KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menanggapi serius informasi dan laporan mengenai dugaan penyalahgunaan keuangan oleh oknum pejabat struktural di lingkungan Satpol PP Kota Bogor yang diduga berdampak pada dipotong tunjangan belasan anggota.

Inspektorat Kota Bogor telah turun melakukan audit investigatif yang dilakukan bersama Aparat Penegak Hukum agar berjalan objektif, independen, dan tuntas.

Pemkot Bogor tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan, apalagi yang berdampak langsung pada hak pegawai.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, mengatakan bahwa Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor telah memberikan pendampingan hukum kepada para pegawai Satpol PP yang dirugikan.

Pendampingan ini meliputi konsultasi, advokasi administratif, dan fasilitasi jika pegawai tersebut ingin menempuh jalur hukum. Hak gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai adalah hak normatif yang wajib dipenuhi negara.

“Untuk menjamin tidak ada lagi pegawai Satpol PP lainnya yang menjadi korban, Pemkot Bogor melalui BKPSDM melakukan validasi data terhadap hak-hak pegawai Satpol PP. Jika ditemukan kekurangan bayar akibat perbuatan oknum, maka akan segera dilakukan verifikasi melalui mekanisme mitigasi risiko anggaran, sesuai ketentuan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar Alma dalam keterangannya dikutip Selasa, 14 April 2026.

Sementara itu, terhadap oknum pejabat struktural yang terbukti menyalahgunakan keuangan, Pemkot akan menempuh tiga jalur sanksi di antaranya sanksi administratif, perdata hingga pidana.

Hukuman disiplin berat sesuai PP No. 94 Tahun 2021, mulai dari penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Sedangkan untuk perdata yakni tuntutan Ganti Rugi TGR oleh Majelis Pertimbangan TGR untuk mengembalikan kerugian daerah.

Untuk pidana maka menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke Kepolisian dan Kejaksaan jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi.

“Selanjutnya sebagai langkah pencegahan, Wali Kota telah memerintahkan penguatan sistem pengendalian intern di Satpol PP. Mulai bulan ini, pencairan uang makan, uang lembur, dan operasional anggota wajib menggunakan CMS dan diverifikasi berlapis oleh Kasubag Keuangan, Sekretaris Dinas, dan Inspektorat,” jelas Alma.

Disamping itu, pihaknya telah membuka kanal aduan via WhatsApp 0813-8199-5371 agar pegawai internal dapat konsultasi langsung tanpa takut intimidasi.

Pemkot Bogor berkomitmen menjaga marwah Satpol PP sebagai penegak Perda. Jangan sampai wibawa institusi runtuh karena ulah oknum.

“Kami pastikan hak seluruh anggota Satpol PP dipulihkan, dan proses hukum terhadap pelaku berjalan transparan. Perkembangan penanganan kasus ini akan kami sampaikan secara berkala kepada publik sebagai wujud ‘Bogor Beres’ yang taat asas dan ‘Bogor Maju’ yang bersih melayani,” ucap Alma.

Terpisah, Kepala BKPSDM Kota Bogor, Dani Rahadian, mengatakan bahwa saat ini yang bersangkutan telah diproses.

Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang bermasalah tersebut dan akan dikenakan sanksi.

“Hukuman disiplinnya masih dalam proses ke BKN, karena hukuman berat,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota Satpol PP Kota Bogor mengaku tunjangannya dipotong pihak bank. Peristiwa ini pun viral di media sosial.

Pemotongan itu diduga akibat penggadaian Surat Keputusan (SK) anggota yang menjadi korban oleh oknum atasan berinisial IJ, Kasubag Keuangan dan Pelaporan di Satpol PP Kota Bogor ke bank hingga menunggak cicilan.

(hrs)

KlikBogor – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Barat bersama Kadin Kota Bogor melakukan pertemuan strategis dengan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim pada Senin, 13 April 2026 siang.

Pertemuan di ruang Paseban Sri Bima Balai Kota Bogor ini membahas investasi proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) serta persiapan Musyawarah Kota (Mukota) Kadin Kota Bogor untuk mengakhiri dualisme yang terjadi di Kota Bogor.

Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat periode 2025–2030, Almer Faiq Rusydi, menegaskan komitmennya untuk mengnyinergikan program kerja pengusaha dengan kebijakan pemerintah daerah. Kadin daerah harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan iklim investasi yang sehat.

​”Kami mendorong teman-teman Kadin daerah untuk bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan investasi. Kami mengapresiasi langkah konkret Pemkot Bogor terkait pelaksanaan program PSEL. Ini adalah inovasi energi yang sangat kami dukung dan apresiasi bagi Pak Wali beserta jajaran,” ungkap Almer Faiq Rusydi usai pertemuan.

Baca juga: Bogor Diminta Siapkan PSEL Aglomerasi di Kayumanis

Ditempat yang sama, jajaran pengurus Kadin Jawa Barat Bidang Keorganisasian melalui Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keorganisasian Rio F Wilantara juga memaparkan, audiensi ini juga menjadi ajang koordinasi mengenai masa bakti kepengurusan Kadin Kota Bogor yang berakhir pada April 2026.

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, Mukota direncanakan berlangsung dalam kurun waktu dua bulan ke depan.

“Kebetulan Ketum Almer adalah mantan Ketua Kadin Kota Bogor, dan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memberikan arahan khusus agar proses transisi kepemimpinan di tubuh Kadin berjalan inklusif,” terangnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berharap agar seluruh elemen pengusaha, mulai dari pemegang Kartu Anggota (KTA) hingga UMKM dapat dirangkul dalam semangat kolaborasi.

​”Pak Wali sangat mendukung dan memberikan arahan untuk merangkul semua pihak yang memiliki KTA Kadin. Saya yakin semangat kolaborasi ini akan membangun Kota Bogor lebih maju,” jelas Rio.

Baca juga: Pemkab Bogor Kaji Bus Wisata Ramah Lingkungan Tembus Puncak

Pihaknya berharap seluruh pihak, termasuk anggota luar biasa dan pelaku UMKM yang bernaung di bawah Kadin, untuk bergotong-royong bersatu demi kemajuan ekonomi daerah.

Agenda audiensi ini juga mencakup sosialisasi Surat Keputusan (SK) terbaru yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia guna memastikan legalitas dan arah organisasi yang selaras.

“Persiapan Mukota akan berjalan sesuai norma dan aturan AD/ART. Saya meminta semua pihak, baik pengurus maupun anggota, untuk bersama-sama membangun Kota Bogor yang kita cintai,” pungkas Rio.

(ckl/hrs)

KlikBogor – Pesantren Pertanian Darul Fallah Bogor yang berdiri pada 9 April 1960, pada tahun 2026 ini genap memasuki usia ke-66 tahun. Momentum Milad ke-66 Yayasan Pesantren Pertanian Darul Fallah (YPPDF), Ciampea, Bogor, menjadi ajang refleksi sekaligus peneguhan arah perjuangan lembaga dalam menghadapi tantangan zaman.

Dengan mengusung tema “Menanam Nilai-nilai, Memupuk Kemandirian, Memanen Generasi Unggul”, Darul Fallah kembali menegaskan komitmennya sebagai pesantren berbasis nilai dan kemandirian, yang memadukan pendidikan keislaman dengan penguatan sektor pertanian.

Ketua Umum Yayasan Pesantren Pertanian Darul Fallah periode 2025–2030, Naufal Mahfudz, menekankan bahwa perjalanan 66 tahun Darul Fallah bukan sekadar rentang sejarah, melainkan proses panjang dalam membangun peradaban berbasis nilai-nilai Islam dan kemandirian.

“Darul Fallah sejak awal didirikan bukan hanya untuk mencetak lulusan, tetapi untuk melahirkan manusia yang utuh, yang memiliki kekuatan iman, kedalaman ilmu, dan kemampuan untuk mandiri dalam kehidupan,” ujarnya dikutip Senin, 13 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa konsep pendidikan yang dibangun Darul Fallah memiliki kekhasan yang jarang dimiliki lembaga lain, yaitu integrasi antara pendidikan keagamaan dengan praktik pertanian sebagai basis kemandirian.

“Di Darul Fallah, kita tidak memisahkan antara dzikir dan ikhtiar. Santri diajarkan bahwa bekerja mengolah tanah adalah bagian dari ibadah, dan kemandirian adalah manifestasi dari nilai tauhid dalam kehidupan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa tantangan global saat ini mulai dari krisis pangan, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi menuntut pesantren untuk tampil lebih progresif tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.

“Kita tidak bisa hanya bertahan dengan cara lama. Darul Fallah harus mampu melakukan transformasi, mengintegrasikan teknologi, memperkuat inovasi pertanian, dan menciptakan model kemandirian ekonomi yang relevan dengan kebutuhan zaman,” tegasnya.

Menurutnya, pesantren memiliki peluang besar untuk menjadi pusat solusi, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pemberdayaan ekonomi umat.

“Dengan basis lahan, sumber daya manusia, dan nilai-nilai yang kita miliki, pesantren seperti Darul Fallah sangat strategis untuk menjadi motor penggerak kemandirian pangan. Ini bukan hanya peluang, tetapi tanggung jawab sejarah,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ruh keikhlasan dan nilai perjuangan yang diwariskan para pendiri, agar modernisasi yang dilakukan tidak kehilangan arah.

“Transformasi boleh dilakukan, tetapi nilai tidak boleh ditinggalkan. Keikhlasan, kesederhanaan, dan semangat pengabdian harus tetap menjadi fondasi utama,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Pesantren Pertanian Darul Fallah (IAD), Subhan Murtadla, menyampaikan bahwa momentum milad ini juga menjadi panggilan bagi seluruh alumni untuk mengambil peran lebih aktif dalam melanjutkan perjuangan pesantren.

“Milad ke-66 ini adalah momentum konsolidasi bagi alumni. Kita harus kembali menyatu dalam visi besar Darul Fallah, yaitu membangun kemandirian umat berbasis nilai dan keilmuan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa alumni memiliki tanggung jawab strategis sebagai perpanjangan tangan pesantren di tengah masyarakat.

“Alumni harus hadir sebagai solusi. Dengan bekal nilai dan pengalaman yang kita miliki, kita dituntut untuk berkontribusi nyata, terutama dalam penguatan ekonomi umat dan ketahanan pangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh alumni untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi dalam membangun gerakan yang berdampak luas.

“Kita perlu membangun sinergi yang kuat antar alumni, lintas daerah dan lintas sektor, agar kontribusi kita tidak parsial, tetapi terorganisir dan berkelanjutan,” tambahnya.

Peringatan Milad ke-66 ini menegaskan bahwa Darul Fallah tidak hanya berdiri sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai gerakan yang terus tumbuh dan beradaptasi.

Dengan sinergi antara yayasan, pesantren, dan alumni, Darul Fallah diharapkan terus melahirkan generasi unggul yang berakar kuat, mandiri, serta memberikan manfaat luas bagi umat, bangsa, dan semesta.

(rls/hrs)