Berita
Menteri LH Hanif Faisol Wajibkan Produsen Makanan dan Minuman Susun Peta Jalan Pengurangan Sampah
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mewajibkan kepada seluruh produsen di bidang Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), retail, serta industri jasa makanan dan minuman untuk segera menyusun Peta Jalan Pengurangan Sampah yang mencakup produk, kemasan, dan wadah.
Hanif Faisol menegaskan bahwa langkah ini didasari oleh Peraturan Menteri LHK No. P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
Ia menjelaskan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dari 368 Kabupaten/Kota tercatat total timbulan sampah mencapai 38,4 juta ton pada 2023, dengan estimasi mencapai 50 juta ton jika seluruh 514 Kabupaten/Kota melaporkan data mereka.
“Dari total tersebut, sampah yang dikelola melalui pengurangan di sumber dan penanganan di tempat pemrosesan akhir mencapai 23,7 juta ton (61,6%), sementara 14,8 juta ton (38,4%) belum terkelola,” ungkap Menteri LH sekembalinya dari kegiatan COP29 Baku Azarbaijan, Jumat, 15 November 2024.
Mantan Dirjen PKTL KLHK ini menekankan pentingnya perubahan paradigma dari model linier “Kumpul-Angkut-Buang”, yang masih banyak diterapkan, menuju pengurangan sampah di sumber dengan model sirkular melalui praktik reuse dan recycle.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan tanggung jawab produsen dalam mengurangi sampah dan industrialisasi pengolahan sampah sebagai sumber energi dengan teknologi terbaik yang tersedia.
“Upaya ini bertujuan untuk mencapai target 30% pengurangan sampah di sumber dan 70% penanganan sampah pada tahun 2025, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017,” jelasnya.
Hanif Faisol menambahkan, untuk meningkatkan tingkat daur ulang, pemerintah telah menerbitkan instrumen kebijakan yang mewajibkan produsen mengurangi sampah, dengan target pengurangan 30% dari timbulan sampah pada 2029.
“Kebijakan ini menjadi dasar operasional bagi produsen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 12-15 PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga,” katanya.
Lebih lanjut, kata Hanif Faisol, target pengurangan sampah 30% ini harus dicapai tidak hanya melalui daur ulang, namun juga melalui pembatasan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali, yang akan mendukung kebutuhan bahan baku untuk industri daur ulang di Indonesia.
“Kewajiban pengurangan sampah yang berasal dari produk, kemasan produk, dan atau wadah yang dihasilkannya dengan melakukan pembatasan timbulan, pendauran ulang melalui penarikan kembali, dan atau pemanfaatan kembali dengan menyusun dan menjalankan peta jalan pengurangan sampah secara bertahap dengan prinsip perbaikan terus menerus (continues improvement),” paparnya.
Sementara itu, Direktur Pengurangan Sampah KLH/BPLH Vinda Damayanti menjelaskan, dari total timbulan sampah, terdapat lima jenis sampah yang berpotensi didaur ulang, yaitu plastik (19,21%), kertas (10,83%), logam (3,24%), kain (2,91%), dan kaca (2,46%). Secara total, potensi sampah yang dapat didaur ulang mencapai 14,7 juta ton atau 38% dari total timbulan sampah.
Vinda menambahkan, potensi pencapaian tingkat daur ulang nasional untuk kelima jenis sampah tersebut dapat mencapai 38%, di mana saat ini tingkatnya baru sekitar 10%.
“Sesuai dengan data yang ada, Kementerian LH/BPLH telah melayangkan surat kepada 613 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Produsen, Produsen Bidang Usaha Manufaktur. Diharapkan dengan adanya surat ini masih ada ruang besar untuk meningkatkan tingkat daur ulang secara nasional dari 10% menjadi 38% secara bertahap,” tandas Vinda.
(red)
Berita
Terpilih jadi Ketua Kadin Kota Bogor, Arwinsyah Putra Dorong Koperasi-UMKM Go Internasional
KlikBogor – Arwinsyah Putra resmi terpilih dan sah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor untuk periode 2026-2031.
Keputusan tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Kota (MUKOTA) VIII Kadin Kota Bogor yang digelar di The Podium Function Spaces, Lippo Plaza Ekalokasari, Bogor, Kamis, 18 Juni 2026.
Arwinsyah Putra menggantikan posisi ketua sebelumnya, Bagus Maulana Muhammad, untuk memimpin arah baru dunia usaha dan memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah daerah selama lima tahun ke depan.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang hadir langsung dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi mendalam, sekaligus ucapan selamat atas terlaksananya Mukota VIII serta terpilihnya kepengurusan yang baru.
Dalam sambutannya, Dedie Rachim memaparkan kondisi makro ekonomi wilayah yang saat ini mencatatkan pertumbuhan positif di angka 5,65 persen.
Meski target nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto berada di angka 8 persen, ia mengaku tetap optimis dengan potensi lokal yang dimiliki Kota Bogor.
”Kota Bogor hari ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,65 persen. Kita memahami dinamika politik dan perkembangan ekonomi dunia saat ini memengaruhi berbagai lini. Namun, saya optimis pertumbuhan ekonomi ini akan terus bertambah selama kondusifitas dan situasi kota terjaga dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa stabilitas ekonomi sangat bergantung pada Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Oleh karena itu, ia mengajak para pengusaha yang bernaung di bawah Kadin untuk proaktif menjaga iklim usaha yang aman.
Selain itu, Wali Kota menyoroti pentingnya kepastian program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.
”Potensi perputaran uang di Kota Bogor dari MBG saja bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun. Ini potensi yang sangat besar. Kami berharap kepengurusan Kadin yang baru bisa ikut menjaga kondusifitas wilayah agar persoalan baru tidak muncul dan ekonomi terus bergerak,” tambahnya.
Nasihat senada disampaikan oleh Ketua Kadin Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi. Sebagai mantan Ketua Kadin Kota Bogor, Almer mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya bagi Arwinsyah Putra bukan sekadar memenangkan kontestasi, melainkan bagaimana menjalankan roda organisasi dan membangun ekosistem yang solid.
”Tantangan nyata setelah ini adalah membuat suatu ekosistem pengurus yang bisa bersinergi dengan Pemerintah Kota Bogor dan Forkopimda guna memastikan iklim usaha tetap kondusif,” jelas Almer.
Almer juga secara khusus menginstruksikan Arwinsyah untuk merangkul seluruh elemen pengusaha di Kota Bogor tanpa membeda-bedakan latar belakang.
”Arahan dari saya untuk Kang Arwin, rangkul semua pihak dan ayomi semuanya. Masukkan ke dalam kepengurusan, tidak apa-apa jika di awal kepengurusan ini terlihat gemuk. Nanti dalam waktu enam bulan hingga satu tahun, organisasi akan mengevaluasi mana yang bisa bekerja maksimal,” tegasnya.
Sebagai ketua terpilih sekaligus ketua formatur, Arwinsyah Putra menegaskan komitmennya untuk bekerja keras merealisasikan visi dan misinya.
Pria berlatar belakang arsitek lulusan Universitas Trisakti ini berjanji menjadikan Kadin sebagai mitra strategis utama pemerintah dalam pembangunan ekonomi kota.
Salah satu langkah konkret awal yang akan diakselerasi adalah mendorong penguatan sektor Koperasi dan UMKM agar mampu menembus pasar ekspor di tengah dinamika nilai tukar rupiah.
”Saya akan bekerja keras menjalankan visi misi saya, utamanya menjadi mitra strategis pemerintah dalam dunia usaha. Saya juga sudah menyampaikan kepada komunitas UMKM dan koperasi, kemarin ada sekitar 100 komoditas produk lokal, seperti camilan makaroni panggang, yang potensial untuk kita dorong ekspornya ke luar,” kata Arwinsyah.
Ia pun meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah agar pintu kolaborasi selalu terbuka demi kemajuan dunia usaha di Kota Bogor.
Sebelum prosesi serah terima jabatan, Ketua Kadin Kota Bogor periode 2021-2026, Bagus Maulana Muhammad, menyampaikan laporan capaian perjalanan organisasinya yang terbagi ke dalam tiga fase penting.
”Fase pertama (2021-2022) adalah masa konsolidasi dan taaruf di tengah batasan pandemi Covid-19. Fase kedua adalah tahun kolaborasi, di mana kami menyatukan komposisi seimbang antara pengurus senior dan junior. Dan fase ketiga (2024-2026) adalah tahun prestasi, yang ditandai dengan keberhasilan membangun gedung Kadin Kota Bogor yang representatif, serta mencatatkan sejarah di mana Ketua Kadin Jabar saat ini berhasil terpilih dari kader Kota Bogor,” kata Bagus.
(rls/hrs)
Berita
Pemkot Bogor Kejar Kekurangan PPK Tipe C, 27 ASN Diuji Kompetensi
KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar pelatihan kompetensi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP) untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tipe C.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi memaparkan, pelatihan ini digelar Pemkot Bogor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat.
“Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, saat ini Pemkot Bogor secara kuantitas masih kekurangan personel kompeten untuk posisi tersebut. Kebutuhan ideal kami sebetulnya mencapai hampir 100 personel PPK tipe C, namun kondisi faktual (existing) di lapangan saat ini kami baru memiliki 65 personel,” ungkap Denny usai membuka pelatihan di Onih Hotel, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis, 18 Juni 2026.
Baca juga: Angkot Usia di Atas 20 Tahun Dilarang Mengaspal
Melalui pelatihan ini, pihaknya mengikutsertakan 27 aparatur sipil negara (ASN) yang nantinya dapat lulus 100 persen saat mengikuti ujian sertifikasi atau uji kompetensi serta berhasil memperoleh sertifikat keahlian resmi.
“Kami juga meminta kepada tim narasumber serta jajaran BKPSDM untuk terus memberikan materi-materi taktis yang mudah diingat dan dipahami, sehingga saat ujian nanti para peserta dapat menjawab soal dengan lebih mudah. Sebab, biasanya jika soal ujian pengadaan ini terlihat mudah, jawaban analisisnya justru yang cukup rumit,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum pada BPSDM Jawa Barat, Asep Riyanto memaparkan, pihaknya melihat seluruh jajaran Pemkot Bogor sangat aktif dan berkomitmen tinggi dalam melakukan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur, khususnya dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengadaan barang dan jasa.
“Tadi telah dipaparkan mengenai kondisi faktual di lapangan bahwa Pemkot Bogor masih memiliki kekurangan sekitar 35 personel lagi untuk memenuhi kebutuhan PPK tipe C. Ke depan, tidak hanya untuk tipe C, mudah-mudahan kami juga bisa terus berkolaborasi untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi bagi PPK tipe B,” katanya.
Baca juga: Benarkah Tawon Bisa Mengenali Wajah Manusia? Ini Kata Pakar IPB
Asep menegaskan, dengan sinergi diharapkan dapat segera memenuhi seluruh kebutuhan formasi PPK, baik tipe C maupun tipe B di lingkungan Pemkot Bogor. Dengan terpenuhinya personel tersebut diharapkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan lebih cepat, akuntabel, dan tepat waktu.
“Hal ini tentu sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi kemajuan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan menyatakan siap untuk terus berkolaborasi penuh dengan Pemkot Bogor demi mengembangkan kapasitas dan kompetensi ASN di Kota Bogor,” jelasnya.
(hrs/ckl)
Berita
Longsor Jalan Kebon Pedes Digarap, Target Rampung November
KlikBogor – Tebing Jalan Kebon Pedes di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang mengalami longsor pada Januari 2026 mulai diperbaiki. Proyek ini dilaksanakan selama 150 hari kalender dengan biaya mencapai sekitar Rp5,4 miliar.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, longsor yang terjadi di area aliran Kali Cipakancilan ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga Pemerintah Kota Bogor mengusulkan untuk penanganannya.
“Karena kewenangannya di bawah Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bogor mengusulkan agar penanganannya dapat diprioritaskan. Alhamdulillah hari ini sudah ditandatangani SPK. Artinya sudah dilakukan penandatanganan pekerjaan, serah terima lokasi pekerjaan, dan siap digarap,” ujar Dedie Rachim kepada awak media, Rabu, 17 Juni 2026.
Dedie Rachim menjelaskan, perbaikan longsor dilaksanakan selama 150 hari kalender. Adapun anggaran untuk penanganan longsor ini sekitar Rp5,4 miliar. “Dan anggarannya juga kan cukup besar, sekitar Rp5,4 miliar,” kata Dedie Rachim.
Baca juga: Pelajar SMP dan SMA di Kota Bogor jadi Duta KTR di Sekolah
Ia menjelaskan, penanganan longsor akan dilakukan melalui pembangunan konstruksi pengaman tebing. “Tentu ada dinding penahan tanah, kombinasi di bawahnya ada beton, bronjong, juga batu granular, kemudian juga tetap memperhatikan jalur air,” jelas Dedie Rachim.
Dalam kesempatan ini, ia mengungkapkan bahwa salah satu pemicu longsor adalah apabila masyarakat membuang sampah sembarangan. Karena tumpukan sampah dapat menghambat aliran air dan menambah tekanan pada struktur penahan tanah.
“Salah satunya ini, kalau dijadikan tempat untuk pembuangan sampah di sini, tumpukan itu mungkin menghalangi jalur air, menghambat. Akibatnya tadi, beban kepada dindingnya menjadi besar dan akhirnya ambrol,” katanya.
“Jadi kebiasaan selalu membuang sampah sembarangan ini harus segera dihilangkan. Supaya sepanjang jalur Pemuda, Kebon Pedes, Sholeh Iskandar yang sudah dibangun jangan nanti longsor lagi gara-gara tumpukan sampah,” kata Dedie Rachim menambahkan.
Baca juga: Dewan Nasya Minta Penyaluran Bansos Kota Bogor Tepat Sasaran
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sub Kegiatan Perbaikan Badan Jalan DPT Beton, Ade Subhan menjelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 150 hari kalender.
“Pengerjaannya 150 hari kalender atau 5 bulan mulai dari dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) per 17 Juni 2026 sampai 14 November 2026,” katanya.
Terkait penutupan akses jalan pada saat pengerjaan berlangsung, Ade menjelaskan akan dilakukan secara kondisional sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan.
“Nanti kondisional, ketika memang membutuhkan tutup harusnya, kita akan koordinasi dengan dishub dan polsek, agar bisa dilakukan pengalihan harus. Tapi kondisional, jadi tidak setiap hari ditutup,” katanya.
(hrs/ckl)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Serba Serbi7 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Berita11 bulan ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi1 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata
