KlikBogor – Hanif Faisol Nurofiq resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Pada penugasan barunya, Hanif menyampaikan telah menyiapkan 10 rancangan strategis untuk membangun kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH atau BPLH) periode 2024 – 2029.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto juga telah menunjuk Diaz Hendropriono untuk mendampingi Hanif Faisol Nurofiq sebagai wakil menterinya.

Presiden berpesan agar seluruh menteri dan wakil menteri dapat bekerjasama dengan baik untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

Saat ditanya wartawan, Menteri LH menjelaskan bahwa KLH atau BPLH diharapkan dapat menjadi lembaga yang lebih responsif dan strategis dalam menghadapi tantangan lingkungan dan efek perubahan iklim, serta mendukung visi besar Indonesia menuju tahun 2045, yaitu “Better Environment for Sustainable Investment.”

Hanif juga menegaskan bahwa kelembagaan KLH atau BPLH akan bekerja sinergis dalam menjaga lingkungan dan mendorong investasi berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa situasi triple planetary crisis yang terdiri dari krisis perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi pondasi kerja KLH atau BPLH.

“Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung, di antaranya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup,” paparnya.

Salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK).

“Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan,” imbuhnya.

Hal lainnya adalah strategi kolaborasi, di mana ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik dari masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga internasional.

“Untuk mempercepat inovasi di bidang lingkungan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ujarnya.

Kemudian, pihaknya akan fokus kepada penanganan isu lingkungan, di antaranya adalah penanganan  pencemaran limbah dan kualitas lingkungan yang menurun.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Hanif menyatakan akan memperkuat sistem informasi kerentanan guna meningkatkan efektivitas upaya adaptasi. Ia juga memastikan komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia tetap terjaga.

“Pengelolaan sampah laut, peningkatan sistem sanitasi, dan mitigasi polusi udara di kota-kota besar menjadi prioritas. Selain itu, krisis keanekaragaman hayati akan diatasi melalui pendekatan restorasi ekosistem dan penegakan hukum,” bebernya.

Sebagai bagian dari rencana jangka pendek, kata Hanif, KLH atau BPLH juga akan meluncurkan beberapa program unggulan yang terintegrasi dengan Quick Wins Asta Cita.

“Beberapa di antaranya adalah pengelolaan limbah dan sampah dari program gizi anak sekolah, penanganan limbah medis dari program kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit, serta pendampingan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian,” jelas Hanif.

Terakhir adalah program sumber penerimaan negara, ia mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup akan diperkuat melalui penerapan instrumen ekonomi lingkungan, seperti nilai ekonomi karbon, penguatan ekonomi sirkular, dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati.

Tak hanya itu turut berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja yang berbasis upaya pembangunan yang ramah kepada alam.

Dengan perencanaan yang matang, Hanif optimis bahwa KLH atau BPLH dapat menjawab berbagai tantangan lingkungan dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, diharapkan kelembagaan KLH atau BPLH mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.

(red)