KlikBogor – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor terus menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan.

Hingga saat ini, capaian aktivasi IKD di Kota Bogor mencapai sekitar 20 persen atau 78 ribu penduduk dari total wajib KTP elektronik (KTP-el) yang mencapai sekitar 800 ribu orang.

Kepala Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Bogor, Rully Hasanul Basri mengatakan, pemerintah menargetkan aktivasi IKD mencapai 30 persen hingga akhir 2026, sesuai target Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Capaian IKD di Kota Bogor secara menyeluruh sudah naik menjadi 20 persen. Disdukcapil bersama kecamatan dan kelurahan terus melakukan aktivasi IKD melalui jemput bola kepada masyarakat,” ujar Rully dikutip Sabtu, 17 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, IKD merupakan bentuk transformasi digital identitas kependudukan yang sebelumnya menggunakan KTP-el fisik menjadi identitas digital yang dapat diakses melalui telepon pintar atau smartphone.

Menurutnya, saat ini penerapan IKD masih berada dalam masa transisi dari penggunaan KTP-el fisik menuju identitas kependudukan digital.

Baca juga: Ribuan Peserta Siap Unjuk Kemampuan di Final KSNR-8 dan OGS-6

Untuk melakukan aktivasi, masyarakat perlu mengunduh aplikasi IKD melalui Play Store, mengisi data kependudukan, serta menjalani verifikasi wajah. Proses selanjutnya dilakukan verifikasi identitas pemohon melalui pemindaian kode batang atau kode QR.

Rully menegaskan, proses aktivasi IKD tidak dapat dilakukan sembarangan karena berkaitan dengan data pribadi masyarakat yang harus dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Untuk aktivasi IKD ini tidak sembarangan, karena ada data-data rahasia sesuai dengan undang-undang perlindungan data pribadi, nanti semua masyarakat bisa melakukan aktivasi IKD melalui petugas khusus,” katanya.

IKD Jadi Syarat Pengajuan Bansos Digital

Selain untuk mempermudah akses identitas kependudukan, aktivasi IKD juga berkaitan dengan perluasan digitalisasi bantuan sosial atau perlindungan sosial (perlinsos). Kota Bogor juga menjadi salah satu proyek percontohan dalam perluasan digitalisasi layanan tersebut.

Rully mengatakan, dengan digitalisasi perlinsos, masyarakat dapat mengusulkan bantuan sosial secara mandiri. Namun, aktivasi IKD menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengakses layanan pengusulan tersebut.

Baca juga: Tikus dan Curut Berbeda, Kenali Ciri Fisik hingga Risiko Kesehatan

Ia menambahkan, mekanisme digitalisasi ini memungkinkan masyarakat melihat hasil awal pengusulan bantuan sosial secara langsung. Hal itu berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk proses pemutakhiran data.

“Jadi masyarakat bisa langsung melihat hasilnya ketika masyarakat mengajukan permohonan bansos melalui perlinsos, tetapi syaratnya harus aktivasi IKD terlebih dahulu,” katanya.

Dalam proses tersebut, sistem akan memberikan hasil awal berupa status berpotensi layak atau tidak layak menerima bantuan sosial. Apabila hasil penilaian dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat atau agen perlinsos dapat mengajukan sanggahan disertai alasan yang relevan.

Lantas bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar, termasuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas? Rully mengatakan, pemerintah menyediakan mekanisme pendampingan melalui agen perlinsos.

“Mereka tidak perlu aktivasi IKD, ada agen perlinsos untuk membantu mendaftarkan bantuan sosialnya. Agen ini adalah seluruh lapisan masyarakat yang didaftarkan menjadi agen,” jelasnya.

Rully menambahkan, hasil pengusulan yang muncul dalam sistem belum berarti bantuan sosial langsung diberikan. Penyaluran bantuan pada 2027 direncanakan berdasarkan kuota yang tersedia di masing-masing kabupaten/kota.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai melakukan pembangunan tahap pertama Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) Bogor Barat.

Pada tahap pertama meliputi pekerjaan persiapan dan pembersihan lahan (land clearing), pembangunan lapangan sepak bola, jalan, saluran, serta tembok penahan tanah.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat melakukan inspeksi pembangunan GOM Bogor Barat di Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Jumat, 16 Oktober 2026.

Baca juga: Simpang Ciawi Bogor Ditata Lagi, Kembalikan Fungsi Jalan

Dedie Rachim mengatakan, pada tahap awal ini, progres pembangunan telah mencapai 15 persen dari target 12 persen, sehingga terdapat deviasi positif sebesar 3 persen.

“Awal ini akan lebih banyak ke pematangan lahan termasuk cut and fill. Jadi insyaallah target di tahun ini tercapai, lapangan olahraga, sepak bola, untuk anak-anak wilayah Bogor Barat sudah bisa dimanfaatkan sambil proses pembangunan jalan,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan juga meliputi kolam retensi sebagai tempat penampungan air lantaran di lokasi tersebut terdapat mata air.

Baca juga: Datangi RW, Kelurahan Cilendek Barat Jemput Bola Aktivasi IKD

Dedie Rachim menekankan agar mata air dan kondisi alam di kawasan tersebut tetap dirawat, dilestarikan, serta dijaga kebersihannya.

“Di sini ada mata air yang tidak boleh diganggu-gugat lah ya, harus kita pelihara, kita jaga, bahkan kita hijaukan kembali,” ujarnya.

Pembangunan GOM Bogor Barat ini juga bersebelahan dengan lahan milik TNI. Ia pun berharap ke depannya lahan tersebut dapat dijadikan sebagai hutan kota.

Setelah tahap pertama selesai, pembangunan GOM Bogor Barat akan dilanjutkan ke tahap kedua pada 2027 mendatang.

“Total anggaran tahun ini tahap pertama sebesar Rp6 miliar, untuk tahun depan tahap kedua kita alokasikan Rp11 miliar,” jelasnya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui pelayanan di kantor kelurahan hingga jemput bola ke wilayah rukun warga (RW). Upaya ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik agar dapat mengakses identitas kependudukan dalam bentuk digital.

Lurah Cilendek Barat, H. Otong Soekandar mengatakan, pelayanan aktivasi IKD di wilayahnya baru berjalan sekitar dua minggu. Sejak dibuka, warga mulai berdatangan ke kantor kelurahan untuk meminta bantuan mengunduh dan mengaktifkan aplikasi IKD.

“Layanan IKD baru dua minggu aktifnya. Setiap hari, di samping pelayanan-pelayanan lainnya, banyak warga yang sudah ber-KTP datang ke kelurahan untuk meminta bantuan terkait cara mengunduh IKD,” kata Otong kepada awak media, Jumat, 16 Oktober 2026.

Ia mengatakan, pelayanan aktivasi IKD tidak hanya dilakukan di kantor kelurahan, tetapi juga menyasar warga secara langsung di wilayah RW. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Baca juga: PSEL Kayumanis Ditarget Mulai Dibangun Akhir Tahun Ini

Bahkan, petugas kelurahan tetap melayani warga hingga larut malam. Otong mencontohkan pelayanan aktivasi IKD di RW 16 yang berlangsung hingga pukul 00.00 WIB.

“Tadi malam saja kita sampai jam 12 malam melayani IKD di RW 16,” ujarnya.

Otong menjelaskan, pelayanan jemput bola tersebut untuk menjangkau warga yang memiliki keterbatasan waktu sehingga tidak dapat datang langsung ke kantor kelurahan. Petugas siap mendatangi wilayah yang membutuhkan layanan, termasuk pada malam hari setelah waktu magrib.

“Kalau kita niatnya memberikan pelayanan prima dan membantu warga yang memang tidak punya waktu ke kelurahan, maka kita datang door-to-door,” tuturnya.

Baca juga: Asal-usul 11 Kelurahan di Kecamatan Tanah Sareal, Berawal dari 3 Wilayah

Ia menyebutkan, capaian aktivasi IKD di Kelurahan Cilendek Barat saat ini mencapai 12,3 persen. Menurut Otong, capaian tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di wilayahnya.

Pihak kelurahan pun terus mendorong peningkatan aktivasi melalui pelayanan langsung maupun kunjungan ke wilayah RW. Otong menegaskan, program tersebut menjadi perhatian khusus karena masyarakat membutuhkan kemudahan dalam mengakses identitas kependudukan.

Otong berharap, semakin banyak warga yang mengaktifkan IKD sehingga dapat memanfaatkan identitas digital tersebut untuk mendukung kebutuhan administrasi kependudukan.

“Ini menjadi program khusus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Warga memang membutuhkan pelayanan ini karena nantinya IKD bisa menjadi pegangan ketika mereka tidak membawa KTP fisik misalnya,” katanya.

(hrs/ckl)