Parlementaria
Pansus LKPj Minta PAD Kota Bogor Digenjot Tembus Rp2 Triliun
KlikBogor – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bogor 2025 memberikan sejumlah catatan strategis yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Ketua Pansus LKPj Wali Kota Bogor, Ahmad Aswandi menegaskan bahwa aspek pendapatan menjadi hal paling penting, terutama di tengah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, Pemerintah Kota Bogor harus mampu berinovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
“Yang paling terpenting adalah pendapatan, apalagi kita ada pengurangan bantuan transfer dari pusat. Ke depan, pendapatan harus kreatif, terutama Bapenda harus mampu menciptakan potensi-potensi pendapatan yang baru atau di luar kebiasaan, di samping PBB yang harus dimaksimalkan,” ujarnya dikutip Jumat, 1 Mei 2026.
Baca juga: Ikan Sapu-Sapu Disarankan jadi Pupuk Cair Tanaman Hias
Ia menambahkan, kecukupan pendapatan daerah akan sangat menentukan keberhasilan realisasi visi dan misi kepala daerah di masa mendatang.
“Kalau pendapatannya cukup, itu baru menunjang buat visi-misi Wali Kota atau Wakil Wali Kota ke depannya. Kalau pendapatannya tidak bisa, ya tidak ada (pencapaian),” tegasnya.
Kiwong sapaan akrab Ketua Pansus juga menekankan dengan pendapatan daerah yang maksimal dapat respons cepat dalam penanganan bencana melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dan juga program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Ya salah satunya tadi bahwa BTT dan RTLH harus cepat, apalagi yang sifatnya bencana. Jangan sampai masyarakat menunggu bantuan tidak ada kabar, tidak ada harapan. Begitu terjadi bencana, penanganannya harus cepat,” katanya.
Baca juga: HIPMI Kota Bogor Sinergikan Program dengan Pemkot Bogor, Fokus UMKM dan Pariwisata
Terkait target ke depan, ia menyebutkan bahwa PAD Kota Bogor harus terus didorong mengalami peningkatan signifikan. Saat ini, PAD berada di kisaran Rp1,7 triliun dan diharapkan dapat menembus angka Rp2 triliun.
“Kita genjot pendapatan harus naik. Nanti pembahasan ketika rapat kerja, hari ini PAD kurang lebih Rp1,7 triliun, ya syukur-syukur bisa naik ke Rp2 triliun ke atas,” katanya.
(ckl/hrs)
Parlementaria
Dewan Zenal Abidin Dorong UMKM Kota Bogor Berkembang dan Naik Kelas
KlikBogor – Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H. Mochamad Zenal Abidin mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bogor untuk terus berkembang dan naik kelas.
Menurutnya, pelaku UMKM tidak cukup hanya memiliki kemampuan memproduksi barang, tetapi juga harus dibekali kemampuan pemasaran serta kemudahan akses permodalan agar usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Zenal Abidin dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu, 18 November 2026.
Perda tersebut merupakan inisiatif bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebagai landasan dalam mendorong pemberdayaan serta pengembangan koperasi dan usaha mikro di Kota Bogor.
Dalam kesempatan itu, Zenal menegaskan, keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah pelaku usaha, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jangkauan pasar.
Baca juga: Jembatan Leuwi Tarik Direvitalisasi, Mobilitas Warga Ranggamekar-Batutulis Makin Lancar
Ia menilai masyarakat perlu didorong agar tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memahami strategi pemasaran, baik melalui platform digital (daring) maupun secara langsung (luring) melalui toko atau gerai.
”Selain pemasaran, akses permodalan juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Kemudahan dalam memperoleh modal dinilai dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya tanpa terkendala keterbatasan biaya,” katanya.
Zenal juga berharap, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor dapat memberikan pendampingan sesuai dengan skala dan karakteristik masing-masing usaha.
Dengan demikian, program pemberdayaan yang diberikan dapat tepat sasaran, termasuk bagi pelaku usaha mikro berskala kecil, seperti pedagang gorengan.
Zenal menggambarkan bahwa usaha mikro harus terus didorong agar dapat berkembang.
“Harapannya, pelaku usaha yang awalnya hanya berjualan gorengan ke depannya mampu mengembangkan usahanya hingga memiliki pabrik gorengan,” ujarnya.
Baca juga: Cabor Binaraga dan Fitnes Mulai Bertanding di Porprov XV Jabar, Kota Bogor Bidik Emas
Zenal menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka jalan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya.
Namun, seluruh pihak juga perlu memastikan bahwa berbagai fasilitas dan program yang disediakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM.
Menurut Zenal, upaya mendorong UMKM agar naik kelas membutuhkan dukungan bersama, baik dari Pemkot Bogor maupun DPRD.
Dukungan tersebut, kata Zenal, akan diberikan sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
”Melalui sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 ini, diharapkan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kota Bogor dapat berjalan lebih optimal. Tujuannya tidak hanya meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga menciptakan UMKM yang lebih mandiri, berdaya saing, serta mampu berkembang dari usaha kecil menjadi usaha yang lebih besar,” katanya.
(rls/hrs)
Parlementaria
Hari Pahlawan, Dewan Rusli Prihatevy Tekankan Pentingnya Nasionalisme
KlikBogor – Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan tingkat Kota Bogor yang digelar di Plaza Balai Kota Bogor, Selasa 10 November 2026.
Rusli Prihatevy menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November ini juga menjadi momentum penting untuk kembali mengenang sejarah perjuangan bangsa sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.
”Melalui peringatan tersebut, nilai-nilai kepahlawanan diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat perjuangan para pahlawan perlu diwujudkan melalui kerja nyata, persatuan, kepedulian sosial, serta kontribusi positif dalam membangun daerah dan bangsa,” katanya.
Baca juga: Lewat Reses DPRD, 100 Penyandang Disabilitas Terima Bantuan
Rusli mengharapkan peringatan Hari Pahlawan 2026 menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat bahwa perjuangan belum berakhir.
”Kini, tantangan generasi penerus adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Baca juga: Dedie-Jenal Pastikan Kesiapan Venue Arung Jeram Porprov Jabar
(rls/hrs)
Berita
Lewat Reses DPRD, 100 Penyandang Disabilitas Terima Bantuan
KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyalurkan bantuan bagi penyandang disabilitas. Bantuan kursi roda dan alat bantu dengar tersebut diserahkan di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin, 9 November 2026.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari pagu anggaran 2026 melalui usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD Kota Bogor, yakni Said Muhammad Mohan.
Menurutnya, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk sinergi antara Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.
“Hari ini ada 100 penerima manfaat dari enam kecamatan. Total bantuan terdiri atas 50 kursi roda dan 50 alat bantu dengar,” terang Jenal.
Baca juga: Dedie-Jenal Pastikan Kesiapan Venue Arung Jeram Porprov Jabar
Ia menjelaskan, sejumlah usulan bantuan tersebut telah disampaikan sejak satu hingga dua tahun lalu. Namun, karena dinamika pembahasan dan keterbatasan anggaran, realisasinya baru dapat dilakukan pada tahun ini.
Jenal menambahkan, proses distribusi juga melibatkan Sekretariat DPRD. Bahkan, bantuan diantarkan langsung kepada warga yang tidak memungkinkan hadir, termasuk penyandang disabilitas yang tinggal sendiri dan tidak dapat berjalan.
“Ini merupakan bentuk perhatian dan kerja sama yang baik antarpihak dalam memberikan rasa dan nilai-nilai kemanusiaan kepada warga,” kata Jenal.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud nyata penggunaan anggaran rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Ini merupakan semangat bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Sekaligus menunjukkan kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Mohan.
Baca juga: Dewan Mohan Gelar Gerakan Proteinisasi, Bagikan Daging Ayam kepada Warga
Mohan menambahkan, bantuan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.
Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak hanya dihimpun melalui kegiatan reses, tetapi juga melalui pengaduan, media sosial, fraksi, dan berbagai saluran lainnya.
Ia berharap program bantuan kursi roda dan alat bantu dengar dapat terus berlanjut setiap tahun sehingga semakin banyak penyandang disabilitas di Kota Bogor yang mendapatkan fasilitas sesuai kebutuhannya.
“Kegiatan ini bukan kegiatan insidental. Program ini akan terus berkesinambungan setiap tahun karena semangatnya adalah memastikan untuk rakyat kembali kepada rakyat,” katanya.
(hrs/ckl)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Serba Serbi1 tahun agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Berita1 tahun ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi2 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata
