KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menandatangani Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Rasionalisasi, Peremajaan, dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Ruang Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Senin, 15 Juni 2026.

Penandatanganan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, dan disaksikan oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor, jajaran Dinas Perhubungan Kota Bogor, serta Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.

Dedie Rachim mengatakan bahwa Perwali tentang penghapusan kendaraan bermotor umum tersebut ditandatangani setelah melalui komunikasi dengan berbagai pihak, sehingga saran, masukan, dan pendapat dapat diakomodasi.

“Sehingga para pelaku usaha dan pengemudi mempersiapkan diri untuk penutupan atau tidak memberikan lagi ruang bagi kendaraan angkutan di atas 20 tahun. Kan sudah kita berikan waktu cukup lama sejak Perda diketok palu sampai dengan Perwali hari ini,” ujarnya.

Perwali ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi.

Baca juga: Berani Tampil di Depan Menteri, Syafa dapat Dukungan Pendidikan

Dalam rentang waktu tersebut, sosialisasi telah dilakukan dan tenggat waktu pun sudah diberikan. Dengan adanya Perwali ini akan dilakukan pembatasan usia angkutan kota (angkot) melalui operasi gabungan untuk memastikan bahwa angkot berusia di atas 20 tahun tidak lagi beroperasi di Kota Bogor.

“Jadi ini sesuai harapan masyarakat, tidak akan ada lagi penumpukan angkutan, tidak ada lagi yang ngetem sembarangan. Secara teknis dan resmi, mulai hari ini kita berlakukan langkah pembatasan yang lebih tegas,” ujarnya.

Setelah seluruh pembatasan ini selesai, maka akan masuk pada proses lanjutan, yaitu penyelarasan moda transportasi dengan kebutuhan masyarakat.

“Menyelaraskan dengan moda transportasi modern yang ramah lingkungan. Dan saya yakin masyarakat sudah paham bahwa ini adalah langkah besar Kota Bogor untuk membuat Kota Bogor lebih tertib, lebih maju, dan lebih modern,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan bahwa setelah terbitnya Perwali ini akan segera dilakukan pembatasan secara tegas, sehingga tidak ada lagi angkot yang berusia di atas 20 tahun.

“Setelah itu selesai, baru kita bicara lanjutan tentang peremajaan dan penggantian moda transportasi yang baru. Jadi fokus kita hari ini adalah seperti yang Pak Wali dan Organda sampaikan, kita fokus penghentian dulu angkot yang usianya di atas 20 tahun,” ucap Jenal.

Ia menambahkan, teknis penertiban di lapangan akan diatur melalui surat keputusan tentang tim operasional atau tim penghentian kendaraan angkutan yang batas usianya lebih dari 20 tahun.

Baca juga: Puluhan Angkot-AKDP Terjaring Operasi di Jalan Sawojajar Bogor

Selanjutnya akan dilaksanakan operasi gabungan yang melibatkan unsur Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Forkopimda Kota Bogor.

“Pak Kadishub harus segera membuat draf pembentukan tim. Setelah tim dibentuk, disampaikan kepada seluruh pengusaha angkutan. Mudah-mudahan minggu ini sudah tersosialisasikan,” ujarnya.

Tahapan penataan angkutan umum di Kota Bogor ini juga didukung oleh Organda, KNPI, dan berbagai unsur masyarakat untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih baik ke depan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengatakan bahwa pihaknya mencatat terdapat 1.700 unit angkot yang telah berusia di atas 20 tahun.

“Jumlah angkot di Kota Bogor yang masih terdaftar 2.700-an. Target operasi nanti ada 1.700 kendaraan yang sudah masuk usia teknis di atas 20 tahun. Sehingga tinggal 1.000 kendaraan yang nanti tersisa,” kata Sujatmiko.

Dishub Kota Bogor juga telah mempersiapkan surat keputusan (SK) tim penertiban umur teknis angkot di atas 20 tahun. “Tim terdiri dari unit-unit, ada unit sosialisasi, administrasi dan teknis, penertiban, serta keamanan,” jelasnya.

(hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Predikat ini menjadi raihan opini WTP yang ke-10 bagi Kota Bogor.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Dalam kesempatan itu, Dedie Rachim menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkot Bogor dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Kota Bogor kembali meraih opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Ini merupakan raihan opini WTP yang ke-10 bagi Kota Bogor,” ujar Dedie Rachim didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa, 9 Juni 2026.

“Tentu capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” imbuh Dedie Rachim.

Ia menegaskan bahwa raihan opini WTP harus menjadi landasan untuk terus memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang terpenting selanjutnya adalah bagaimana kita mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemberian opini WTP harus tercermin dalam proses kerja pemerintah daerah yang semakin baik, efektif, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” pesan Dedie Rachim.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.

(rls/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana akan membangun akses jalan utama yang menghubungkan kawasan Tegar Beriman dengan Jalan Bomang (Bojonggede-Kemang) sepanjang 8 kilometer.

Rencana tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi strategis bahas integrasi pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, tata air, dan pengembangan potensi ekonomi lokal dalam satu kawasan terpadu di Pendopo Bupati Bogor, Jumat, 5 Juni 2026.

Rapat koordinasi dipimpin langsung Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Hadir dalam rapat Danrem 061/Sk, Dandim 0621/Kabupaten Bogor, pegiat lingkungan, dan jajaran Pemkab Bogor.

Jalur sepanjang 8 kilometer direncanakan menjadi jalan raya empat lajur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di sejumlah titik.

Selain pembangunan jalan, Pemkab Bogor juga menyiapkan pembangunan jembatan layang (fly over) pada simpang strategis di kawasan tersebut yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

Bupati Bogor menegaskan bahwa pembangunan koridor sepanjang 8 kilometer tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Kita tidak ingin hanya membangun jalan. Koridor ini harus menjadi kawasan yang produktif, menjadi etalase potensi Kabupaten Bogor, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga aktivitas ekonomi masyarakat yang tumbuh di sekitarnya,” ujarnya.

Baca juga: HJB ke 544 di Citalahab Malasari, Bupati Rudy Susmanto Ajak Semangat Membangun Bogor

Sebagai bagian dari konsep tersebut, Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) diarahkan untuk membangun titik-titik tematik di sepanjang koridor jalan.

“Kawasan tersebut nantinya akan menampilkan berbagai potensi unggulan sektor perikanan dan peternakan Kabupaten Bogor yang terintegrasi dengan tata ruang dan pengembangan kawasan,” kata Rudy.

Pada sektor ketahanan pangan, Pemkab Bogor menyiapkan lahan seluas 24 hektar yang akan dikembangkan menjadi pusat percontohan pertanian (demplot) skala besar.

Program tersebut akan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan jajaran TNI guna mendukung percepatan swasembada pangan.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) ditugaskan membangun fasilitas green house modern untuk pengembangan tanaman buah-buahan dan komoditas hortikultura unggulan.

Rudy menambahkan, keberhasilan program ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, praktisi maupun masyarakat.

“Kita ingin kawasan ini menjadi laboratorium pertanian modern. Oleh karena itu, kita menggandeng para praktisi yang memiliki pengalaman dan kompetensi agar pengelolaan lahan, teknologi budidaya, dan hasil produksinya benar-benar optimal serta berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Kota Bogor Jadi Tuan Rumah Golok Road to UNESCO, Berbagai Pusaka Nusantara Dipamerkan

Dalam mendukung keberlanjutan kawasan tersebut, Pemkab Bogor juga menggandeng penggiat lingkungan dan praktisi pertanian organik, Jimmy Hantu, untuk memberikan pendampingan teknis terkait pengelolaan lahan dan penerapan teknologi pertanian berkelanjutan.

Selain itu, aspek tata air menjadi perhatian penting dalam pengembangan kawasan. Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ditugaskan untuk menyiapkan skema penyediaan air yang mampu mendukung kebutuhan irigasi green house, kawasan tematik perikanan dan peternakan, serta lahan demplot pertanian.

Rudy menekankan bahwa seluruh program tersebut harus berjalan secara terintegrasi agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus tumbuh bersama dan saling mendukung agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Pihaknya berharap melalui sinergi lintas sektor tersebut, koridor strategis 8 kilometer dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan produktivitas sektor pangan, membuka peluang usaha, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor.

(rls/hrs)