Connect with us

Pemerintahan

Pemkab Bogor Gelar Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Ini Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor

Published

on

Pemkab Bogor Gelar Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Ini Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor

KlikBogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk menyepakati rencana pembangunan daerah yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Dr Bambam Setia Aji, ST, MBA mengungkapkan, kegiatan Musrenbang RPJMD dan RKPD tahun 2026 ini memang harus dilakukan untuk menjalankan program Bupati dan Wakil Bupati ke depan.

Menurutnya, saat ini RPJMD tahun 2025-2029 sedang dalam tahap penyusunan, di mana pihaknya terus menerima saran dan masukan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

“Targetnya Agustus tahun 2025 ini sudah ditetapkan Perda RPJMD Kabupaten Bogor,” kata Bambam, Kamis, 24 April 2025.

Penyusunan dilakukan secara internal oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dengan memperhatikan dan menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang disampaikan saat pendaftaran di KPU.

“Bupati mengharapkan kita menyusun rancangan, yang kemudian diselaraskan dengan arahan beliau. Berdasarkan hasil penelaahan teknokratis yang dikonsultasikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, ditetapkan bahwa visi Kabupaten Bogor diselaraskan sehingga ditetapkan yaitu ‘Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang’,” jelas dia.

Meski begitu, kata dia, Pemkab Bogor menerima masukan program dari siapapun yang selaras dengan visi misi Bupati. Seperti misalnya, dengan DPR RI terkait pemanfaatan buah talas yang merupakan khas Bumi Tegar Beriman.

“Tadi DPR RI ada program untuk talas, yang memanfaatkan semua bagiannya. Itu bisa menjadi salah satu program untuk meningkatkan ketahanan pangan kita, salah satu diversifikasi pangan,” imbuh dia.

Begitupun, Musrenbang ini digelar untuk menyepakati rancangan program prioritas Pemerintah Daerah, sehingga pada kesempatan ini mengumpulkan usulan dari para pemangku kepentingan.

Berikut program prioritas RPJMD tahun 2025-2029.

1) Mewujudkan tata kelola penyelenggaran pemerintah daerah yang baik:
– Tranformasi layanan pemerintah berbasis digital.
– Akselerasi pembangunan perdesaan.

2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju:
– Perekonomi daerah yang maju seperti, stabilisasi harga kebutuhan barang pokok dan barang penting
– peningkatan ketersedian pangan menuju swasembada.
– Penguatan UMKM fasilitas kemitraan usaha dan kewirausahaan.
– Penguatan koperasi untuk pengembangan sektor rill, – Peningkatan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.
– Revitalisasi BUMD.
– Penguatan kinerja Bumdes.
– Pembanguan infrastuktur yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah.

3) Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan:
– Peningkatan infrastuktur dasar permukiman.
– Pembangunan ruang terbuka publik.
– Peningkatan ketahanan bencana.

4) Mewujudkan sumber daya yang berkualitas:
– Aksesibilitas pendidikan dasar.
– Cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
– Tranformasi layanan kesehatan primer.
– Transformasi layanan kesehatan rujukan.

5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat:
– Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja.
– Peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas.
– Penanganan kemiskinan.

Kegiatan program prioritas perangkat daerah tahun 2026.

1) Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik:
– Perluasan akses digital.
– Tranformasi digital layanan publik prioritas.
–  Digitalisasi data desa.

2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju:
– Pembangunan jalan dan infrastuktur strategis.
– Pengembangan angkutan umum massal melalui skema BTS.
– Pembangunan Masjid Agung
– Pengendalian inflasi melalui GPM dan pengadaan cadangan pangan.
– Irigasi perpipaan pertanian.
– Pengelolaan jasa usaha tani.
– Peningkatan infrastuktur dasar permukiman.
– Kemitraan usaha mikro dengan toko modern.
– Pengembangan sentra industri kecil menengah.
– Pasar bersih dan pasar SNI.
– Pelestarian dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.
– Peningkatan nilai ekonomi pariwisata berbasis destinasi unggulan dan ekonomi kreatif.
– Memperkuat dan memperluas usaha Bumdes dan atau koperasi untuk mendukung Pariwisata.

3) Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan:
– Penanganan persampahan, air minum dan air limbah.
– Pembangunan ruang terbuka publik.
– Peningkatan mitigasi bencana.

4) Mewujudkan sumber daya yang berkualitas:
– Bantuan biaya sekolah siswa miskin.
– Bantuan biaya pendidikan kesetaraan.
– Penyiapan sekolah unggulan SD, SMP dan PAUD.
– Universal Heart Coverage (UHC) 100%.
– Percepatan penanganan penyakit menular dan penuntasan TBC.
– Optimalisasi pelayanan puskesmas.
– Optimalisasi IGD pada RSUD.
– Pengembangan layanan unggulan pada 4 RSUD.

5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat:
– Pendidikan pelatihan vokasi serta peningkatan produktifitas tenaga kerja.
– Pembangunan ‘Wisma Istimewa’ untuk disabilitas.
– Penguatan dan pelaksanaan skema graduasi keluarga miskin ekstrem melalui pilar perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan. (***)

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: 3 Inovasi Digital Bappedalitbang untuk Tingkatkan Pelayanan hingga Kelola Data

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Pemkot Bogor Pinjam Pakai Eks Kantor Imigrasi

Published

on

By

Pemkot Bogor Pinjam Pakai Eks Kantor Imigrasi
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim (kanan) bersama Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia menandatangani perjanjian pinjam pakai Barang Milik Negara (BMN) eks Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Dok. Diskominfo Kota Bogor.

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melaksanakan penandatanganan perjanjian pinjam pakai Barang Milik Negara (BMN) eks kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Rabu, 4 Februari 2026.

Eks Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor nantinya akan digunakan sebagai Kantor Satpol PP Kota Bogor, sebelum selanjutnya dimanfaatkan sebagai Kantor Kecamatan Tanah Sareal.

Dedie Rachim mengatakan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas kebutuhan Pemkot Bogor terkait beberapa layanan publik yang selama ini masih terkendala oleh keterbatasan kantor.

“Kebetulan kita punya rencana pembangunan underpass Kebon Pedes, maka kita tentu harus memikirkan Kantor Kecamatan Tanah Sareal. Kemudian kita pindahkan ke satu tempat yang strategis dan alhamdulillah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki eks Kantor Imigrasi di Jalan Ahmad Yani seluas 900 meter persegi,” ujarnya.

Dedie Rachim menambahkan bahwa hal dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendapat persetujuan untuk dipinjam pakai.

Sebelumnya, Kantor Satpol PP Kota Bogor masih menempati lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lahan tersebut, lanjut Dedie Rachim, telah habis masa pinjam pakainya dan kemudian akan ditarik kembali ke provinsi.

“Maka sementara sebelum pembangunan underpass Kebon Pedes, kita gunakan sebagai kantor sementara Satpol PP Kota Bogor,” ucapnya.

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

Musrenbang Bogor Utara Usulkan 228 Kegiatan, Didominasi Bidang Fisik

Published

on

By

Musrenbang Bogor Utara Usulkan 228 Kegiatan, Didominasi Bidang Fisik
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat membuka Musrenbang Kecamatan Bogor Utara RKPD 2027, Kamis, 22 Januari 2026.

KlikBogor – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Utara untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor 2027 digelar di Aula Kebo Jati, Kelurahan Cibuluh pada Kamis, 22 Januari 2026. Tercatat 228 kegiatan yang diusulkan dengan didominasi bidang fisik.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang membuka acara tersebut menyampaikan bahwa Bogor Utara dalam sejarahnya adalah gerbang Kota Bogor yang memiliki potensi sangat luar biasa.

“Konsep dan langkah-langkah pembangunan yang ada dinilai perlu diperbaiki agar lebih revolusioner sehingga pembangunannya lebih terasa dan masyarakat Bogor Utara bisa menikmati pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan serta tidak sekedar menjadi penonton pertumbuhan wilayah tetangga,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut Dedie Rachim, kegiatan ini menjadi momentum yang sangat baik, di mana potensi yang ada apabila dilakukan jemput bola melalui intervensi program dan kegiatan yang tepat akan mendorong juga menghasilkan pertumbuhan yang baik.

“Dukungan dari semua pihak tentunya sangat dibutuhkan. Selain itu saya titip soal banjir, jadi titik-titik yang menjadi sumbatan. Di Bogor Utara kendalanya banyak bangunan yang melanggar. Saya minta camat dan lurah kalau memang harus dibongkar, kami bongkar langkah normalisasi aliran sungai,” ujar Dedie Rachim.

Camat Bogor Utara, Riki Robiansah, menyampaikan hasil Musrenbang untuk RKPD 2027 terdapat 228 usulan prioritas yang diajukan ke tingkat kota. Dari sejumlah usulan tersebut, 140 merupakan usulan bidang fisik.

“Dominasi usulan fisik tersebut tidak terlepas dari kondisi Bogor Utara yang rawan banjir. Usulan yang masuk mayoritas berkaitan dengan perbaikan drainase, peninggian dan perbaikan turap, serta peninggian jembatan. Beberapa kelurahan kalau hujan besar dengan intensitas tinggi dan lama biasanya ada banjir, meskipun sifatnya lintasan dan cepat surut,” terangnya.

Riki memaparkan, rencana pembangunan Jalan R2 di wilayah Bogor Utara yang ditargetkan dapat tersambung hingga kawasan Sentul, Sukaraja. Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 tahun ke depan.

“Rencananya insyaallah mudah-mudahan 4-5 tahun ke depan bisa tembus sampai ke SBY Center yang berada di wilayah Kelurahan Ciluar yang berbatasan dengan Sukaraja, Sentul, ke arah utaranya,” papar Riki.

Lebih lanjut, Riki menjelaskan, pembangunan Jalan R2 nantinya akan tersambung mulai dari Jalan K.S. Tubun. Namun, hingga saat ini proses pembebasan lahan masih belum sepenuhnya rampung.

“Pembebasan ada beberapa bidang lagi yang belum. Tahun ini ada dana pembebasan lahan sebesar Rp20 miliar untuk R2,” ujarnya.

Menurut Riki, pembebasan lahan di sisi selatan menjadi prioritas utama karena biaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil dibandingkan sisi utara. Di sisi utara, jumlah lahan yang belum terbebaskan masih cukup banyak dan memerlukan anggaran yang lebih besar.

(ckl/hrs)

Continue Reading

Berita

Tanah Sareal Diproyeksikan jadi Pusat Pertumbuhan Kota Bogor

Published

on

By

Tanah Sareal Diproyeksikan jadi Pusat Pertumbuhan Kota Bogor
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim usai menghadiri Musrenbang Kecamatan Tanah Sareal, Selasa, 20 Januari 2026.

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan berbagai program strategis untuk mendorong pembangunan wilayah Kecamatan Tanah Sareal sebagai pusat pertumbuhan Kota Bogor baik untuk masa kini maupun masa depan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa Tanah Sareal memiliki posisi penting dalam pembangunan kota. Berbagai program dan kegiatan telah dan tengah dipersiapkan untuk mendorong kemajuan wilayah tersebut sekaligus menjadi pemicu semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Tanah Sareal adalah pusat pertumbuhan Kota Bogor masa kini dan masa depan. Banyak program dan kegiatan yang sedang kita persiapkan dan yang sudah dipersiapkan. Ini mudah-mudahan menjadi pemicu semangat masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah untuk menyukseskan langkah-langkah yang sudah diambil,” ujar Dedie Rachim seusai menghadiri Musrenbang Kecamatan Tanah Sareal di Taman Marcopolo, Selasa, 20 Januari 2026.

Salah satu upaya yang tengah dipersiapkan untuk diwujudkan adalah Stoplet Sukaresmi. Selain itu, Pemkot Bogor juga merencanakan pembangunan SMA Negeri 11 yang akan dilengkapi dengan lapangan olahraga agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Tak hanya di sektor transportasi dan pendidikan, pembangunan infrastruktur lingkungan juga disiapkan, di antaranya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Waste-to-Energy (WTE) Kayumanis.

Kemudian, pembangunan GOR Pajajaran, serta penataan Taman Heulang. Rencana pembangunan jalan yang menghubungkan Jalan Pemuda-Dadali-Sukaresmi, serta pembangunan underpass Kebon Pedes.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota menekankan pentingnya optimisme dan semangat bersama dalam mewujudkan seluruh rencana pembangunan tersebut.

Meski pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, pemerintah memastikan komitmen untuk terus bergerak dan memulai langkah nyata.

“Kalau kitanya tidak semangat, kitanya pesimis, gimana dewannya, gimana wali kotanya. Tapi paling tidak kita sudah memulai dan terus berupaya untuk mewujudkan, tinggal mudah-mudahan anggarannya tersedia atau secara bertahap nanti pelaksanaannya. Itu saya pikir,” katanya.

(ckl/hrs)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer