Penguatan Sistem Pangan Perkotaan Tangguh, Inklusif dan Berdaulat yang Didorong Generasi Muda

KlikBogor – Kota Bogor menghadapi tantangan yang serius terkait sistem pangan, terutama terkait dengan distribusi, harga pangan, cadangan pangan dan timbunan limbah pangan. Dalam upaya memperkuat sistem pangan Kota Bogor, KRKP bersama Pemerintah Kota Bogor menggelar diskusi publik Pangan Kota Kita yang dihadiri 39 institusi di sekitar Kota Bogor pada Selasa, 25 Februari 2025.

Forum diskusi ini menjadi wadah untuk menyuarakan urgensi transformasi sistem pangan Kota Bogor. Forum ini menghadirkan Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas, Badan Pangan Nasional, Bapperida Kota Bogor, dan pakar Sistem Pangan KRKP.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pangan Kota Kita yang dilakukan KRKP bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor. Program ini bertujuan untuk melakukan perubahan kebijakan pemerintah kota terkait sistem pangan dan penguatan keterlibatan generasi muda dalam mendorong perubahan sistem pangan kota dengan kewirausahaan hijau.

Inisiatif ini didorong oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) melalui penelitian mengenai situasi sistem pangan kota, merancang kelas peningkatan kapasitas, forum multi stakeholders, membuat kerangka sistem pangan perkotaan dan dokumen kebijakan, konsultasi kebijakan publik, lobi dan advokasi, serta pembentukan forum kewirausahaan muda yang ramah lingkungan.

Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Ifan Martino menyatakan bahwa pemerintah kota penting juga untuk ikut dan meratifikasi Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) sebagai salah satu bentuk komitmen mewujudkan kota dengan sistem pangan yang tangguh.

Pemerintah sedang mendorong agenda transformasi sistem pangan Indonesia karena saat ini sangat diperlukan penguatan sistem pangan di tengah berbagai ancaman yang ada. Rencana pembangunan telah mengakomodasi hal tersebut, oleh karenanya kita semua perlu melakukan bersama.

“Dalam National Strategic Pathway telah ada arah regionalisasi sistem pangan. Kerangka transformasi ini diharapkan mampu menguatkan sistem pangan yang lebih lokal dengan visi transformasi pangan sehat dan bernutrisi, inklusif, berkeadilan, tangguh, berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bogor, Ara Wiraswara mengungkapkan bahwa Kota Bogor telah meratifikasi MUFPP, sebagai bentuk keseriusan pemerintah kota dalam mengelola sistem pangan perkotaan. Menurutnya, isu pangan bagi Kota Bogor sangat penting karena tantangan yang ada dan kekhasan yang dimilikinya.

“Kota Bogor telah berupaya mengidentifikasi kebutuhan pangan, cadangan pangan dan situasi pangan (gizi) Kota Bogor. Ini dilakukan karena ada beberapa isu strategis pangan Kota Bogor berkaitan erat dengan isu stunting yaitu pengelolaan pedagang kaki lima (PKL), pemantauan harga dan pasokan pangan, pengelolaan food loss dan food waste, pemenuhan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang aman halal, serta integrasi tata kelola pangan,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Direktur Kewasapadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis mengemukakan bahwa isu food loss dan food waste juga menjadi salah satu komponen yang perlu dikelola dalam sistem pangan perkotaan. Subsistem ini menjadi salah satu tantangan yang ada saat ini karena belum banyak dilakukan. Namun demikian saat ini sudah mulai tumbuh berbagai inisiatif di berbagai kota menangani soal ini.

“Penanganan limbah pangan sangat penting dan dapat melibatkan banyak pihak termasuk anak muda. Generasi muda dapat berperan dalam upaya penyelamatan pangan dalam mencegah dan mengurangi sisa pangan melalui 3 aksi menjadi agen setop boros pangan, kampanye setop boros pangan, dan membangun sinergi serta kolaborasi dengan para pihak,” terangnya.

Adapun David Ardhian selaku Expert Board Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KKRP) menyatakan, transformasi sistem pangan perkotaan di Kota Bogor tidak dapat dilepaskan dari konsep foodscape yaitu pola relasi antara pangan, lanskap, dan kebudayaannya.

Ia menambahkan, globalisasi pangan perlu ditanggapi dengan bijaksana agar penduduk Kota Bogor tidak kehilangan foodscape tanpa sadar disetir oleh gaya hidup dan pola konsumsi global tanpa memiliki pemikiran kritis tentang sumber, manfaat dan dampak bahan pangan tersebut bagi kesehatan, gaya hidup dan kebudayaannya.

“Upaya penguatan sistem pangan dengan pendekatan foodscape menjadi pilihan KRKP yang saat ini dicoba di Kota Bogor melalui program Pangan Kota Kita. Dengan pendekatan ini kami mendorong gerakan generasi muda, kaum budayawan, akademisi, dan pemerintah serta para pihak lainnya bergerak untuk menjaga sistem pangan Kota Bogor agar tidak terbawa arus yang semakin menjauhkan kedaulatan pangan dari masyarakat Kota Bogor,” pungkasnya.

(red)