Berita

Pedagang Pasar Presiden Kota Bogor Tolak Pengosongan

Published

2 tahun ago

2 November 2024

Redaksi

Pedagang Pasar Presiden Kota Bogor Tolak Pengosongan

Suasana Pasar Presiden di kawasan Jalan Merdeka, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah.

KlikBogor – Pedagang Pasar Presiden di kawasan Jalan Merdeka, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, mendapatkan imbauan pengosongan lapak atau kios dari Satpol PP Kota Bogor.

Surat itu dua kali diterima pedagang pada 24 dan 29 Oktober 2024 lalu, namun pedagang memilih menolak imbauan tersebut.

Perwakilan Pedagang, Nana (42) mengatakan, dalam surat imbauan itu mereka diminta mengosongkan sampai 31 Oktober. Bila Imbauan itu tidak dipenuhi maka akan dilakukan pengosongan paksa dari Satpol PP.

“Saya bersama pedagang merasa keberatan adanya surat yang dikeluarkan Kasatpol PP kepada pedagang,” katanya, Kamis, 31 Oktober 2024.

Ia mengungkapkan, pedagang hanya diimbau secara lisan dan tertulis, namun tidak pernah dipanggil untuk mediasi.

Padahal, sambung dia, seharusnya hal seperti ini disertai dengan sosialisasi dan juga solusi kedepannya.

Setahu pedagang, kata Nana, pemilik tanah tidak mempermasalahkan atas keberadaan mereka.

“Setahu kami juga yang mempunyai tanah tidak mempermasalahkan. Jadi sama sekali nggak ada masalah,” sebutnya.

Saat ini, tercatat ada 35 pedagang yang menempati pasar tersebut. Mereka semua telah bersepakat untuk menolak dan memperjuangkan tempat tersebut.

“Kami ingin kalau mau ditata yah panggil kami agar tempat ini bisa dirapikan dan dikelola secara bersama-sama,” tandasnya.

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syah membenarkan adanya imbauan tersebut. Ia mengatakan, pengosongan ini merupakan lanjutan dari upaya sebelumnya di tahun 2022 lalu.

“Kita pernah lakukan pada 2022 tapi ada perlawanan dari oknum preman jadi belum selesai. Mereka saat itu hanya mengatakan ingin membongkar sendiri sisanya,” kata Agustian Syah, Jumat, 1 November 2024.

Ia mengungkapkan dari hasil kajiannya menunjukkan kalau masalah PKL, gangguan keamanan sampai pungli diduga masih terjadi di situ.

Sehingga tempat itu harus dikosongkan, selain itu tempat itu disebut tidak memenuhi aturan sebagai pasar.

“Selama lahan itu belum dikosongkan maka belum selesai masalah. Apalagi posko keamanan sudah habis masanya 31 Oktober kemarin,” ungkapnya.

Pihaknya memastikan akan melanjutkan rencana pembongkaran pada lahan tersebut. Walau pemilik lahan tidak masalah dengan adanya pasar, namun pendirian pasar tidak sesuai dengan aturan.

“Silahkan saja kalau mau mediasi tapi kami sudah punya dasar kuat untuk membongkar. Soal solusi ada tempat di Pasar Mawar yang disediakan, jadi saya tetap lanjut,” katanya.

Sementara itu, Pengacara Pedagang Pasar Presiden, Banggua Togu Tambunan menyebut bila Satpol PP mempermasalahkan tempat karena tidak memiliki IMB itu merupakan kesalahan. Sebab, bangunan telah berdiri sebelum aturan IMB belum ada, yaitu awal perang kemerdekaan.

“Kalau disebutkan harus dirobohkan tidak memiliki IMB maka salah besar, karena memang pembangunan sebelum UU diberlakukan tidak berlaku surut,” ujarnya.

Menurutnya, proses pengosongan ini harus dilakukan lewat kajian legalitas. Sehingga Satpol PP harus mengkaji ulang surat yang dikeluarkan karena berpotensi sebagai penyalahgunaan wewenang.

“Kami akan bersurat Pj Wali Kota Bogor untuk meminta beliau mengundang kami, Satpol PP dan pihak terkait untuk duduk bersama terkait pasar ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Banggua menyebut mengetahui siapa saja ahli waris atas tanah tersebut. Sehingga ia meminta agar tidak ada pihak yang secara sepihak mengakui dan menerbitkan sertifikat tanah tempat itu.

“Jangan sampai ada yang berupaya mensertifikat tanah ini tanpa bisa membuktikan kalau dia ahli waris. Saya harap penegak hukum menghentikan itu karena kalau bukan ahli waris maka batal demi hukum,” bebernya.

Terpilih, Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Setda Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan telah menerima aduan pedagang ini. Dirinya akan menindaklanjuti laporan ini dengan menguji validitas dan legalitas tanah yang di tempati saat ini.

“Jadi kita belum tahu nih tanah siapa ini. Kalau tanah warga maka mereka punya hak atas tempat ini,” katanya.

Alma sendiri akan menjadi mediator antara pedagang dan Satpol PP untuk memastikan masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Menurutnya, tak boleh langsung pembongkaran karena bisa terjadi konflik.

“Kami bagian hukum datang ngecek ke lapangan dan akan tindak lanjuti laporan ini,” katanya.

(red)

Up Next

Tata PKL, Pemkot Bogor Uji Coba Night Market di Alun-Alun

Don't Miss

Korban Tewas Tertimpa Dahan Pohon Dapat Santunan, Pj Wali Kota juga Bakal Evaluasi Disperumkim

Click to comment

Berita

25 Puskesmas Gelar Khitan Gratis untuk 544 Anak Kota Bogor

Published

9 jam ago

2 Juni 2026

Redaksi

25 Puskesmas Gelar Khitan Gratis untuk 544 Anak Kota Bogor

Salah satu peserta program Sirkumsisi tengah dikhitan di Puskesmas Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa, 2 Juni 2026. Dok. Diskominfo Kota Bogor.

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar program Sirkumsisi (Sunat) Gratis dalam rangka Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.

Program dengan target 544 anak yang dilaksanakan di 25 puskesmas mulai 2 hingga 5 Juni 2026 sebagai bagian dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa program khitan gratis tersebut merupakan rangkaian peringatan HJB ke-544 yang digelar Dinkes Kota Bogor untuk membantu masyarakat sekaligus menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.

Jenal pun mengajak masyarakat Kota Bogor untuk memanfaatkan program tersebut, khususnya bagi warga yang ingin mendaftarkan anaknya mengikuti khitan gratis.

“Saya menyampaikan kepada masyarakat yang ingin anaknya khitan gratis, insyaallah di 25 puskesmas di semua kecamatan tinggal datang sampai tanggal 5 Juni. Pemkot Bogor menyediakan khitan gratis dalam rangka memeriahkan HJB,” ujar Jenal dalam pelaksanaan program Sirkumsisi di Puskesmas Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa, 2 Juni 2026.

Di Puskesmas Sempur, tercatat 14 anak mengikuti kegiatan khitan gratis. Sebagian besar peserta masih berusia balita hingga usia sekolah dasar.

Jenal menambahkan, peserta termuda yang mengikuti khitan gratis di lokasi tersebut berusia tiga tahun. Sementara itu, beberapa peserta usia sekolah dasar dijadwalkan mengikuti khitan setelah menyelesaikan ujian sekolah.

“Kami juga memberikan sedikit hadiah kepada anak-anak yang telah melaksanakan khitan berupa sarung, alat salat, dan buku gambar agar mereka lebih semangat,” imbuhnya.

Jenal menjelaskan, program ini terbuka bagi seluruh warga Kota Bogor tanpa batasan tertentu selama kondisi anak dalam keadaan sehat dan siap menjalani tindakan medis.

“Kriterianya tanpa batas. Siapapun boleh, selama warga Kota Bogor dan anaknya ingin disunat serta sehat, kita terima,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Bogor, Erna Nuraena menyampaikan 71 tenaga medis dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan khitan gratis di seluruh wilayah Kota Bogor.

Ia mengatakan, kegiatan khitan massal ini baru pertama kali dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian HJB. Sebelumnya, kegiatan serupa dilaksanakan dalam momentum Hari Kesehatan Nasional.

(rls/hrs)

Berita

PWI dan IPB Sepakat Siapkan Program Beasiswa S2 bagi Wartawan

Published

11 jam ago

2 Juni 2026

Redaksi

PWI dan IPB Sepakat Siapkan Program Beasiswa S2 bagi Wartawan

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Institut Pertanian Bogor (IPB) University membahas rencana kerja sama program beasiswa S2 bagi wartawan. Foto/Istimewa

KlikBogor – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Institut Pertanian Bogor (IPB) University membahas rencana kerja sama program beasiswa S2 bagi wartawan dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang GSC 1, Gedung GSC, Kampus IPB University Baranangsiang, Kota Bogor, Selasa 2 Juni 2026.

