KlikBogor – Jembatan penyeberangan orang (JPO) Paledang di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, segera dibongkar.

Pembongkaran JPO Paledang yang melintang di atas Jalan Kapten Muslihat tersebut mulai dilaksanakan pada Jumat, 26 Juni 2026 esok.

“Pembongkaran dilaksanakan mulai esok (26/6/2026) jam 12 malam sampai jam 4 pagi,” kata Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Dody Wahyudin, Kamis, 25 Juni 2026.

Dody menambahkan, saat pekerjaan pembongkaran akan dilakukan penutupan jalan sementara pada Jalan Paledang, Jalan Mayor Oking, dan Jalan Kapten Muslihat atau Jalan Raya Dramaga.

Baca juga: Gebyar PKBM Kota Bogor, Ribuan Siswa Terima Ijazah Paket A hingga C

Sesuai jadwal, waktu pelaksanaan penutupan jalan selama tujuh hari dari 26 sampai 2 Juli 2026. Namun, pihaknya akan memaksimalkan pekerjaan pembongkaran itu rampung dalam waktu tiga malam.

“Penutupan jalan maksimal empat malam, tapi dimaksimalkan kalau bisa tiga malam saja. Makanya peralatan dan tenaga kerja dimaksimalkan, untuk meminimalisir dampak lalu linta,” katanya.

Adapun selama penutupan jalan berlangsung akan dilakukan pengalihan lalu lintas kendaraan. Lalu lintas dari Jalan Kapten Muslihat arah Jalan Veteran ke Jalan Jenderal Sudirman, Jalan RE. Martadinata, Jalan Merdeka atau melalui Jalan Sarif Bustaman (Empang).

Baca juga: JPO di MA Salmun dan Underpass Kebon Pedes Diajukan

Lalu lintas dari Jalan Otto Iskandardinata (Otista) atau Jalan Ir. H. Juanda ke arah Jalan Paledang dan Jalan Kapten Muslihat dialihkan ke Jalan Raden Saleh Sarif Bustaman (Empang).

Sementara lalu lintas dari arah Jalan Veteran ke arah Jalan Kapten Muslihat dialihkan ke Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Mawar, Jalan Merdeka.

JPO Paledang resmi ditutup pada Rabu, 20 Agustus 2025. Penutupan dilakukan setelah hasil penelitian kelayakan konstruksi oleh Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI dengan Nomor: BM 0503-DO/689 menyatakan bahwa kondisi JPO tersebut sudah tidak layak digunakan.

Berdasarkan laman LPSE Kota Bogor, pembongkaran JPO Paledang dibiayai APBD 2026 dengan nilai pagu Rp342 juta.

(hrs)

KlikBogor – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Bogor menggelar Gebyar PKBM di Aula Balai Prajurit Resimen 1 Pelopor, Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kamis, 25 Juni 2026.

Acara ini menjadi momentum penting, tidak hanya sebagai ajang unjuk kreativitas, tetapi juga sebagai hari bersejarah dengan diterimanya ijazah bagi ribuan peserta didik Paket A, B, dan C.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi peran strategis PKBM yang dinilai menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan swasta.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membidik target secara bertahap zero anak putus sekolah. “Dalam dua minggu saja, saya bersama camat dan Dinas Pendidikan fokus bergerak, hasilnya 848 anak bisa kembali kita sekolahkan,” ujar Jenal.

Ia menambahkan, pihak kecamatan bahkan melakukan aksi ‘jemput bola’ dengan mengetuk pintu ke rumah-rumah warga demi mengajak anak-anak kembali belajar secara gratis. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kendala di lapangan bukan sekadar keaktifan warga, melainkan juga dorongan orang tua.

Baca juga: 544 Peserta Didik di Bogor Timur Ikuti Pendidikan Gratis Lewat PKBM

Faktor ekonomi hingga jarak sekolah yang jauh kerap menjadi penghambat. Kehadiran PKBM di tiap kecamatan diharapkan memotong rantai masalah tersebut karena memberikan akses sekolah terdekat tanpa biaya.

“Apalagi sekolah Paket A sampai C ini legal, diakui pemerintah, dan cukup bersaing. Ini modal kami untuk menghadapi generasi emas di masa yang akan datang,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Pemkot Bogor juga menyoroti perlunya pemutakhiran data anak tidak sekolah. Menurut Jenal, angka yang terlihat besar sering kali disebabkan oleh warga yang sebenarnya sudah bekerja atau menikah namun statusnya belum diperbarui dalam sistem.

Sementara itu, Ketua Forum PKBM Kota Bogor, Hasan menjelaskan bahwa Gebyar PKBM dan SKB tahun ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sekaligus Hari Jadi Bogor ke-544. Agenda utamanya adalah menyerahkan ijazah bagi para lulusan Paket A, B, dan C tahun ajaran 2025/2026.

“Total ada 3.423 anak dari Paket A, B, dan C yang lulus tahun ini,” urai Hasan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.200 lulusan hadir langsung dalam prosesi penyerahan ijazah di lokasi.

Baca juga: Kecelakaan Beruntun Libatkan 6 Kendaraan di Kota Bogor, 2 Orang Terluka

Hasan memaparkan, saat ini terdapat 52 lembaga PKBM di Kota Bogor, di mana 48 di antaranya sudah aktif menyelenggarakan ujian kesetaraan sendiri.

Secara keseluruhan, total peserta didik yang bernaung di bawah PKBM Kota Bogor berdasarkan data Dapodik kini hampir menyentuh angka 19.000 siswa dan terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk mendukung keberlanjutan belajar, para siswa PKBM di Kota Bogor difasilitasi program beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah pusat serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari pemerintah daerah untuk membantu biaya operasional mereka.

“PKBM hadir untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti mereka yang putus sekolah atau putus lanjut. Inovasi kita ke depan adalah terus jemput bola bekerja sama dengan PKK, RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan agar ATS di Kota Bogor bisa terus ditekan,” pungkas Hasan.

Selain penyerahan ijazah dan pentas kreasi seni para peserta didik, acara juga dimeriahkan dengan pameran produk UMKM hasil binaan lembaga PKBM. Kegiatan akbar ini merupakan hasil kerja sama solid antara Forum PKBM Kota Bogor dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai merealisasikan proyek infrastruktur strategis di Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, pada tahun ini. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan revitalisasi kantor kelurahan menjadi prioritas.

​Lurah Paledang, Ali Firdaus Abdul Kadir mengatakan bahwa pembangunan ini merupakan buah dari perjuangan panjang warga yang didukung oleh berbagai elemen, termasuk media massa.
​
​Proyek prioritas pertama adalah pembangunan JPO di wilayah Lebak Sari yang telah resmi mengantongi kontrak kerja sejak 25 Mei 2026. Proyek yang menelan anggaran Rp2,7 miliar ini ditargetkan rampung dalam 180 hari kalender.

​”Alhamdulillah, perjuangan warga Lebak Sari selama ini membuahkan hasil. Proses pengerjaan sudah berjalan (on the way), diawali dengan pembongkaran dan pemasangan besi untuk pondasi penahan tanah menggunakan karung-karung di titik rawan longsor,” ujar Ali kepada awak media di sela kegiatan di Posyandu Lebak Sari, Kamis, 25 Juni 2026.

​Baca juga: Gerbang Kota Bogor di Cimahpar Mulai Ditata, Ring Road 3 Terus Berlanjut

Jembatan ini dirancang dengan panjang 45,6 meter dan lebar 1,8 meter. Mengingat kontur tanah wilayah Paledang yang berbukit dan padat, Ali mengakui adanya tantangan logistik yang cukup tinggi di lapangan.

​”Medan di Paledang ini cukup sulit, material tidak bisa langsung masuk ke lokasi pengerjaan karena kondisi lingkungan yang padat. Namun, kami memaksimalkan pemberdayaan tenaga kerja lokal, di mana saat ini ada sekitar 14 warga setempat yang ikut dilibatkan dalam proyek,” tambahnya.

​Ali juga menjelaskan, guna memfasilitasi pembangunan ini, sebagian lahan di bawah dan di belakang bangunan Posyandu Lebak Sari telah dibeli oleh pemerintah agar penataan infrastruktur tersebut menjadi lebih rapi dan aman bagi pengguna jalan.
​
​Selain JPO Lebak Sari, proyek prioritas kedua adalah pembangunan jembatan penghubung yang menghubungkan wilayah Paledang dengan Pasirjaya senilai Rp2,7 miliar serta pembangunan kantor kelurahan senilai Rp1,7 miliar ini telah berjalan selama lima minggu dan menunjukkan progres yang positif. ​

Sama seperti JPO Lebak Sari, jembatan penghubung tersebut ditargetkan selesai dalam 180 hari kalender, atau sekitar akhir November 2026.

​”Progresnya saat ini bahkan berjalan lebih cepat. Kami berharap pada akhir November nanti jembatan ini sudah bisa dimanfaatkan penuh dengan keberkahan oleh warga Paledang maupun warga Pasir Jaya pada khususnya,” katanya.
​
​Baca juga: IKASI Kota Bogor Bidik 3 Emas di Malaysia dan 7 Emas di Porprov Jabar

Di sisi lain, Pemkot Bogor juga melakukan penataan di titik strategis perkotaan dengan membongkar JPO Paledang lama (dekat Stasiun Bogor) yang sudah lama ditutup karena dinilai membahayakan. Pembongkaran elemen struktural ini menggunakan alokasi anggaran Rp2,6 miliar dan dijadwalkan dimulai dalam waktu sepekan ke depan.

​Sebagai gantinya, pemerintah menyediakan fasilitas pelican crossing atau lampu penyeberangan pejalan kaki demi menjamin keselamatan masyarakat yang menyeberang.

​”Kami mengimbau kepada seluruh warga, khususnya di wilayah RW 01 dan sekitarnya, agar lebih berhati-hati saat melintas selama proses pembongkaran JPO lama ini berlangsung,” imbau Lurah.

Secara karakteristik, ​Kelurahan Paledang memiliki luas wilayah mencapai 176 hektare dan menjadi kelurahan yang terluas di Kecamatan Bogor Tengah dengan populasi sekitar 11.000 hingga 12.500 jiwa tersebar di 13 RW dan 58 RT.

​Sekitar 30 hingga 40 persen wilayahnya merupakan pusat ekonomi, perbankan, wisata belanja, hingga kawasan Istana Bogor dan Balai Kirti.

Namun, area pemukiman warga seperti di Jalan Paledang, Bojong Neros, Lebak Sari, dan Pohon Manggis memiliki kontur perbukitan dan sempadan sungai yang rawan longsor.
​
​Baca juga: Kecelakaan Beruntun Libatkan 6 Kendaraan di Kota Bogor, 2 Orang Terluka

Selain masalah jembatan, Ali tidak menampik adanya keluhan warga mengenai akses jalan lingkungan yang sempit. Kondisi ini sering kali menyulitkan ruang gerak masyarakat, terutama saat terjadi keadaan darurat.

​”Akses jalan lingkungan yang sempit memang menjadi PR besar bagi kami. Ketika ada warga yang sakit atau meninggal dunia, proses evakuasi atau mobilisasi ambulan menjadi sangat sulit. Ini aspirasi yang sudah tertahan bahkan lebih dari 20 tahun,” ungkap Ali.

​Sebagai langkah konkret pasca-penuntasan dua proyek jembatan di 2026 ini, pihak kelurahan telah menyusun proyeksi lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya.

​”Insyaallah, di tahun 2027 fokus kami akan diarahkan pada perbaikan akses jalan gedoran berikut dengan pembenahan sistem drainase lingkungan. Kami ingin memastikan kenyamanan dan keselamatan warga benar-benar terfasilitasi,” katanya.

​Ali menegaskan, sinergi antara pihak eksekutif, legislatif, kelurahan, lembaga masyarakat seperti LPM, hingga peran media sangat krusial untuk mengawal pembangunan dan meredam polemik di wilayah demi kemajuan bersama di Kelurahan Paledang.

(rls/hrs)