KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Predikat tersebut menjadi raihan Opini WTP yang ke-10 bagi Kota Bogor.

Penghargaan tersebut diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Dalam kesempatan itu, Dedie Rachim menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, Opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkot Bogor dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Kota Bogor kembali meraih Opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Ini merupakan raihan Opini WTP yang ke-10 bagi Kota Bogor. Tentu capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Dedie Rachim didampingi Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa, 9 Juni 2026.

Dedie Rachim menegaskan bahwa raihan Opini WTP harus menjadi landasan untuk terus memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang terpenting selanjutnya adalah bagaimana kita mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Opini WTP harus tercermin dalam proses kerja pemerintah daerah yang semakin baik, efektif, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Dedie Rachim.

Dedie Rachim menegaskan bahwa Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil bersyukur dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas konsistensi dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Namun kata dia, mempertahankan prestasi ini selama satu dekade bukanlah hal yang mudah.

“Alhamdulillah, Kota Bogor meraih WTP ke-10 kalinya dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah,” ujar Adityawarman.

Dia menyatakan pencapaian ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras seluruh elemen di Kota Bogor demi menyajikan laporan keuangan yang bersih dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Ini sebuah prestasi dan dedikasi yang luar biasa mempertahankan 10 kali WTP. Mudah-mudahan penganggaran dan pelaksanaan APBD di Kota Bogor semakin baik lagi,” harapnya.

Adityawarman berharap sinergi antara DPRD Kota Bogor sebagai fungsi pengawasan dan Pemkot Bogor sebagai eksekutif dapat terus berjalan harmonis. DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap rupiah dari APBD dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Kota Bogor melalui pembangunan yang tepat sasaran. (***)

KlikBogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor membuat gebrakan baru dalam momentum peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kesetaraan informasi, DPRD Kota Bogor resmi meluncurkan pengalihan Peraturan Daerah (Perda) ke dalam aksara Braille bagi penyandang disabilitas.

​Peluncuran inovasi ini dilakukan di Rapat Paripurna HJB ke-544 yang digelar di Gedung DPRD Kota Bogor pada Rabu, 3 Juni 2026.

Mengusung tema “Bogor Nanjeur, Melangkah Bersama Menuju Bogor Maju”, momen ini menjadi sejarah baru dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Hujan.

​Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat H. Erwan Setiawan, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin.

Kedatangan rombongan disambut oleh Ketua DPRD Kota Bogor Dr. Adityawarman Adil, didampingi para Wakil Ketua DPRD, yakni M. Rusli Prihatevy, Zenal Abidin, dan Dadang Iskandar Danubrata, dengan prosesi adat Rampak Kendang, pengalungan selendang, serta pelepasan burung merpati.

​Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menegaskan bahwa pengalihan dokumen hukum ke aksara Braille merupakan langkah konkret daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Melalui kebijakan ini, kelompok disabilitas netra kini memiliki hak dan akses yang setara terhadap informasi hukum di Kota Bogor.

​”Rapat Paripurna Hari Jadi Bogor ke-544 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang pembangunan daerah, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan masa depan Bogor yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera,” ujar Adityawarman Adil.

​Selain perda ramah disabilitas, rapat paripurna kali ini juga membahas regulasi penting lainnya, termasuk peraturan daerah terkait perlindungan perempuan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Guna memastikan asas manfaatnya meluas, seluruh dokumen perda versi braille ini nantinya akan disimpan di Perpustakaan Kota Bogor agar mudah diakses oleh masyarakat.

​Langkah progresif DPRD Kota Bogor ini mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan menyampaikan pentingnya pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

​Menurut Erwan, kemajuan sebuah kota tidak hanya dinilai dari megahnya infrastruktur fisik, melainkan dari bagaimana seluruh elemennya saling merangkul, termasuk dalam memberikan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

​”Saya juga ingin menegaskan bahwa kemajuan sebuah kota bukan hanya diukur dari bangunan yang tinggi, tapi juga dari kuatnya saling mengasihi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi harus terus kita jaga,” tutur Erwan Setiawan.

​Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyoroti pentingnya menyelaraskan inovasi modern dengan akar sejarah dan budaya lokal. Menurut Dedie, tantangan globalisasi tidak boleh menggerus identitas asli warga Bogor yang sarat akan nilai gotong royong.

​Dedie menambahkan, selain fokus pada inklusivitas sosial melalui peluncuran Perda Braille, Pemkot Bogor berkomitmen kuat untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor ekonomi kreatif, pariwisata, serta pengembangan UMKM.

Inovasi pada infrastruktur dan pelayanan publik diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

​Peringatan HJB ke-544 ini ditutup dengan harapan besar agar semangat “Bogor Nanjeur” dapat memicu kesadaran masyarakat yang lebih tinggi akan pentingnya kesetaraan, perlindungan sosial, dan kebersamaan untuk membawa Kota Bogor menjadi kota yang kreatif, berbudaya, dan maju di masa depan. (***)

KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengajak masyarakat menjadikan momentum Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial, persatuan, dan kebersamaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah kurban menjadi modal penting untuk menjaga Kota Bogor tetap aman, harmonis, dan kondusif.

Idul Adha bukan sekadar perayaan keagamaan tahunan. Lebih dari itu, hari raya kurban menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, semangat berkorban, serta kepedulian terhadap sesama.

“Ibadah kurban mengajarkan kita tentang keikhlasan dan kepedulian. Ini bukan hanya hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan antar-manusia yang harus terus kita jaga,” ujar Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat pelaksanaan Salat Idul Adha di Masjid Al-Muttaqin, Rabu, 27 Mei 2026.

Dedie hadir bersama unsur Forkopimda dan jajaran Pemerintah Kota Bogor. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang melaksanakan salat di lokasi yang sama.

Ia mengajak masyarakat meneladani kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS yang menunjukkan ketaatan, kesabaran, dan pengorbanan demi menjalankan perintah Allah SWT.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

“Momentum Idul Adha ini harus kita jadikan penguat solidaritas sosial dan ukhuwah Islamiyah. Dengan kebersamaan, kita bisa menjaga kota ini tetap kondusif,” katanya.

Pada kesempatan itu, Dedie juga mengajak masyarakat mendoakan sekitar 900 jemaah haji asal Kota Bogor yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci agar diberikan kesehatan, keselamatan, dan kembali ke tanah air sebagai haji dan hajjah yang mabrur.

Ia turut meminta dukungan seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi bersama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Bogor.

Di tempat terpisah, warga Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, sumringah menerima bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban berbobot lebih dari satu ton itu menjadi perhatian warga sejak tiba hingga proses penyembelihannya, Rabu (27/5).

Sejak pagi, ratusan warga memadati area Masjid Nurul Huda untuk menyaksikan secara langsung penyembelihan sapi jenis Simental Cross tersebut. Tak sedikit warga yang mengabadikan momen langka itu menggunakan telepon genggam mereka.
Sapi berwarna coklat dengan corak putih di bagian kaki dan belakang tubuhnya itu mendapat perhatian khusus dari warga.

Bahkan, sejumlah warga rela begadang semalaman untuk menjaga hewan kurban bantuan Presiden tersebut.

“Dijaga sampai sekitar pukul 05.30 WIB. Anak-anak muda sampai orang tua begadang dari malam, gelar terpal dan menjaga sapi bersama-sama,” ujar Panitia Kurban Masjid Nurul Huda, Udi.

Menurutnya, bantuan sapi kurban dari Presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Kayumanis. Pasalnya, baru kali ini lingkungan mereka menerima langsung hewan kurban dari kepala negara.

“Alhamdulillah, ini rezeki buat warga. Baru pertama kali dapat sapi dari Presiden. Biasanya paling dari camat atau wali kota. Warga jadi senang sekali,” katanya.

Karena ukuran sapi yang tidak biasa, panitia pun memutuskan menggunakan jasa jagal profesional untuk proses penyembelihan. Langkah tersebut dilakukan demi memastikan keamanan dan mempercepat proses penanganan hewan kurban.

“Kalau sapi sebesar ini tidak bisa sembarangan. Kami khawatir kalau sampai lepas atau mengamuk. Makanya pakai jagal khusus,” jelas Udi.

Untuk jasa penyembelihan dan penanganan sapi, panitia mengeluarkan biaya sekitar Rp3 juta yang berasal dari swadaya peserta kurban.

“Kalau pakai tenaga profesional, prosesnya lebih cepat dan kualitas daging juga lebih terjaga,” tambahnya.

Proses penyembelihan sapi kurban Presiden Prabowo berlangsung cukup dramatis. Bobot hewan yang mencapai 1,02 ton membuat petugas harus bekerja ekstra keras untuk menjatuhkannya.
Sapi sempat memberikan perlawanan dan beberapa kali menendang saat petugas berusaha mengendalikan tubuhnya.
Situasi tersebut membuat perhatian warga semakin tertuju ke lokasi penyembelihan.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang hadir di lokasi bahkan ikut membantu proses penaklukan sapi. Ia tampak memberikan arahan kepada petugas sekaligus membantu menarik bagian tubuh sapi agar proses penjatuhan berjalan lebih efektif.

Pantauan di lapangan, petugas membutuhkan waktu hampir 20 menit hingga akhirnya sapi berhasil dijatuhkan dan disembelih.

“Bobot sapi ini sekitar 1,02 ton. Kalau melihat pengalaman sebelumnya, saya perkirakan hasil dagingnya bisa mencapai sekitar 1.000 kantong untuk dibagikan kepada masyarakat,” ujar Jenal.

Ia menjelaskan, penentuan lokasi penyembelihan sapi bantuan Presiden dilakukan secara bergilir setiap tahun di berbagai wilayah Kota Bogor.

“Tahun lalu di As-Shogiri. Tahun ini di Kayumanis. Insya Allah tahun depan bisa di wilayah lain lagi supaya manfaatnya dirasakan merata,” katanya.

Jenal menyebut Kota Bogor sudah dua kali menerima bantuan sapi kurban dari Presiden. Ia berharap program tersebut terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (***)