KlikBogor – Forum Akademisi IPB menyampaikan seruan kepada pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Juru Bicara Forum Akademisi IPB, Prof Muhammad Firdaus, mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai proyek strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proyek tersebut adalah program MBG.

Program ini dinilai memiliki tujuan mulia dalam memperbaiki status gizi anak sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan pesantren, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui serta balita, juga diharapkan memberikan dampak ekonomi yang luas.

Dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, etika, objektivitas ilmiah, dan keberpihakan pada kepentingan bangsa, Forum Akademisi IPB menyampaikan seruan bahwa forum mendukung program peningkatan gizi rakyat Indonesia secara tepat sasaran.

Selain itu, program tersebut dijadikan sebagai program jangka panjang lintas pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana peningkatan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa.

Namun, forum mengingatkan bahwa usaha peningkatan gizi melalui pemberian makanan secara massal adalah berisiko. Untuk meminimumkan risiko dapat dilakukan dengan menjamin pihak yang terlibat memiliki pengetahuan yang memadai tentang gizi dan keamanan pangan.

Penerapan standar gizi dan menu yang telah ditetapkan didorong berjalan seiring dengan penjaminan keamanan pangan mulai dari pengadaan, penyimpanan, pengolahan dan distribusinya.

Kemudian, peningkatan peran institusi sekolah dan komunitas untuk secara terintegrasi terlibat dalam penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi program serta edukasi gizi untuk menjamin efesiensi dan efektivitas program.

“Menyelenggarakan program makan bergizi dengan kapasitas yang terukur,” tambah Prof Firdaus didampingi anggota Forum Akademisi IPB di di IPB International Convention Center, Rabu, 6 Mei 2026.

Forum Akademisi IPB juga menyerukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan berkelanjutan terkait dampak gizi kelompok sasaran, tidak hanya mencakup kekurangan tetapi juga potensi kelebihan gizi yang dilakukan terintegrasi dengan sistem pemantauan kesehatan, gerakan hidup sehat di sekolah dan masyarakat.

“Seruan ini disampaikan sebagai wujud tanggung jawab moral dan intelektual dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat, efisiensi penggunaan anggaran, dan keberlanjutan pembangunan nasional,” katanya.

(hrs)

KlikBogor – Guna memperkuat sistem peringatan dini dan meningkatkan kesiapsiagaan wilayah terhadap potensi bencana alam, Kelurahan Panaragan, menyiagakan early warning system (EWS) atau alat deteksi dini kebencanaan.

Lurah Panaragan, Ima Ratnasari, mengungkapkan bahwa di RW 07, yang berbatasan langsung dengan Sungai Cisadane, telah terpasang sistem EWS untuk deteksi dini banjir.

Berbeda dengan alat sebelumnya yang harus dioperasikan secara manual, imbuh Ima, perangkat terbaru ini telah mengalami pengembangan teknologi.

​”Dulu alatnya masih manual dan harus dinyalakan petugas. Sekarang jauh lebih canggih karena dipasang di samping Sungai Cisadane dan di tengah pemukiman. Jika air mencapai ketinggian tertentu, alarm akan otomatis berbunyi,” katanya kepada awak media, Rabu, 6 Mei 2026.

​Tak hanya banjir, Kelurahan Panaragan juga menjadi lokasi pertama di Kota Bogor yang memasang alat deteksi dini untuk longsor di RW 01 melalui bantuan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Alat ini bekerja secara otomatis dengan memantau pergerakan tanah. Jika sensor mencatat adanya pergerakan tanah dalam persentase tertentu, alarm akan berbunyi secara otomatis untuk memberikan peringatan kepada warga.

“Alatnya hampir sama, tapi ini untuk pergerakan tanah. Ada layarnya juga untuk mencatat data. Jika ada pergerakan tanah yang mencapai persentase tertentu, dia akan bunyi sendiri secara otomatis,” katanya.

Ima menambahkan bahwa simulasi evakuasi bersama masyarakat juga telah rutin dilakukan guna meminimalisir risiko jatuhnya korban.

(ckl/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui kolaborasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) meluncurkan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) sebagai upaya memperkuat pengelolaan air limbah di Kota Bogor.

Pelaksanaan program LLTT dilakukan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor bekerja sama dengan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira Gusniawan, dan Plt Direktur Utama Perumda Trans Pakuan Kota Bogor, Eko Prabowo. Penandatanganan juga disaksikan oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Sebagai tahap awal, layanan ini diperkuat dengan empat armada TIKA (Tertib Kelola Tinja Berkala) dengan prioritas pelayanan bagi 6.000 pelanggan Tirta Pakuan di Kecamatan Bogor Utara secara gratis, dan ke depan direncanakan akan diperluas ke wilayah lainnya.

Dedie Rachim mengatakan peluncuran layanan LLTT merupakan respons terhadap amanah regulasi baru terkait pengelolaan air bersih dan air limbah.

“Kita harus merespons amanah dari undang-undang baru tentang pengelolaan air bersih dan air limbah. Ada target-target yang harus dicapai pemerintah daerah, yakni tidak hanya mengelola air bersih melalui layanan PDAM, tetapi juga air limbah,” kata Dedie Rachim di Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL-IPLT) Tanah Baru, Jalan Pangeran Asogiri, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Selasa, 5 Mei 2026.

Baca juga: Polisi Tangkap 2 Perampok Lintas Negara di Rumah Mewah Kota Bogor

Ia menambahkan, salah satu turunan dari air limbah adalah pengelolaan lumpur tinja. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempersiapkan tata kelola air limbah untuk mendukung pencapaian target layanan.

Menurutnya, tanpa persiapan tata kelola yang matang, target tersebut akan sulit tercapai. Karena itu, melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan, termasuk dua Perumda dan perangkat daerah terkait, Pemkot Bogor berharap capaian layanan dapat meningkat lebih cepat.

“Mungkin belum bisa mencapai 100 persen dalam waktu dekat, karena di sisi lain kita juga harus mempersiapkan instalasi pengolahan air limbah lain yang mampu menampung keseluruhan kebutuhan warga Kota Bogor,” ujarnya.

“Kita memanfaatkan dan memaksimalkan jaringan kerja milik Pemda, dalam hal ini Perumda penyedia air bersih dan penyedia jasa transportasi. Jika tidak, akan sulit mencapai optimalisasi capaian,” sambung Dedie Rachim.

Plt Direktur Utama Perumda Trans Pakuan Kota Bogor, Eko Prabowo, menyampaikan bahwa layanan ini tidak hanya menjadi lini bisnis baru bagi Perumda Trans Pakuan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan sanitasi sehat serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Baca juga: Sayembara Logo Hari Jadi Bogor 544 Diikuti 117 Peserta

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira Gusniawan, menyebut target awal 6.000 pelanggan disesuaikan dengan kapasitas IPAL-IPLT Tanah Baru yang saat ini baru mampu menampung 30 meter kubik per hari.

“Hari ini ikhtiar baru dimulai. Instalasi yang ada belum cukup untuk mencapai target, sehingga dibutuhkan pengembangan untuk mencapai cakupan 100 persen. Semoga langkah ini membangun budaya baru bahwa pengolahan air limbah harus dilakukan lebih serius,” kata Rino.

Ia menambahkan, dalam operasional armada TIKA diterapkan kontrak berbasis kinerja. Setiap rumah yang mendapat layanan penyedotan akan dibayarkan secara khusus oleh Perumda Tirta Pakuan.

“Untuk tahap awal masih gratis sampai ada arahan lebih lanjut. Pada waktunya, ketika kultur pengelolaan air limbah sudah terbangun, akan diterapkan penyesuaian,” ujar Rino.

(ckl/hrs)