KlikBogor – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor masa bakti 2026–2031 resmi dilantik di Aula PPIB, Sabtu, 7 November 2026.

Prosesi pelantikan dipimpin Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, sekaligus dirangkaikan dengan pembukaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PPP se-Kota Bogor.

Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqin mengatakan, pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, persatuan, dan soliditas kader dalam menghadapi agenda politik yang akan datang.

Terlebih, pada Pemilu sebelumnya PPP Kota Bogor kehilangan dua kursi DPRD, dari semula lima menjadi tiga kursi. Karena itu, pihaknya menargetkan dapat mengembalikan perolehan kursi menjadi lima pada Pemilu mendatang.

“Target kita mengembalikan kursi yang kemarin hilang dulu. Kita tidak muluk-muluk, dari tiga menjadi lima kursi lagi. Setelah itu tercapai, baru kita bicara target berikutnya,” ujar Zaenul.

Baca juga: Judo Kota Bogor Kembali Dulang 4 Emas di Porprov Jabar 2026

Ia menjelaskan, kepengurusan baru diisi sekitar 60 persen pengurus lama dan 40 persen kader baru. Setelah pelantikan, agenda konsolidasi dilanjutkan melalui Musyawarah Anak Cabang tingkat kecamatan.

“Setelah itu satu bulan kemudian kira-kira akan dilaksanakan Musyawarah Ranting tingkat kelurahan se-Kota Bogor,” kata Zaenul.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pihaknya akan melakukan pembaharuan pengurus secara bertahap, mulai dari tingkat DPC, PAC, hingga ranting dan anak ranting.

Selain konsolidasi, PPP juga akan menggelar pendidikan politik dan sosial kemasyarakatan bagi kader serta memetakan calon yang akan diusung pada Pemilu mendatang di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

“Kami akan meminta kepada pak ketua DPC untuk memetakan siapa yang akan dijadikan di masing-masing dapil. Apakah tingkat kota, provinsi, dan pusat,” tandasnya.

Baca juga: Pergelaran Wayang Golek dan Wayang Priangan di Balai Kota Bogor Disaksikan Ribuan Warga

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang hadir dalam acara tersebut mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus DPC PPP Kota Bogor masa bakti 2026–2031.

Dedie Rachim berharap hubungan dan kolaborasi antara PPP dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tetap terjalin dengan baik.

Menurutnya, meskipun PPP bukan bagian dari koalisi pada Pilkada sebelumnya, seluruh pihak tetap dapat bersama-sama mendukung pembangunan daerah demi kepentingan masyarakat.

“Mudah-mudahan ke depan sinergitas dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bogor dapat tetap terjalin dengan baik. Tujuan utamanya adalah terus memperbaiki dan mengambil langkah-langkah bersama untuk pembangunan Kota Bogor,” ujarnya.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online (judol) menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, pada Rabu, 4 November 2026.

‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur mengatakan, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional.
‎
‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar dalam keterangannya dikutip Jumat, 6 November 2026.
‎
‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online.
‎
‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku.
‎
‎Baca juga: Kota Bogor Siaga Hadapi Risiko Bencana Hidrometeorologi

Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat.
‎
‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH).

‎Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online.
‎
‎Selain itu, Bagian Hukum Setda Kota Bogor bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring.
‎
Fajar menilai regulasi tersebut dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan raperda perubahan.
‎
‎Baca juga: DPRD Dorong Diskominfo Kota Bogor Aktif Blokir Situs Judol

Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon.
‎
‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka.
‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” jelasnya.

‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup.
‎
‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial.
‎
‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya.
‎
‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin.

(rls/hrs)

KlikBogor – Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi Partai Gerindra, Said Muhammad Mohan menggelar gerakan proteinisasi masyarakat dengan membagikan daging ayam kepada warga di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya membantu pemenuhan kebutuhan protein dan meningkatkan kecukupan gizi masyarakat.

Said Muhammad Mohan mengatakan, gerakan proteinisasi tersebut merupakan bentuk partisipasi dalam mendorong masyarakat agar lebih mudah mendapatkan sumber protein hewani, khususnya daging ayam.

Menurutnya, gerakan tersebut mengingatkan pada program pemenuhan protein melalui konsumsi telur dan daging ayam yang pernah dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Baca juga: Judo Kota Bogor Sapu Bersih 4 Emas di Porprov XV Jabar 2026

Selain itu, ia juga mengaitkannya dengan gerakan Revolusi Putih yang pernah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebelum menjabat sebagai kepala negara. Gerakan tersebut mendorong konsumsi susu sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan protein masyarakat, terutama anak-anak.

“Hari ini kita mencoba ikut ambil bagian dalam gerakan proteinisasi dengan membagikan daging ayam kepada masyarakat,” ujar Mohan kepada awak media, Kamis, 5 November 2026.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembagian daging ayam kepada 250 kepala keluarga tersebut, Mohan didampingi Camat Bogor Selatan, Harry Cahyadi dan Lurah Empang, Saepudin Prayoga.

Baca juga: Mengapa Udang Berubah Merah saat Dimasak?

Mohan menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk dukungan terhadap para peternak ayam.

Menurutnya, penyerapan hasil ternak perlu dilakukan, terutama ketika produksi melimpah atau mengalami surplus, sementara harga di pasaran cenderung tidak stabil.

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan hasil produksi peternak dapat terserap sehingga membantu menjaga keberlangsungan usaha mereka.

“Maka kita ikut hadir untuk membantu menyerap hasil ternak tersebut,” kata Mohan.

(hrs/ckl)