Berita
Tegas! Menteri LH Hanif Faisol Segel TPA Sampah Liar di Depok
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah liar di Kecamatan Limo, Kota Depok.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk merespon aduan masyarakat terdampak sekaligus melakukan penyegelan dengan memasang garis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan plang penghentian kegiatan di TPA tersebut.
Hanif mengatakan bahwa penindakan TPA sampah liar Limo ini telah dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup.
Bahkan pelaku yang terlibat dalam pengelolaan TPA ini telah dilakukan penahanan. Dirinya menegaskan bahwa langkah penindakan akan diperluas kepada semua pihak yang melakukan praktik open burning, seperti di TPA sampah liar Limo.
“Ini (pelaku) sudah ditahan dan kami akan lakukan hal yang sama persis kepada teman-teman yang open burning seperti ini. Kami sudah cukup bersosialisasi, sudah cukup melakukan langkah preventif dan preemtif, sekarang waktunya melakukan penindakan,” tegas Hanif, Senin, 4 Oktober 2024.
Untuk itu, lanjut Hanif, ada dua hal yang segera dilakukan, yakni penanganan open burning, yang dampak dari kegiatan ini nanti akan mengalir ke TPAS Bantargebang serta TPA di Depok dan Bogor.
“Kemudian sumber yang menggunakan batubara untuk boiler sebagai pembangkitnya yang dalam waktu segera akan dikunjungi untuk dilakukan eksekusi,” imbuh Menteri LH.
Sedangkan untuk mereduksi polutan dari kendaraan bermotor dengan konverter yang dilakukan secara bertahap. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mendorong untuk memenuhi kelayakan elektrifikasi alat transportasi massal di Jakarta.
Langkah ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara yang telah menelan biaya hingga Rp52 triliun dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Jakarta.
“Ini penting karena sudah banyak korban di Jakarta hampir 52 triliun rupiah itu habis untuk menangani udara tidak sehat ini, belum sampahnya,” kata Hanif.
Termasuk akan ada koordinasi dengan pihak TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca) untuk mengurangi polutan yang berkumpul di udara menjadi aerosol dan terjebak di gedung-gedung, harus diturunkan dengan hujan.
“langkah-langkah ini berharap dapat menciptakan Jakarta yang lebih bersih dan sehat untuk masyarakat,” katanya.
Berkaitan bahan baku di TPA sampah liar Limo, Hanif kembali menegaskan dirinya sudah menginstruksikan Dirjen Gakkum Kementerian LH untuk menelusuri hingga hulunya.
“Saya yakin sampah-sampah ini bukan dipungut dari jalan, tapi dari kawasan-kawasan, sehingga mereka harus tanggung jawab,” tegasnya.
Penyegelan TPA sampah liar Limo mendapat respon positif dari sejumlah warga sekitar. Salah satunya warga yang terpumpun dalam Forum Warga Terdampak TPA Liar Limo.
“Kami warga sangat menyambut dengan senang hati, karena perhatian Bapak Menteri LH, kami juga makin semangat untuk meminta menutupnya secara permanen,” kata Ketua Forum Warga Terdampak TPA Liar Limo, Dodi Ariawanto.
Menurut Dodi, warga sudah cukup lama merasakan bau sampah dan asap dari kegiatan di TPA ilegal tersebut. Hal itulah yang menjadi dasar warga bersama-sama melakukan penolakan terhadap TPA ilegal ini.
“Bau asap dan bau sampah dari pembuangan ilegal ini dari pagi ketemu pagi lagi nggak ilang, jadi mengganggu nafas. Itu dari tahun 2009 bahkan sebelumnya juga,” katanya.
Ia mengatakan bawah puncak penolakan warga dari beberapa perumahan untuk menutup akses jalan ke TPA ilegal secara permanen pada 24 Agustus 2024 kemarin.
“Baru kemarin, tapi kebongkar lagi dua hari kemudian karena ada kebakaran di dalam (TPA sampah liar Limo) biar pemadam kebakaran bisa masuk,” ungkapnya.
Setahu warga, kata Dodi, sampah tersebut berasal dari Jakarta. Sampah tersebut untuk diambil plastik, kardus dan sebagainya. Sisanya sampah yang tidak terpakai ditumpuk begitu saja sampai menggunung hingga menimbulkan bau dan kebakaran juga.
“Luasnya (TPA sampah liar Limo) ada 3,7 hektare,” tandas Dodi menjelaskan.
(hrs)
Berita
Lewat Podcast, KPU Kota Bogor Tingkatkan Partisipasi Pemilih
KlikBogor – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor meluncurkan program podcast pada Rabu, 10 Juni 2026. Dalam debut program tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, hadir langsung sebagai narasumber pertama yang mengisi ruang siar KPU Kota Bogor.
Dedie Rachim memberikan apresiasi atas langkah inovatif yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor. Menurutnya, jeda waktu lima tahunan dalam siklus pesta demokrasi sering kali membuat masyarakat terlupa akan pentingnya kesiapan menghadapi kontestasi pemilu berikutnya.
Melalui podcast ini, diharapkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dapat terus disuarakan secara konsisten.
”Harapannya adalah bagaimana terus demokrasi Pancasila kita bisa terus disuarakan, kemudian juga disosialisasikan metode-metode untuk meningkatkan partisipasi pemilu dari tahun ke tahun. Caranya adalah mengajak masyarakat untuk partisipasi aktif melalui podcast KPU Kota Bogor,” ujarnya.
Baca juga: Pakar IPB: Pirolisis Plastik Bisa jadi Alternatif Sumber Bahan Bakar, Tapi Perlu Pemurnian
Dalam kesempatan yang sama, Dedie Rachim menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki komitmen dalam mendukung kelancaran tugas penyelenggara pemilu.
”Pemerintah Kota Bogor sudah berkomitmen sejak lama. Yang pertama memberikan berbagai macam bantuan hibah kepada penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor, khususnya kepada KPU. Termasuk juga kita menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan berupa anggaran cadangan pilkada,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Bogor juga berencana akan memberikan pemanfaatan aset untuk kantor sekretariat pasca-rampungnya pusat pemerintahan baru di kawasan Katulampa.
”Ada rencana juga kalau nanti suatu saat kantor pemerintahan Kota Bogor di Katulampa sudah selesai, maka salah satu aset Kota Bogor yang nantinya mungkin sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh dinas bisa dimanfaatkan oleh KPU dan juga Bawaslu. Tetapi ini masih butuh waktu karena akses jalan sedang kita selesaikan di tahun ini,” tambahnya.
Ketua KPU Kota Bogor, Ferry Buchori Muslim, menjelaskan bahwa inovasi podcast ini merupakan pengejawantahan dari amanat undang-undang yang mewajibkan KPU untuk terus melakukan pendidikan pemilih secara berkesinambungan, bahkan di luar tahapan pemilu.
”Kami ada tugas sesuai dengan undang-undang pemilu bahwa di luar tahapan, harus selalu mensosialisasikan pendidikan pemilih dan data pendukung lanjutkan. Nah, ini salah satu metode untuk mensosialisasikan demokrasi dengan media podcast,” kata Ferry.
Baca juga: Menko PMK dan Mendikdasmen Tinjau SDN Cimahpar 5, Pastikan Revitalisasi Sesuai Target
Ferry juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Wali Kota Bogor yang telah bersedia menjadi figur perdana dalam program ini.
Ke depan, KPU Kota Bogor berencana mengundang berbagai narasumber kompeten lainnya, mulai dari akademisi, praktisi, hingga kelompok pemilih muda atau pemilih pemula.
Langkah digitalisasi lewat podcast ini diakui Ferry sebagai strategi khusus untuk menyiasati dan mendongkrak tingkat partisipasi politik di kalangan generasi muda (Gen Z) yang belakangan ini dinilai masih perlu dioptimalkan.
Mengingat Gen Z sangat lekat dengan dunia media sosial, podcast dipandang sebagai ruang edukasi yang efisien dan tepat sasaran.
”Salah satu upaya kami juga untuk menyiasati agar kenaikan partisipasi khususnya di kalangan Gen Z, apalagi sekarang zamannya medsos. Dan ini juga merupakan satu efisiensi untuk sosialisasi dengan media podcast ini,” pungkas Ferry.
(hrs/ckl)
Berita
Menko PMK dan Mendikdasmen Tinjau SDN Cimahpar 5, Pastikan Revitalisasi Sesuai Target
KlikBogor – Sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan program Revitalisasi Satuan Pendidikan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di seluruh Indonesia terus dilakukan.
Seperti yang terlihat di SDN Cimahpar 5 Kota Bogor ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program prioritas nasional yakni Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang layak, aman, dan inklusif.
Berbagai intervensi dilakukan, mulai dari rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, perbaikan sanitasi, penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran, hingga penataan lingkungan sekolah yang lebih nyaman bagi peserta didik.
Mendikdasmen menegaskan bahwa revitalisasi sekolah adalah upaya menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.
Oleh karena itu, pengawasan dan kolaborasi lintas kementerian menjadi sangat penting agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan layanan Pendidikan.
Baca juga: Menko PMK dan Menag Tinjau Pembangunan Mts Negeri Kota Bogor, Progres Capai 90 Persen
Kegiatan visitasi menjadi sarana untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel. Selain meninjau hasil pembangunan secara langsung, pemerintah juga mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan serta kebutuhan tindak lanjut guna mempercepat penyelesaian program.
Melalui kolaborasi yang kuat dan pengawasan yang berkelanjutan, revitalisasi satuan pendidikan diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia.
Menko PMK Pratikno menekankan bahwa keberhasilan revitalisasi satuan pendidikan membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Melalui visitasi ini, pihaknya ingin memastikan seluruh proses berjalan baik sekaligus memperkuat koordinasi.
“(Melalui visitasi ini) kita melihat ini sudah selesai dibangun revitalisasi sekolah sebesarnya anggaran sekitar Rp2,6 miliar dibangun secara swakelola oleh panitia lokal dengan pengawasan, bantuan dari Kemendikdasmen, dari Pemkot dan lain-lain,” ujar Pratikno dalam keterangannya dikutip Rabu, 8 Juni 2026.
Baca juga: Kota Bogor Sabet Opini WTP ke-10, Ini Pesan Dedie Rachim
Wakil Walikota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, “Inilah salah satu contoh, SDN Cimahpar 5, Bantuan langsung dari Pak Presiden langsung dibawa oleh Pak Mendikdasmen. Mudah-mudahan bermanfaat dan adik-adik semua menjadi anak-anak cerdas. Anak-anak yang ke depannya insya Allah jadi orang-orang sukses.”
Senada dengan itu, Kepala Sekolah SDN Cimahpar 5, Iim Rohimah mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden dan Mendikdasmen.
“Terima kasih Bapak Presiden dan Pak Menteri karena dengan adanya bantuan revitalisasi di sekolah ini, kami memiliki gedung sekolah yang layak sehingga proses pembelajaran insyaallah ke depannya bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya,” tutur Iim seraya menyebut bahwa selanjutnya, ia akan berfokus pada peningkatan mutu sekolah mencakup capaian hasil belajar murid dan kompetensi guru.
Sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), penguatan pendidikan inklusif, serta peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.
(rls/hrs)
Berita
Menko PMK dan Menag Tinjau Pembangunan Mts Negeri Kota Bogor, Progres Capai 90 Persen
KlikBogor – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar didampingi Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meninjau pembangunan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kota Bogor, pada Rabu, 10 Juni 2026.
“Revitalisasi satuan pendidikan ini program Pak Presiden. Ini merupakan satu dari banyak program untuk pembangunan SDM (sumber daya manusia) yang unggul,” ungkap Menko PMK Pratikno kepada awak media disela peninjauan.
Ia menjelaskan, program revitalisasi satuan pendidikan telah dimulai sejak 2025 dengan total anggaran Rp13,28 triliun yang telah dialokasikan untuk pembangunan sekolah dan madrasah.
“Revitalisasi mencakup 17.573 satuan pendidikan tahun 2025. Tahun ini dilanjutkan lagi revitalisasi satuan pendidikan,” tambah Pratikno.
Baca juga: Pakar IPB: Pirolisis Plastik Bisa jadi Alternatif Sumber Bahan Bakar, Tapi Perlu Pemurnian
Menag Nasaruddin Umar mengharapkan revitalisasi MTs Negeri Kota Bogor ini dapat mendorong semangat belajar siswa.
“Alhamdulillah kita bisa melihat ada perubahan yang sangat signifikan. Atapnya yang tadinya mau roboh sekarang menjadi sangat rapi. Meja-mejanya tadinya sudah kumuh diganti dengan meja yang bagus. Kemudian juga catnya,” tuturnya.
Ia mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap kondisi sekolah dan madrasah.
“Pak Prabowo benar-benar memberi perhatian kepada sekolah dan madrasah tanpa membeda-bedakan. Dua-duanya diprioritaskan. Agar anak-anak senang belajar dan masyarakat puas akan hasilnya,” katanya.
Baca juga: SDN Cimahpar 3 dan SMPN 23 Kota Bogor Satu Atap Dioperasikan
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Kuswara menjelaskan, anggaran pembangunan MTs Negeri Kota Bogor mencapai Rp5,5 miliar, yang terdiri dari biaya pembangunan fisik Rp4 miliar dan Rp1,5 miliar untuk mebelair.
Nantinya, MTs Negeri Kota Bogor akan memiliki 23 ruang kelas. Sampai saat ini, progres pembangunan telah mencapai 90 persen.
“Totalnya 23 ruang kelas, 11 ruang kelas sudah selesai pembangunan dan sudah dipakai. 12 ruang kelas lainnya dalam proses finishing. Insyaallah 21 Juni ini sudah tuntas semua, sehingga tahun ajaran baru 2026/2027 semua ruang kelas bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” katanya.
(hrs/ckl)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Serba Serbi7 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Berita11 bulan ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi1 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata
