Connect with us

Advertorial

Dedie Rachim Kawal Pembangunan Pusat Layanan Baru di Kota Bogor

Published

on

Dedie Rachim Kawal Pembangunan Pusat Layanan Baru di Kota Bogor

KlikBogor – Rencana pembangunan pusat layanan baru Kota Bogor, tepatnya di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, tak terwujud dalam semalam. Bergulir sejak 2020 melalui lobi hibah lahan ke pemerintah pusat, proyek ini melewati proses panjang, mulai dari pengurusan aset, penyusunan desain, hingga pencarian anggaran. Kini, setelah bertahun-tahun direncanakan, pembangunan fisik mulai terlihat melalui pengerjaan jalan akses.

Kawasan yang semula dirancang sebagai pusat perkantoran pemerintah itu kini berkembang menjadi konsep pusat layanan masyarakat terpadu. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menargetkan kawasan tersebut dapat mendekatkan berbagai layanan publik sekaligus mengurangi kepadatan aktivitas pemerintahan di pusat kota.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengawal rencana tersebut sejak masih menjabat Wakil Wali Kota Bogor. Langkah awal dilakukan dengan membentuk tim analisis sosial ekonomi untuk menyiapkan persyaratan pengajuan hibah lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pada Desember 2020, Pemkot Bogor mengajukan permohonan hibah sekitar 9 hektare lahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dari luasan tersebut, Pemkot berharap sedikitnya 6 hektar dapat dimanfaatkan untuk membangun pusat pemerintahan baru di Katulampa.

Kajian sosial ekonomi menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Pemkot pun melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar permohonan tersebut dapat diproses.

“Alhamdulillah DJKN telah merespons permohonan hibah lahan yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Bogor,” kata Dedie setelah memimpin rapat koordinasi pembentukan Tim Analisis Sosial Ekonomi pada Desember 2020.

Perjuangan tersebut membuahkan hasil pada 25 November 2021. Pemerintah pusat menghibahkan aset eks BLBI kepada Pemkot Bogor untuk sejumlah peruntukan dengan total luasan sekitar 10,2 hektar di tiga lokasi.

Rinciannya, 6 hektar di Katulampa untuk pusat pemerintahan baru, 3,2 hektar di Kelurahan Empang untuk rencana stoplet jalur ganda Bogor-Sukabumi, serta sekitar 1 hektar di jalur Regional Ring Road (R3).

Dedie menjelaskan, pemanfaatan aset tersebut merupakan bagian dari upaya menata persebaran kantor pemerintahan. Selama ini, sejumlah kantor yang berada di lokasi berbeda membuat aktivitas pelayanan dan administrasi tersebar di beberapa titik.

“Karena ini (lahan) terpisah-pisah, kemungkinan kita akan kerja sama untuk Samsat Kota Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedie saat menjelaskan rencana pemanfaatan aset hibah pada November 2021.

Memasuki 2023, lahan Katulampa telah menjadi aset Pemkot Bogor dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Tahap berikutnya adalah menyiapkan desain bangunan dan akses menuju kawasan.

Namun, persoalan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Pada pertengahan 2023, Pemkot mengajukan kebutuhan dana sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar kepada pemerintah pusat untuk pembangunan pusat pemerintahan baru.

Hingga Februari 2024, pengajuan tersebut belum mendapat jawaban. Pemkot pun perlu mencari alternatif pembiayaan agar rencana pembangunan dapat berlanjut.

Pada 2024, perencanaan mulai diarahkan pada penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.

Pemkot merencanakan pemindahan sekitar 20 organisasi perangkat daerah (OPD) ke kawasan Katulampa, sementara Balai Kota di Jalan Ir. H. Juanda tetap difungsikan.

OPD yang masuk dalam rencana pemindahan antara lain Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bapperida, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, Disparbud, Dinkukmdagin, DP3A, DPPKB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP, DLH, dan DPUPR.

Pada akhir 2024, proyek tersebut direncanakan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pemkot juga menyiapkan skema tahun jamak karena pembangunan kawasan diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Memasuki 2025, perhatian Pemkot tak hanya tertuju pada pembangunan gedung, tetapi juga aksesibilitas kawasan.

Pada Mei 2025, Dedie menyampaikan rencana peninjauan ulang DED sekaligus pembangunan jalan akses yang menghubungkan lahan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) dengan lahan PT Kharisma Tangguh Persada (KTP). Konektivitas itu juga direncanakan mendukung akses menuju Jalan Parung Banteng, Summarecon, dan Tol Bogor Selatan.

“Tahun ini kami akan review Detail Engineering Design (DED) yang sudah ada dan membangun jalan akses dari lahan PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG) ke lahan PT Kharisma Tangguh (KTP),” ujar Dedie pada 5 Mei 2025.

Pada 2026, konsep kawasan berkembang menjadi pusat layanan masyarakat terpadu. Selain gedung perkantoran, fasilitas yang direncanakan mencakup sarana olahraga, masjid, dan akses jalan baru di kawasan Bogor Timur.

Dedie menegaskan, orientasi pembangunan bukan semata-mata memindahkan kantor pemerintahan, melainkan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan dalam satu kawasan.

“Namanya bukan pusat pemerintahan, sebetulnya pusat layanan masyarakat Kota Bogor,” ungkap Dedie pada 14 Februari 2026.

Salah satu layanan yang diharapkan semakin mudah dijangkau adalah perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Saat ini, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejumlah layanan lainnya masih berada di lokasi berbeda.

Setelah melalui tahapan perencanaan selama beberapa tahun, pembangunan fisik mulai terlihat pada 2026 melalui pengerjaan jalan akses.

Saat meninjau proyek pada 12 Oktober 2026, Dedie menyebut progres pembangunan jalan telah mencapai 48 persen, atau 10 persen lebih cepat dibandingkan target. Pekerjaan meliputi pembersihan lahan atau land clearing serta pembangunan badan jalan.

Akses tersebut menghubungkan Tol Bogor Selatan dengan kawasan Bogor Raya City. Pemkot menargetkan jalan itu mulai beroperasi pada Desember 2026 untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Bogor Timur.

Sementara itu, lahan seluas 6 hektar di Katulampa disiapkan untuk menampung 21 kantor OPD. Kawasan tersebut juga direncanakan dilengkapi sarana olahraga dan tempat ibadah.

Meski akses jalan mulai dikerjakan, pembangunan gedung perkantoran belum dimulai. Dedie menyebut pembangunan gedung direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027.

Dengan demikian, pengerjaan jalan menjadi tahap fisik awal yang mengantarkan rencana pusat layanan masyarakat Kota Bogor menuju fase pembangunan berikutnya. Setelah melewati proses pengajuan hibah, penyiapan lahan, penyusunan desain, dan pencarian pembiayaan, realisasi kawasan Katulampa kini berlanjut dengan penyiapan infrastruktur dasar. (***)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertorial

DPRD Kota Bogor Tinjau Trase Baru Batutulis, Progres Pembangunan Capai 84 Persen

Published

on

By

DPRD Kota Bogor Tinjau Trase Baru Batutulis, Progres Pembangunan Capai 84 Persen

KlikBogor – Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, meninjau pembangunan trase baru Batutulis di Jalan Saleh Danasasmita, Kota Bogor, Jumat (9/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut, ia menyampaikan harapan agar jalur pengganti pasca longsor itu segera rampung dan dapat digunakan masyarakat.

Pembangunan trase baru Batutulis yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut telah mencapai progres konstruksi 84 persen. Penyelesaian proyek ditargetkan pada akhir Oktober 2026.

Dalam kegiatan itu, Adityawarman didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, Zenal Abidin, dan Dadang Iskandar Danubrata, serta sejumlah Ketua Fraksi DPRD Kota Bogor, yakni Eka Wardhana, Muhammad Benninu Argoebie, Pepen Firdaus, Banu Lesmana Bagaskara, Lusiana, Karnain Asyhar, Subhan, dan Safrudin Bima.

Adityawarman mengatakan, keberadaan trase baru Batutulis sangat dinantikan masyarakat setelah longsor di Jalan Saleh Danasasmita pada awal 2026 mengganggu akses dan mobilitas warga.

Selama jalur tersebut belum dapat digunakan, masyarakat harus memanfaatkan jalan alternatif di sekitar Lawang Gintung menuju Cipaku maupun arah sebaliknya.

“Harapannya, akses trase baru Batutulis ini segera bisa digunakan oleh masyarakat karena memang sudah ditunggu-tunggu,” kata Adityawarman.

Dengan progres pembangunan yang telah mencapai 84 persen, DPRD Kota Bogor berharap trase baru Batutulis dapat segera difungsikan sesuai target.

Kehadiran jalur tersebut diharapkan mampu memulihkan aksesibilitas warga sekaligus memperlancar arus lalu lintas di kawasan Batutulis.

Menurutnya, penyelesaian pembangunan jalur tersebut menjadi hal penting untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya warga yang selama ini terdampak perubahan akses lalu lintas akibat longsor.

