Parlementaria

Komisi III Beri Catatan Sejumlah Proyek di GOR Pajajaran

Published

7 bulan ago

7 November 2025

Redaksi

Komisi III Beri Catatan Sejumlah Proyek di GOR Pajajaran

Komisi III DPRD Kota Bogor sidak sejumlah proyek lingkungan GOR Pajajaran, Rabu, 5 November 2025.

KlikBogor – Komisi III DPRD Kota Bogor memberikan catatan untuk sejumlah proyek lingkungan GOR Pajajaran. Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, mengungkapkan pihaknya melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah proyek lingkungan GOR Pajajaran pada Rabu, 5 November 2025.

Dari hasil sidak tersebut komisi III menemukan adanya perbedaan mencolok antara proyek yang dikelola dengan baik dan proyek yang masih lemah dalam aspek pengawasan, manajemen lapangan, serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pihaknya mengapresiasi pembangunan lapangan sepak bola dan lintasan lari. Manajemen proyek dinilai tertata dengan baik dan profesional. Di lokasi tersebut hadir lengkap konsultan proyek, pengawas, serta penanggung jawab lapangan.
‎
‎”Koordinasi di lapangan bagus, penataan kerja rapi, dan penerapan K3 sudah memenuhi syarat. Ketika kami cek rumput dan beton, hasilnya memuaskan,” ungkap Heri kepada awak media, Kamis, 6 November 2025.

“Berbeda dengan proyek pelebaran kolam renang yang dinilai masih lemah dari sisi keselamatan kerja dan manajemen pelaksanaan. Komisi menemukan kondisi lapangan yang tidak terkoordinir, penataan kerja yang belum rapi, serta tidak adanya pengawasan aktif di lokasi,” tambahnya.

Heri lanjut memaparkan hal serupa juga terjadi di proyek pembangunan lapangan voli. Penerapan K3 absen, pengawas proyek tidak hadir, dan pekerjaan tampak berjalan tanpa arah.

“Kegiatan di dua lokasi ini harus segera dibenahi agar tidak berpotensi menurunkan mutu hasil pembangunan. Pada pembangunan lapangan bulu tangkis, tangga tribun, dan toilet, Komisi III mencatat lemahnya manajemen proyek. Tidak ditemukan ruang perencanaan dan koordinasi, pengawas tidak hadir dan pekerjaan tampak tidak tertata,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya memberikan sejumlah catatan teknis, di antaranya tidak adanya shower di kamar mandi, ukuran pintu toilet yang terlalu pendek, serta ruang toilet yang sempit.
‎
‎”Hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil, tapi penting bagi kenyamanan pengguna dan standar fasilitas olahraga. Pembangunan lapangan GOR basket juga mendapat evaluasi. Komisi menilai manajemen dan penerapan K3 masih sangat lemah, pekerjaan terlihat kurang rapi dan terkesan asal-asalan,” katanya.
‎
‎Sementara itu, hasil sidak pada pekerjaan trotoar di Jalan Ahmad Yani cukup mengecewakan. Tidak ada mandor, pengawas, maupun petugas di lokasi. Kantor pelaksana pun tidak ditemukan.

“Kegiatan tersebut seperti berjalan tanpa arah. Dinas PUPR perlu segera mengevaluasi rekanannya karena kualitas pekerjaan di lapangan terlihat lemah,” tukas Heri.
‎
‎Ia mengatakan bahwa hasil temuan sidak akan dibahas dalam rapat evaluasi DPRD bersama dinas terkait. Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap setiap proyek pembangunan agar kualitas hasil kerja sesuai harapan masyarakat.

“Kami tidak hanya menilai progres fisik, tapi juga manajemen pelaksanaan dan kedisiplinan penerapan keselamatan kerja. Semua pembangunan harus menjunjung profesionalitas dan akuntabilitas,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, M. Benninu Argoebie, menambahkan untuk Stadion GOR Pajajaran pengerjaannya bagus, kontraktornya terlihat sangat profesional. Bahkan belum sama sekali mengambil uang muka, tapi kegiatannya sudah deviasinya positif. Meski begitu ada catatan dalam hal perencanaannya.

“GOR Pajajaran itu kan bikin trek-trek larinya itu hampir Rp10 miliar tuh. tapi trek larinya itu, startnya delapan bagian lari panjangnya cuma enam alasannya enggak cukup space-nya. Ini harusnya pada saat perencanaan sudah bisa diambil keputusan untuk ngalahin tribun atau ngalahin apa, gitu kan?. Supaya Rp10 miliar itu bisa kepake untuk Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Kalau ini tidak bisa, hanya kejuaraan biasa saja paling. Tapi kalau untuk pengerjaan stadion lapangan sepak bola sih saya angkat topi,” terang pria yang akrab disapa Ben.

Ben memaparkan untuk pengerjaan proyek seperti GOR Indoor A, Indoor B dan kolam renang Mila Kencana pekerjaannya beda. Saat masuk ke lokasi proyek kesan profesionalnya tidak ada.

“Semua tuh Gor A, Gor B dan Mila Kencana. Saya sudah pernah tegaskan, bahwa kontraktor hari ini, dalam lelangnya itu ada syarat K3, ada syarat macam-macam. Itu kan harus dilaksanakan di lapangan, bukan cuman pakai helm dua orang terus itu sudah K3. Kami datang saja mereka tidak, mempersiapkan helmnya, jadi terkesan kayak bercandaan. Ini harus menjadi catatan besok untuk semua dinas apabila nanti mensyaratkan K3. Kan kami datang, ada yang lagi tidur, ada yang lagi apa,” tegasnya.

Ben merinci, untuk proyek GOR B juga pihaknya melihat renovasi kamar mandinya terlalu pendek dan tidak standar, kontraktor beralasan bahwa hal tersebut sesuai perencanaan. Ini harus ada evaluasi menyeluruh ke depan terkait perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, terutama untuk bangunan-bangunan, kalau evaluasi untuk kontraktor, harus taat K3.

“Kita kemarin mengetahui ada pekerja yang meninggal, masa masih mau diam-diam aja, ketawa-ketawa aja, itu kan nyawa tidak bisa main-main dan pekerjaan di Bogor nih terkesan kayak orang bercanda. Kami datang ke proyek, kontraktornya tidak ada. Emang pemborong cuma sedikit ya di Kota Bogor? yang ternyata itu-itu aja kayaknya. Nanti itu catatan menyeluruhnya, kalau pemborongnya memang siap, punya pekerjaan banyak boleh aja itu haknya, tapi setiap pekerjaannya dikerjakan dengan baik,” jelasnya.

“Setiap pekerjaannya itu dikerjakannya sesuai dengan standar, K3-nya dan peralatannya. Bukan hanya cuma pakai flash light saja, bukan hanya cuma pakai lintas saja. Itu hal kecil, disitu terlihat sudah sangat tidak profesional. Kalau, yang stadion sepak bola itu, dari masuk aja sudah ada satpam-nya, Satpamnya langsung kasih Sepatu, kasih topi. Sudah SOP lah itu, sudah keren K3-nya,” tambah Ben.

Ben menekankan bahwa pihaknya telah menyampaikan ke PBJ dari beberapa kesempatan lalu pada saat untuk lelang-lelang harus selalu dimasukkan K3 dan ke depan apabila tidak diterapkan seperti itu kasih denda.

”Didenda aja. Kayak kita kalau kerja sama BUMN, tidak pakai helm, tidak pakai sepatu, itu denda 50 dolar. Kota Bogor kan bukan kota bercanda. visi-misi Bogor beres kan dari sini jangan bercanda,” pungkasnya.
‎
Terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Anas S. Rasmana, menuturkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan revitalisasi besar-besaran GOR Pajajaran pada 2025 dengan anggaran Rp31 miliar untuk mendukung menjadi tuan rumah Porprov Jabar 2026.

Revitalisasi ini mencakup perbaikan stadion, pembangunan GOR indoor A dan B, serta fasilitas lainnya seperti lapangan basket semi-indoor, kolam renang, lapangan mini soccer, arena softball, dan skate park.
‎
‎”Fokus utama Dispora Kota Bogor adalah perbaikan stadion dengan anggaran Rp20 miliar termasuk rumput, tribun dan jogging track. Saat ini, pekerjaan stadion sudah mencapai 42 persen dan akan selesai pada 24 Desember 2025 mendatang,” pungkasnya.

(ckl/hrs)

Up Next

Komisi II, Bapenda dan Kejari Sisir Penunggak Pajak di Kota Bogor

Don't Miss

DPRD Kota Bogor Tekankan KUA-PPAS 2026 Menyeimbangkan Prioritas-Efisiensi Anggaran

Click to comment

Parlementaria

Sambut HJB, DPRD Kota Bogor Donor Darah di Balai Rakyat

Published

2 hari ago

2 Juni 2026

Redaksi

Sambut HJB, DPRD Kota Bogor Donor Darah di Balai Rakyat

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil saat donor darah di Balai Rakyat, Senin, 2 Juni 2026. Dok. Humpropub DPRD Kota Bogor.

KlikBogor – Menyambut Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menggelar donor darah di Balai Rakyat pada Selasa, 2 Juni 2026.

Kegiatan ini kerja sama antara DPRD Kota Bogor, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Palang Merah Indonesia (PMI), serta Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) Kecamatan Tanah Sareal.

Aksi sosial ini menjadi magnet bagi masyarakat dan aparatur sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang ingin berkontribusi nyata dalam membantu sesama.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil didampingi jajaran Sekretariat DPRD Kota Bogor turut mendonorkan darahnya.

Adityawarman menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HJB ke-544 yang berfokus pada aksi sosial kemanusiaan.

Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan acara ini.

”Dalam rangka HJB ke-544, DPRD Kota Bogor bekerjasama dengan PDDI mengadakan donor darah,” ujar Adityawarman di sela-sela kegiatan.

Lebih lanjut, Adityawarman mengajak masyarakat yang memiliki waktu luang untuk segera datang dan berpartisipasi dalam aksi mulia ini.

”Terima kasih, ayo semua yang masih ada waktu dan kesempatan pagi ini bisa bergabung di gedung Heritage DPRD Kota Bogor,” ajaknya.

Tidak hanya berfokus pada kesehatan, rangkaian HJB di gedung wakil rakyat ini juga menyasar sektor ekonomi.

Setelah selesai mendonorkan darahnya, Ketua DPRD Kota Bogor beserta jajaran langsung mengunjungi bazaar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digelar di halaman parkir gedung DPRD Kota Bogor.

Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan nyata terhadap para pelaku usaha lokal agar dapat bangkit dan naik kelas, sekaligus memanfaatkan momentum perayaan Hari Jadi Bogor untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

(ckl/hrs)

Berita

Pansus Rampungkan Raperda, BPBD Kota Bogor Siap Naik Status

Published

6 hari ago

29 Mei 2026

Redaksi

Pansus Rampungkan Raperda, BPBD Kota Bogor Siap Naik Status

Raperda tentang pembentukan fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja BPBD Kota Bogor berhasil merampungkan pembahasan regulasi tersebut. Foto/Istimewa.

KlikBogor – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor berhasil merampungkan pembahasan regulasi tersebut.

Peningkatan status BPBD Kota Bogor dari tipe B menjadi tipe A atau setara eselon II diharapkan lembaga ini dapat bertindak lebih cepat dan akuntabel tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang dalam penanganan bencana.

Ketua Pansus, Nasya Kharisa Lestari mengatakan, pihaknya berhasil merampungkan Raperda tersebut secara cepat dan tepat. Menurut dia, peningkatan status BPPD dari B ke A akan berimplikasi pada pertama adalah peningkatan peran lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya secara cepat dan tepat dalam intervensi ke masyarakat yang terkena bencana.

Selain itu, kata Nasya, peningkatan status BPBD juga akan berdampak pada peningkatan kemampuan anggaran kebencanaan. “Kedua meningkatnya kemampuan anggaran dalam menangani masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Nasya kepada wartawan, Jumat, 29 Mei 2026.

Ketiga, imbuh Nasya, peningkatan status tersebut juga akan meningkatkan struktur kerja dan personalia baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam meningkatkan efektivitas penanganan bencana serta masyarakat terdampak.

“Tentunya untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjadi bagian dari penanganan masalah yang dihadapi masyarakat,” paparnya.

Nasya melanjutkan, keempat tentunya untuk memperpendek birokrasi dan memberi ruang bagi pimpinan BPBD dalam mengambil keputusan yang cepat juga tepat dalam penanganan bencana.

“Poin kelima, kami berkomitmen penuh mendorong pemerintah untuk berperan maksimal, nyata dan terukur dalam membantu warga yang mengalami atau terdampak bencana. Sehingga ada solusi yang lebih komprehensif juga efektif sebagai manifestasi serta implementasi dari tanggung jawab bersama,” katanya.

Nasya menegaskan, regulasi ini dibuat semata-mata untuk melindungi masyarakat Kota Bogor dari potensi bencana yang cukup besar, khususnya di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat, serta wilayah lain di Kota Bogor.

Selama ini, ketika terjadi bencana, BPBD harus melapor dan menunggu keputusan dari Sekretaris Daerah (Sekda) atau Wali Kota. Setelah ini selesai diharapkan terjadi mekanisme sebaliknya yaitu melapor setelah menangani warga yang terdampak sebagai progres terhadap langkah efektif yang dilakukan BPPD.

“Karena kemarin masih eselon 3, mereka tidak bisa mengambil keputusan secara cepat dan harus menunggu proses administratif. Karena itu Raperda ini bisa kami realisasikan dalam waktu satu bulan sebelum penyusunan anggaran atau RKPD untuk tahun depan,” katanya.

“Kami kemarin bergerak cepat mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. Peningkatan status BPBD dari kelas B ke A di Kota Bogor ini adalah pelopor dan yang pertama di Indonesia,” imbuhnya.

Nasya juga menambahkan, masyarakat yang sedang dilanda bencana tidak bisa menunggu dan harus segera mendapatkan penanganan. Ke depan, korban diusahakan bisa menangani terlebih dahulu dan penanganan warga yang terdampak bencana, jika pun ada proses administrasi akan ditempuh tetapi penanganan warga terdampak juga harus bergerak cepat.

“Jangan sampai masyarakat sudah dilanda bencana dan harus menghadapi masalah susulan, sementara pemerintah belum hadir karena sibuk mengurus administrasi. BPBD harus siap dengan segala hal, personel bertambah, anggaran bertambah dan fungsi bertambah,” katanya.

Ia mengatakan bahwa fungsi BPBD sangat luas dan diharapkan penanganan warga yang kena dan terdampak bencana berlangsung cepat, tepat, dan terukur. “Pemerintah hadir dengan solusi yang pasti,” ujar Nasya.

(ckl/hrs)

Parlementaria

DPRD Dorong Kampung Batik Cibuluh jadi Wisata Edukasi Internasional

Published

1 minggu ago

26 Mei 2026

Redaksi

DPRD Dorong Kampung Batik Cibuluh jadi Wisata Edukasi Internasional

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil saat audensi dengan IPB University dan University of British Columbia, Senin, 25 Mei 2026. Dok. Humpropub DPRD Kota Bogor.

KlikBogor – Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menerima audiensi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University bersama University of British Columbia (UBC) Kanada di Gedung DPRD Kota Bogor pada Senin, 25 Mei 2026.

Dalam pertemuan itu membahas potensi, evaluasi, serta solusi untuk mengembangkan salah satu destinasi wisata edukasi dan budaya, yaitu Kampung Batik Cibuluh yang terletak di Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil mengungkapkan, rasa bangga atas kehadiran para akademisi dan mahasiswa internasional dari University of British Columbia. Menurutnya, kolaborasi lintas negara ini membawa dampak positif yang besar bagi Kota Hujan.

”Kami merasa sangat terhormat dapat menerima tamu internasional kami dari British Columbia University, khususnya para mahasiswa yang hadir di sini untuk belajar, bertukar gagasan, dan merasakan kehidupan sosial, budaya, serta pemerintahan di Kota Bogor,” ujar Adityawarman.

Ia menambahkan bahwa kunjungan ini sangat bermakna karena mampu mempererat persahabatan, membangun saling pengertian, hingga mendorong kerja sama lintas negara, budaya, dan generasi.

Terlebih lagi, momentum kunjungan ini berdekatan dengan Hari Jadi Bogor (HJB). Ia menjelaskan, Kota Bogor memiliki sejarah yang sangat kaya, semangat pendidikan, keberagaman budaya, keindahan alam, serta keramahan masyarakat.

Keunggulan-keunggulan itulah yang akan dirasakan langsung oleh para mahasiswa asing selama berada di Bogor, mengingat kota ini akan memperingati hari jadinya yang ke-544 pada 3 Juni mendatang.

”Kami percaya kunjungan ini dapat menjadi kesempatan berharga untuk membangun hubungan yang bermakna, memperluas wawasan, serta mendorong kerja sama di masa depan dalam bidang pendidikan, budaya, pengembangan masyarakat, dan tentu saja persahabatan internasional,” imbuhnya.

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi IPB, Tony Irawan memaparkan bahwa hasil dari kegiatan rutin pendampingan lapangan yang dilaksanakan sejak 1 Mei hingga 30 Mei. Ia menyoroti sejumlah tantangan penting yang dihadapi oleh para pengrajin di Kampung Batik Cibuluh.

Berdasarkan hasil evaluasi dampak yang dilakukan timnya, persoalan fasilitas parkir bagi wisatawan dan pengelolaan limbah sisa produksi batik masih menjadi kendala utama yang sudah teridentifikasi sejak tahun lalu.

Selain itu, para pengrajin lokal juga memiliki keinginan kuat untuk memiliki sebuah galeri bersama sebagai pusat pemasaran produk.

Merespons kendala tersebut, Tony mengungkapkan bahwa pihak DPRD Kota Bogor menyambut baik dan langsung memberikan solusi taktis.

DPRD menyarankan adanya koordinasi intensif dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Bogor guna menganggarkan pembangunan galeri bersama tersebut. Diharapkan, program khusus ini dapat terealisasi dan masuk ke dalam penganggaran di tahun yang akan datang.

Selain mengevaluasi Kampung Batik Cibuluh, Tony juga membeberkan rencana keberlanjutan program pengabdian masyarakat ini untuk tahun depan.

Ia menyebutkan, ternyata di Kota Bogor ada alternatif fokus kegiatan tahun depan ke wilayah lain, yakni pengembangan Kampung Organik yang terletak di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan.

Melalui sinergi antara legislatif, akademisi lokal, dan institusi internasional ini, pengembangan kawasan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Bogor diharapkan dapat berjalan lebih optimal, terstruktur, dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi warga setempat.

(rls/hrs)