Delegasi PWI Pusat dipimpin langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal M. Selamet Susanto, Anggota Dewan Pakar Yulian Warman, Wakil Sekretaris Jenderal Kadirah, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Sarwani,
Wakil Ketua Bidang Pendidikan Zarman Syah, Ketua Komisi Pendidikan dan Pelatihan Jufri Al Katiri, Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho serta Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi

Rombongan PWI diterima Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University Prof. Yusli Wardiatno, yang didampingi oleh Perdinan, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerja Sama dan Pengembangan, Fatmasari Siregar, Kepala Sub Bagian Humas, Kerja Sama, dan Penerimaan Mahasiswa Baru, Rudi Irawan, Kepala Bagian Tata Usaha, serta Nana Yuana, Kepala Sub Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Dalam pertemuan, kedua pihak mendiskusikan peluang kerja sama untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kualitas SDM wartawan melalui akses pendidikan pascasarjana di IPB.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir menyambut baik inisiatif bersama IPB. Menurutnya program beasiswa harus dirancang matang lewat pembahasan teknis komprehensif agar efektif dan menjawab kebutuhan insan pers.

“Kerja sama ini sangat baik untuk mengembangkan keilmuan dan kapasitas wartawan. Namun perlu ada rapat teknis lanjutan yang lebih mendalam agar seluruh mekanisme dapat disusun dengan baik dan menghindari berbagai kendala yang tidak diinginkan di kemudian hari,” ujar Akhmad Munir.

Ia menjelaskan tantangan utama wartawan untuk kuliah adalah tingginya aktivitas profesi serta keterbatasan finansial saat ini. Karena itu skema beasiswa perlu fleksibel dan realistis.

“Ke depan perlu dibahas berbagai alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan sinergi dengan program LPDP, skema pembiayaan parsial, bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal UKT, maupun bentuk dukungan pendidikan lainnya yang memungkinkan wartawan tetap dapat menempuh pendidikan tanpa mengganggu tugas jurnalistiknya,” katanya.

“Yang terpenting adalah membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi wartawan. Bentuk dukungannya bisa beragam, tidak harus menanggung seluruh biaya pendidikan, tetapi dapat berupa bantuan parsial maupun dukungan UKT yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan program,” tambahnya.

Akhmad Munir juga menambahkan PWI akan mengemas program ini sebagai bagian dari pengembangan kompetensi anggota serta manfaat kemitraan strategis organisasi.

Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Prof. Yusli Wardiatno menyampaikan IPB berkomitmen mendukung peningkatan kualitas SDM nasional, termasuk insan pers yang berperan strategis dalam pembangunan dan penyebaran informasi.

“Rencana kerja sama dengan PWI adalah langkah positif untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi wartawan serta memperkuat kapasitas akademik dan profesionalisme mereka,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Sekolah Pascasarjana IPB juga memaparkan sejumlah program studi magister yang berpotensi menjadi pilihan bagi wartawan peserta program beasiswa.

Sedikitnya terdapat 10 program studi unggulan yang ditawarkan, yakni Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Komunikasi Digital dan Media, Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pengembangan Industri Kecil Menengah, Logistik Agro-Maritim, Klimatologi Terapan, Manajemen Pembangunan Daerah, Ilmu Manajemen, Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, serta Manajemen dan Bisnis.

Menurut pihak IPB, beragam program studi tersebut dapat menjadi alternatif bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugas dan minat masing-masing, mulai dari komunikasi, manajemen, ekonomi, lingkungan hidup, pembangunan daerah hingga bisnis. Melalui program beasiswa yang tengah disiapkan bersama PWI, para wartawan diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh pendidikan pascasarjana yang relevan dengan tantangan profesi di era digital.

IPB dan PWI sepakat menindaklanjuti hasil pertemuan lewat pembahasan teknis lebih rinci untuk menyusun MoU model kerja sama, skema pembiayaan, kriteria peserta, serta bentuk dukungan pendidikan yang dapat diimplementasikan berkelanjutan.

Pertemuan berlangsung hangat, konstruktif, dan penuh semangat kolaborasi untuk menghadirkan program pendidikan bermanfaat bagi peningkatan kualitas wartawan Indonesia.

(rls/hrs)

Berita

Gerakan Pangan Murah di Sempur Diserbu Warga, ASN Diminta Ikut Belanja

Published

15 jam ago

2 Juni 2026

Redaksi

Gerakan Pangan Murah di Sempur Diserbu Warga, ASN Diminta Ikut Belanja

Sejumlah warga tengah ramai-ramai membeli bahan kebutuhan pokok di Gerakan Pangan Murah di Lapangan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa, 2 Juni 2026. Foto/Klikbogor.

KlikBogor – Guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus menyemarakkan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 serta menyambut Road To Karya Kreatif Jawa Barat 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) resmi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).

Mengusung tema “GPM Hadir, Harga Stabil, Rakyat Senang”, kegiatan yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, DKPP Jabar, dan Badan Pangan Nasional ini berpusat di Lapangan Sempur, Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, hadir secara langsung untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Hari pertama Gerakan Pangan Murah diserbu warga yang mayoritas ibu-ibu.

Dalam arahannya, Jenal menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak, mulai dari aparat wilayah, pelaku UMKM, hingga instansi vertikal seperti Bank Indonesia dan Pegadaian yang telah menyukseskan program ini.

Ia menegaskan bahwa esensi dari perayaan HJB kali ini adalah menghadirkan program nyata yang menyentuh dan melibatkan masyarakat secara langsung, bukan sekadar seremonial belaka.

Terkait keberpihakan terhadap UMKM dan pemenuhan kebutuhan pangan, Jenal melontarkan gagasan inovatif berupa instruksi wajib belanja bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bogor.

Berkaca dari pengalamannya mempelajari tata kelola di Surabaya pada 2021, ia meminta Camat Bogor Tengah agar menggerakkan seluruh ASN di wilayahnya untuk berbelanja di arena GPM selama dua hari pelaksanaan kegiatan.

”Jadi kami meminta dan memohon pak camat dalam dua hari ini jangan dulu berbicara masyarakat, kita dulu pelaku kebijakan pemerintah. Seluruh ASN wajib belanja di Sempur di Gerakan Pangan Murah,” tegas Jenal, Selasa, 2 Juni 2026.

Ia menambahkan, kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng merupakan kebutuhan rutin bulanan bagi ASN. Oleh karena itu, dari pada membelinya di tempat lain, ia mendorong ASN untuk meramaikan produk binaan DKPP dan Dinas UMKM.

Jenal bahkan membagikan cita-citanya untuk menerapkan sistem digitalisasi komoditas pangan khusus ASN dengan target minimal belanja Rp500 ribu per bulan.

Jika regulasi ini berjalan secara konsisten, ia meyakini ekonomi lokal akan cepat naik kelas dan kesejahteraan pelaku usaha kecil dapat melonjak signifikan.

Di tempat yang sama, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Siti Muarofah, menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian Kota Bogor yang kini genap berusia 544 tahun.

Ia berharap momentum ini mampu mempercepat berbagai agenda pembangunan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Siti memaparkan bahwa perekonomian Kota Bogor tergolong sangat impresif dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,45 persen pada 2025, angka yang berada di atas rata-rata pertumbuhan agregat Provinsi Jawa Barat sebesar 5,3 persen.

Siti juga menjelaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik global termasuk konflik Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia dan komoditas domestik Bank Indonesia terus mempererat sinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Salah satu instrumen efektif yang terus digalakkan adalah pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah guna memotong rantai pasokan yang panjang.

”Gerakan Pangan Murah ini tentunya diharapkan sangat efektif untuk menjaga kestabilan harga. Berdasarkan pantauan, pada bulan Mei kemarin terdapat kenaikan beberapa harga di Kota Bogor, antara lain untuk produk hortikultura seperti komoditas cabai dan bawang merah, sementara produk pangan lainnya relatif stabil,” urainya.

Guna memitigasi
dampak kenaikan biaya logistik akibat fluktuasi harga BBM, Siti membocorkan bahwa Bank Indonesia Jawa Barat tengah menginisiasi sebuah pilot project kerja sama strategis.

Program ini dirancang agar distribusi barang pokok penting ke tangan masyarakat tetap berjalan lancar tanpa dibebani tambahan ongkos angkut yang tinggi.

Sementara itu, Sekretaris DKPP Kota Bogor, Wina menuturkan bahwa agenda GPM ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari berturut-turut, yakni Selasa dan Rabu.

Program ini sengaja didesain untuk menyediakan pangan berkualitas tinggi dengan harga yang sangat terjangkau di bawah harga pasar, sebagai langkah konkret pengendalian inflasi daerah.

Berbagai komoditas esensial mulai dari daging ayam, daging sapi, tepung, minyak goreng, hingga aneka cabai dan bawang merah langsung diserbu oleh emak-emak sejak pagi hari.

Tak hanya sekadar pasar murah, ia menjelaskan bahwa perhelatan ini dikemas dengan beragam aktivitas sosial dan edukatif yang menarik minat warga.

“Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan lomba mewarnai untuk anak-anak TK dan PAUD di wilayah Kelurahan Sempur. Selain itu, ada juga pemberian bantuan ikan nila bioflok untuk keluarga berisiko stunting,” katanya.

Melalui pemberian bantuan pangan bergizi tersebut, DKPP berharap dapat berkontribusi langsung dalam menurunkan angka stunting di Kota Bogor, serta berencana memperluas cakupan program serupa ke wilayah kecamatan lainnya.

Wina menutup laporannya dengan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Pegadaian Kota Bogor, serta seluruh kelompok tani dan pelaku usaha olahan pangan yang telah berkolaborasi aktif demi terwujudnya ketahanan pangan yang tangguh di Kota Bogor.

(hrs/ckl)