telah bekerja sama dengan yayasan sesuai pilihan lowongan masing-masing,” ujarnya.
Jenal berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan saat bekerja di luar negeri.
Seluruh peserta yang mengikuti program tersebut telah melalui proses seleksi yang cukup ketat. Sejak informasi pendaftaran dibuka pada Mei 2026, jumlah pendaftar tidak terlalu banyak karena berbagai faktor, termasuk kesiapan mental maupun izin dari keluarga.
“Untuk peserta, semoga prosesnya lancar, lulus semua, dan tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Program ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBD, yang berasal dari uang rakyat, dan pesertanya merupakan warga Kota Bogor dari keluarga kurang mampu atau berada pada desil satu sampai lima,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Pemkot Bogor berharap program pengiriman pekerja migran ke luar negeri dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang sebagai salah satu upaya membuka akses lapangan kerja bagi warga Kota Bogor.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, Adi Novan, mengingatkan seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan penuh tanggung jawab, karena program tersebut didanai oleh APBD Kota Bogor.
“Saya berharap 30 peserta yang mengikuti pelatihan hingga selesai dan berangkat bekerja jumlahnya tetap 30 orang, kecuali terjadi kondisi force majeure,” ujar Adi Novan.
Sementara itu, Ketua Yayasan Yugma Jaya Nitya, Suherlan, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Pemkot Bogor kepada pihaknya dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut.
“Ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kami untuk berkontribusi membantu mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Kota Bogor,” ujar Suherlan.
(hrs)
Berita
Lewat Podcast, KPU Kota Bogor Tingkatkan Partisipasi Pemilih
KlikBogor – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor meluncurkan program podcast pada Rabu, 10 Juni 2026. Dalam debut program tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, hadir langsung sebagai narasumber pertama yang mengisi ruang siar KPU Kota Bogor.
Dedie Rachim memberikan apresiasi atas langkah inovatif yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor. Menurutnya, jeda waktu lima tahunan dalam siklus pesta demokrasi sering kali membuat masyarakat terlupa akan pentingnya kesiapan menghadapi kontestasi pemilu berikutnya.
Melalui podcast ini, diharapkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dapat terus disuarakan secara konsisten.
”Harapannya adalah bagaimana terus demokrasi Pancasila kita bisa terus disuarakan, kemudian juga disosialisasikan metode-metode untuk meningkatkan partisipasi pemilu dari tahun ke tahun. Caranya adalah mengajak masyarakat untuk partisipasi aktif melalui podcast KPU Kota Bogor,” ujarnya.
Baca juga: Pakar IPB: Pirolisis Plastik Bisa jadi Alternatif Sumber Bahan Bakar, Tapi Perlu Pemurnian
Dalam kesempatan yang sama, Dedie Rachim menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki komitmen dalam mendukung kelancaran tugas penyelenggara pemilu.
”Pemerintah Kota Bogor sudah berkomitmen sejak lama. Yang pertama memberikan berbagai macam bantuan hibah kepada penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor, khususnya kepada KPU. Termasuk juga kita menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan berupa anggaran cadangan pilkada,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Bogor juga berencana akan memberikan pemanfaatan aset untuk kantor sekretariat pasca-rampungnya pusat pemerintahan baru di kawasan Katulampa.
”Ada rencana juga kalau nanti suatu saat kantor pemerintahan Kota Bogor di Katulampa sudah selesai, maka salah satu aset Kota Bogor yang nantinya mungkin sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh dinas bisa dimanfaatkan oleh KPU dan juga Bawaslu. Tetapi ini masih butuh waktu karena akses jalan sedang kita selesaikan di tahun ini,” tambahnya.
Ketua KPU Kota Bogor, Ferry Buchori Muslim, menjelaskan bahwa inovasi podcast ini merupakan pengejawantahan dari amanat undang-undang yang mewajibkan KPU untuk terus melakukan pendidikan pemilih secara berkesinambungan, bahkan di luar tahapan pemilu.
”Kami ada tugas sesuai dengan undang-undang pemilu bahwa di luar tahapan, harus selalu mensosialisasikan pendidikan pemilih dan data pendukung lanjutkan. Nah, ini salah satu metode untuk mensosialisasikan demokrasi dengan media podcast,” kata Ferry.
Baca juga: Menko PMK dan Mendikdasmen Tinjau SDN Cimahpar 5, Pastikan Revitalisasi Sesuai Target
Ferry juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Wali Kota Bogor yang telah bersedia menjadi figur perdana dalam program ini.
Ke depan, KPU Kota Bogor berencana mengundang berbagai narasumber kompeten lainnya, mulai dari akademisi, praktisi, hingga kelompok pemilih muda atau pemilih pemula.
Langkah digitalisasi lewat podcast ini diakui Ferry sebagai strategi khusus untuk menyiasati dan mendongkrak tingkat partisipasi politik di kalangan generasi muda (Gen Z) yang belakangan ini dinilai masih perlu dioptimalkan.
Mengingat Gen Z sangat lekat dengan dunia media sosial, podcast dipandang sebagai ruang edukasi yang efisien dan tepat sasaran.
”Salah satu upaya kami juga untuk menyiasati agar kenaikan partisipasi khususnya di kalangan Gen Z, apalagi sekarang zamannya medsos. Dan ini juga merupakan satu efisiensi untuk sosialisasi dengan media podcast ini,” pungkas Ferry.
(hrs/ckl)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Serba Serbi7 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Berita11 bulan ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi1 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata
