Pemerintahan
Pemkab Bogor Apresiasi Gubernur Jabar Fasilitasi Penyelesaian Kasus Taman Safari
KlikBogor – Mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto, Wakil Bupati Bogor Jaro Ade menghadiri rapat koordinasi membahas permasalahan kasus dugaan eksploitasi terhadap mantan pekerja Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah tampil di Taman Safari Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Balaikota Depok, pada Selasa, 29 April 2025.
Jaro Ade menyampaikan keprihatinannya atas persoalan yang saat ini melibatkan pengelola Taman Safari Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, baik secara pribadi maupun kelembagaan bersama Bupati Bogor dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor turut prihatin dan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.
“Kami memahami bahwa persoalan ini merupakan persoalan pribadi yang sudah terjadi cukup lama. Kami pun tidak mengetahui secara utuh duduk perkaranya, sehingga kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ungkap Jaro Ade.
Ia juga menegaskan bahwa kasus ini menjadi pembelajaran penting, tidak hanya bagi Taman Safari Indonesia, tetapi juga bagi seluruh pengelola tempat wisata di Kabupaten Bogor.
“Kami mendorong semua pihak untuk menjadikan ini sebagai refleksi, agar pengelolaan wisata semakin baik ke depannya,” tambahnya.
Wakil Bupati juga mengapresiasi penuh perhatian dan fasilitasi yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat, termasuk dalam hal kelancaran akses wisata ke kawasan Puncak.
“Kami menyambut baik inisiatif Pak Gubernur, termasuk perhatian khusus terhadap rekayasa lalu lintas di hari libur agar pengunjung bisa lebih nyaman menuju Puncak dan Taman Safari,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Jaro Ade juga menyampaikan Pemkab Bogor mendukung segala upaya mediasi dan penyelesaian persoalan secara kekeluargaan.
“Kami percaya, jika Pak Gubernur hadir untuk memfasilitasi, tentu mempertimbangkan semua aspek, terutama sisi kemanusiaan. Kami sangat mengapresiasi perhatian beliau,” ujarnya.
Sebagai salah satu ikon wisata Kabupaten Bogor yang dikenal hingga mancanegara, Taman Safari Indonesia disebut harus terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan standar pelayanan.
“Penting untuk membedakan antara persoalan pribadi dan tata kelola tempat wisata. Kami berharap semua pihak bisa menyelesaikan ini dengan cara yang bijak, menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa agenda hari ini salah satunya membahasa penanganan dampak psikososial terhadap para mantan pekerja sirkus.
Hal itu dilakukan terkait adanya dugaan eksploitasi, meski secara hukum kasus telah dihentikan (SP3), upaya penyelesaian tetap akan ditempuh secara kekeluargaan.
“Menurut pihak Taman Safari Indonesia, secara hukum kasus sudah selesai. Tapi kami ingin ada pendekatan yang lebih personal. Kami berencana mempertemukan pihak keluarga Taman Safari Indonesia dengan para mantan pekerja OCI yang merasa kehilangan identitas, mengalami tekanan psikologis, dan tidak terdaftar sebagai karyawan resmi,” ujarnya.
Ia berharap dialog dan pendekatan kemanusiaan dapat menjadi jalan keluar yang lebih baik dibanding penyelesaian formal yang kerap berujung pada proses hukum panjang dan berlarut-larut.
“Insyaallah nanti ada solusi yang sifatnya personal. Kalau hanya mengandalkan aspek normatif, gugatan menggugat ini tidak akan selesai,” pungkasnya.
(ags/dho)
Pemerintahan
Pemkot Bogor Pinjam Pakai Eks Kantor Imigrasi
KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melaksanakan penandatanganan perjanjian pinjam pakai Barang Milik Negara (BMN) eks kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Rabu, 4 Februari 2026.
Eks Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor nantinya akan digunakan sebagai Kantor Satpol PP Kota Bogor, sebelum selanjutnya dimanfaatkan sebagai Kantor Kecamatan Tanah Sareal.
Dedie Rachim mengatakan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas kebutuhan Pemkot Bogor terkait beberapa layanan publik yang selama ini masih terkendala oleh keterbatasan kantor.
“Kebetulan kita punya rencana pembangunan underpass Kebon Pedes, maka kita tentu harus memikirkan Kantor Kecamatan Tanah Sareal. Kemudian kita pindahkan ke satu tempat yang strategis dan alhamdulillah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki eks Kantor Imigrasi di Jalan Ahmad Yani seluas 900 meter persegi,” ujarnya.
Dedie Rachim menambahkan bahwa hal dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendapat persetujuan untuk dipinjam pakai.
Sebelumnya, Kantor Satpol PP Kota Bogor masih menempati lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lahan tersebut, lanjut Dedie Rachim, telah habis masa pinjam pakainya dan kemudian akan ditarik kembali ke provinsi.
“Maka sementara sebelum pembangunan underpass Kebon Pedes, kita gunakan sebagai kantor sementara Satpol PP Kota Bogor,” ucapnya.
(rls/hrs)
Berita
Musrenbang Bogor Utara Usulkan 228 Kegiatan, Didominasi Bidang Fisik
KlikBogor – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Utara untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor 2027 digelar di Aula Kebo Jati, Kelurahan Cibuluh pada Kamis, 22 Januari 2026. Tercatat 228 kegiatan yang diusulkan dengan didominasi bidang fisik.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang membuka acara tersebut menyampaikan bahwa Bogor Utara dalam sejarahnya adalah gerbang Kota Bogor yang memiliki potensi sangat luar biasa.
“Konsep dan langkah-langkah pembangunan yang ada dinilai perlu diperbaiki agar lebih revolusioner sehingga pembangunannya lebih terasa dan masyarakat Bogor Utara bisa menikmati pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan serta tidak sekedar menjadi penonton pertumbuhan wilayah tetangga,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Dedie Rachim, kegiatan ini menjadi momentum yang sangat baik, di mana potensi yang ada apabila dilakukan jemput bola melalui intervensi program dan kegiatan yang tepat akan mendorong juga menghasilkan pertumbuhan yang baik.
“Dukungan dari semua pihak tentunya sangat dibutuhkan. Selain itu saya titip soal banjir, jadi titik-titik yang menjadi sumbatan. Di Bogor Utara kendalanya banyak bangunan yang melanggar. Saya minta camat dan lurah kalau memang harus dibongkar, kami bongkar langkah normalisasi aliran sungai,” ujar Dedie Rachim.
Camat Bogor Utara, Riki Robiansah, menyampaikan hasil Musrenbang untuk RKPD 2027 terdapat 228 usulan prioritas yang diajukan ke tingkat kota. Dari sejumlah usulan tersebut, 140 merupakan usulan bidang fisik.
“Dominasi usulan fisik tersebut tidak terlepas dari kondisi Bogor Utara yang rawan banjir. Usulan yang masuk mayoritas berkaitan dengan perbaikan drainase, peninggian dan perbaikan turap, serta peninggian jembatan. Beberapa kelurahan kalau hujan besar dengan intensitas tinggi dan lama biasanya ada banjir, meskipun sifatnya lintasan dan cepat surut,” terangnya.
Riki memaparkan, rencana pembangunan Jalan R2 di wilayah Bogor Utara yang ditargetkan dapat tersambung hingga kawasan Sentul, Sukaraja. Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 tahun ke depan.
“Rencananya insyaallah mudah-mudahan 4-5 tahun ke depan bisa tembus sampai ke SBY Center yang berada di wilayah Kelurahan Ciluar yang berbatasan dengan Sukaraja, Sentul, ke arah utaranya,” papar Riki.
Lebih lanjut, Riki menjelaskan, pembangunan Jalan R2 nantinya akan tersambung mulai dari Jalan K.S. Tubun. Namun, hingga saat ini proses pembebasan lahan masih belum sepenuhnya rampung.
“Pembebasan ada beberapa bidang lagi yang belum. Tahun ini ada dana pembebasan lahan sebesar Rp20 miliar untuk R2,” ujarnya.
Menurut Riki, pembebasan lahan di sisi selatan menjadi prioritas utama karena biaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil dibandingkan sisi utara. Di sisi utara, jumlah lahan yang belum terbebaskan masih cukup banyak dan memerlukan anggaran yang lebih besar.
(ckl/hrs)
Berita
Tanah Sareal Diproyeksikan jadi Pusat Pertumbuhan Kota Bogor
KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan berbagai program strategis untuk mendorong pembangunan wilayah Kecamatan Tanah Sareal sebagai pusat pertumbuhan Kota Bogor baik untuk masa kini maupun masa depan.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa Tanah Sareal memiliki posisi penting dalam pembangunan kota. Berbagai program dan kegiatan telah dan tengah dipersiapkan untuk mendorong kemajuan wilayah tersebut sekaligus menjadi pemicu semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Tanah Sareal adalah pusat pertumbuhan Kota Bogor masa kini dan masa depan. Banyak program dan kegiatan yang sedang kita persiapkan dan yang sudah dipersiapkan. Ini mudah-mudahan menjadi pemicu semangat masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah untuk menyukseskan langkah-langkah yang sudah diambil,” ujar Dedie Rachim seusai menghadiri Musrenbang Kecamatan Tanah Sareal di Taman Marcopolo, Selasa, 20 Januari 2026.
Salah satu upaya yang tengah dipersiapkan untuk diwujudkan adalah Stoplet Sukaresmi. Selain itu, Pemkot Bogor juga merencanakan pembangunan SMA Negeri 11 yang akan dilengkapi dengan lapangan olahraga agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
Tak hanya di sektor transportasi dan pendidikan, pembangunan infrastruktur lingkungan juga disiapkan, di antaranya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Waste-to-Energy (WTE) Kayumanis.
Kemudian, pembangunan GOR Pajajaran, serta penataan Taman Heulang. Rencana pembangunan jalan yang menghubungkan Jalan Pemuda-Dadali-Sukaresmi, serta pembangunan underpass Kebon Pedes.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota menekankan pentingnya optimisme dan semangat bersama dalam mewujudkan seluruh rencana pembangunan tersebut.
Meski pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, pemerintah memastikan komitmen untuk terus bergerak dan memulai langkah nyata.
“Kalau kitanya tidak semangat, kitanya pesimis, gimana dewannya, gimana wali kotanya. Tapi paling tidak kita sudah memulai dan terus berupaya untuk mewujudkan, tinggal mudah-mudahan anggarannya tersedia atau secara bertahap nanti pelaksanaannya. Itu saya pikir,” katanya.
(ckl/hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Parlementaria1 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi1 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Serba Serbi3 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Serba Serbi1 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Berita7 bulan ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Opini11 bulan agoFenomena Kang Dedi Mulyadi (KDM): Pendekar Penjaga Alam
