KlikBogor – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, meluncurkan layanan bus listrik di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Tegar Beriman, Cibinong, pada Minggu, 5 April 2026.

Rudy Susmanto menjelaskan, kehadiran bus listrik ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam mendukung program pemerintah pusat untuk menghemat energi serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.

“Bus listrik ini seratus persen menggunakan tenaga listrik dan seratus persen gratis bagi masyarakat selama masa uji coba. Ini merupakan langkah awal kita untuk menghadirkan transportasi publik yang ramah lingkungan di Kabupaten Bogor,” ujarnya dikutip Senin, 6 April 2026.

Pada tahap awal, Pemkab Bogor mengoperasikan empat unit bus listrik yang tengah menjalani masa uji coba.

Jika mendapat respons positif dari masyarakat, jumlah armada akan ditambah dan dioperasikan secara permanen melalui skema Buy The Service (BTS) dengan dukungan subsidi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun rute awal layanan bus listrik ini menghubungkan kawasan Bojonggede menuju Sentul City dengan beberapa titik pemberhentian strategis, di antaranya AEON Sentul dan Halte TransJakarta di kawasan Sirkuit Sentul.

Rute tersebut dipilih karena tingginya mobilitas masyarakat di Stasiun Bojonggede yang mencapai sekitar 50 ribu pengguna setiap harinya. Banyak di antaranya merupakan pekerja yang berangkat dan pulang dari Jakarta menggunakan kereta rel listrik (KRL).

Melalui layanan bus listrik tersebut masyarakat yang turun di Stasiun Bojonggede diharapkan tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi untuk melanjutkan perjalanan menuju kawasan Sentul dan sekitarnya.

“Dengan adanya bus ini, masyarakat yang turun di Stasiun Bojonggede tidak perlu lagi menggunakan kendaraan bermotor pribadi karena pemerintah sudah menyiapkan transportasi lanjutan yang lebih ramah lingkungan,” jelas Rudy.

Masa uji coba bus listrik sendiri direncanakan berlangsung hingga tiga bulan ke depan. Jika antusiasme masyarakat tinggi, Pemkab Bogor berencana menambah jumlah armada serta memperluas rute layanan ke sejumlah wilayah lain.

Pemkab Bogor juga tengah mengkaji pengembangan transportasi wisata berbasis ramah lingkungan berupa bus tingkat atau double decker dengan atap terbuka yang direncanakan melayani rute dari Cibinong hingga kawasan Puncak.

Bupati Rudy berharap berbagai langkah tersebut dapat menjadi awal transformasi sistem transportasi di Kabupaten Bogor menuju konsep mobilitas yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

“Melalui transportasi publik yang ramah lingkungan, kita ingin menghadirkan layanan yang lebih nyaman bagi masyarakat sekaligus menjaga kualitas udara di Kabupaten Bogor,” katanya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyatakan pihaknya mulai memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 10 April 2026.

Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Pemkot Bogor mengeluarkan surat edaran (SE) tentang penyesuaian mekanisme kerja pegawai dalam rangka efisiensi anggaran dan penghematan energi di lingkungan Pemkot Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menjelaskan bahwa SE tersebut telah dikonsultasikan dengan DPRD untuk memastikan kebijakan WFH di Kota Bogor selaras dengan kebijakan nasional.

“Jadi Pemkot akan menetapkan WFH setiap hari Jumat, berlaku mulai 10 April 2026 sesuai ketentuan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat,” ujar Dedie Rachim dikutip Senin, 6 April 2026.

Meski demikian, lanjut Dedie Rachim, tidak seluruh unit kerja dapat melaksanakan WFH, karena terdapat unit layanan yang harus tetap memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kemudian, terkait absensi dan pengawasan, Dedie Rachim menjelaskan bahwa hal tersebut telah diatur secara rinci dalam kebijakan yang dikeluarkan.

“Dalam konteks efisiensi energi, saya menginstruksikan seluruh ASN Kota Bogor untuk mulai melakukan penghematan, terutama penggunaan bahan bakar kendaraan dinas serta listrik dan air di kantor masing-masing. Untuk kendaraan dinas, saya sudah meminta BKAD melakukan pemangkasan alokasi anggaran BBM hingga 50 persen,” imbuhnya.

Ia menambahkan, perangkat daerah didorong untuk menggunakan kendaraan listrik, kendaraan roda dua yang lebih hemat bahan bakar, maupun transportasi umum.

“Jadi kebijakan ini diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah pusat dalam efisiensi energi melalui kebijakan di daerah,” tandasnya.

(ckl/hrs)

KlikBogor – Kondisi Sungai Ciliwung dilaporkan semakin memburuk dibandingkan dua tahun lalu. Hal ini disampaikan pakar pencemaran dan ekotoksikologi dari IPB University, Prof Etty Riani.

Menurut Prof Etty, penurunan kualitas sungai dipicu oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Akibatnya, limbah rumah tangga langsung dibuang ke sungai tanpa pengolahan.

“Berbagai parameter pencemar seperti BOD, COD, nutrien (N, S, P), hingga gas beracun seperti amonia dan H2S telah melampaui ambang baku mutu. Ditambah lagi tingginya kandungan deterjen serta mikroplastik,” ujar Prof Etty dalam keterangannya dikutip Sabtu, 4 April 2026.

Ia juga menyoroti masih maraknya kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan serta lemahnya pengawasan di lapangan akibat keterbatasan sumber daya manusia.

Baca juga: 14 Bangunan Liar di Atas Drainase Rangga Mekar Dibongkar

Kondisi tersebut diperparah dengan penyempitan aliran sungai akibat padatnya permukiman yang melanggar aturan tata ruang.

“Lahan tidak bertambah, manusia bertambah, akhirnya sungai yang dirambah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prof Etty membandingkan kondisi tersebut dengan penanganan sungai di Jepang yang dinilai berhasil dalam waktu satu dekade.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya ditopang oleh teknologi, tetapi juga disiplin dan sistem yang kuat.

“Jepang tidak ada kompromi soal bantaran sungai. Alih-alih gedung, mereka membangun ruang terbuka hijau (RTH) atau sarana olahraga yang berfungsi sebagai penampung luapan air saat debit tinggi,” tegasnya.

Selain itu, Jepang disebut melakukan pembangunan IPAL secara besar-besaran, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi masif hingga ke tingkat masyarakat terkait budaya 3R (reduce, reuse, recycle).

Untuk mencegah kondisi Ciliwung semakin memburuk dalam 20 hingga 30 tahun ke depan, Prof Etty merekomendasikan sejumlah langkah strategis.

Di antaranya adalah pembangunan IPAL berskala besar dengan kewajiban setiap rumah tangga terhubung ke sistem tersebut, serta penataan bantaran sungai melalui relokasi warga ke hunian layak.

Baca juga: Angka Pernikahan Turun, Apa yang Terjadi? Ini Penjelasan Pakar IPB

Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagai RTH, melakukan penghijauan di wilayah hulu, serta memperkuat penegakan hukum melalui denda tegas dan sanksi sosial bagi pelanggar.

Selain itu, audit lingkungan terhadap industri di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung perlu dilakukan secara berkala.

Pembentukan lembaga khusus lintas wilayah dari hulu hingga hilir di bawah koordinasi pemerintah pusat juga dinilai penting agar pengelolaan sungai lebih terpadu.

Prof Etty menegaskan bahwa upaya pembenahan tidak bisa dilakukan secara instan.

“Jika kita serius mengombinasikan pembangunan infrastruktur, ketegasan hukum, dan perubahan perilaku sosial secara berkesinambungan, hasilnya baru akan terlihat dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Tanpa itu, Ciliwung hanya akan menjadi warisan yang semakin kotor bagi generasi mendatang,” katanya.

(rls/hrs)