KlikBogor – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir dan Gempa Bumi Kota Bogor 2026 di Paseban Sri Baduga, Kompleks Balai Kota Bogor, Rabu, 11 Maret 2026.

Kegiatan yang diikuti perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Eko Prabowo.

Eko mengatakan, inisiasi BPBD Kota Bogor dalam menyelenggarakan FGD penyusunan dokumen Renkon banjir dan gempa bumi merupakan langkah yang tepat, penting, dan strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi bencana.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB), terdapat tiga bencana utama di Kota Bogor yang menjadi prioritas penanganan, yakni banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.

“Melalui kegiatan hari ini yang ditekankan adalah kesiapan skenario dalam menanggulangi bencana banjir dan gempa bumi dengan skala luas di Kota Bogor,” ujar Eko.

Ia menjelaskan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik topografi Kota Bogor yang memiliki curah hujan tinggi dan berada di kawasan kaki gunung, sehingga memiliki potensi kerawanan bencana, khususnya banjir dan longsor.

Selain itu, posisi geografis Kota Bogor yang berdekatan dengan jalur sesar aktif seperti Sesar Citarik dan Sesar Baribis juga menuntut kewaspadaan terhadap potensi gempa bumi.

Ia menambahkan, penyusunan renkon merupakan amanat dari berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana.

Dengan demikian, Renkon bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.

Dalam FGD tersebut, Eko juga menegaskan beberapa arahan penting. Pertama, bekerja dalam satu komando serta kedua, memastikan validitas data sebagai kunci utama.

Ketiga, memperkuat keterpaduan dengan sektor swasta dan BUMD. Dan keempat, fokus pada penyusunan skenario yang realistis dan operasional.

Ia menekankan bahwa perencanaan kontingensi bukan hanya persoalan anggaran, tetapi komitmen bersama untuk bekerja secara terpadu dalam kerangka Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

“Saat bencana terjadi, setiap pihak harus memahami dengan jelas peran dan tanggung jawabnya, baik dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, TNI/Polri, maupun mitra strategis seperti PLN dan PDAM,” katanya.

Pihaknya berharap seluruh perangkat daerah dan mitra terkait dapat menyajikan data yang akurat mengenai ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, peralatan, maupun logistik, sehingga dokumen renkon benar-benar operasional saat dibutuhkan.

“Dokumen renkon harus disusun berdasarkan data riil di lapangan agar benar-benar operasional saat dibutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko, menegaskan bahwa dokumen renkon bencana bukan sekadar dokumen, tetapi amanat yang wajib dimiliki setiap kabupaten/kota.

“Renkon ini nantinya diarahkan pada delapan jenis bencana yang ada di Kota Bogor. Hari ini kita baru menyusun renkon dengan skenario apabila terjadi banjir dan gempa bumi. Selanjutnya akan disusun kembali untuk jenis bencana lainnya,” pungkasnya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana merevitalisasi gedung Dinas Perhubungan (Dishub) setelah aset tersebut resmi dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Untuk memastikan kesiapan rencana tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi meninjau langsung kondisi perkantoran Dishub yang lokasi di Jalan Raya Tajur, Kecamatan Bogor Selatan itu.

“Hari ini saya mengecek perkantoran Dinas Perhubungan. Karena sudah mendapatkan hibah dari provinsi tanahnya tahun ini, saya ngecek terkait kesiapan ruangan, alat kerja, dan lain sebagainya,” ujar Denny, Rabu, 11 Maret 2026.

Menurutnya, hibah aset dari Pemprov Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Dishub kepada masyarakat, terutama jika didukung dengan fasilitas perkantoran yang lebih layak dan representatif.

“Mudah-mudahan dengan dihibahkan dari provinsi ke Pemerintah Kota Bogor, pelayanan Dinas Perhubungan semakin bagus dengan kantor yang bagus, yang representatif, yang memadai,” katanya.

Baca juga: Puluhan Angkot-AKDP Terjaring Operasi di Jalan Sawojajar Bogor

Pemkot Bogor menargetkan anggaran revitalisasi gedung Dishub sudah dapat direalisasikan di tahun depan.

“Mudah-mudahan bisa dianggarkan di tahun 2027 untuk revitalisasi bangunan Dinas Perhubungan,” ungkap Denny.

Dalam peninjauan tersebut, Sekda juga melihat langsung kondisi sejumlah ruangan kerja di lingkungan Dishub yang dinilai sudah tidak lagi memadai.

“Saya lihat kantornya, ruangan Kabid, Kepala Dinas, staf, terus ruang rapat, layar CCTV dan lain sebagainya. Ini sudah jadul semua itu,” ungkapnya.

Sekda juga telah menginstruksikan Kepala Dishub untuk segera melakukan penataan internal perkantoran sebagai langkah awal sebelum revitalisasi dilakukan.

Terkait kinerja pegawai, Denny menilai secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun, ia mengakui fasilitas yang tersedia masih perlu ditingkatkan agar mendukung pelayanan yang lebih optimal.

“Tadi hanya tes saja, semua sudah berjalan. Cuma kan tinggal fasilitas saja, saya lihat kursi, ruangan yang kurang representatif. Mudah-mudahan dengan sudah dihibahkan, nanti kita akan optimalkan untuk pelayanan perkantoran di Dishub,” pungkasnya.

(ckl/hrs)

KlikBogor – Peningkatan curah hujan ekstrem dalam beberapa waktu terakhir meningkatkan risiko tanah bergerak dan longsor di berbagai wilayah Indonesia.

Kondisi ini terutama terjadi di kawasan dengan karakter tanah gambut dan lempung yang memiliki daya dukung rendah serta mudah mengalami retak dan penurunan ketika kadar air meningkat.

Situasi tersebut membuat penguatan fondasi menjadi faktor penting dalam pembangunan infrastruktur yang mampu beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Apalagi, wilayah dengan karakter tanah lunak diperkirakan mencakup sekitar 10 persen dari total daratan Indonesia.

Menjawab tantangan tersebut, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk mengembangkan inovasi stabilisasi tanah (soil stabilization) guna memperkuat ketahanan infrastruktur di tengah perubahan iklim.

Inisiatif ini juga merupakan bagian dari kolaborasi strategis dengan Taiheiyo Cement Corporation dari Jepang yang menghadirkan transfer teknologi serta pengalaman dalam menghadapi tantangan geoteknik.

Kerja sama tersebut dilakukan bersama induk usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui perluasan kemitraan strategis yang telah terjalin sejak 2021.

Perjanjian bisnis itu ditandatangani di Tokyo pada Januari 2026 oleh lima entitas dari SIG Group dan Taiheiyo Cement Group untuk mempercepat pengembangan bisnis di bidang stabilisasi tanah.

Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, Rizki Kresno Edhie Hambali, mengatakan pembangunan infrastruktur yang tangguh harus dimulai dari fondasi yang kuat serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

“Perubahan iklim menuntut pendekatan konstruksi yang lebih cermat sejak tahap perencanaan tanah dasar. Melalui inovasi solusi stabilisasi tanah, kami meningkatkan stabilitas struktural untuk ketahanan proyek dalam jangka panjang,” ujar Rizki Kresno dalam keterangannya dikutip Rabu, 11 Maret 2026.

Menurutnya, teknologi stabilisasi tanah dinilai lebih efisien dibandingkan metode konvensional seperti soil replacement dan vertical drain. Metode ini memungkinkan penggunaan tanah lunak yang sebelumnya tidak stabil di lokasi konstruksi.

Selain mempercepat proses pembangunan, pendekatan tersebut juga mengurangi kebutuhan penanganan tanah berlebih sehingga lebih efisien dari sisi biaya serta berkelanjutan secara lingkungan.

Melalui rekayasa stabilisasi tanah, kuat geser dan daya dukung tanah lunak dapat ditingkatkan secara lebih optimal dengan penggunaan material pengikat yang lebih efisien.

Metode ini juga membantu meminimalkan risiko penurunan maupun pergeseran tanah sehingga memperpanjang usia layanan infrastruktur.

Selain memperkuat aspek teknis, teknologi tersebut turut mendukung pembangunan rendah emisi karena penggunaan material menjadi lebih terukur. Upaya ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung agenda adaptasi perubahan iklim nasional.

Solusi stabilisasi tanah yang dikembangkan Solusi Bangun Indonesia telah diterapkan pada proyek Tol Semarang–Solo Seksi Penggarong, wilayah yang memiliki karakter tanah lunak dan berpotensi mengalami penurunan permukaan.

Melalui rekayasa stabilisasi tersebut, fondasi jalan diperkuat sehingga mampu menopang beban lalu lintas secara berkelanjutan sekaligus meminimalkan risiko kerusakan struktur di masa depan.

Selain di proyek jalan tol, teknologi ini juga telah digunakan pada sejumlah proyek di Kalimantan yang memiliki karakter tanah lunak. Penerapannya juga terlihat pada pembangunan pergudangan, pusat perbelanjaan, serta fasilitas parkir di kawasan Cikarang dan Bekasi.

Dengan inovasi stabilisasi tanah dan efisiensi penggunaan material, Solusi Bangun Indonesia berupaya menghadirkan fondasi pembangunan yang lebih kuat sekaligus mendukung ketahanan infrastruktur nasional di tengah dinamika perubahan iklim.

(rls/hrs)