Berita
Dilantik Jadi Menteri LH, Hanif Faisol Siapkan 10 Strategi untuk Bangun KLH yang Kuat
KlikBogor – Hanif Faisol Nurofiq resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Senin, 21 Oktober 2024.
Pada penugasan barunya, Hanif menyampaikan telah menyiapkan 10 rancangan strategis untuk membangun kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH atau BPLH) periode 2024 – 2029.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto juga telah menunjuk Diaz Hendropriono untuk mendampingi Hanif Faisol Nurofiq sebagai wakil menterinya.
Presiden berpesan agar seluruh menteri dan wakil menteri dapat bekerjasama dengan baik untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
Saat ditanya wartawan, Menteri LH menjelaskan bahwa KLH atau BPLH diharapkan dapat menjadi lembaga yang lebih responsif dan strategis dalam menghadapi tantangan lingkungan dan efek perubahan iklim, serta mendukung visi besar Indonesia menuju tahun 2045, yaitu “Better Environment for Sustainable Investment.”
Hanif juga menegaskan bahwa kelembagaan KLH atau BPLH akan bekerja sinergis dalam menjaga lingkungan dan mendorong investasi berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa situasi triple planetary crisis yang terdiri dari krisis perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi pondasi kerja KLH atau BPLH.
“Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung, di antaranya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup,” paparnya.
Salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK).
“Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan,” imbuhnya.
Hal lainnya adalah strategi kolaborasi, di mana ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik dari masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga internasional.
“Untuk mempercepat inovasi di bidang lingkungan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ujarnya.
Kemudian, pihaknya akan fokus kepada penanganan isu lingkungan, di antaranya adalah penanganan pencemaran limbah dan kualitas lingkungan yang menurun.
Dalam menghadapi perubahan iklim, Hanif menyatakan akan memperkuat sistem informasi kerentanan guna meningkatkan efektivitas upaya adaptasi. Ia juga memastikan komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia tetap terjaga.
“Pengelolaan sampah laut, peningkatan sistem sanitasi, dan mitigasi polusi udara di kota-kota besar menjadi prioritas. Selain itu, krisis keanekaragaman hayati akan diatasi melalui pendekatan restorasi ekosistem dan penegakan hukum,” bebernya.
Sebagai bagian dari rencana jangka pendek, kata Hanif, KLH atau BPLH juga akan meluncurkan beberapa program unggulan yang terintegrasi dengan Quick Wins Asta Cita.
“Beberapa di antaranya adalah pengelolaan limbah dan sampah dari program gizi anak sekolah, penanganan limbah medis dari program kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit, serta pendampingan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian,” jelas Hanif.
Terakhir adalah program sumber penerimaan negara, ia mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup akan diperkuat melalui penerapan instrumen ekonomi lingkungan, seperti nilai ekonomi karbon, penguatan ekonomi sirkular, dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati.
Tak hanya itu turut berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja yang berbasis upaya pembangunan yang ramah kepada alam.
Dengan perencanaan yang matang, Hanif optimis bahwa KLH atau BPLH dapat menjawab berbagai tantangan lingkungan dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
“Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, diharapkan kelembagaan KLH atau BPLH mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
(red)
Berita
Klarifikasi Disperumkim Kota Bogor Terkait Pajak Mobil Dinas
KlikBogor – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan kendaraan dinas diduga menunggak pajak.
Kepala Disperumkim Kota Bogor, Chusnul Rozaqi mengatakan bahwa Disperumkim Kota Bogor telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas sesuai ketentuan yang berlaku dan pembayaran telah dilakukan tepat waktu sesuai jatuh tempo pada 18 November 2025.
Saat ini, pelat nomor baru juga telah terpasang pada kendaraan tersebut. Dijelaskan bahwa setiap kendaraan dinas yang dikelola organisasi perangkat daerah (OPD) telah memliki perencanaan dan anggaran.
“Perlu diketahui bahwa setiap kendaraan dinas yang dikelola OPD telah memiliki perencanaan dan pos anggaran yang tersedia,” ujarnya dikutip Kamis, 11 Juni 2026.
Ia menambahkan, kendaraan dinas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan contoh kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan kepada masyarakat.
Sebelumnya, sebuah unggahan di media sosial menampilkan kendaraan operasional pelat merah yang memiliki masa berlaku hingga Desember 2021.
Baca juga: Viral Mobil Dinas di Kota Bogor Diduga Menunggak Pajak
(hrs)
Berita
Zona 5 Siap Dialiri, Tirta Pakuan Lakukan Komisioning Pipa
KlikBogor – Memastikan aliran air ke pelanggan memenuhi Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K-3), Perumda Tirta Pakuan melakukan komisioning jaringan pipa di wilayah Palasari, Kabupaten Bogor, untuk aliran ke zona 5. Hal ini sesuai komitmen Tirta Pakuan mengoptimalkan aliran air selama 24 jam.
Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan, Dani Rakhmawan menjelaskan, kegiatan komisioning jaringan pipa di Palasari untuk ke zona 5 dilaksanakan pada Selasa kemarin.
“Komisioning ini merupakan proses pengujian, pemeriksaan juga memastikan bahwa seluruh komponen, sistem, instalasi, atau fasilitas yang baru selesai dibangun dapat berfungsi dengan baik, aman dan sesuai dengan spesifikasi desain. Ini kami cek sebelum resmi dioperasikan secara penuh,” ungkap Dani dikutip Kamis, 11 Juni 2026.
Baca juga: Direvitalisasi, SDN Pakuan Kota Bogor Tambah 8 Ruang Kelas Baru
Ia menambahkan bahwa tahap uji coba final atau final check untuk menjamin jaringan yang dibangun tidak mengalami kegagalan saat mulai dioperasikan untuk zona 5.
“Tujuannya memastikan aliran air kepada pelanggan memenuhi Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas atau K3 khususnya di zona 5,” tambahnya.
Baca juga: Legislator PKS Pejuang Kepentingan Publik Berpulang
Pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi teknis untuk mengatasi tantangan distribusi air bersih di Kota Bogor.
Penguatan jaringan dilakukan sebagai langkah lanjutan. Apabila pengembangan jaringan di suatu wilayah berdampak pada tekanan air di wilayah lain, maka akan dilakukan intervensi teknis.
“Kami memastikan akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian di lapangan guna meningkatkan layanan serta memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bogor secara optimal,” katanya.
(rls/hrs)
Berita
Direvitalisasi, SDN Pakuan Kota Bogor Tambah 8 Ruang Kelas Baru
KlikBogor – SDN Pakuan Kota Bogor akan menambah ruang kelas baru (RKB). Proses pembangunan gedung sekolah ditandai dengan pre-construction meeting (PCM).
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin menegaskan pentingnya persiapan pelaksanaan revitalisasi bangunan SDN Pakuan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri PCM bersama Dinas Pendidikan, konsultan perencana, pelaksana, pengawas, dan pihak sekolah pada Kamis, 11 Juni 2026.
Menurutnya, pembahasan teknis perlu dilakukan secara matang karena kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung selama proses pembangunan.
“Anak-anak masih menggunakan ruang kelas yang ada di sampingnya, sehingga aspek keamanan, distribusi barang, dan lainnya harus spesifik betul-betul dibahas,” ujarnya.
Baca juga: SDN Cimahpar 5 jadi Percontohan Revitalisasi Sekolah Lewat Swakelola
Ia mengungkapkan, usulan penambahan RKB telah diajukan sejak 2023. Dengan tambahan ruang kelas baru ini diharapkan jumlah siswa yang belajar pada siang hari berkurang dan ke depan seluruh siswa dapat masuk pagi.
Wakil Wali Kota juga meminta pelaksana proyek mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan memastikan seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi. Proyek revitalisasi SDN Pakuan ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Kepala SDN Pakuan, Joko Hadiarso mengatakan, sekolah dengan 529 siswa saat ini memiliki 18 rombongan belajar, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung hingga sore hari.
“Kami mengajukan ruang kelas baru sejak tahun 2023. Karena itu, jangan sampai anak pulang jam 5. Target saya jam 2 sudah pulang,” ujarnya.
Dalam revitalisasi ini akan dibangun empat ruang kelas baru pada bangunan dua lantai yang berada di area sekolah. Selama pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan sistem tiga shift.
Pihak sekolah juga akan turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek agar kualitas pembangunan terjaga.
Baca juga: 30 Calon Pekerja Migran Digembleng untuk Kerja ke 3 Negara
Revitalisasi SDN Pakuan dikerjakan oleh pelaksana CV Prakarsa Adhikari Semesta selama enam bulan atau 180 hari kalender. Proyek senilai Rp2 miliar ini bersumber dari APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2026.
“Pekerjaan meliputi pembongkaran eksisting (bangunan lama) terus bangun (gedung) baru. Awalnya 3 ruang kelas dan 1 ruang guru, nanti jadi empat ruang kelas semuanya. Totalnya jadi 8 ruang kelas karena 2 lantai,” kata Direktur CV Prakarsa Adhikari Semesta, Maswi Haris.
Pihaknya memastikan telah berkoordinasi dengan sekolah untuk menutup dan membatasi area proyek agar tidak diakses siswa. Hal tersebut dilakukan lantaran pembangunan berlangsung bersamaan dengan kegiatan belajar mengajar.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh pekerjaan akan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran dan mutu pembangunan.
“Kami akan tetap waktu dan tetap mutu juga patuh dengan K3 agar semua sesuai RAB (rencana anggaran biaya), apalagi ini untuk pendidikan anak,” katanya.
(hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Serba Serbi7 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Berita11 bulan ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi1 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata
