KlikBogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD lantai 4, Tanah Sareal, Selasa 31 Maret 2026.

Langkah ini diambil sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2025 serta pembenahan regulasi daerah.

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menegaskan bahwa pembentukan Pansus ini merupakan mekanisme konstitusional untuk mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sepanjang tahun anggaran sebelumnya.

Salah satu Pansus utama yang dibentuk akan fokus membedah LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2025. Meskipun Pemkot Bogor mengklaim pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen dan peningkatan IPM ke angka 79,75, DPRD akan melakukan verifikasi lapangan dan sinkronisasi data.

“Kami telah menerima dokumen LKPJ 2025. Selanjutnya, Pansus akan bekerja untuk memberikan catatan strategis dan rekomendasi. Sinergi ini penting agar setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Adityawarman Adil.

Selain LKPJ, DPRD juga memberikan perhatian khusus pada perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Legislatif menilai penataan aset daerah masih memerlukan penguatan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Masih terdapat kendala seperti penguasaan aset yang belum sesuai ketentuan dan lemahnya pengamanan administrasi maupun fisik. Melalui Pansus ini, kita ingin instrumen kebijakan lebih tegas, termasuk penyelesaian tanah yang dikuasai masyarakat secara adil,” jelas Ketua DPRD.

Paralel dengan itu, Pansus BPBD dibentuk untuk memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana menjadi Tipe A. Mengingat Bogor merupakan wilayah rawan bencana, DPRD mendorong agar BPBD memiliki struktur organisasi yang lebih responsif dan mandiri secara anggaran.

Di sisi lain, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Bogor melaporkan hasil pembahasan mengenai penarikan Raperda Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu.

Ketua Bapemperda, Eka Wardana, menjelaskan bahwa langkah ini diambil demi efisiensi anggaran dan efektivitas regulasi.

Eka mengungkapkan bahwa penataan kabel optik kini sudah berjalan melalui kolaborasi mandiri dengan APJATEL tanpa menyedot dana APBD.

“Maksud utama Raperda ini sudah tercapai lewat aksi mandiri operator. Jadi, daripada membuat Perda baru yang tumpang tindih, DPRD merekomendasikan penguatan lewat Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai pelaksana Perda Jalan yang sudah ada,” tegas Eka Wardana.

Daftar 3 Pansus yang resmi dibentuk pertama Pansus LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2025 mengevaluasi kinerja capaian tahunan pemerintah.

Kedua Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah, fokus pada pengamanan dan optimasi aset daerah dan ketiga Pansus SOTK BPBD dengan fokus pada penguatan kelembagaan penanganan bencana Tipe A.

Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Wali Kota Bogor Dede A. Rachim dan jajaran kepala dinas. DPRD menargetkan pembahasan ketiga Pansus ini dapat selesai tepat waktu agar rekomendasi strategis dapat segera diimplementasikan oleh Pemkot Bogor. (***)

KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Gerakan Pramuka Kota Bogor Tahun 2026 di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Kamis, 12 Maret 2026.

Kegiatan diawali dengan pelantikan badan kelengkapan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Bogor.

Dalam sambutannya, Dedie Rachim yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Bogor berharap Rakercab menjadi momentum transformasi bagi Gerakan Pramuka agar semakin maju, profesional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar dana hibah yang diterima Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bogor digunakan sesuai perencanaan, transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan itu ia menyinggung kebijakan pembatasan penggunaan gadget bagi anak di bawah usia 16 tahun dapat menjadi peluang bagi Gerakan Pramuka untuk merekrut lebih banyak pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah.

“Gerakan Pramuka bisa menjadi kegiatan alternatif bagi anak-anak yang mungkin kurang berminat di bidang olahraga. Dengan informasi yang tepat kepada orang tua, diharapkan semakin banyak anak yang tertarik mengikuti kegiatan kepramukaan,” kata Dedie Rachim.

Ia juga menyampaikan adanya Basarnas membentuk Satuan Karya SAR (Saka SAR). Untuk itu, ia meminta BPBD dan Dinas Pendidikan Kota Bogor berkoordinasi dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk merekrut anggota Pramuka maupun pelajar yang berminat mengikuti kegiatan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Kwartir Daerah Jawa Barat, Baim Setiawan yang mewakili Ketua Kwarda Jawa Barat menegaskan agar program kerja Kwarcab selaras dengan program pembangunan Pemerintah Kota Bogor.

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bogor, Denny Mulyadi mengatakan Rakercab bertujuan membahas dan menetapkan program kerja Kwarcab Tahun 2026 serta merumuskan rekomendasi program kerja tahun 2027.

Menurutnya, program yang disusun harus berorientasi pada manfaat nyata bagi anggota muda Gerakan Pramuka maupun masyarakat Kota Bogor secara luas. (***)

KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim secara resmi membuka kegiatan Balkot Ramadan Festival 2026 yang berlangsung di Halaman Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, 12-14 Maret 2026.

Kegiatan tersebut menjadi agenda tahunan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menyambut bulan suci Ramadan sekaligus menghadirkan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produknya kepada masyarakat.

Selain menghadirkan bazar UMKM, Balkot Ramadan Festival juga menyediakan berbagai layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung di satu lokasi yang meliputi penukaran uang, pemeriksaan kesehatan gratis, perpanjangan SIM, pembuatan, pembaharuan dan perpanjangan Paspor, KTP serta KIA, hingga pembayaran zakat, pajak, dan PDAM.

Dedie Rachim menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tradisi tahunan Pemkot Bogor yang tidak hanya mendorong perputaran ekonomi masyarakat, tetapi juga memudahkan warga dalam mengakses berbagai layanan publik.

“Hari ini sebagaimana tradisi di Kota Bogor kita membuka kesempatan kepada seluruh UMKM yang terdaftar dan yang ada di Kota Bogor untuk ikut dalam ramadan festival,” ujar Dedie Rachim, Kamis, 12 Maret 2026.

Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan sekaligus berbelanja kebutuhan menjelang Idulfitri.

“Ini kesempatan untuk masyarakat untuk memanfaatkan bazar Ramadan ini sebagai sarana menyelesaikan permasalahan layanan. Di sisi lain, karena kita sudah menghadapi Idulfitri, masyarakat juga bisa berbelanja kebutuhan untuk Idulfitri,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Bogor, Dewi Sondari Denny, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Balkot Ramadan Festival diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekaligus mendorong peningkatan transaksi UMKM.

Ia menjelaskan bahwa pada tahun ini jumlah tenant memang dibatasi, karena melalui proses kurasi, namun layanan publik yang tersedia justru semakin diperbanyak.

“Tahun ini kita mengkurasi tenant dan hanya ada 63, tetapi layanan publik meningkat. Jadi diharapkan layanan publik ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mudah, karena semuanya terintegrasi di sini,” jelasnya.

Ia mengajak masyarakat Kota Bogor untuk meramaikan kegiatan Balkot Ramadan Festival yang digelar selama tiga hari tersebut dan memanfaatkan segala layanan yang diberikan serta turut meningkatkan ekonomi kreatif UMKM Kota Bogor.

“Diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan Balkot Ramadan festival ini, harapannya transaksinya lebih tinggi dari tahun kemarin ya,” katanya.

63 Tenant UMKM Ramaikan Balkot Ramadan Festival 2026. Berbagai macam produk ditawarkan oleh para pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan Balkot Ramadan Festival 2026. Mulai dari produk kerajinan tangan, jajanan tradisional, makanan ringan untuk takjil dan makanan berat, hingga gebyar sembako murah dan sayur-mayur.

Usai membuka acara, Dedie Rachim menyempatkan untuk mengelilingi tiap-tiap tenant dan memborong produk-produk makanan yang dijual oleh para pelaku UMKM.

“Alhamdulillah ini tradisi yang pemerintah daerah Kota Bogor lakukan setiap tahun meliputi memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berjualan di sekitaran,” ujar Dedie Rachim.

Ia mengatakan bahwa salah satu tenant yang paling diminati oleh masyarakat adalah penukaran uang baru. Banyak masyarakat yang mengantre dari pagi hari untuk bisa menukarkan uang baru sebagai kebutuhan mereka di hari Idulfitri.

“Banyak masyarakat antre dari jam 2 pagi ya. Jadi saya minta ke BJB untuk laksanakan layanan, karena masyarakat sudah antre dari pagi. Ini kan kebutuhan ya, kalau kebutuhannya banyak tentu harus dilayani,” katanya. (***)