KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai melakukan penataan kawasan pintu masuk Kota Bogor di wilayah Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, sekaligus melanjutkan rencana pembangunan Ring Road 2.

Penataan dilakukan setelah proses penertiban pedagang kaki lima (PKL) liar di kawasan bawah jembatan tol perbatasan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor tuntas dilaksanakan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus di pusat kota, tetapi juga mulai menyentuh kawasan perbatasan.

“Pembangunan saat ini tidak selalu fokus di tengah Kota Bogor saja, tetapi juga sudah menyentuh wilayah perbatasan. Salah satunya adalah kawasan Cimahpar di Bogor Utara,” ujar Dedie Rachim dikutip Kamis, 25 Juni 2026.

Baca juga: 18 Atlet Anggar Kota Bogor Siap Berlaga di NS Matrix Fencing Malaysia

Ia menambahkan, setelah penertiban selesai dilakukan, Pemkot Bogor akan melanjutkan penataan kawasan melalui perbaikan drainase dan pembangunan taman batas Kota Bogor.

Selain itu, rencana pembangunan Ring Road 2 juga terus berlanjut. Saat ini, proses pembebasan lahan masih berjalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung pengembangan wilayah.

Sementara itu, Camat Bogor Utara, Riki Robiansah menjelaskan bahwa penataan kawasan merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Bogor setelah meninjau lokasi bersama jajaran perangkat daerah terkait pada 10 Juni 2026.

“Sebagai langkah awal, sejumlah PKL yang berjualan di bawah jembatan tol telah ditertibkan. Selanjutnya, Pemkot Bogor melalui wilayah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim) akan melakukan penataan kawasan secara lebih komprehensif,” ujar Riki.

Menurutnya, penataan kawasan juga akan melibatkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Selain melibatkan unsur Pemkot, kami juga akan menggandeng pihak swasta melalui program CSR untuk melakukan intervensi. Dengan begitu, gerbang Kota Bogor, khususnya di wilayah Cimahpar yang berbatasan dengan Sukaraja, akan semakin tertata. Masyarakat yang melintas dari arah Sukaraja maupun Sentul akan disambut dengan lingkungan yang lebih indah dan nyaman,” katanya.

Baca juga: Rapat DPRD-Pemkot Bogor, Sepakati Revisi Surat Edaran DTSEN

Selain meningkatkan estetika kawasan, penataan juga bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Riki mengungkapkan bahwa sebelumnya di lokasi tersebut sempat ditemukan aktivitas penjualan obat-obatan terlarang dan pelakunya telah diamankan oleh pihak berwenang.

“Dengan penataan ini, kami berharap dapat mencegah munculnya gangguan ketertiban di masa mendatang, sehingga kawasan perbatasan menjadi lebih aman, tertib, dan asri,” ucapnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan serta ketertiban di wilayah masing-masing agar hasil penataan dapat dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan.

(rls/hrs)

KlikBogor – Kick Off Persiapan Evaluasi Pemerintahan Digital Kota Bogor Tahun 2026 dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Senin, 22 Juni 2026.

Dalam kesempatan itu, Sekda Kota Bogor mengungkapkan sejumlah catatan terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang perlu ditindaklanjuti oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Salah satu catatan tersebut adalah penyempurnaan aplikasi yang telah dibangun dengan menjadikan data sebagai fondasi utama, seiring dinamika perkembangan teknologi dan informasi.

Denny Mulyadi menegaskan bahwa implementasi SPBE di Kota Bogor harus benar-benar terukur dengan manfaat yang dirasakan. “Peralihan dari sistem manual ke digital harus terukur efektivitasnya,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Kota Bogor siap menjadi inisiator, terutama dalam penyempurnaan aplikasi Srikandi agar lebih sederhana dan mudah digunakan.

Baca juga: BPBD Kota Bogor Evakuasi Pohon Tumbang Setinggi 15 Meter 

Menurutnya, banyaknya aplikasi yang dibangun, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, perlu diarahkan pada integrasi sistem, sehingga penggunaan aplikasi menjadi lebih efektif dan efisien.

“Jika ada usulan penyempurnaan aplikasi yang dinilai baik dan relevan dengan kebutuhan saat ini, tentu harus mendapat respons yang cepat. Kondisi saat ini menuntut adanya penyempurnaan agar proses kerja semakin optimal,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya penyempurnaan aplikasi, lantaran di satu sisi terdapat kewajiban menggunakan aplikasi yang disediakan pemerintah pusat, sementara di sisi lain daerah juga membutuhkan percepatan proses bisnis melalui pengembangan fitur yang lebih adaptif.

“Perlu ada komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan serta kebutuhan di lapangan dapat berjalan selaras dan sinkron,” katanya.

“Saya berharap kegiatan ini mampu menjadi pemicu dan pemacu bagi Kota Bogor untuk terus melakukan perbaikan,” kata Denny menambahkan.

Baca juga: Aki Alat Berat Dinas PUPR Raib saat Pekerjaan Trase di Kayumanis

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rudiyana, dalam laporannya menyampaikan, nilai SPBE Kota Bogor saat ini berada pada level yang cukup baik, yakni 4,08.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah indikator penilaian yang perlu ditingkatkan secara bersama-sama, terutama pada aspek yang nilainya masih rendah.

“Bahwa dalam pengembangan aplikasi, aspek keamanan, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama,” pungkasnya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar pelatihan kompetensi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP) untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tipe C.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi memaparkan, pelatihan ini digelar Pemkot Bogor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat.
​
“Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, saat ini Pemkot Bogor secara kuantitas masih kekurangan personel kompeten untuk posisi tersebut. Kebutuhan ideal kami sebetulnya mencapai hampir 100 personel PPK tipe C, namun kondisi faktual (existing) di lapangan saat ini kami baru memiliki 65 personel,” ungkap Denny usai membuka pelatihan di Onih Hotel, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis, 18 Juni 2026.

Baca juga: Angkot Usia di Atas 20 Tahun Dilarang Mengaspal

Melalui pelatihan ini, pihaknya mengikutsertakan 27 aparatur sipil negara (ASN) yang nantinya dapat lulus 100 persen saat mengikuti ujian sertifikasi atau uji kompetensi serta berhasil memperoleh sertifikat keahlian resmi.

“Kami juga meminta kepada tim narasumber serta jajaran BKPSDM untuk terus memberikan materi-materi taktis yang mudah diingat dan dipahami, sehingga saat ujian nanti para peserta dapat menjawab soal dengan lebih mudah. Sebab, biasanya jika soal ujian pengadaan ini terlihat mudah, jawaban analisisnya justru yang cukup rumit,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum pada BPSDM Jawa Barat, Asep Riyanto memaparkan, pihaknya melihat seluruh jajaran Pemkot Bogor sangat aktif dan berkomitmen tinggi dalam melakukan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur, khususnya dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengadaan barang dan jasa.
​
“Tadi telah dipaparkan mengenai kondisi faktual di lapangan bahwa Pemkot Bogor masih memiliki kekurangan sekitar 35 personel lagi untuk memenuhi kebutuhan PPK tipe C. Ke depan, tidak hanya untuk tipe C, mudah-mudahan kami juga bisa terus berkolaborasi untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi bagi PPK tipe B,” katanya.

Baca juga: Benarkah Tawon Bisa Mengenali Wajah Manusia? Ini Kata Pakar IPB

Asep menegaskan, dengan sinergi diharapkan dapat segera memenuhi seluruh kebutuhan formasi PPK, baik tipe C maupun tipe B di lingkungan Pemkot Bogor. Dengan terpenuhinya personel tersebut diharapkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan lebih cepat, akuntabel, dan tepat waktu.

“Hal ini tentu sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi kemajuan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan menyatakan siap untuk terus berkolaborasi penuh dengan Pemkot Bogor demi mengembangkan kapasitas dan kompetensi ASN di Kota Bogor,” jelasnya.

(hrs/ckl)