Sementara itu, Kepala UPTD Wilayah Pelayanan I Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Andi Nugroho, menjelaskan bahwa progres pembangunan trase baru Batutulis mengalami peningkatan lima persen dibandingkan Rabu (7/10/2026), ketika capaian konstruksi masih berada di angka 79 persen.

“Untuk progres Batutulis saat ini sudah mencapai 84 persen. Dari hari Rabu kemarin 79 persen, sudah ada kenaikan sebesar lima persen,” ujar Andi.

Ia mengungkapkan, tingginya intensitas hujan di Kota Bogor menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketika hujan turun, aktivitas konstruksi harus dihentikan sementara demi menjaga kelancaran dan keselamatan pekerjaan.

Untuk mengejar target penyelesaian, pihaknya berupaya menyesuaikan waktu pengerjaan, termasuk menambah jam kerja hingga malam hari.

“Kendalanya mungkin musim hujan. Kita harus kejar-kejaran sama hujan. Kalau hujan kita berhenti, kemudian menambah waktu pekerjaan sampai tengah malam,” jelasnya.

Di sisi lain, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa setelah konstruksi selesai, jalur tersebut akan menjalani uji coba terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan sebelum dibuka bagi masyarakat.

Pemerintah juga akan melengkapi fasilitas keselamatan dan pendukung jalan, mulai dari rambu lalu lintas, marka jalan, hingga penerangan jalan umum (PJU).

“Setelah itu tentu akan ada uji coba, termasuk melengkapi rambu dan marka serta PJU. Jadi, kita harapkan pada 1 November secara resmi bisa dibuka untuk masyarakat,” ungkap Dedie. (***)

Continue Reading

Advertorial

Dedie Rachim Ajak Warga Budayakan Berolahraga dan Dukung Atlet di Porprov XV

Published

on

By

Dedie Rachim Ajak Warga Budayakan Berolahraga dan Dukung Atlet di Porprov XV

KlikBogor – Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tahun 2026 tingkat Kota Bogor diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat dengan antusias yang dipusatkan di Lapangan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Sabtu, 12 September 2026.

Sejak pagi, masyarakat telah berkumpul bersama Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, untuk mengikuti apel yang dilanjutkan dengan senam sehat, cek kesehatan gratis dan pemberian penghargaan.

Dalam sambutannya, Dedie Rachim mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melakukan peningkatan berbagai fasilitas masyarakat. Pasalnya, olahraga merupakan investasi bagi bangsa.

“Melalui olahraga, kita membangun manusia Indonesia seutuhnya. Karena pembangunan bukan hanya pembangunan infrastruktur saja, tetapi yang lebih diutamakan adalah bagaimana kita membangun manusianya. Selanjutnya, masyarakat yang gemar berolahraga akan tumbuh menjadi masyarakat yang lebih bugar, produktif, memiliki kualitas hidup yang baik dengan pikiran yang positif,” ujarnya.

Haornas 2026 yang mengangkat tema “Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar” ini harus diwujudkan menjadi gerakan bersama serta menjadi bagian penting dari pembangunan nasional.

Pada kesempatan itu, Dedie Rachim mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakkan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-XV Jawa Barat Tahun 2026, karena Kota Bogor menjadi salah satu kota tuan rumah yang menargetkan 100 medali emas.

“Jangan lupa, bulan November 2026 ini kita akan menjadi tuan rumah Porprov ke-XV tahun 2026. Saya mengharapkan seluruh partisipasi dari masyarakat untuk hadir menyaksikan, mendukung, dan juga tentu memberikan support kepada atlet-atlet Kota Bogor,” ujarnya.

Di samping itu, Kota Bogor juga secara konsisten terus melaksanakan berbagai pemeriksaan kesehatan gratis dan mendorong serta mengedukasi warga untuk peduli terhadap kesehatan.

“Alhamdulillah, hari ini Kota Bogor masih menempati ranking pertama aktivitas penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis tertinggi di Jawa Barat. Dan bersamaan dengan itu, olahraga harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di tempat kerja, di kelurahan, di ruang publik, hingga lingkungan keluarga,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Anas S. Rasmana, dalam apel membacakan sejarah singkat Haornas 2026 yang diperingati setiap 9 September.

“Haornas diperingati setiap tahun sebagai momentum untuk membangun kesadaran dan budaya olahraga masyarakat. Maka, Haornas hari ini diselenggarakan. Jika dahulu Haornas lahir dari semangat mempertahankan eksistensi dan persatuan bangsa, maka tantangan hari ini berkembang, olahraga menjadi kebiasaan hidup masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap Haornas dapat dimaknai sebagai momentum untuk menggerakkan olahraga dari sekadar pertandingan menjadi kebutuhan, dari prestasi segelintir atlet menjadi kebugaran untuk seluruh masyarakat, serta gerak kaki saat ini menjadi budaya hidup aktif dan bugar bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Dedie Rachim memberikan penghargaan kepada tokoh olahraga sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam memajukan dunia olahraga dan melahirkan prestasi di Kota Bogor.

Penghargaan diberikan kepada Basuki sebagai tokoh olahraga yang berjasa dalam memajukan olahraga prestasi di Kota Bogor. Selanjutnya, Kusnandar sebagai tokoh olahraga yang berjasa dalam memajukan olahraga disabilitas di Kota Bogor.

Kemudian, Sugeng Riyadi sebagai tokoh olahraga yang berjasa dalam memajukan olahraga masyarakat di Kota Bogor.

Dedie Rachim menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para tokoh yang telah berjuang bersama serta menjadi inspirasi untuk meningkatkan keolahragaan di Kota Bogor.

“Terima kasih atas dedikasi dengan daya dan upaya yang diberikan dalam memajukan keolahragaan di Kota Bogor,” ucap Dedie Rachim.

Upaya itu, lanjut Dedie Rachim, juga sejalan dengan arah kebijakan Pemkot Bogor yang konsisten melakukan pembinaan serta berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana keolahragaan di Kota Bogor.

Tahun ini, Lapangan Yasmin akan segera diselesaikan sehingga pada akhir tahun nanti bisa digunakan. Untuk tahun 2027, Pemkot Bogor juga melalui penganggaran yang disetujui oleh DPRD Kota Bogor akan membangun gelanggang olahraga di Bogor Barat serta sarana olahraga di Bogor Timur.

“Jadi, nantinya masyarakat tidak saja bisa menikmati fasilitas di pusat kota, tetapi juga bisa tersebar di berbagai kecamatan di Kota Bogor,” ucapnya.

Tokoh Keolahragaan Disabilitas Kota Bogor, Kusnandar, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

Ia telah aktif melakukan pembinaan sejak tahun 2005 dalam memajukan keolahragaan disabilitas Kota Bogor.

“Potensi keolahragaan disabilitas ini banyak. Sama seperti masyarakat pada umumnya, ada yang olahraga biasa sekadar beraktivitas, ada yang lanjut mengikuti olahraga prestasi dan sebagainya. Intinya, semua bisa jika ada kemauan dan usaha. Karena disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya,” kata Kusnandar. (***)

Continue Reading

Advertorial

Dedie Rachim Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum, Dorong Sentralisasi Data Nasional Perkuat Kebijakan

Published

on

By

Dedie Rachim Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum, Dorong Sentralisasi Data Nasional Perkuat Kebijakan

KlikBogor – Lembar baru dalam capaian Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Jumat, 4 September 2026.

Pencapaian ini menjadi perjalanan akademik Dedie Rachim sekaligus bentuk komitmennya untuk terus mengembangkan pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam disertasinya, Dedie Rachim mengangkat sejumlah gagasan dan kebaruan yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Salah satu novelty atau kebaruan yang didorong dalam disertasi tersebut adalah pentingnya sentralisasi data nasional untuk memastikan keakuratan data sekaligus memperkuat interoperabilitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lebih terpadu.

Menurut Dedie Rachim, ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertukarkan antarsistem pemerintahan menjadi salah satu kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

“Data itu harus akurat, terintegrasi dan dapat digunakan bersama. Dengan sentralisasi data nasional dan interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita bisa meminimalisir terjadinya perbedaan data yang pada akhirnya dapat menyebabkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah tidak tepat sasaran,” ujar Dedie Rachim.

Ia menilai, penguatan tata kelola data tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah membangun sistem pengambilan keputusan yang berbasis pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau datanya tidak sama, kebijakannya bisa berbeda. Karena itu, integrasi dan interoperabilitas data menjadi sangat penting agar pemerintah memiliki dasar yang sama dalam merumuskan program dan mengambil keputusan,” katanya.

Dedie Rachim berharap gagasan yang dituangkan dalam disertasinya dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan, termasuk dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Gelar doktor ini pengingat untuk saya bahwa proses belajar harus terus berjalan. Ilmu yang diperoleh harus bisa memberikan manfaat, terutama untuk memperkuat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Perolehan gelar Doktor Ilmu Hukum tersebut juga menjadi motivasi bagi Dedie Rachim untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (***)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer