Parlementaria

Komisi III Beri Catatan Sejumlah Proyek di GOR Pajajaran

Published

5 bulan ago

7 November 2025

Redaksi

Komisi III Beri Catatan Sejumlah Proyek di GOR Pajajaran

Komisi III DPRD Kota Bogor sidak sejumlah proyek lingkungan GOR Pajajaran, Rabu, 5 November 2025.

KlikBogor – Komisi III DPRD Kota Bogor memberikan catatan untuk sejumlah proyek lingkungan GOR Pajajaran. Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, mengungkapkan pihaknya melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah proyek lingkungan GOR Pajajaran pada Rabu, 5 November 2025.

Dari hasil sidak tersebut komisi III menemukan adanya perbedaan mencolok antara proyek yang dikelola dengan baik dan proyek yang masih lemah dalam aspek pengawasan, manajemen lapangan, serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pihaknya mengapresiasi pembangunan lapangan sepak bola dan lintasan lari. Manajemen proyek dinilai tertata dengan baik dan profesional. Di lokasi tersebut hadir lengkap konsultan proyek, pengawas, serta penanggung jawab lapangan.
‎
‎”Koordinasi di lapangan bagus, penataan kerja rapi, dan penerapan K3 sudah memenuhi syarat. Ketika kami cek rumput dan beton, hasilnya memuaskan,” ungkap Heri kepada awak media, Kamis, 6 November 2025.

“Berbeda dengan proyek pelebaran kolam renang yang dinilai masih lemah dari sisi keselamatan kerja dan manajemen pelaksanaan. Komisi menemukan kondisi lapangan yang tidak terkoordinir, penataan kerja yang belum rapi, serta tidak adanya pengawasan aktif di lokasi,” tambahnya.

Heri lanjut memaparkan hal serupa juga terjadi di proyek pembangunan lapangan voli. Penerapan K3 absen, pengawas proyek tidak hadir, dan pekerjaan tampak berjalan tanpa arah.

“Kegiatan di dua lokasi ini harus segera dibenahi agar tidak berpotensi menurunkan mutu hasil pembangunan. Pada pembangunan lapangan bulu tangkis, tangga tribun, dan toilet, Komisi III mencatat lemahnya manajemen proyek. Tidak ditemukan ruang perencanaan dan koordinasi, pengawas tidak hadir dan pekerjaan tampak tidak tertata,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya memberikan sejumlah catatan teknis, di antaranya tidak adanya shower di kamar mandi, ukuran pintu toilet yang terlalu pendek, serta ruang toilet yang sempit.
‎
‎”Hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil, tapi penting bagi kenyamanan pengguna dan standar fasilitas olahraga. Pembangunan lapangan GOR basket juga mendapat evaluasi. Komisi menilai manajemen dan penerapan K3 masih sangat lemah, pekerjaan terlihat kurang rapi dan terkesan asal-asalan,” katanya.
‎
‎Sementara itu, hasil sidak pada pekerjaan trotoar di Jalan Ahmad Yani cukup mengecewakan. Tidak ada mandor, pengawas, maupun petugas di lokasi. Kantor pelaksana pun tidak ditemukan.

“Kegiatan tersebut seperti berjalan tanpa arah. Dinas PUPR perlu segera mengevaluasi rekanannya karena kualitas pekerjaan di lapangan terlihat lemah,” tukas Heri.
‎
‎Ia mengatakan bahwa hasil temuan sidak akan dibahas dalam rapat evaluasi DPRD bersama dinas terkait. Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap setiap proyek pembangunan agar kualitas hasil kerja sesuai harapan masyarakat.

“Kami tidak hanya menilai progres fisik, tapi juga manajemen pelaksanaan dan kedisiplinan penerapan keselamatan kerja. Semua pembangunan harus menjunjung profesionalitas dan akuntabilitas,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, M. Benninu Argoebie, menambahkan untuk Stadion GOR Pajajaran pengerjaannya bagus, kontraktornya terlihat sangat profesional. Bahkan belum sama sekali mengambil uang muka, tapi kegiatannya sudah deviasinya positif. Meski begitu ada catatan dalam hal perencanaannya.

“GOR Pajajaran itu kan bikin trek-trek larinya itu hampir Rp10 miliar tuh. tapi trek larinya itu, startnya delapan bagian lari panjangnya cuma enam alasannya enggak cukup space-nya. Ini harusnya pada saat perencanaan sudah bisa diambil keputusan untuk ngalahin tribun atau ngalahin apa, gitu kan?. Supaya Rp10 miliar itu bisa kepake untuk Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Kalau ini tidak bisa, hanya kejuaraan biasa saja paling. Tapi kalau untuk pengerjaan stadion lapangan sepak bola sih saya angkat topi,” terang pria yang akrab disapa Ben.

Ben memaparkan untuk pengerjaan proyek seperti GOR Indoor A, Indoor B dan kolam renang Mila Kencana pekerjaannya beda. Saat masuk ke lokasi proyek kesan profesionalnya tidak ada.

“Semua tuh Gor A, Gor B dan Mila Kencana. Saya sudah pernah tegaskan, bahwa kontraktor hari ini, dalam lelangnya itu ada syarat K3, ada syarat macam-macam. Itu kan harus dilaksanakan di lapangan, bukan cuman pakai helm dua orang terus itu sudah K3. Kami datang saja mereka tidak, mempersiapkan helmnya, jadi terkesan kayak bercandaan. Ini harus menjadi catatan besok untuk semua dinas apabila nanti mensyaratkan K3. Kan kami datang, ada yang lagi tidur, ada yang lagi apa,” tegasnya.

Ben merinci, untuk proyek GOR B juga pihaknya melihat renovasi kamar mandinya terlalu pendek dan tidak standar, kontraktor beralasan bahwa hal tersebut sesuai perencanaan. Ini harus ada evaluasi menyeluruh ke depan terkait perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, terutama untuk bangunan-bangunan, kalau evaluasi untuk kontraktor, harus taat K3.

“Kita kemarin mengetahui ada pekerja yang meninggal, masa masih mau diam-diam aja, ketawa-ketawa aja, itu kan nyawa tidak bisa main-main dan pekerjaan di Bogor nih terkesan kayak orang bercanda. Kami datang ke proyek, kontraktornya tidak ada. Emang pemborong cuma sedikit ya di Kota Bogor? yang ternyata itu-itu aja kayaknya. Nanti itu catatan menyeluruhnya, kalau pemborongnya memang siap, punya pekerjaan banyak boleh aja itu haknya, tapi setiap pekerjaannya dikerjakan dengan baik,” jelasnya.

“Setiap pekerjaannya itu dikerjakannya sesuai dengan standar, K3-nya dan peralatannya. Bukan hanya cuma pakai flash light saja, bukan hanya cuma pakai lintas saja. Itu hal kecil, disitu terlihat sudah sangat tidak profesional. Kalau, yang stadion sepak bola itu, dari masuk aja sudah ada satpam-nya, Satpamnya langsung kasih Sepatu, kasih topi. Sudah SOP lah itu, sudah keren K3-nya,” tambah Ben.

Ben menekankan bahwa pihaknya telah menyampaikan ke PBJ dari beberapa kesempatan lalu pada saat untuk lelang-lelang harus selalu dimasukkan K3 dan ke depan apabila tidak diterapkan seperti itu kasih denda.

”Didenda aja. Kayak kita kalau kerja sama BUMN, tidak pakai helm, tidak pakai sepatu, itu denda 50 dolar. Kota Bogor kan bukan kota bercanda. visi-misi Bogor beres kan dari sini jangan bercanda,” pungkasnya.
‎
Terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Anas S. Rasmana, menuturkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan revitalisasi besar-besaran GOR Pajajaran pada 2025 dengan anggaran Rp31 miliar untuk mendukung menjadi tuan rumah Porprov Jabar 2026.

Revitalisasi ini mencakup perbaikan stadion, pembangunan GOR indoor A dan B, serta fasilitas lainnya seperti lapangan basket semi-indoor, kolam renang, lapangan mini soccer, arena softball, dan skate park.
‎
‎”Fokus utama Dispora Kota Bogor adalah perbaikan stadion dengan anggaran Rp20 miliar termasuk rumput, tribun dan jogging track. Saat ini, pekerjaan stadion sudah mencapai 42 persen dan akan selesai pada 24 Desember 2025 mendatang,” pungkasnya.

(ckl/hrs)

Up Next

Komisi II, Bapenda dan Kejari Sisir Penunggak Pajak di Kota Bogor

Don't Miss

DPRD Kota Bogor Tekankan KUA-PPAS 2026 Menyeimbangkan Prioritas-Efisiensi Anggaran

Click to comment

Parlementaria

DPRD Dorong Penyehatan Keuangan RSUD Kota Bogor

Published

1 hari ago

18 April 2026

Redaksi

DPRD Dorong Penyehatan Keuangan RSUD Kota Bogor

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Subhan (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Asep Nadzarulloh usia rapat LKPJ dengan jajaran RSUD Kota Bogor, Jumat, 17 April 2026 malam. Foto/Istimewa.

KlikBogor – Komisi IV DPRD Kota Bogor memberikan perhatian serius terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. Melalui rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang digelar pada Jumat, 17 April 2026, Komisi IV mendorong manajemen baru RSUD agar mampu menanggulangi krisis keuangan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Subhan, mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut terungkap kondisi keuangan RSUD yang sempat mengalami krisis pada 2025 lalu, dengan total utang mencapai sekitar Rp93 miliar.

“Dari pihak direktur (dr. Sri Nowo Retno) menyampaikan bahwa di 2025 memang keuangan atau manajemen di RSUD itu sedang mengalami krisis, khususnya dalam keuangannya, di mana adanya utang yang tadi diinformasikan sebesar Rp93 miliar kurang lebih,” ungkapnya.

Meski demikian, disampaikan pula kondisi tersebut mulai membaik setelah pergantian Direktur RSUD. Pada triwulan pertama 2026, manajemen RSUD disebut telah menunjukkan perbaikan.

Ia menambahkan, ada langkah-langkah strategis yang dilakukan, di antaranya menjaga kerja sama dengan vendor pengadaan obat-obatan serta memperbaiki sistem penagihan kepada BPJS Kesehatan.

Subhan menyebut, keterlambatan proses penagihan menjadi salah satu faktor penyebab dari krisis, mengingat 92 persen pasien RSUD merupakan peserta BPJS, sementara 8 persen pasien umum.

“Setelah dipegang oleh dr. Retno, penagihan diupayakan lebih tepat waktu. Tanggal 3 sudah siap untuk menagih ke BPJS, tinggal menunggu proses administrasi untuk pembayaran,” katanya.

Subhan juga mengungkapkan bahwa di balik utang tersebut, RSUD masih memiliki piutang sekitar Rp37 miliar. Dengan demikian, selisih kewajiban yang harus ditangani manajemen baru sekitar Rp56 miliar.

Untuk memperkuat keuangan, RSUD tengah menjajaki pengembangan layanan baru, seperti optimalisasi medical check-up dan rencana klinik berbasis komersial.

Pihaknya mendorong manajemen baru RSUD agar mampu menanggulangi krisis keuangan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kami mendorong supaya manajemen RSUD baru bisa menanggulangi krisis yang diharapkan bisa melayani kesehatan masyarakat Kota Bogor,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Asep Nadzarulloh, menyampaikan bahwa kendala-kendala di akhir 2025 mulai terlihat titik terang, dengan kemampuan RSUD mencicil utang sekitar Rp35 miliar.

“Artinya, optimisme di tahun 2026 dengan manajemen baru, minimal operasional layanan RSUD insyaallah akan berjalan lebih baik dari tahun 2025,” ujarnya.

Ia menambahkan, sisa utang akan dioptimalkan untuk ditutup secara bertahap setiap tahun. RSUD juga didorong untuk meningkatkan pendapatan melalui kerja sama dengan pihak asuransi dan pengembangan layanan khusus.

“RSUD berupaya melakukan lobi untuk menambah pendapatan, terutama dengan pihak asuransi. Mereka juga akan menyiapkan layanan khusus pasien asuransi di lantai dua,” kata Asep.

Selain itu, pada 2025 RSUD menerima dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar. Sementara pada 2026, alokasi dari APBD murni sebesar Rp10 miliar difokuskan untuk kebutuhan layanan, pengadaan obat, serta alat kesehatan.

(ckl/hrs)

Parlementaria

Ketua DPRD Kota Bogor Ikuti KPPD di Akmil Magelang

Published

2 hari ago

17 April 2026

Redaksi

Ketua DPRD Kota Bogor Ikuti KPPD di Akmil Magelang

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil (tengah) saat mengikuti pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD). Dok. Humpropub DPRD Kota Bogor.

KlikBogor – Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengikuti pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026 pada Kamis, 16 April 2026.

Kegiatan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang ini dibuka oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI dan dihadiri oleh jajaran pemateri dari berbagai kementerian seperti Wakil Dalam Negeri dan Menteri Pertanian.

Keikutsertaan pimpinan legislatif Kota Bogor ini bertujuan untuk memperdalam wawasan kebangsaan serta mengasah kemampuan kepemimpinan strategis dalam mengelola daerah.

Program ini dinilai penting sebagai fondasi dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi di tingkat daerah.

Selama kursus berlangsung, Adityawarman Adil mengikuti rangkaian sesi intensif yang dimulai dari pagi hingga malam hari.

Menurutnya, setiap materi yang disampaikan oleh para ahli dan pejabat kementerian merupakan bekal pentinh bagi seorang pimpinan daerah.

”Setiap materi yang kami terima menjadi bekal penting untuk memperkuat peran legislatif, khususnya dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat,” ujar Adityawarman di sela kegiatan.

Ia menambahkan bahwa wawasan yang didapat bukan sekadar teori, melainkan sarana fungsional untuk memecahkan persoalan kompleks di tingkat lokal dengan sudut pandang nasional.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semangat belajar didorong oleh tanggung jawab moral kepada warga Kota Bogor. Baginya, peningkatan kapasitas diri seorang pemimpin berbanding lurus dengan kemajuan daerah yang dipimpinnya.

Adityawarman menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat melalui pemahaman wawasan kebangsaan yang selaras.

Ia berkomitmen untuk membawa semangat pengabdian tersebut sekembalinya ke Kota Hujan.

”Semangat pagi, semangat belajar, dan semangat mengabdi untuk Kota Bogor dan Indonesia yang lebih baik,” tandasnya.

Melalui KPPD ini, diharapkan sinergitas antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor semakin solid, demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

(rls/hrs)

Parlementaria

DPRD Kota Bogor Kawal Mediasi Buruh, Perusahaan Sepakat Upah dan THR Dituntaskan

Published

4 hari ago

15 April 2026

Redaksi

DPRD Kota Bogor Kawal Mediasi Buruh, Perusahaan Sepakat Upah dan THR Dituntaskan

Proses mediasi tahap kedua antara karyawan dan manajemen perusahaan PT TSM di Kantor Disnaker Kota Bogor. Dok. Humpropub DPRD Kota Bogor.

KlikBogor – DPRD Kota Bogor mengawal pemenuhan hak pekerja dalam mediasi tahap kedua antara karyawan dan manajemen PT TSM (kini berganti nama menjadi PT Aegis Jaya Metalindo).

Mediasi yang berlangsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor, pada Selasa, 14 April 2026, akhirnya menemui titik terang.

Ketua Komisi lV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal pelaksanaan kesepakatan agar hak pekerja benar-benar terpenuhi.

“DPRD Kota Bogor berkomitmen penuh untuk menjembatani konflik antara perusahaan dan pekerja. Kami mengimbau PT Aegis, maupun perusahaan lain di Kota Bogor, agar selalu patuh pada undang-undang dan tidak mengabaikan hak-hak karyawan,” kata Fajar dikutip Rabu, 15 April 2026.

Fajar berharap, kesepakatan ini dapat menjaga kondusivitas hubungan industrial di Kota Bogor sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja tetap menjadi prioritas di tengah dinamika perusahaan.

Dijelaskan bahwa persoalan ini melibatkan 31 karyawan dengan pihak manajemen PT TSM. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa per 11 April 2026 kemarin, perusahaan telah berganti identitas menjadi PT Aegis Jaya Metalindo adalah perusahaan manufaktur logam baja, berdasarkan Surat Keputusan (SK) terbaru.

Perubahan nama ini sempat memicu kekhawatiran terkait kejelasan status hubungan kerja para karyawan. Namun, lanjut politisi NasDem ini melalui mediasi yang berlangsung, kedua belah pihak akhirnya mencapai sejumlah kesepakatan penting.

Pertama, terkait status kerja, PT Aegis secara resmi mengakui dan menerima kembali 31 karyawan yang sebelumnya terkendala administrasi pendaftaran ulang. Dengan demikian, seluruh eks karyawan PT TSM kini diakui sebagai bagian dari PT Aegis.

Kedua, terkait hak pekerja tahun 2026, perusahaan menyepakati penyelesaian pembayaran upah periode Januari hingga Maret 2026 lalu, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), yang menjadi prioritas untuk dituntaskan.

Ketiga, untuk tunggakan upah tahun sebelumnya, perusahaan berkomitmen menyelesaikan secara bertahap. Tunggakan tahun 2021 akan dibayarkan selama enam bulan pada Januari hingga Juni 2027, sementara tunggakan tahun 2022 akan dilunasi pada periode Juli hingga Desember 2027.

Kepala Disnaker Kota Bogor, Adi Novan, mengapresiasi peran aktif legislatif dalam mempercepat penyelesaian kasus ini.

Ia menyebut, mediasi ini merupakan tindak lanjut langsung dari aspirasi yang masuk ke Komisi IV DPRD Kota Bogor.

”Ini adalah bagian dari rangkaian prosedur pasca audiensi dengan DPRD Komisi IV beberapa waktu lalu. Kami bersyukur sudah ada titik temu dan kesepakatan ini akan dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) yang memiliki kekuatan hukum,” ungkap Adi Novan.

(rls/hrs)