Berita

Pedagang Pasar Presiden Kota Bogor Tolak Pengosongan

Published

2 tahun ago

2 November 2024

Redaksi

Pedagang Pasar Presiden Kota Bogor Tolak Pengosongan

Suasana Pasar Presiden di kawasan Jalan Merdeka, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah.

KlikBogor – Pedagang Pasar Presiden di kawasan Jalan Merdeka, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, mendapatkan imbauan pengosongan lapak atau kios dari Satpol PP Kota Bogor.

Surat itu dua kali diterima pedagang pada 24 dan 29 Oktober 2024 lalu, namun pedagang memilih menolak imbauan tersebut.

Perwakilan Pedagang, Nana (42) mengatakan, dalam surat imbauan itu mereka diminta mengosongkan sampai 31 Oktober. Bila Imbauan itu tidak dipenuhi maka akan dilakukan pengosongan paksa dari Satpol PP.

“Saya bersama pedagang merasa keberatan adanya surat yang dikeluarkan Kasatpol PP kepada pedagang,” katanya, Kamis, 31 Oktober 2024.

Ia mengungkapkan, pedagang hanya diimbau secara lisan dan tertulis, namun tidak pernah dipanggil untuk mediasi.

Padahal, sambung dia, seharusnya hal seperti ini disertai dengan sosialisasi dan juga solusi kedepannya.

Setahu pedagang, kata Nana, pemilik tanah tidak mempermasalahkan atas keberadaan mereka.

“Setahu kami juga yang mempunyai tanah tidak mempermasalahkan. Jadi sama sekali nggak ada masalah,” sebutnya.

Saat ini, tercatat ada 35 pedagang yang menempati pasar tersebut. Mereka semua telah bersepakat untuk menolak dan memperjuangkan tempat tersebut.

“Kami ingin kalau mau ditata yah panggil kami agar tempat ini bisa dirapikan dan dikelola secara bersama-sama,” tandasnya.

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syah membenarkan adanya imbauan tersebut. Ia mengatakan, pengosongan ini merupakan lanjutan dari upaya sebelumnya di tahun 2022 lalu.

“Kita pernah lakukan pada 2022 tapi ada perlawanan dari oknum preman jadi belum selesai. Mereka saat itu hanya mengatakan ingin membongkar sendiri sisanya,” kata Agustian Syah, Jumat, 1 November 2024.

Ia mengungkapkan dari hasil kajiannya menunjukkan kalau masalah PKL, gangguan keamanan sampai pungli diduga masih terjadi di situ.

Sehingga tempat itu harus dikosongkan, selain itu tempat itu disebut tidak memenuhi aturan sebagai pasar.

“Selama lahan itu belum dikosongkan maka belum selesai masalah. Apalagi posko keamanan sudah habis masanya 31 Oktober kemarin,” ungkapnya.

Pihaknya memastikan akan melanjutkan rencana pembongkaran pada lahan tersebut. Walau pemilik lahan tidak masalah dengan adanya pasar, namun pendirian pasar tidak sesuai dengan aturan.

“Silahkan saja kalau mau mediasi tapi kami sudah punya dasar kuat untuk membongkar. Soal solusi ada tempat di Pasar Mawar yang disediakan, jadi saya tetap lanjut,” katanya.

Sementara itu, Pengacara Pedagang Pasar Presiden, Banggua Togu Tambunan menyebut bila Satpol PP mempermasalahkan tempat karena tidak memiliki IMB itu merupakan kesalahan. Sebab, bangunan telah berdiri sebelum aturan IMB belum ada, yaitu awal perang kemerdekaan.

“Kalau disebutkan harus dirobohkan tidak memiliki IMB maka salah besar, karena memang pembangunan sebelum UU diberlakukan tidak berlaku surut,” ujarnya.

Menurutnya, proses pengosongan ini harus dilakukan lewat kajian legalitas. Sehingga Satpol PP harus mengkaji ulang surat yang dikeluarkan karena berpotensi sebagai penyalahgunaan wewenang.

“Kami akan bersurat Pj Wali Kota Bogor untuk meminta beliau mengundang kami, Satpol PP dan pihak terkait untuk duduk bersama terkait pasar ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Banggua menyebut mengetahui siapa saja ahli waris atas tanah tersebut. Sehingga ia meminta agar tidak ada pihak yang secara sepihak mengakui dan menerbitkan sertifikat tanah tempat itu.

“Jangan sampai ada yang berupaya mensertifikat tanah ini tanpa bisa membuktikan kalau dia ahli waris. Saya harap penegak hukum menghentikan itu karena kalau bukan ahli waris maka batal demi hukum,” bebernya.

Terpilih, Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Setda Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan telah menerima aduan pedagang ini. Dirinya akan menindaklanjuti laporan ini dengan menguji validitas dan legalitas tanah yang di tempati saat ini.

“Jadi kita belum tahu nih tanah siapa ini. Kalau tanah warga maka mereka punya hak atas tempat ini,” katanya.

Alma sendiri akan menjadi mediator antara pedagang dan Satpol PP untuk memastikan masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Menurutnya, tak boleh langsung pembongkaran karena bisa terjadi konflik.

“Kami bagian hukum datang ngecek ke lapangan dan akan tindak lanjuti laporan ini,” katanya.

(red)

Up Next

Tata PKL, Pemkot Bogor Uji Coba Night Market di Alun-Alun

Don't Miss

Korban Tewas Tertimpa Dahan Pohon Dapat Santunan, Pj Wali Kota juga Bakal Evaluasi Disperumkim

Click to comment

Berita

Jenal Mutaqin Dorong Kolaborasi CSR untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Published

7 jam ago

15 Agustus 2026

Redaksi

Jenal Mutaqin Dorong Kolaborasi CSR untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menghadiri kegiatan CSR pemeriksaan kesehatan gratis, posyandu balita, pemeriksaan tulang gratis, serta pemberian bantuan makanan tambahan bagi lansia dan paket sembako di RW 03 Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan. Dok. Diskominfo Kota Bogor

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang menyasar peningkatan kesehatan warga.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menghadiri kegiatan CSR pemeriksaan kesehatan gratis, posyandu balita, pemeriksaan tulang gratis, serta pemberian bantuan makanan tambahan bagi lansia dan paket sembako di RW 03 Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan.

Jenal mengatakan, Pemkot Bogor terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk perusahaan, untuk bersama-sama menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Pemkot terus berikhtiar dan berkolaborasi dengan stakeholder dalam rangka upaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kami sangat terbuka bagi para perusahaan yang ingin berkolaborasi bersama Pemerintah Kota Bogor,” ujarnya, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurutnya, kolaborasi seperti ini juga menjadi peluang untuk memperkuat intervensi penanganan stunting di Kota Bogor. Sebab, wilayah Bogor Selatan menjadi salah satu wilayah yang masih memiliki angka stunting cukup tinggi selain Bogor Barat.

“Ke depan, kami ingin CSR dari Indomaret atau PT Indomarco bisa terus kita arahkan untuk bersama-sama melakukan intervensi penanganan stunting di Kota Bogor, khususnya wilayah Bogor Selatan,” katanya.

Sementara itu, Branch Manager Indomaret Wilayah Bogor I, Sidik Permana, mengatakan kegiatan CSR tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesehatan masyarakat.

“Kegiatan CSR pemeriksaan kesehatan gratis, Posyandu Balita, dan pemeriksaan tulang gratis yang kita laksanakan hari ini bukan hanya sekadar kegiatan pemeriksaan kesehatan, tetapi merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat,” ujar Sidik.

Ia menuturkan, kesehatan menjadi salah satu modal utama dalam menjalani kehidupan. Dengan kondisi tubuh yang sehat, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, orang tua dapat menjalankan aktivitas secara optimal, serta para lansia dapat menikmati masa tua dengan sehat, nyaman, dan bahagia.

Melalui kegiatan ini, lanjut Sidik, pihaknya ingin membantu memantau kesehatan serta tumbuh kembang anak sejak usia dini. Pemeriksaan rutin penting dilakukan agar kondisi kesehatan dan pertumbuhan anak dapat diketahui lebih awal.

Sementara bagi lansia, pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan secara berkala serta mendeteksi risiko kesehatan sejak dini.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga menghadirkan pemeriksaan tulang gratis untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi kesehatan tulang, khususnya bagi para lansia, sehingga dapat lebih peduli terhadap kesehatan tulang dan menerapkan pola hidup sehat.

Sidik menyampaikan apresiasi kepada Wakil Wali Kota Bogor atas dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk Anlene, Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Batutulis, Puskesmas Bogor Selatan, kader Posyandu, serta masyarakat.

“Semoga sinergi antara pemerintah, dunia usaha, tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan masyarakat seperti ini dapat terus kita tingkatkan,” katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan kesehatan saja, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

“Bersama-sama kita membangun kebiasaan hidup sehat, menjaga pola makan, melakukan aktivitas fisik secara rutin, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala,” tutupnya.

(rls/hrs)

Berita

Hari Kedua Pencarian, Korban Diduga Terjatuh ke Sungai Cisadane Belum Ditemukan

Published

20 jam ago

14 Agustus 2026

Redaksi

Hari Kedua Pencarian, Korban Diduga Terjatuh ke Sungai Cisadane Belum Ditemukan

Tim SAR gabungan tengah melakukan penyelaman dalam pencarian korban diduga terjatuh ke Sungai Cisadane, Kecamatan Bogor Selatan. Foto/Klikbogor

KlikBogor – Bayu Zulkarnaen (36), warga yang diduga terjatuh ke Sungai Cisadane dari jembatan penghubung Kelurahan Cipaku dan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, belum ditemukan hingga hari kedua pencarian.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko mengatakan, pencarian pada hari kedua dimulai sekitar pukul 08.00 WIB dan dihentikan sementara pada pukul 17.30 WIB.

Sejumlah metode telah dilakukan tim SAR gabungan, mulai dari penyelaman, penyisiran menggunakan perahu motor, hingga penyisiran aliran sungai dengan berjalan kaki.

“Tentunya metode utama yaitu penyelaman. Beberapa personel dari Basarnas, Damkar, dan BPBD secara bergantian melakukan penyelaman, melakukan penyisiran di lokasi-lokasi yang diduga cukup dalam dan memiliki sedongan atau celukan,” kata Dimas Tiko, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurut Dimas Tiko, proses penyelaman menghadapi kendala karena kondisi dasar Sungai Cisadane dipenuhi sedimen dan sampah yang bercampur dengan bilah-bilah bambu.

“Di bawah itu memang terdapat banyak sedimen sampah bercampur dengan bilah-bilah bambu di bawahnya. Jadi, cukup sedikit menyulitkan,” ujarnya.

Selain penyelaman, tim SAR juga menggunakan metode “blender” dengan memanfaatkan perahu motor untuk mengangkat atau mengaduk material yang berada di dasar sungai. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Tim kemudian melakukan penyisiran permukaan air dengan berjalan kaki dalam rentang sekitar 10 meter. Penyisiran dilakukan dari titik awal pencarian hingga diperluas sekitar 300-400 meter.

“Namun memang ikhtiarnya sampai dengan saat ini kita masih belum menemukan tanda-tanda saudara kita,” imbuhnya.

Dimas Tiko memastikan tim SAR gabungan akan terus mengoptimalkan pencarian terhadap korban. Evaluasi dan pengarahan kembali akan dilakukan untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan memperluas area pencarian atau menggunakan metode lain.

“Kalau perlu besok nanti kita coba brief lagi. Malam ini kita brief, kalau perlu melakukan perluasan lagi ataupun dengan teknik lain, nanti akan kita tentukan juga,” jelasnya.

Mengenai durasi pencarian, Dimas menyebut berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), operasi pencarian dapat dilakukan selama tiga sampai empat hari. Namun, pihaknya menegaskan upaya pencarian akan terus dioptimalkan.

“Secara SOP sendiri, pencarian itu bisa tiga sampai empat hari. Tapi tentunya ikhtiarnya enggak berhenti. Bagaimana ikhtiarnya tim operasi ini menjadi satu semangat untuk keluarga,” tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari tim penyelam, kedalaman Sungai Cisadane di sejumlah titik lokasi pencarian mencapai sekitar 4-5 meter. Bahkan, di beberapa sisi diperkirakan mencapai hingga 6 meter.

Korban yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Bogor diduga terjatuh ke Sungai Cisadane saat melintas di turunan jembatan pada Kamis, 13 Agustus 2026 malam. Saat itu korban hendak pulang ke rumahnya di Kelurahan Pamoyanan.

(hrs/ckl)

Berita

Satpol PP Kota Bogor Bentuk RW Ciluar jadi Kampung Trantibum

Published

22 jam ago

14 Agustus 2026

Redaksi

Satpol PP Kota Bogor Bentuk RW Ciluar jadi Kampung Trantibum

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Pupung W. Purnama. Foto/Istimewa

KlikBogor – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor tengah menggembleng pembinaan masyarakat di wilayah Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara.

Program bertajuk “Kampung Trantibum” ini disiapkan untuk mencetak rukun warga (RW) percontohan dalam penegakan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Pupung W. Purnama menjelaskan bahwa program pembinaan ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga kondusivitas serta ketertiban di lingkungan masing-masing.

“Saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan pembinaan di salah satu RW Kelurahan Ciluar untuk pembentukan Kampung Trantibum. Targetnya, kita ingin menjadikan RW tersebut sebagai RW percontohan, di mana seluruh warga terlibat dan berpartisipasi aktif menjaga trantibum di lingkungannya,” ujar Pupung, Jumat, 14 Agustus 2026.

Ia menambahkan, proses pembinaan tersebut telah berjalan selama satu bulan terakhir. Dalam program ini, pengurus RT/RW serta warga setempat mendapatkan berbagai pembekalan teknis mengenai regulasi ketertiban umum, edukasi hukum, hingga pelatihan peran serta masyarakat dalam deteksi dini gangguan ketertiban.

“Masyarakat dan pengurus lingkungan diberikan pelatihan, pembinaan, serta edukasi terkait regulasi. Hal ini penting agar mereka paham bagaimana cara berpartisipasi secara aktif menjaga lingkungannya sendiri,” jelasnya.

Jika pembentukan Kampung Trantibum di Kelurahan Ciluar ini berjalan sukses, Satpol PP Kota Bogor berencana meluncurkan program tersebut. Keberhasilan di Kelurahan Ciluar nantinya akan dijadikan acuan bagi RW lain di seluruh wilayah Kota Bogor.

Tak menutup kemungkinan, kata Pupung, ke depan program Kampung Trantibum akan dikembangkan menjadi ajang perlombaan antarkelurahan atau kecamatan, menyerupai lomba pos kamling atau ronda yang biasa digelar kepolisian.

“Tahun ini baru kita garap sebagai proyek percontohan. Mudah-mudahan berhasil, sehingga semua RW bisa benchmark ke sana. Ke depan, tidak menutup kemungkinan kegiatan seperti ini bisa dilombakan antarwilayah untuk memicu semangat warga menjaga ketertiban,” katanya.

(hrs/ckl)