KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyalurkan bantuan bagi penyandang disabilitas. Bantuan kursi roda dan alat bantu dengar tersebut diserahkan di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin, 9 November 2026.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari pagu anggaran 2026 melalui usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD Kota Bogor, yakni Said Muhammad Mohan.

Menurutnya, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk sinergi antara Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

“Hari ini ada 100 penerima manfaat dari enam kecamatan. Total bantuan terdiri atas 50 kursi roda dan 50 alat bantu dengar,” terang Jenal.

Baca juga: Dedie-Jenal Pastikan Kesiapan Venue Arung Jeram Porprov Jabar 

Ia menjelaskan, sejumlah usulan bantuan tersebut telah disampaikan sejak satu hingga dua tahun lalu. Namun, karena dinamika pembahasan dan keterbatasan anggaran, realisasinya baru dapat dilakukan pada tahun ini.

Jenal menambahkan, proses distribusi juga melibatkan Sekretariat DPRD. Bahkan, bantuan diantarkan langsung kepada warga yang tidak memungkinkan hadir, termasuk penyandang disabilitas yang tinggal sendiri dan tidak dapat berjalan.

“Ini merupakan bentuk perhatian dan kerja sama yang baik antarpihak dalam memberikan rasa dan nilai-nilai kemanusiaan kepada warga,” kata Jenal.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud nyata penggunaan anggaran rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Ini merupakan semangat bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Sekaligus menunjukkan kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Mohan.

Baca juga: Dewan Mohan Gelar Gerakan Proteinisasi, Bagikan Daging Ayam kepada Warga

Mohan menambahkan, bantuan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak hanya dihimpun melalui kegiatan reses, tetapi juga melalui pengaduan, media sosial, fraksi, dan berbagai saluran lainnya.

Ia berharap program bantuan kursi roda dan alat bantu dengar dapat terus berlanjut setiap tahun sehingga semakin banyak penyandang disabilitas di Kota Bogor yang mendapatkan fasilitas sesuai kebutuhannya.

“Kegiatan ini bukan kegiatan insidental. Program ini akan terus berkesinambungan setiap tahun karena semangatnya adalah memastikan untuk rakyat kembali kepada rakyat,” katanya.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor masa bakti 2026–2031 resmi dilantik di Aula PPIB, Sabtu, 7 November 2026.

Prosesi pelantikan dipimpin Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, sekaligus dirangkaikan dengan pembukaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PPP se-Kota Bogor.

Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqin mengatakan, pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, persatuan, dan soliditas kader dalam menghadapi agenda politik yang akan datang.

Terlebih, pada Pemilu sebelumnya PPP Kota Bogor kehilangan dua kursi DPRD, dari semula lima menjadi tiga kursi. Karena itu, pihaknya menargetkan dapat mengembalikan perolehan kursi menjadi lima pada Pemilu mendatang.

“Target kita mengembalikan kursi yang kemarin hilang dulu. Kita tidak muluk-muluk, dari tiga menjadi lima kursi lagi. Setelah itu tercapai, baru kita bicara target berikutnya,” ujar Zaenul.

Baca juga: Judo Kota Bogor Kembali Dulang 4 Emas di Porprov Jabar 2026

Ia menjelaskan, kepengurusan baru diisi sekitar 60 persen pengurus lama dan 40 persen kader baru. Setelah pelantikan, agenda konsolidasi dilanjutkan melalui Musyawarah Anak Cabang tingkat kecamatan.

“Setelah itu satu bulan kemudian kira-kira akan dilaksanakan Musyawarah Ranting tingkat kelurahan se-Kota Bogor,” kata Zaenul.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pihaknya akan melakukan pembaharuan pengurus secara bertahap, mulai dari tingkat DPC, PAC, hingga ranting dan anak ranting.

Selain konsolidasi, PPP juga akan menggelar pendidikan politik dan sosial kemasyarakatan bagi kader serta memetakan calon yang akan diusung pada Pemilu mendatang di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

“Kami akan meminta kepada pak ketua DPC untuk memetakan siapa yang akan dijadikan di masing-masing dapil. Apakah tingkat kota, provinsi, dan pusat,” tandasnya.

Baca juga: Pergelaran Wayang Golek dan Wayang Priangan di Balai Kota Bogor Disaksikan Ribuan Warga

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang hadir dalam acara tersebut mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus DPC PPP Kota Bogor masa bakti 2026–2031.

Dedie Rachim berharap hubungan dan kolaborasi antara PPP dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tetap terjalin dengan baik.

Menurutnya, meskipun PPP bukan bagian dari koalisi pada Pilkada sebelumnya, seluruh pihak tetap dapat bersama-sama mendukung pembangunan daerah demi kepentingan masyarakat.

“Mudah-mudahan ke depan sinergitas dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bogor dapat tetap terjalin dengan baik. Tujuan utamanya adalah terus memperbaiki dan mengambil langkah-langkah bersama untuk pembangunan Kota Bogor,” ujarnya.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online (judol) menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, pada Rabu, 4 November 2026.

‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur mengatakan, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional.
‎
‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar dalam keterangannya dikutip Jumat, 6 November 2026.
‎
‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online.
‎
‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku.
‎
‎Baca juga: Kota Bogor Siaga Hadapi Risiko Bencana Hidrometeorologi

Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat.
‎
‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH).

‎Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online.
‎
‎Selain itu, Bagian Hukum Setda Kota Bogor bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring.
‎
Fajar menilai regulasi tersebut dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan raperda perubahan.
‎
‎Baca juga: DPRD Dorong Diskominfo Kota Bogor Aktif Blokir Situs Judol

Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon.
‎
‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka.
‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” jelasnya.

‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup.
‎
‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial.
‎
‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya.
‎
‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin.

(rls/hrs)