Connect with us

Berita

Penguatan Sistem Pangan Perkotaan Tangguh, Inklusif dan Berdaulat yang Didorong Generasi Muda

Published

on

Penguatan Sistem Pangan Perkotaan Tangguh, Inklusif dan Berdaulat yang Didorong Generasi Muda
KRKP bersama Pemerintah Kota Bogor menggelar diskusi publik Pangan Kota Kita dalam upaya memperkuat sistem pangan Kota Bogor. Dok. Istimewa.

KlikBogor – Kota Bogor menghadapi tantangan yang serius terkait sistem pangan, terutama terkait dengan distribusi, harga pangan, cadangan pangan dan timbunan limbah pangan. Dalam upaya memperkuat sistem pangan Kota Bogor, KRKP bersama Pemerintah Kota Bogor menggelar diskusi publik Pangan Kota Kita yang dihadiri 39 institusi di sekitar Kota Bogor pada Selasa, 25 Februari 2025.

Forum diskusi ini menjadi wadah untuk menyuarakan urgensi transformasi sistem pangan Kota Bogor. Forum ini menghadirkan Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas, Badan Pangan Nasional, Bapperida Kota Bogor, dan pakar Sistem Pangan KRKP.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pangan Kota Kita yang dilakukan KRKP bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor. Program ini bertujuan untuk melakukan perubahan kebijakan pemerintah kota terkait sistem pangan dan penguatan keterlibatan generasi muda dalam mendorong perubahan sistem pangan kota dengan kewirausahaan hijau.

Inisiatif ini didorong oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) melalui penelitian mengenai situasi sistem pangan kota, merancang kelas peningkatan kapasitas, forum multi stakeholders, membuat kerangka sistem pangan perkotaan dan dokumen kebijakan, konsultasi kebijakan publik, lobi dan advokasi, serta pembentukan forum kewirausahaan muda yang ramah lingkungan.

Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Ifan Martino menyatakan bahwa pemerintah kota penting juga untuk ikut dan meratifikasi Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) sebagai salah satu bentuk komitmen mewujudkan kota dengan sistem pangan yang tangguh.

Pemerintah sedang mendorong agenda transformasi sistem pangan Indonesia karena saat ini sangat diperlukan penguatan sistem pangan di tengah berbagai ancaman yang ada. Rencana pembangunan telah mengakomodasi hal tersebut, oleh karenanya kita semua perlu melakukan bersama.

“Dalam National Strategic Pathway telah ada arah regionalisasi sistem pangan. Kerangka transformasi ini diharapkan mampu menguatkan sistem pangan yang lebih lokal dengan visi transformasi pangan sehat dan bernutrisi, inklusif, berkeadilan, tangguh, berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bogor, Ara Wiraswara mengungkapkan bahwa Kota Bogor telah meratifikasi MUFPP, sebagai bentuk keseriusan pemerintah kota dalam mengelola sistem pangan perkotaan. Menurutnya, isu pangan bagi Kota Bogor sangat penting karena tantangan yang ada dan kekhasan yang dimilikinya.

“Kota Bogor telah berupaya mengidentifikasi kebutuhan pangan, cadangan pangan dan situasi pangan (gizi) Kota Bogor. Ini dilakukan karena ada beberapa isu strategis pangan Kota Bogor berkaitan erat dengan isu stunting yaitu pengelolaan pedagang kaki lima (PKL), pemantauan harga dan pasokan pangan, pengelolaan food loss dan food waste, pemenuhan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang aman halal, serta integrasi tata kelola pangan,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Direktur Kewasapadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis mengemukakan bahwa isu food loss dan food waste juga menjadi salah satu komponen yang perlu dikelola dalam sistem pangan perkotaan. Subsistem ini menjadi salah satu tantangan yang ada saat ini karena belum banyak dilakukan. Namun demikian saat ini sudah mulai tumbuh berbagai inisiatif di berbagai kota menangani soal ini.

“Penanganan limbah pangan sangat penting dan dapat melibatkan banyak pihak termasuk anak muda. Generasi muda dapat berperan dalam upaya penyelamatan pangan dalam mencegah dan mengurangi sisa pangan melalui 3 aksi menjadi agen setop boros pangan, kampanye setop boros pangan, dan membangun sinergi serta kolaborasi dengan para pihak,” terangnya.

Adapun David Ardhian selaku Expert Board Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KKRP) menyatakan, transformasi sistem pangan perkotaan di Kota Bogor tidak dapat dilepaskan dari konsep foodscape yaitu pola relasi antara pangan, lanskap, dan kebudayaannya.

Ia menambahkan, globalisasi pangan perlu ditanggapi dengan bijaksana agar penduduk Kota Bogor tidak kehilangan foodscape tanpa sadar disetir oleh gaya hidup dan pola konsumsi global tanpa memiliki pemikiran kritis tentang sumber, manfaat dan dampak bahan pangan tersebut bagi kesehatan, gaya hidup dan kebudayaannya.

“Upaya penguatan sistem pangan dengan pendekatan foodscape menjadi pilihan KRKP yang saat ini dicoba di Kota Bogor melalui program Pangan Kota Kita. Dengan pendekatan ini kami mendorong gerakan generasi muda, kaum budayawan, akademisi, dan pemerintah serta para pihak lainnya bergerak untuk menjaga sistem pangan Kota Bogor agar tidak terbawa arus yang semakin menjauhkan kedaulatan pangan dari masyarakat Kota Bogor,” pungkasnya.

(red) 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Perumda PPJ dan Kejari Kota Bogor Lanjut Teken MoU Perdata dan TUN

Published

on

By

Perumda PPJ dan Kejari Kota Bogor Lanjut Teken MoU Perdata dan TUN
Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Foto/Istimewa.

KlikBogor – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

Penandatanganan ini merupakan bentuk penguatan kerja sama strategis dalam mendukung tata kelola perusahaan yang profesional dan taat hukum.

Kegiatan ini dihadiri Direktur Utama Perumda PPJ, Jenal Abidin, bersama Direktur Operasional, Plh. Direktur Umum, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, Staf Ahli, Satuan Pengawas Internal (SPI), serta para manajer di lingkungan Perumda PPJ.

Sedangkan pihak Kejari Kota Bogor hadir Kepala Kejari Kota Bogor Agung Arifianto, didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum), Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubag BIN), serta jajaran staf Kejari Kota Bogor.

MoU ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah lama terjalin antara Perumda PPJ dan Kejari Kota Bogor. Melalui kerja sama ini, Kejari Kota Bogor akan memberikan dukungan dalam bentuk bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dirut Perumda PPJ, Jenal Abidin, menyampaikan terima kasih kepada Kejari Kota Bogor yang telah melakukan pendampingan selama ini, bersinergi, MoU ini sangat penting dalam memperkuat tata kelola dan mitigasi risiko hukum di lingkungan BUMD.

“Kerja sama ini bukan hal yang baru bagi kami. Perumda Pasar Pakuan Jaya telah lama menjalin MoU dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Hari ini kita mempertegas kembali komitmen bersama untuk memastikan setiap langkah dan kebijakan perusahaan berjalan sesuai koridor hukum serta prinsip good corporate governance,” ujar Jenal dikutip Kamis, 12 Februari 2026.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Bogor, Agung Arifianto, menegaskan komitmen institusinya untuk mendukung Perumda PPJ dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengelola pasar rakyat di Kota Bogor, khususnya dalam aspek pendampingan dan perlindungan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Dengan penandatanganan MoU ini, diharapkan kolaborasi antara Perumda PPJ dan Kejari Kota Bogor semakin solid dalam mewujudkan pengelolaan pasar yang tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Bogor.

(ckl/hrs)

Continue Reading

Berita

Pakar IPB Soroti Keterkaitan Dinamika Penduduk dan Konsumsi Pangan Nasional

Published

on

By

Pakar IPB Soroti Keterkaitan Dinamika Penduduk dan Konsumsi Pangan Nasional
Profil Guru Besar Bidang Demografi dan Ilmu Kependudukan Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Prof. Ekawati Sri Wahyuni. Dok. IPB University.

KlikBogor – Pakar Demografi dan Ilmu Kependudukan Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Prof. Ekawati Sri Wahyuni, menyoroti hubungan erat dan saling pengaruh antara dinamika penduduk di Indonesia dengan perubahan yang terjadi dalam permintaan dan konsumsi pangan.

Dinamika penduduk dimaknai sebagai perubahan antar waktu dalam ukuran, komposisi atau struktur umur dan jenis kelamin, serta distribusi penduduk sebagai akibat kelahiran, kematian, dan migrasi.

“Saat ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,4 juta jiwa, artinya perlu pangan dalam jumlah besar. Dengan sekitar 60 persen penduduk menetap di perkotaan, perlu pula cermatan atas ragam dan perubahan pola konsumsi pangan desa kota,” papar Prof Ekawati saat konferensi pers pra orasi ilmiah yang digelar secara virtual pada Kamis, 12 Februari 2026.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, lanjut Prof Ekawati, pemenuhan atas pangan yang cukup, bergizi dan aman merupakan hak asasi setiap warga negara. Dengan artinya urusan pangan adalah kuantitas sekaligus kualitas, jumlah sekaligus ragam konsumsi.

Menurut Guru Besar Tetap Fakultas Ekologi Manusia yang lahir di Solo 27 Agustus 1960 ini, dinamika penduduk Indonesia yang memengaruhi transformasi pangan setidaknya berkait dengan tiga hal, perubahan struktur umur, urbanisasi, dan penurunan ukuran rumahtangga.

Pertama, perubahan struktur umur akibat penurunan angka kelahiran dan angka kematian secara signifikan meningkatkan jumlah penduduk usia muda dan produktif atau dikenal dengan “bonus demografi” yang berpuncak pada sekitar 2030 hingga 2040 dan ke depan akan pula meningkatkan proporsi penduduk usia tua.

Dalam pilihan pangan, perbedaan selera muda dan tua yang secara umum juga terpengaruh peningkatan kesejahteraan, tampak pada terjadinya pergeseran pola makan. Per kategori produk terjadi ”transisi gizi” di mana konsumsi beras dan serealia bergeser menuju pangan bernilai tinggi seperti protein hewani dan buah-sayuran selain juga peningkatan konsumsi pangan padat kalori seperti gula.

Kedua, urbanisasi atau peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan mendorong pola konsumsi yang makin beragam, termasuk jenis pangan yang bahan bakunya yang tidak diproduksi di Indonesia.

Meningkatnya ketergantungan pada sumber eksternal ini menyiratkan peningkatan kerentanan terhadap gangguan rantai pasokan global dan fluktuasi harga, yang dapat berdampak langsung pada ketahanan dan keterjangkauan pangan terutama bagi penduduk perkotaan.

Pada saat yang sama, ketidakmerataan antardaerah dalam pembangunan dan hasilnya dapat memunculkan dampak yang disebut “beban ganda malnutrisi”, yaitu terdapatnya kekurangan gizi (seperti pertumbuhan terhambat) dan kelebihan gizi (seperti obesitas) dalam populasi yang sama.

Ketiga, penurunan ukuran rumahtangga bersamaan dengan masuknya perempuan ke sektor publik mengubah dinamika ekonomi dan reproduksi dalam rumahtangga. Ini semisal pergeseran pola penyediaan makanan ke pangan cepat saji.

Melalui orasi ilmiahnya yang akan digelar pada Sabtu, 14 Februari 2026, Prof Ekawati yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi S2 dan S3 Sosiologi Pedesaan menegaskan pentingnya memiliki wawasan berbasis data mengenai perubahan struktur (atau dinamika) penduduk Indonesia untuk memahami transformasi permintaan dan konsumsi pangan.

”Hal ini perlu agar peluang yang berkembang dapat dimanfaatkan, sekaligus mengatasi tantangan gizi pangan dan beradaptasi dengan distribusi dan pergeseran perilaku konsumen,” jelas Prof Ekawati.

Merespons transisi demografi dan perubahan fundamental pola konsumsi pangan, pemerintah perlu untuk mereformasi kebijakan swasembada pangan menuju pendekatan keseimbangan pragmatis antara optimalisasi produksi domestik dan impor terukur untuk komoditas bernilai tinggi, sembari memperketat regulasi kesehatan masyarakat guna menanggulangi beban ganda malnutrisi dan memodernisasi infrastruktur logistik pertanian.

Selain itu, modernisasi sektor pertanian melalui dukungan terhadap petani muda dan adopsi teknologi harus menjadi prioritas, yang didukung oleh investasi masif pada infrastruktur logistik modern, demi menjamin efisiensi distribusi dan kualitas pangan bagi populasi yang menua dan terkonsentrasi di wilayah urban.

Sejalan dengan itu, sektor swasta dituntut untuk melakukan diversifikasi produk yang berorientasi pada kesehatan dan kepraktisan, serta memanfaatkan ekosistem digital secara masif untuk menjangkau konsumen urban.

“Di ranah akademis, IPB University berkomitmen memperkuat posisinya sebagai lembaga berbasis riset dengan terus mengembangkan inovasi produksi dan pengolahan pangan yang tidak hanya bernilai tambah ekonomi, tetapi juga memiliki kualitas gizi unggul yang relevan dengan preferensi konsumen masa depan,” tandasnya.

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

Mobil Ambulans Andalan PWI Kota Bogor Resmi Mengaspal

Published

on

By

Mobil Ambulans Andalan PWI Kota Bogor Resmi Mengaspal
Peluncuran mobil ambulans Andalan PWI Kota Bogor bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional dan HUT ke-80 PWI di Sekretariat PWI Kota Bogor, Rabu, 11 Februari 2026.

KlikBogor – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor menggelar tasyakuran peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PWI di Sekretariat PWI Kota Bogor, Jalan Tirto Adhi Suryo, Kecamatan Tanah Sareal, pada Rabu, 11 Februari 2026.

Kegiatan ini dirangkai dengan peluncuran mobil ambulans Andalan PWI Kota Bogor. Mobil ambulans ini difungsikan untuk melayani evakuasi medis serta kegiatan sosial dan kemanusiaan lainnya dengan sistem layanan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakilnya Jenal Mutaqin, Sekda Kota Bogor Denny Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, jajaran wakil ketua dan anggota DPRD, pimpinan OPD, direksi BUMD, perwakilan Polresta Bogor Kota, Kodim 0606/Kota Bogor, serta mitra strategis lainnya.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan PWI Kota Bogor.

Dedie Rachim menilai, peran pers sangat penting dalam mendukung penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.

“Sinergitas Pemkot Bogor dengan PWI selama ini berjalan sangat baik. Setiap program dan kegiatan pemerintah selalu didukung oleh pemberitaan, sehingga informasi bisa sampai dengan cepat dan akurat kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah PWI Kota Bogor yang tidak hanya berfokus pada pemberitaan, tetapi turut menghadirkan aksi sosial nyata melalui penyediaan ambulans gratis.

“Ini luar biasa. Inilah wujud kepedulian teman-teman wartawan yang tergabung di PWI Kota Bogor. Saya sangat mengapresiasi, semoga ambulans gratis ini betul-betul bermanfaat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Selamat HUT ke-80 PWI, semoga sinergi dan kolaborasi terus meningkat demi kemajuan Kota Bogor,” katanya.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan peringatan HPN dan HUT PWI menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun Kota Bogor.

“Bogor Beres bukan hanya tanggung jawab Dedie dan Jenal, tetapi tugas kita semua, pemerintah, DPRD, insan pers, dunia usaha, hingga masyarakat. Kritik adalah energi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik,” katanya.

Ia juga menilai peluncuran ambulans gratis sebagai bukti nyata kepedulian sosial insan pers. Menurutnya, peran pers tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga hadir memberi solusi bagi kebutuhan masyarakat.

“Hari ini PWI membuktikan bahwa insan pers tidak hanya mengangkat isu dan berita, tapi juga menghadirkan manfaat langsung melalui ambulans gratis. Ini bentuk kolaborasi ideal yang kita harapkan,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kota Bogor, Aditiyawarman Adil, menyampaikan apresiasi kepada PWI Kota Bogor yang terus berinovasi dan memiliki gebrakan program yang bersifat kolaborasi dan sinergi.

“PWI Kota Bogor terus menunjukan eksistensinya, karena selalu eksis dan solid dengan beragam kegiatan kolaborasi dan sinergis,” ujar Adit.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi, mengatakan peringatan HPN 2026 dan HUT ke-80 PWI mengusung semangat “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.” Tema tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, salah satunya layanan ambulans gratis.

“Ambulans ini kami persembahkan untuk masyarakat Kota Bogor. Kami ingin kehadiran PWI tidak hanya dirasakan melalui pemberitaan, tetapi juga aksi nyata yang membantu warga, terutama dalam kondisi darurat,” jelasnya.

Mobil ambulans Andalan PWI Kota Bogor telah dilengkapi dengan peralatan medis standar kegawatdaruratan, antara lain tabung oksigen, tandu pasien, serta perlengkapan pertolongan pertama.

(ckl/hrs)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer