Connect with us

Advertorial

Pemkot Bogor Terus Berupaya Mengoperasikan Lagi Biskita

Published

on

Pemkot Bogor Terus Berupaya Mengoperasikan Lagi Biskita

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berikhtiar mencari cara agar Layanan Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan mendapat suntikan subsidi dari Pemerintah Pusat. Terkini, Pemkot melayangkan surat untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfra).

Pada surat itu, Pemkot Bogor meminta agar Layanan BTS Biskita Trans Pakuan mendapat bantuan subsidi sehingga moda transportasi massal yang sudah dicintai warga Kota Bogor bisa beroperasi dengan maksimal.

Selain itu, Pemkot Bogor juga mencantumkan faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat memberi dukungan pada layanan Biskita Transpakuan. Poin tersebut ialah wacana Presiden Prabowo yang akan berkantor di Istana Bogor.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra membenarkan poin itu ada dalam surat yang dilayangkan Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari kepada Kemenhub dan Kemenkoinfra.

“Memang ke depan Kota Bogor akan lebih strategis. Kami dapat informasi awal bahwa Presiden akan berkantor di sini (Istana Bogor). Harapannya ini bisa jadi pertimbangan,” kata Marse.

Dirinya menilai keberadaan Presiden Prabowo di Istana Bogor mesti diiringi dengan persiapan di Kota Bogor. Salah satunya yakni fasilitas penunjang yang lebih baik, yakni keberadaan Biskita Trans Pakuan yang dapat menjadi solusi kemacetan.

Seperti diketahui, nasib layanan transportasi Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor sedang terkatung-katung. Sebab, anggaran APBD sebesar Rp10 miliar dinilai tak sebanding dengan biaya operasional layanan tersebut. Sementara, pemerintah pusat belum memberikan sinyal positif terkait pengajuan kembali skema subsidi program BTS tersebut.

Saat masih dikelola Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub, anggaran operasional layanan ini mencapai lebih dari Rp 50 miliar dalam setahun. Kekurangan anggaran ini diperkirakan akan berdampak pada jumlah koridor layanan yang akan dipangkas besar-besaran.

Meski masih menunggu kabar balasan permohonan subsidi dari Pemerintah Pusat itu, Pemkot Bogor sudah mulai mempersiapkan lelang Layanan BTS Biskita Trans Pakuan.

Marse Hendra Saputra mengakui, program ini membutuhkan waktu sebelum Biskita beroperasi kembali.

“Karena tidak bisa serta merta berjalan. Saat ini kami sedang persiapan lelang. Secara aturan regulasi kami siapkan juga,” ujarnya.

Ia menyebut, pembahasan mengenai lelang akan dibicarakan pihaknya bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bogor.

Marse mengatakan, lelang akan dilakukan melalui e-Catalog Kota Bogor. Lelang ini bisa diikuti oleh seluruh perusahaan yang memenuhi persyaratan administratif.

“Lelangnya agak beda dikit. Makanya kami minta bantuan pendampingan dari Kemenhub,” ucap dia.

Dirinya berharap persiapan lelang yang dilakukan secara paralel sembari menunggu kepastian subsidi dari Pemerintah Pusat bisa membuat operasional Biskita tidak terlalu lama berhenti.

Dalam pengajuan tersebut dengan skema paralel atau pemkot ikut menanggung lewat APBD. Pembiayaan APBD ini telah dianggarkan senilai Rp10 miliar yang diprediksi untuk dua koridor (1 dan 2). Sebab untuk empat koridor dengan 49 bus membutuhkan anggaran Rp58 miliar.

Adapun empat koridor yang dilayani dengan subsidi penuh antara lain: koridor 1 Terminal Bubulak-Cidangiang, koridor 2 Terminal Bubulak-Ciawi. Lalu, Koridor 5 Ciparigi-Stasiun KA Bogor dan koridor 6 Parung Banteng-Air Mancur.

Marse berupaya agar batas penghentian operasional Biskita akhir Januari ini tak diperpanjang. Anggaran APBD rencananya akan digunakan duluan untuk operasional.

“Kami kini sedang mempersiapkan skema APBD,” jelasnya.

Operasional dua koridor ini akan diterapkan sementara sampai subsidi pemerintah pusat turun. Ini untuk memastikan Biskita tetap beroperasi melayani masyarakat.

“Operasionalnya bakal disesuaikan ketersediaan anggaran APBD,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Wali Kota Bogor Terpilih, Dedie A. Rachim menilai, subsidi layanan Biskita Transpakuan mestinya tetap dikucurkan pemerintah pusat kepada Pemkot Bogor tahun ini. Sebab, subsidi pada layanan ini merupakan representasi subsidi langsung kepada masyarakat dan amat dirasakan manfaatnya.

“Uang rakyat ya harus kembali ke rakyat. Biskita sangat membantu pergerakan masyarakat untuk berekonomi dan melakukan kegiatan sosial,” ujarnya.

Dia menegaskan subsidi layanan Biskita Trans Pakuan semestinya menjadi prioritas lantaran banyak masyarakat yang memanfaatkan moda transportasi itu.

“Kalau tidak disubsidi, masyarakat harus membayar di atas Rp10 ribu. Makanya harus sama-sama diprioritaskan jangan sampai memberatkan,” tegas Dedie.

Dirinya berjanji akan membantu Kota Bogor memperjuangkan subsidi dari Pemerintah Pusat dengan berbagai cara. Selain itu, Dedie juga meminta Pemerintah Pusat agar memberikan waktu dan kelonggaran untuk Pemkot Bogor dalam mempersiapkan peralihan layanan Biskita Trans Pakuan.

“Kalau pun harus diambil Pemda, mesti diberikan waktu yang longgar sesuai perjanjian awal,” katanya. (***)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertorial

Toleransi Antarumat Beragama di Kota Bogor Sangat Tinggi

Published

on

By

Toleransi Antarumat Beragama di Kota Bogor Sangat Tinggi

KlikBogor – Kota Bogor merupakan kota yang tumbuh dalam keberagaman agama, suku, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan sosial yang terus dijaga dan dirawat bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Nilai saling menghargai dan hidup berdampingan secara harmonis menjadi fondasi utama terciptanya kerukunan umat beragama di Kota Bogor.

Hal ini tercermin dalam hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2025 yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Pakuan. Berdasarkan survei tersebut, tingkat toleransi antarumat beragama di Kota Bogor berada pada kategori sangat tinggi.

Peneliti FISIB Universitas Pakuan, Toto Sugiarto, menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Kota Bogor secara komprehensif melalui tiga dimensi utama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.

“Basis penelitian ini mencakup toleransi antarumat beragama, kesetaraan, dan kerja sama. Hasilnya, dimensi toleransi memperoleh nilai 84,4 dengan kategori sangat tinggi, kesetaraan 81,4 juga sangat tinggi, sementara kerja sama berada pada angka 77,4 dengan kategori tinggi,” jelas Toto saat pemaparan hasil survei di Balai Kota Bogor, Senin, 22 Desember 2025 lalu.

Ia menambahkan, capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023. Meski demikian, tantangan yang masih perlu diperkuat ke depan adalah dimensi kerja sama antarumat beragama.

“Ini perlu diapresiasi. Toleransi di Kota Bogor sangat tinggi, namun kerja sama lintas umat beragama masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota tim peneliti dan survei FISIB Universitas Pakuan, Roni Jayawinangun, menjelaskan makna dari masing-masing dimensi yang diukur dalam IKUB. Menurutnya, toleransi dimaknai sebagai sikap menerima dan menghargai perbedaan keyakinan, nilai, budaya, dan pandangan dengan kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai.

“Kesetaraan adalah kondisi di mana setiap individu memiliki nilai dan hak yang sama tanpa memandang latar belakang, dengan memastikan akses dan peluang yang adil serta menentang segala bentuk diskriminasi,” jelas Roni.

Adapun kerja sama, lanjutnya, merupakan bentuk nyata interaksi sosial antarumat beragama melalui sikap saling bahu-membahu, empati, dan simpati.

“Kerja sama dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan atau event di tingkat kota yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Saat ini nilainya sudah berada pada kategori tinggi, dan pada tahun 2026 diharapkan dapat meningkat menjadi 81,4,” tambahnya.

Roni juga menekankan bahwa hasil survei menunjukkan keterlibatan generasi muda yang memiliki skor lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, sehingga menjadi modal penting bagi keberlanjutan kerukunan umat beragama di masa depan.

Terpisah, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan apresiasi atas hasil survei tersebut. Ia menegaskan bahwa tingginya nilai IKUB mencerminkan keberhasilan masyarakat Kota Bogor dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman.

“Alhamdulillah, dari hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2025, Kota Bogor menduduki peringkat sangat tinggi sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi,” ujar Dedie Rachim saat menghadiri Perayaan Natal Keuskupan Sufragan Bogor 2025 di Pusat Pastoral Keuskupan Bogor, Jumat, 26 Desember 2025 malam.

Menurut Dedie, kondisi kerukunan tersebut menciptakan suasana kota yang aman dan kondusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman.

“Anak-anak bisa bersekolah, masyarakat bisa berkarya dan berkarier, ibu-ibu bisa berbelanja, serta keluarga dapat mencari nafkah dengan tenang. Inilah situasi yang diimpikan setiap daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberagaman yang terjaga dengan baik merupakan modal utama pembangunan dan menjadi landasan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.

“Kota Bogor dengan latar belakang agama, suku, ras, dan keturunan yang beragam terus saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi. Ini adalah kekuatan kita bersama untuk membangun Kota Bogor yang maju dan harmonis,” tegasnya. (***)

Continue Reading

Advertorial

Pemkot Bogor Torehkan 82 Penghargaan Selama 2025

Published

on

By

Pemkot Bogor Torehkan 82 Penghargaan Selama 2025

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mencatatkan capaian gemilang sepanjang tahun 2025 dengan meraih total 82 penghargaan di berbagai tingkatan, mulai dari kota, provinsi, hingga nasional, termasuk penghargaan individu yang diterima langsung Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Secara rinci, capaian tersebut meliputi 2 penghargaan tingkat kota, 41 penghargaan tingkat Provinsi Jawa Barat, 30 penghargaan tingkat nasional, dan 9 penghargaan secara individu Wali Kota Bogor.

Prestasi ini mencerminkan komitmen kuat Pemkot Bogor dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, inovasi digital, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, mitra pembangunan, dan partisipasi aktif masyarakat Kota Bogor.

“Penghargaan ini bukan semata-mata tujuan, melainkan hasil dari kerja konsisten, kolaborasi lintas sektor, dan semangat melayani warga. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki diri dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujar Dedie A. Rachim.

Sepanjang 2025, Pemkot Bogor menerima berbagai apresiasi nasional bergengsi, antara lain di bidang reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, pengelolaan keuangan daerah, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, inovasi digital, pelayanan publik, serta kota terbaik dalam penanganan program stunting dari Kemendagri.

Capaian strategis seperti Opini WTP kesembilan dari BPK, peringkat 1 pemerintah kota terbaik dalam pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan tahun 2025 dari KPK, Indeks Reformasi Hukum dengan predikat AA, Kota Layak Anak Predikat Nindya, serta beragam penghargaan dari kementerian dan lembaga negara menjadi bukti pengakuan atas kinerja Pemkot Bogor.

Di tingkat Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor juga konsisten meraih penghargaan atas inovasi daerah, kinerja perangkat daerah, pengelolaan lingkungan, kependudukan dan keluarga berencana, penguatan kampung keluarga berkualitas, serta keluarga sehat sejahtera.

Selain capaian institusional, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim juga meraih 9 penghargaan secara individu tingkat kota, provinsi, dan nasional. Penghargaan tersebut diberikan atas kepemimpinan inovatif, komitmen terhadap lingkungan hidup, penguatan BUMD, pengembangan pendidikan, dukungan terhadap Gerakan Pramuka, hingga peran dalam pemulihan ekonomi dan penguatan program iklim berbasis masyarakat.

Pemkot Bogor menegaskan bahwa capaian ini akan menjadi landasan untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan yang bersih, inovatif, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Kami berkomitmen menjadikan penghargaan ini sebagai energi untuk bekerja lebih baik, lebih cepat, dan lebih berdampak bagi masyarakat Kota Bogor,” tegas Wali Kota.

Dengan semangat Bogor Beres, Bogor Maju, kata Dedie Rachim, Pemkot Bogor berkomitmen melanjutkan kinerja terbaik demi mewujudkan kota yang maju, berkelanjutan, dan membahagiakan warga. (***)

Continue Reading

Advertorial

Trem di Kota Bogor Diuji Coba 2026

Published

on

By

Trem di Kota Bogor Diuji Coba 2026

KlikBogor – Rencana pengembangan transportasi Trem di Kota Bogor memasuki babak baru. Pemkot dan PT Industri Kereta Api (INKA) telah sepakat menandatangani perjanjian atau MoU, Kamis (11/12) lalu, untuk merealisasikan salah satu program Bogor Lancar.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengaku bersyukur atas support yang diberikan. Trem disebutnya dapat menjadi transportasi perkotaan masa depan. Produk Trem besutan PT INKA sudah memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 50 persen. Teknologi baterainya juga sudah jauh lebih maju.

Dalam pengoperasiannya, trem tidak lagi menggunakan kabel atas. Charging energy-nya sudah lebih modern. Dengan demikian, pembiayaannya bisa jauh lebih irit.

“Jadi kita tidak perlu meragukan bahwa industri perkeretaapian dalam negeri ini menjadi harapan masa depan untuk perkotaan di seluruh indonesia,” kata Dedie usai pertemuan di Balai Kota.

Dedie menyebut, trem akan segera diuji coba dalam waktu dekat. Titik pengoperasiannya berada di sekitar Stasiun Bogor atau Alun-alun Kota Bogor. Namun, semuanya masih dalam tahap persiapan, termasuk penyediaan lintasannya. Pada tahap uji coba, trem akan melintas sejauh 450 meter.

“Di uji coba ini, harapannya nanti PT INKA dapat melihat apa saja hal-hal yang masih harus dikembangkan secara teknologi,” kata Dedie.

Jika sudah resmi beroperasi, area lintasan trem akan dikembangkan. Moda transportasi umum ini nantinya akan melintasi area Sistem Satu Arah (SSA) atau Kebun Raya Bogor. Panjang lintasan yang diperlukan mencapai 7 hingga 9 kilometer.

Dedie memastikan bahwa pada tahapan ini pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kita ingin mengedukasi masyarakat agar terbiasa bahwa trem perkotaan ini menjadi solusi transportasi publik masa depan yang hijau dan ramah lingkungan,” paparnya.

Bobot trem sendiri tidak jauh berbeda dengan truk ataupun bus. Oleh karena itu, di garansi bahwa moda transportasi umum ini dinilai aman saat melintasi area jembatan seperti Otista.

“Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada momentum yang sangat penting di mana trem itu bisa segera dimulai di Kota Bogor,” tegas Dedie.

Sementara itu, Direktur Utama PT INKA, Eko Purwanto mengaku bahwa pihaknya merasa terhormat karena telah didukung oleh Pemkot Bogor dalam pengembangan industri transportasi dalam negeri.

Eko memberikan garansi bahwa trem buatannya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri. Dia menambahkan, pihaknya akan menanggung seluruh sarana uji coba.

“Ini sudah sejak 2018 dan sudah kami lakukan uji coba di beberapa lintasan, seperti di Solo dan saat ini juga disambut baik oleh Pemkot Bogor. Untuk uji coba kami akan siapkan sarananya,” terang Eko.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, uji coba trem di Kota Bogor akan dilakukan pada tahun 2026 mendatang. Jika sudah resmi beroperasi, transportasi publik ini akan memiliki 17 halte.

Kereta trem ini nantinya berfungsi sebagai feeder dari LRT yang direncanakan tembus hingga ke Terminal Baranangsiang. Dedie berharap, langkah ini dapat mengurai kemacetan di Kota Hujan.

Solusi Wujudkan Bogor Lancar

Rencana pengoperasian trem di Kota Bogor dinilai menjadi langkah yang baik untuk penataan sistem transportasi massal mewujudkan salah satu program Bogor Lancar. Skema ini disebut efektif karena daya tampungnya besar.

Pengamat transportasi, Yayat Supriatna mengatakan moda transportasi umum berbasis rel wajib diterapkan jika Bogor ingin mendorong 60 persen warganya beralih ke angkutan umum.

“Kalau kita ingin mendorong orang Bogor 60 persen menggunakan public transport, jawabannya adalah berbasis rel,” ujarnya.

Jakarta sudah membuktikan efektivitas moda tersebut melalui MRT, LRT, dan KRL yang terus diperluas. Ia menyebut kepastian waktu dan kapasitas yang memadai menjadi alasan Bogor harus mulai bertransformasi.

Ia juga menyoroti teknologi trem modern yang mengandalkan baterai sehingga tidak memerlukan kabel atas. Penggunaan dua gerbong bertenaga baterai setara dengan dua bus tanpa perlu menambah prasarananya.

“Tinggal memperkuat jaringan jalan khususnya jembatan yang mungkin harus diperkuat,” tuturnya.

Konsep trem ini juga dinilai dapat memperkuat citra Bogor sebagai kota dengan transportasi hijau. Yayat menyebut jalur trem yang melingkar ke Kebun Raya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

“Datang ke Bogor orang bisa langsung naik trem, dari LRT nanti bisa sambung trem dan biayanya lebih terjangkau,” tuturnya.

Dengan begitu, trem berpotensi menjadi angkutan utama di Kota Bogor. Namun ini mesti dibarengi kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Contohnya, pemerintah mulai berani mengoperasikan kebijakan Ganjil Genap di area Sistem Satu Arah (SSA) Kebun Raya. Atau kalau perlu memberlakukan jalan berbayar dan parkir yang tinggi.

“Jadi orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi bisa dikendalikan dengan kebijakan push fighter. Sementara angkotnya bisa jadi feeder,” katanya. (***)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer