Connect with us

Berita

Kasus Pekerja Migran Ilegal di Kota Bogor, 2 Tersangka Terancam 15 Tahun Penjara

Published

on

Kasus Pekerja Migran Ilegal di Kota Bogor, 2 Tersangka Terancam 15 Tahun Penjara
Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso didampingi Direktur Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Brigjen Pol. Eko Iswantono saat konferensi pers pengungkapan kasus penampungan pekerja migran atau TKW ilegal, pasar Jumat, 26 Desember 2024.

KlikBogor – MZL (31) dan MK (33), dua tersangka kasus penampungan pekerja migran atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri secara ilegal kini ditahan di rumah tahanan Makopolresta Bogor Kota. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso mengatakan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan atau Pasal 10 UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp600 juta.

Selanjutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 81 dan atau Pasal 83 UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp15 miliar.

“Pelanggaran yang dilakukan MK dan MZL ini tidak memiliki izin terkait penempatan, penampungan, pengurusan calon TKW,” kata Bismo didampingi Direktur Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Brigjen Pol. Eko Iswantono, Jumat, 27 Desember 2024.

Selain itu, para tersangka juga melakukan penyalahgunaan visa yang seharusnya visa kerja, namun menggunakan visa kunjungan.

Lebih lanjut dijelaskan, mereka menjalankan bisnis gelapnya sejak Juli 2024 dan diperkirakan sudah memberangkatkan 15 hingga 20 TKW.

Sementara delapan calon pekerja migran yang berhasil diselamatkan di tempat penampungan, rencananya mereka akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab dan Qatar.

“Delapan orang yang ditampung di apartemen dari berbagai wilayah, ada Sumbawa, Purwakarta, Cianjur, Bogor, Bekasi, dan Lampung,” jelasnya.

Para calon TKW ini dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp4,8 juta hingga Rp5 juta.

“Tersangka MZL setiap keberangkatan mendapat 250 ribu sampai 350 ribu rupiah dan dijanjikan ketika bisa memberangkatkan (delapan calon TKW) dengan gaji 2,9 juta rupiah,” imbuhnya.

Dalam aksinya, MK berperan melakukan kepengurusan paspor, sedangkan MZL sebagai penampung calon TKW.

Mereka juga berkerja sama dengan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Negara Uni Emirat Arab, yakni D dan P yang berstatus sebagai daftar pencarian orang (DPO).

“Mereka merupakan suatu sindikat, ada tim yang bertugas di Uni Emirat Arab inisial D dan P. Kemudian tim di Bandara Soekarno-Hatta, tempat penampungan dan juga sponsor atau tim perorangan yang mencari calon TKW di berbagai daerah,” tandasnya.

Diwartakan, penangkapan MZL dan MK dilakukan atas kerja sama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Polresta Bogor Kota.

Keduanya diamankan petugas dalam pengerebekan di tempat penampungan calon pekerja migran ilegal di salah satu apartemen di Jalan Sholeh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, pada Selasa, 24 Desember 2024.

(ckl/hrs)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Waspada Modus Telepon Hening, Ini Cara Menghindarinya

Published

on

By

Waspada Modus Telepon Hening, Ini Cara Menghindarinya
Ilustrasi telepon seluler. Foto/Klikbogor.

KlikBogor – Pernah menerima telepon misterius yang tiba-tiba terputus tanpa suara? Waspada, bisa jadi itu bagian dari modus penipuan digital terbaru. Fenomena “call hening” kini marak terjadi dan menjadi pintu masuk berbagai kejahatan siber.

Dosen Program Studi Ilmu Komputer IPB University, Heru Sukoco, mengingatkan masyarakat untuk tidak merespons panggilan semacam ini. Ia menegaskan, prinsip utama yang harus dipegang adalah abaikan dan jangan telpon balik.

“Jangan angkat, jangan telepon balik, blokir dan abaikan karena panggilan tersebut merupakan tahapan awal dari penipuan berbasis telepon,” kata Heru dikutip Minggu, 19 April 2026.

Fenomena call atau telepon hening sendiri diidentifikasi sebagai bagian dari social engineering atau scam yang tengah meningkat. Panggilan ini biasanya tidak bersuara atau terputus setelah beberapa detik.

Tujuannya beragam, mulai dari mengecek apakah nomor aktif, memancing korban untuk melakukan call back, hingga mengumpulkan data untuk serangan lanjutan.

Menurut Heru, risiko dari panggilan ini tidak bisa dianggap sepele. Nomor korban berpotensi masuk dalam daftar target penipuan, diarahkan ke skema lanjutan seperti one time password (OTP) dan phishing, hingga terhubung ke nomor premium berbiaya tinggi jika melakukan panggilan balik.

Untuk menghindari hal tersebut, ia menyarankan masyarakat agar tidak mengangkat telepon dari nomor tidak dikenal, terutama nomor luar negeri yang mencurigakan.

Jika memang penting, biasanya penelepon akan menghubungi kembali atau mengirim pesan singkat. Ia juga menekankan agar tidak pernah melakukan call back.

“Tindakan ini adalah yang paling sering menjebak, karena banyak scam menggunakan teknik ‘missed call bait’,” imbuh Heru.

Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk perlindungan tambahan. Misalnya menggunakan aplikasi pihak ketiga yang dapat membantu mengidentifikasi nomor spam, memblokir otomatis, serta memberi label panggilan mencurigakan.

Ia juga menyarankan untuk mengaktifkan fitur bawaan ponsel seperti silence unknown callers atau block unknown numbers.

“Apabila panggilan terlanjur terangkat, hindari menjawab ‘ya’ karena suara tersebut dapat direkam dan disalahgunakan untuk manipulasi data pribadi seperti OTP, NIK, atau informasi perbankan,” sarannya.

Edukasi keluarga juga menjadi langkah penting, terutama bagi orang tua dan anak-anak yang rentan menjadi target penipuan. Mereka diimbau untuk tidak panik dan tidak mudah percaya terhadap ancaman melalui telepon.

Di tingkat yang lebih luas, ia menekankan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat, peran operator dalam memfilter pola panggilan mencurigakan, serta kolaborasi lintas pihak untuk membangun basis data spam nasional.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kewaspadaan sederhana dari masyarakat dapat menjadi pertahanan utama dalam menghadapi kejahatan digital yang semakin berkembang.

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

JPO di MA Salmun dan Underpass Kebon Pedes Diajukan

Published

on

By

JPO di MA Salmun dan Underpass Kebon Pedes Diajukan
Perlintasan sebidang di Jalan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal. Foto/Klikbogor.

KlikBogor – Penataan perlintasan kereta api sebidang di Kota Bogor, khususnya di kawasan MA Salmun dan Kebon Pedes menjadi salah satu pembahasan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, pada Jumat, 17 April 2026.

Untuk perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun, Dedie Rachim mendorong percepatan penutupan perlintasan sebidang untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Sebagai langkah antisipasi, ia meminta Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kota Bogor menyiapkan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) agar mobilitas masyarakat tetap terfasilitasi dengan aman.

Baca juga: IPB University Libatkan Mahasiswa Tangani Kasus Dugaan Pelecehan Seksual

Sementara itu, untuk perlintasan sebidang di Jalan Kebon Pedes, rencana penanganan akan dilakukan melalui pembangunan underpass. Namun demikian, sebelumnya pernah diajukan permohonan penutupan perlintasan tersebut yang belum dapat direalisasikan, karena masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Pada tahap awal, pembangunan underpass Kebon Pedes akan diprioritaskan melalui proses pembebasan lahan atau bidang terdampak sebagai langkah awal pelaksanaan proyek.

Baca juga: DPRD Dorong Penyehatan Keuangan RSUD Kota Bogor

Dedie Rachim menegaskan bahwa penataan perlintasan sebidang ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, mengurangi kemacetan, serta mendukung kelancaran mobilitas warga di Kota Bogor.

(ckl/hrs)

Continue Reading

Berita

IPB University Libatkan Mahasiswa Tangani Kasus Dugaan Pelecehan Seksual

Published

on

By

IPB University Libatkan Mahasiswa Tangani Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Dialog pimpinan IPB University dengan mahasiswa di auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Jumat, 17 April 2026. Foto/Istimewa.

KlikBogor – IPB University melibatkan mahasiswa dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menegaskan bahwa kampus tidak mentoleransi dan menormalisasi segala bentuk kekerasan seksual dalam kondisi apapun.

IPB University berkomitmen penuh untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kasus secara sistematis, memastikan setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan unsur mahasiswa.

“Kami berdiri bersama korban melindungi, memulihkan, dan memastikan hak-haknya terpenuhi tanpa kompromi. Kampus harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh sivitas akademika,” imbuh Alim dalam keterangannya dikutip Sabtu, 18 April 2026.

Secara khusus Rektor menandaskan bahwa dalam menangani setiap laporan kasus pelecehan seksual, IPB University tidak hanya berfokus pada proses penegakan aturan, tetapi juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan mahasiswa sebagai bagian dari upaya penyelesaian yang komprehensif dan berkeadilan.

IPB University menggelar dialog pimpinan IPB University dengan mahasiswa di auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, pada Jumat, 17 April 2026.

Dialog tersebut dihadiri ratusan mahasiswa. Dialog ini bukan yang perdana. Sebelumnya berbagai dialog dengan unsur-unsur mahasiswa telah dilakukan dalam berbagai kesempatan.

Baca juga: DPRD Dorong Penyehatan Keuangan RSUD Kota Bogor

Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Alfian Helmi, mengatakan sebagai institusi pendidikan, IPB University menyadari pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam proses penanganan kasus, baik sebagai pihak yang terdampak maupun sebagai bagian dari komunitas kampus.

“Pelibatan partisipasi mahasiswa ini merupakan bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan tersebut dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan organisasi dan perwakilan mahasiswa, untuk memastikan proses berjalan secara terbuka, berkeadilan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.

Dialog ini, sebutnya, memiliki berbagai tujuan di antaranya untuk membangun transparansi dalam proses penanganan kasus; memberikan ruang aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman; memperkuat kepercayaan antara mahasiswa dan institusi; serta dalam rangka mencari masukan untuk menyempurnakan kebijakan serta prosedur penanganan kasus ke depan.

“IPB University juga memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara profesional, berlandaskan prinsip kerahasiaan, perlindungan korban, serta keadilan bagi semua pihak. Unit dan mekanisme yang telah dibentuk di lingkungan kampus terus diperkuat guna menjamin respons yang cepat, tepat, dan sensitif terhadap korban, “ jelasnya.

Melalui pendekatan yang partisipatif ini, IPB University berharap dapat menciptakan ekosistem kampus yang tidak hanya tegas terhadap pelanggaran, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan suara mahasiswa.

Ia pun menegaskan, IPB University mengajak seluruh sivitas akademika untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai integritas, saling menghormati, dan keberanian untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di lingkungan kampus.

Baca juga: Baranangsiang: Dari Gerbang Kota jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB University, Muhammad Abdan Rofi, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan oleh pihak kampus sehingga mahasiswa dapat berdialog langsung dengan para pemangku kebijakan.

“Dari saya sangat bersyukur, kami dapat difasilitasi untuk bertemu langsung dengan para pemangku kebijakan, termasuk pimpinan rektorat yang memiliki kewenangan penuh. Dalam pertemuan ini, tidak hanya dibahas aspek teknis, tetapi juga hingga pada penyusunan regulasi,” ujarnya.

Abdan menambahkan, sejumlah poin tuntutan mulai dari regulasi, aturan hukum, prosedur, hingga level teknis, yang disampaikan telah disepakati dan dipenuhi oleh pimpinan rektorat.

Ia menekankan keutamaan kolaborasi antara institusi dan mahasiswa dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif.

“Harapannya hasil dari audiensi terbuka ini, kita sama-sama bisa menjadi co-creator, untuk bisa mewujudkan ruang yang aman ini, bukan hanya diwujudkan dari institusi saja, tapi juga ada keterlibatan mahasiswa. Jadi kita sama-sama untuk membangun itu, dan kita komitmen dari mahasiswa untuk bisa mengawal penuh apa yang menjadi tuntutan,” tambahnya.

Dugaan pelecehan seksual di IPB University sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredarnya tangkapan layar percakapan bernada vulgar di grup aplikasi perpesanan mahasiswa di media sosial.

(rls/hrs)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer