Connect with us

Parlementaria

Komisi II DPRD Kota Bogor Cari Solusi Penataan PKL Alun-Alun 

Published

on

Komisi II DPRD Kota Bogor Cari Solusi Penataan PKL Alun-Alun 
Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Bogor, Rabu, 18 Februari 2026. Dok. Humpropub DPRD Kota Bogor.

KlikBogor – Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Bogor. Rapat menghadirkan Paguyuban Pedagang Alun-Alun, Satpol PP, Dinas KUKMDagin, serta Dinas Perhubungan.

​Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, menegaskan bahwa pihaknya berupaya menyelaraskan kepentingan pedagang dengan penegakan aturan daerah.

Ia menekankan pentingnya menjaga estetika kota tanpa menghilangkan hak warga untuk mencari nafkah.

​”Semangat harus kita samakan. Sesama warga Kota Bogor harus saling berprasangka baik. Teman-teman PKL memiliki hak, tapi di sisi lain ada zona terlarang sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2021 yang harus kita hormati bersama,” ujar Rifki, Rabu, 18 Februari 2026.

​Pendamping Hukum Paguyuban Pedagang Alun-Alun Kota Bogor, Ending, mengungkapkan bahwa paguyuban yang menaungi sekitar 300 anggota (230 di antaranya sudah ber-KTA) ini membutuhkan kepastian hukum agar bisa berdagang dengan tenang tanpa terus-menerus “kucing-kucingan” dengan petugas.

​”Kami ingin ada kepastian dan perlindungan bagaimana semestinya berdagang di Alun-Alun agar tidak dikejar-kejar Satpol PP. Tugas negara adalah memberi kesejahteraan, dan kami berharap pertemuan ini menghasilkan solusi terbaik,” kata Ending.

​Ending juga menyoroti desain pembangunan Alun-Alun yang dinilai kurang mengakomodasi fasilitas bagi pedagang sejak awal, padahal sektor informal merupakan kekuatan ekonomi rakyat.

​Menanggapi hal tersebut, Plt. Kasatpol PP Kota Bogor, Pupung W. Purnama, menyatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2011. Ia menegaskan bahwa Alun-Alun adalah etalase kota yang harus dijaga ketertiban dan fungsinya.

​”Untuk Alun-Alun, mohon maaf kami akan tetap menjaga sepanjang belum ada diskresi terkait perda ini. Kami juga akan mengarahkan pengunjung masuk ke wilayah penampungan kuliner nantinya,” tegas Pupung.

​Senada dengan itu, Kabid UMKM Dinas KUKMDagin, Devi Librianti Juvita, menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan tempat penampungan yang mampu menampung 200 PKL kuliner dan 25 non kuliner. Ia memastikan prioritas diberikan kepada pedagang lama, terutama eks Taman Topi.

Sementara itu, ​Sekretaris Komisi II, Mochamad Benninu Argoebie, mengingatkan pemerintah agar proses relokasi ke Jalan Nyi Raja Permas dilakukan secara matang.

​”Penataan PKL bukan hanya menggusur, tapi penataan yang berpihak ke semua. Jangan sampai PKL jadi korban dipindahkan ke tempat yang pembelinya tidak mau datang. Infrastruktur di tempat relokasi harus siap,” cetus Benninu.

​Anggota Komisi II, Heri Cahyono, menambahkan saran agar Wali Kota Bogor turun tangan jika memang diperlukan diskresi hukum, mengingat Satpol PP hanya bertugas sebagai penegak aturan. Ia mencontohkan keberhasilan penataan Malioboro sebagai referensi.

​”Pedagang perlu dilindungi sebagai kekuatan ekonomi informal, tapi aturan harus ditegakkan demi keharmonisan kota. Perlu komunikasi intens agar tidak ada lagi aksi ‘gusur-gusuran’,” tutur Heri.

​Di akhir rapat, Komisi II meminta kuasa hukum paguyuban untuk segera bersurat kepada Wali Kota Bogor guna memaparkan kronologis dan alasan hukum sebagai dasar pertimbangan kebijakan transisi sebelum proses relokasi permanen dilakukan melalui tahapan Focus Group Discussion (FGD).

(ckl/hrs)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Parlementaria

Hari Pahlawan, Dewan Rusli Prihatevy Tekankan Pentingnya Nasionalisme 

Published

on

By

Hari Pahlawan, Dewan Rusli Prihatevy Tekankan Pentingnya Nasionalisme 
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy saat menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan tingkat Kota Bogor di Plaza Balai Kota Bogor, Selasa 10 November 2026. Dok. DPRD Kota Bogor

KlikBogor – Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan tingkat Kota Bogor yang digelar di Plaza Balai Kota Bogor, Selasa 10 November 2026.
‎
‎Rusli Prihatevy menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November ini juga menjadi momentum penting untuk kembali mengenang sejarah perjuangan bangsa sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

‎‎”Melalui peringatan tersebut, nilai-nilai kepahlawanan diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat perjuangan para pahlawan perlu diwujudkan melalui kerja nyata, persatuan, kepedulian sosial, serta kontribusi positif dalam membangun daerah dan bangsa,” katanya.
‎
‎Baca juga: Lewat Reses DPRD, 100 Penyandang Disabilitas Terima Bantuan

Rusli mengharapkan peringatan Hari Pahlawan 2026 menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat bahwa perjuangan belum berakhir.
‎
‎”Kini, tantangan generasi penerus adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga: Dedie-Jenal Pastikan Kesiapan Venue Arung Jeram Porprov Jabar 

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

Lewat Reses DPRD, 100 Penyandang Disabilitas Terima Bantuan

Published

on

By

Lewat Reses DPRD, 100 Penyandang Disabilitas Terima Bantuan
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin (kiri) dan anggota DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan (kedua kiri) saat menyalurkan bantuan kursi roda dan alat bantu dengar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin, 9 November 2026. Foto/Klikbogor

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyalurkan bantuan bagi penyandang disabilitas. Bantuan kursi roda dan alat bantu dengar tersebut diserahkan di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin, 9 November 2026.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari pagu anggaran 2026 melalui usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD Kota Bogor, yakni Said Muhammad Mohan.

Menurutnya, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk sinergi antara Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

“Hari ini ada 100 penerima manfaat dari enam kecamatan. Total bantuan terdiri atas 50 kursi roda dan 50 alat bantu dengar,” terang Jenal.

Baca juga: Dedie-Jenal Pastikan Kesiapan Venue Arung Jeram Porprov Jabar 

Ia menjelaskan, sejumlah usulan bantuan tersebut telah disampaikan sejak satu hingga dua tahun lalu. Namun, karena dinamika pembahasan dan keterbatasan anggaran, realisasinya baru dapat dilakukan pada tahun ini.

Jenal menambahkan, proses distribusi juga melibatkan Sekretariat DPRD. Bahkan, bantuan diantarkan langsung kepada warga yang tidak memungkinkan hadir, termasuk penyandang disabilitas yang tinggal sendiri dan tidak dapat berjalan.

“Ini merupakan bentuk perhatian dan kerja sama yang baik antarpihak dalam memberikan rasa dan nilai-nilai kemanusiaan kepada warga,” kata Jenal.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud nyata penggunaan anggaran rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Ini merupakan semangat bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Sekaligus menunjukkan kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Mohan.

Baca juga: Dewan Mohan Gelar Gerakan Proteinisasi, Bagikan Daging Ayam kepada Warga

Mohan menambahkan, bantuan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak hanya dihimpun melalui kegiatan reses, tetapi juga melalui pengaduan, media sosial, fraksi, dan berbagai saluran lainnya.

Ia berharap program bantuan kursi roda dan alat bantu dengar dapat terus berlanjut setiap tahun sehingga semakin banyak penyandang disabilitas di Kota Bogor yang mendapatkan fasilitas sesuai kebutuhannya.

“Kegiatan ini bukan kegiatan insidental. Program ini akan terus berkesinambungan setiap tahun karena semangatnya adalah memastikan untuk rakyat kembali kepada rakyat,” katanya.

(hrs/ckl)

Continue Reading

Parlementaria

HUT Golkar, Dewan Fetty Cek Kesehatan Warga dan Bagikan Sembako

Published

on

By

HUT Golkar, Dewan Fetty Cek Kesehatan Warga dan Bagikan Sembako
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraenidini meninjau layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Kota Bogor, Minggu, 8 November 2026. Foto/Istimewa

KlikBogor – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 yang mengusung tema “Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata, Rakyat Sejahtera”, jajaran pengurus, kader, dan simpatisan Partai Golkar menggelar kegiatan bakti sosial di Kantor DPD Golkar Kota Bogor, Minggu, 8 November 2026.

Acara yang diinisiasi oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar, Fetty Anggraenidini ini diisi dengan rangkaian kegiatan mulai dari layanan pemeriksaan kesehatan gratis hingga pembagian ratusan paket sembako.​

Fetty Anggraenidini menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian panjang peringatan HUT ke-62 Partai Golkar yang difokuskan untuk memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bogor.

​”Hari ini adalah salah satu rangkaian dari HUT Partai Golkar di Kota Bogor. Kita mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat sekaligus pembagian sembako gratis,” ujar Fetty kepada awak media.

Baca juga: Belasan Ribu Warga Terdampak Judol, DPRD Kota Bogor Siapkan Langkah Penanganan

​Fetty menegaskan, kolaborasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor diinisiasi agar kondisi kesehatan warga dapat terdeteksi sejak dini. Melalui langkah preventif tersebut warga diharapkan dapat terpantau kesehatan jasmani dan rohaninya.

​”Sebagai Partai Golkar, kita harus mengutamakan kerja nyata bersama DPD Partai Golkar untuk terus hadir di tengah masyarakat. Kehadiran kita bukan hanya datang ketika masa politik atau masa kampanye saja, tetapi terus-menerus setiap hari untuk membantu masyarakat Kota Bogor dan menyerap aspirasi mereka,” ungkap ​Fetty.

Ia menambahkan, aspirasi yang diserap dari masyarakat secara langsung setiap harinya akan diperjuangkan dan dibawa ke tingkat kebijakan yang lebih tinggi, baik di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, guna memenuhi kebutuhan riil warga.

Baca juga: PPP Kota Bogor Target Kembalikan Lima Kursi DPRD

Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Tanah Sareal sekaligus Koordinator Wilayah, drg. Masayu Rubianti mengatakan, pemeriksaan kesehatan rutin seperti ini sangat ideal untuk dilaksanakan minimal satu tahun sekali.

​Menurutnya, kegiatan ini juga sejalan dan mendukung penuh program Integrasi Layanan Primer (ILP) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, guna memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat.

​”Kegiatan ini sangat baik sekali dan idealnya bisa dilaksanakan satu tahun sekali. Dinas Kesehatan dan Puskesmas berkolaborasi untuk memberikan pelayanan promotif dan preventif, karena lebih baik kita mencegah daripada mengobati,” katanya.

Adapun alur pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada warga meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pengukuran lingkar perut, pemeriksaan kadar gula darah, hingga profil pengecekan kolesterol.

​Bagi warga yang teridentifikasi memiliki risiko kesehatan, tim dokter langsung memberikan edukasi medis. Sementara itu, bagi warga yang baru terdeteksi mengalami hipertensi atau diabetes melitus (DM), langsung diberikan penanganan awal berupa pemberian obat serta diarahkan untuk melanjutkan pemantauan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat.

​Rangkaian kegiatan HUT Partai Golkar di Kota Bogor ditutup dengan penyaluran 200 hingga 300 paket sembako kepada warga yang hadir sejak pagi.

(rls/hrs)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer