Berita
ASN Kota Bogor WFH Setiap Jumat, Ini Pejabat dan Unit Layanan yang Dikecualikan
KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menyiapkan penerapan kebijakan fleksibilitas kerja bagi ASN.
Surat edaran tersebut ditetapkan di Jakarta pada 31 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendorong efisiensi nasional serta percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Kebijakan ini berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta didukung oleh berbagai peraturan pemerintah terkait disiplin ASN dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Dalam implementasinya, Pemkot Bogor akan menyesuaikan pola kerja ASN melalui kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH).
Pelaksanaan WFH direncanakan satu hari kerja dalam satu minggu, yaitu setiap Jumat, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pelayanan di masing-masing perangkat daerah.
Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan, serta menjaga kesinambungan pelayanan publik agar tetap berjalan optimal tanpa gangguan.
Baca juga: Bupati Rudy Susmanto Berlakukan WFH ASN Setiap Jumat
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa terdapat sejumlah pejabat dan unit kerja di tingkat pemerintah kota yang dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap melaksanakan tugas dari kantor.
“Di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, camat, dan lurah, serta unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Dedie Rachim di Balai Kota Bogor dikutip Rabu, 1 April 2026.
Unit layanan tersebut meliputi layanan kebencanaan, ketenteraman dan ketertiban umum, kebersihan dan persampahan, administrasi kependudukan, perizinan seperti Mal Pelayanan Publik dan PTSP, layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, layanan pendidikan, serta layanan pendapatan daerah.
“Selain itu, unit layanan publik lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat juga tetap diwajibkan melaksanakan WFO guna memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga,” tambahnya.
Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan sebagai bagian dari upaya memastikan efektivitas transformasi budaya kerja ASN di lingkungan Pemkot Bogor.
(ckl/hrs)
Berita
Suasana Haru Warnai Pelepasan Calon Haji Kota Bogor ke Tanah Suci
KlikBogor – Suasana haru mewarnai pelepasan ratusan calon jemaah haji asal Kota Bogor yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 27 di Masjid Raya Bogor.
Berdasarkan data resmi penyelenggaraan ibadah haji, calon jemaah haji asal Kota Bogor tahun ini berjumlah 787 orang yang terbagi dalam dua kloter, yakni kloter 10 dan kloter 27 Jawa Barat.
Kloter 10 telah diberangkatkan pada Sabtu, 2 Mei 2026 lalu. Sementara itu, pada Selasa, 19 Mei 2026, kloter 27 sebagai kloter terakhir dari Kota Bogor diberangkatkan menuju embarkasi.
Baca juga: 444 Calon Haji Kloter 10 Asal Kota Bogor Berangkat ke Tanah Suci
Para jemaah dilepas Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, didampingi Ketua DPRD Kota Bogor, perwakilan Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Kantor Kementerian Agama, serta unsur lainnya di Kota Bogor.
“Kloter kedua dengan jumlah 328 jemaah terdiri atas 150 laki-laki dan 178 perempuan, termasuk tiga jemaah lanjut usia (lansia). Bersama para petugas dan pendamping, total rombongan yang diberangkatkan sebanyak 346 orang,” ujar Jenal.
Ia berpesan agar para jemaah senantiasa menjaga kesehatan masing-masing. Terlebih, beberapa jemaah lansia sudah menggunakan kursi roda.
“Kepada para jemaah, yang terpenting adalah mendengarkan instruksi dari panitia. Para jemaah agar senantiasa memperhatikan hal-hal yang menjadi imbauan dan arahan panitia,” imbuhnya.
Jenal mengaku terharu berada di tengah para calon tamu Allah. Ia juga meminta doa agar dirinya dan warga Kota Bogor lainnya diberikan kesempatan yang sama untuk menunaikan ibadah haji.
Baca juga: Lapak Capil Permudah Urusan Dokumen Warga Sukadamai
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil menyampaikan pesan mengenai makna mendalam dari ibadah haji. Menurutnya, momentum keberangkatan ini menjadi refleksi penting di tengah keduniawian.
”Momen seperti ini selalu mengingatkan saya bahwa di balik kesibukan duniawi kita, ada hal-hal yang jauh lebih besar, yaitu perjalanan spiritual yang menjadi impian seumur hidup bagi jutaan Muslim di seluruh dunia,” ujar Adityawarman.
Ia juga mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran, keselamatan, serta kemudahan dalam melaksanakan seluruh rukun dan wajib haji di Tanah Suci.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bogor, Indra Karmawan, menjelaskan bahwa selama 40 hari para jemaah akan melaksanakan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
“Pesan kami, gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya ini karena bapak dan ibu merupakan tamu-tamu Allah. Luruskan niat dan manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena ibadah haji hanyalah untuk Allah,” tuturnya.
(ckl/hrs)
Berita
Lapak Capil Permudah Urusan Dokumen Warga Sukadamai
KlikBogor – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor menggulirkan program Lapak Capil di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal pada Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan ini sebagai bentuk jemput bola dan mempermudah masyarakat mengurus akta pencatatan sipil di kantor kelurahan.
Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan menjelaskan, kegiatan rutin dua kali seminggu bernama inovasi Lapak Capil ini sebagai langkah jemput bola untuk pembuatan akta pencatatan sipil. Kali ini jadwal pelayanan di Kelurahan Sukadamai.
“Alhamdulillah, kegiatan Lapak Capil ini sudah kami mulai sejak Januari 2024, yang berarti sudah berjalan lebih dari dua tahun hingga saat ini. Sudah puluhan ribu dokumen kependudukan yang kami cetak melalui layanan jemput bola ini. Untuk pelayanan reguler, masyarakat biasanya harus datang langsung ke kantor dinas, kecamatan atau Mal Pelayanan Publik (MPP),” ungkap Ganjar kepada wartawan.
Melalui Lapak Capil, pihaknya datang mendekatkan diri ke masyarakat langsung di kelurahan. Semuanya cukup diselesaikan pada hari ini juga di kantor kelurahan, sesuai tujuan utamanya adalah untuk memudahkan, mendekatkan dan menghemat biaya transportasi masyarakat.
“Kami pastikan dokumen bisa diselesaikan saat itu juga. Kali ini pelayanan difokuskan pada bidang pencatatan sipil, termasuk perekaman KTP dan penggantian foto. Untuk pencetakan fisik KTP akan kami bantu arahkan ke kecamatan, karena tidak semua peralatan cetak bisa kami bawa ke lokasi. Proses perekaman dan ganti fotonya sudah bisa dilakukan sepenuhnya di sini,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan, terkait efisiensi layanan, sejak 2023 Disdukcapil telah bekerja sama dengan Gojek untuk menyinergikan layanan online. Layanan Disdukcapil kini tersedia melalui aplikasi ‘Pakuan Prima’, sehingga masyarakat dapat mengakses aplikasi tersebut untuk mengajukan permohonan dokumen kependudukan baik penggantian KTP, KK, maupun akta kelahiran.
Ia menambahkan, semua kepengurusan tersebut dapat diproses secara online dan hasil cetak dari layanan ini nantinya dapat diambil sendiri melalui fasilitas drive-thru yang ada di kantor Disdukcapil.
“Namun, berkat kerja sama dengan Gojek, kami memberikan opsi kemudahan tambahan. Jika masyarakat tidak sempat mengambil langsung ke dinas, dokumen bisa diantarkan ke rumah menggunakan layanan GoSend. Konsekuensinya tentu berbayar sesuai dengan jarak tempuh yang ditetapkan oleh kebijakan tarif Gojek. Dalam aplikasi Pakuan Prima, sudah otomatis tersedia pilihan untuk mengambil dokumen sendiri atau diantar melalui layanan Gojek,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Lurah Sukadamai, Muhari mengapresiasi program Lapak Capil dan membuat warga Kelurahan Sukadamai sangat antusias. Walaupun informasinya baru diterima kemarin sore, warga sudah siap sedia untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan luar biasa seperti ini harus terus dilanjutkan hingga menyentuh pelosok kelurahan.
“Pelayanan kependudukan ini sangat menyentuh warga kami yang membutuhkan, khususnya bagi keluarga prasejahtera, apalagi wilayah kami berbatasan langsung dengan kabupaten. Sehingga di wilayah kami, sebagian besar dokumen kependudukan ini sangat diperlukan masyarakat untuk mengurus Bantuan Sosial (Bansos) serta fasilitas kesehatan,” tuturnya.
Muhari menerangkan, sebagai gambaran, ada sekitar 1.400 penerima bansos di wilayah Sukadamai serta perekaman untuk pemilih pemula beberapa waktu lalu juga dihadiri sekitar 1.200 orang.
“Jadi, kegiatan yang menyentuh langsung warga kurang mampu ini sangatlah tepat sasaran. Alhamdulillah, warga Kelurahan Sukadamai merasa sangat terbantu dengan hadirnya kegiatan Lapak Capil ini,” pungkasnya.
(ckl/hrs)
Berita
2 Jalur Alternatif ke Cipaku-Pamoyanan Bogor Selatan Diperbaiki
KlikBogor – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin meninjau dua jalur alternatif menuju Jalan Saleh Danasasmita, Kecamatan Bogor Selatan. Keduanya, yakni jalur undak Lawang Gintung tembus Cipaku dan Jalan Sirnagalih menghubungkan BNR-Ranggamekar menuju Pamoyanan.
Di lokasi pertama, Jenal yang didampingi Kepala Dinas PUPR melihat langsung kondisi jalan yang dinilai curam dan sempit. Ditambah kondisi jalan yang licin, pengendara harus ekstra hati-hati.
“Namun, minimal sementara sampai selesai jalan trase baru, jalur ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Insyaallah besok (19/5/2026) diaspal oleh Dinas PUPR menggunakan anggaran pemeliharaan,” ujarnya, Senin, 18 Mei 2026.
Di wilayah Ranggamekar, Jenal juga melihat kondisi jalan yang selalu tergenang saat hujan deras, sehingga menyebabkan jalan rusak parah.
Hal tersebut disebabkan tidak ada aliran drainase yang menunjang jalan. Dinas PUPR diminta melakukan pengaspalan sementara agar masyarakat bisa melintas dengan aman.
Untuk perencanaan ke depan, elevasi jalan tersebut akan disesuaikan. “Ada pemilik kontrakan di depan jalan tersebut yang membangun drainase, hanya lebih tinggi dari jalan sehingga air tidak masuk. Nanti akan coba kita panggil,” imbuhnya.
Ia mengingatkan bahwa sejak awal terjadinya longsor di Jalan Saleh Danasasmita, aparatur wilayah bergerak cepat mencari jalur-jalur alternatif. Namun, karena intensitas pengguna jalan yang cukup padat, jalur-jalur alternatif tersebut juga membutuhkan pemeliharaan.
Oleh karena itu, Jenal meminta aparat wilayah terus responsif melihat dan mendengar aspirasi warga.
“Saya meminta langsung camat dan lurah membuka telinga. Jika ada aduan masyarakat terkait jalan berlubang dan jalan yang perlu diperbaiki, segera laporkan kepada pimpinan atau dinas teknis,” ungkapnya.
(ckl/hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi6 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Berita10 bulan ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Opini1 tahun agoFenomena Kang Dedi Mulyadi (KDM): Pendekar Penjaga Alam

Pingback: DPRD Minta Satpol Patroli, Antisipasi WFH Berubah jadi WFC