KlikBogor – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencanangkan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sasaran, Mobile, Adaptif, Responsif, dan Terintegrasi (SMART).

Pencanangan secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dalam Rapat Koordinasi (rakor) Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis Kota Bogor di Paseban Sri Bima, Kompleks Balai Kota Bogor, Selasa, 26 Mei 2026.

Dedie Rachim mengatakan, CKG tahun ini bukan hanya memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan lengkap dan gratis, tetapi juga melahirkan inovasi baru yang didorong oleh Dinkes Kota Bogor melalui Kadinkes Kota Bogor, Erna Nuraena.

“CKG SMART ini bisa terintegrasi dengan digital. Bisa dijadikan sebagai bahan atau dasar kebijakan Pemerintah Kota Bogor di bidang kesehatan. Jadi, semakin banyak dan semakin lengkap masyarakat Kota Bogor melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, maka datanya akan lebih lengkap,” ucap Dedie Rachim.

Ia melanjutkan, hal itu akan memudahkan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan di bidang kesehatan yang tepat.

Berkaitan dengan data kesehatan, pada 2025 capaian Program Cek Kesehatan Gratis di Kota Bogor mencapai 49,62 persen, tertinggi di Jawa Barat. Sementara itu, hingga menjelang akhir semester pertama 2026, capaian telah menyentuh 21 persen.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 92 persen peserta kurang aktivitas fisik. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan memperluas layanan jemput bola ke sekolah, rumah, posyandu, kampus, kantor, pondok pesantren, hingga majelis taklim guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Sistem CKG SMART juga akan terhubung dengan data berbasis NIK secara aman dan tetap menjaga kerahasiaan rekam medis,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dilahirkan Dinkes Kota Bogor tersebut. Ia berharap CKG SMART dapat menjadi landasan dalam menentukan berbagai kebijakan dan tindakan preventif berikutnya.

​”DPRD Kota Bogor sangat mengapresiasi langkah dan inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan sistem ini bisa menjadi database bersama bagi kita untuk melakukan tindakan-tindakan preventif lanjutan,” ujarnya.

Adityawarman menambahkan, program bergerak atau senam bersama perlu digalakkan kembali di lingkungan dinas, instansi pemerintahan, hingga sekolah-sekolah demi mewujudkan warga Kota Bogor yang lebih sehat.

Sementara itu, Kadinkes Kota Bogor, Erna Nuraena mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut penguatan Program CKG Kota Bogor yang selaras dengan Asta Cita Presiden, transformasi layanan primer, dan program Bogor Sehat.

Melalui rapat koordinasi dan pencanangan CKG SMART ini, pihaknya ingin memperkuat komitmen lintas sektor, peran Satgas CKG, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan guna menghadirkan layanan deteksi dini kesehatan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan merata.

“Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini, pelaksanaan CKG diarahkan tidak lagi sekadar kegiatan skrining yang bersifat event based, tetapi menjadi sistem deteksi dini yang terintegrasi, berkelanjutan, dan didukung kolaborasi lintas sektor,” ucapnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pilot project, dukungan media edukasi dari BJB, serta penguatan regulasi, edukasi, monitoring, dan pemanfaatan data kesehatan untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran menuju Bogor Sehat, Bogor Beres, Bogor Maju.

Dengan begitu, semua pemangku kepentingan bisa menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, memperjelas peran Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis, serta menandai pencanangan CKG SMART sebagai model penguatan tata kelola dan layanan Cek Kesehatan Gratis di Kota Bogor.

“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun penguatan komitmen lintas sektor terhadap implementasi CKG SMART, aktifnya peran Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis, serta tersusunnya langkah dukungan yang lebih terkoordinasi,” tutup Erna.

(ckl/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu naik kelas melalui berbagai program pendampingan dan penguatan legalitas usaha.

“Kegiatan UMKM naik kelas ini digagas oleh Dinas KUK Provinsi Jawa Barat,” kata Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim usai membuka kick off UMKM naik kelas Provinsi Jawa Barat tahun 2026, di ruang Paseban Sri Baduga, Balaikota Bogor, Selasa, 26 Mei 2026.

Dedie Rachim lanjut mengatakan bahwa Kota Bogor juga memiliki program pendampingan yang didukung melalui APBD Kota Bogor.

Bantuan untuk UMKM tersebut seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan sertifikasi halal.

“Di Bogor sendiri kita punya program pendampingan juga, seperti membantu UMKM mendaftarkan NIB, KBLI, termasuk NPWP, dan sertifikasi halal,” ujarnya.

Baca juga: Mengenal PSEL, Teknologi Pengubah Sampah jadi Listrik 

Ia berharap kolaborasi antara Pemkot Bogor dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi pelaku UMKM.

“Kalau kita kombinasikan dengan program dinas dari provinsi Jawa Barat, tentu akan ada banyak tambahan pengetahuan UMKM bagaimana mereka bisa memasarkan produknya di level yang lebih tinggi, sehingga misalnya bisa masuk ke Indomaret atau Alfamart dengan kelengkapan sisi administrasi dan persyaratan,” katanya.

Dedie Rachim menambahkan, apabila UMKM tersebut telah memenuhi seluruh persyaratannya, maka mereka bisa bertanggungjawab atas produknya.

“Artinya, siapapun nanti pasar yang bisa menyerap produk mereka, mereka sudah yakin bahwa produk ini memang sudah  memenuhi persyaratan tertentu. Karena namanya produk UMKM ini kebanyakan sektor pangan, kuliner, snack, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Baca juga: Diduga Lompat dari Jembatan di Panaragan, Pemuda Meninggal

Ia juga mengapresiasi 88 UMKM asal Kota Bogor yang terpilih untuk mengikuti program pendampingan selama empat bulan.

“Alhamdulillah terima kasih, dari sekian banyak yang sudah terseleksi ada 88 UMKM Kota Bogor yang bisa ikut dalam pendampingan selama empat bulan,” ucapnya.

(ckl/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memaparkan cara kerja Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Kantor PWI Kota Bogor, pada Selasa, 26 Mei 2026.

Kegiatan tersebut turut melibatkan insan pers sebagai bagian dari upaya edukasi publik terkait pengelolaan sampah modern berbasis teknologi.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa persoalan sampah di Indonesia tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Menurutnya, perlu pendekatan terintegrasi dengan dukungan teknologi modern agar pengelolaan sampah lebih efektif.

“Indonesia sekarang berada dalam kondisi darurat sampah. Kalau penanganannya sporadis dan berjalan sendiri-sendiri, tidak akan mungkin efektif,” kata Dedie Rachim.

Ia menjabarkan, teknologi yang dipilih dalam program ini adalah Waste to Energy (WTE) berbasis insinerator. Sistem tersebut digunakan untuk membakar sampah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi, sehingga tidak mengganggu peran bank sampah maupun TPS 3R.

“Konsepnya adalah membakar sampah yang sama sekali tidak punya nilai ekonomi lagi. Jadi yang masih bernilai tetap dikelola melalui TPS 3R dan bank sampah,” jelasnya.

Baca juga: Bogor Siapkan PSEL 2.500 Ton, Kayumanis Masuk Proyek Tahap Kedua

Teknologi yang digunakan juga telah dirancang dengan standar tinggi, mengusung konsep zero emission dan zero odor. Dengan sistem tersebut, proses pembakaran diklaim tidak menimbulkan bau maupun emisi berbahaya bagi lingkungan sekitar.

Sementara itu, Director Project and Stakeholder Management Danantara Waste Energy, Maulana Muhammad, menjelaskan bahwa proses kerja PSEL dimulai dari pengumpulan sampah residu yang tidak memiliki nilai ekonomi.

Sampah tersebut kemudian dibakar dalam ruang bakar bersuhu tinggi untuk menghasilkan energi panas.

“Panas dari proses pembakaran itu kemudian diubah menjadi energi listrik melalui turbin, dan listriknya disalurkan ke PLN,” terangnya.

Ia menyebutkan, teknologi insinerator yang digunakan mampu mengurangi volume sampah hingga 90 sampai 100 persen tanpa menyisakan limbah dalam jumlah besar.

Sedangkan sisa pembakaran berupa fly ash dan bottom ash (Faba) akan dimanfaatkan kembali sebagai bahan konstruksi.

Selain itu, proyek PSEL di Kota Bogor juga didukung skema pembiayaan dari pemerintah pusat melalui regulasi terbaru. Dengan skema tersebut, biaya pengolahan tidak lagi dibebankan ke APBD daerah, melainkan ditopang oleh penjualan energi listrik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Denni Wismanto menjelaskan bahwa penerapan PSEL memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Salah satunya adalah pengurangan emisi karbon dioksida serta efisiensi penggunaan energi fosil.

“Dengan kapasitas 1.000 ton per hari, kita bisa mengurangi sekitar 180 ribu ton emisi CO2. Selain itu, penggunaan batu bara juga bisa ditekan,” ungkapnya.

Baca juga: Pembunuh Wanita di Jalan Sholeh Iskandar Bogor Terancam 20 Tahun Penjara

Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi, menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Ia menegaskan peran media penting dalam menyampaikan informasi yang utuh kepada masyarakat.

“Kami siap membantu mengawal sekaligus mensosialisasikan program ini agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa standar emisi dari fasilitas PSEL telah dirancang berada di bawah ambang batas aman lingkungan.

Pemerintah juga akan terus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait teknologi tersebut.

Proyek PSEL di Kota Bogor direncanakan dibangun di dua lokasi, yakni TPA Galuga dan Kayumanis, dengan skema kerja sama antardaerah.

Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA konvensional serta mengatasi persoalan keterbatasan lahan dan pencemaran lingkungan akibat sampah.

(ckl/hrs)