KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus menggali pendapatan daerah dari berbagai sektor. Salah satunya melalui optimalisasi di bidang pertanahan dan tata ruang.

Untuk mewujudkan upaya tersebut dilakukan penandatanganan dokumen kerja sama antara Pemkot Bogor dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bogor di Ruang Suradipati, Balai Kota Bogor, Senin, 24 Agustus 2026.

Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Menteri ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Substansi kerja sama tersebut berupa kesepakatan bersama tentang percepatan pelaksanaan penguatan ekonomi daerah melalui layanan pertanahan dan tata ruang.

Selain itu, juga dilakukan perjanjian kerja sama tentang pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi pelayanan pertanahan dan perpajakan daerah Kota Bogor yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut membuka potensi pendapatan baru untuk Kota Bogor. Hal itu didukung oleh ATR/BPN yang telah memiliki peta digital yang lengkap.

“Untuk kemudian nanti kita overlay dengan Bapenda, kira-kira apa saja yang mungkin disempurnakan data-data yang ada di lapangan,” kata Dedie Rachim usai penandatanganan kesepakatan.

Baca juga: Peneliti IPB Kembangkan Pemodelan Biofisik untuk Diagnosis Dini Parkinson-Alzheimer

Dedie Rachim mencontohkan, pada satu luasan lahan yang dimiliki oleh satu nama, terkadang tidak sinkron dengan data terbaru milik pemerintah. Sehingga kemungkinan terdapat perubahan nilai pada lahan tersebut.

“Sehingga bisa menimbulkan potensi baru pendapatan Kota Bogor. Dari kesepakatan ini juga nanti mungkin kita bisa melihat lebih clear kira-kira zona nilai tanah mana yang memang menguntungkan dan punya potensi untuk kita tawarkan kepada investor,” ujarnya.

Terutama, sambungnya, zona nilai tanah yang sama sekali belum terintervensi agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sana. Hal itu dibarengi dengan pemanfaatan data dan potensi yang dimiliki ATR/BPN.

Dedie Rachim juga mengatakan bahwa ke depan, penataan ruang di Kota Bogor harus minim dari kesalahan pengukuran. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terus berjalan tanpa harus melihat status wilayah perbatasan.

Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Menteri ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto menjelaskan, saat ini pemerintah terus membenahi diri untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Program kerja sama ini, kata Dedi Noor, sudah disampaikan kepada KPK untuk kemudian direkomendasikan sebagai paket program. Kota Bogor kemudian ditunjuk sebagai salah satu kota di Jawa Barat yang menjadi bagian dari kerja sama tersebut.

“Satu hal yang konkret dari diskusi hari ini menyangkut transparansi dan integrasi data. Karena itu penting supaya tidak ada lagi data-data yang tersembunyi, bisa saling sharing dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan,” jelasnya.

Baca juga: Tercebur ke Sumur Sedalam 17 Meter, Wanita di Parung Dievakuasi Selamat

Kementerian ATR/BPN pun sudah menyiapkan satu dasbor untuk penentuan kebijakan di tingkat daerah. Terutama untuk perencanaan pembangunan yang tepat dan selaras dengan kondisi serta situasi Kota Bogor.

Menurut Dedi Noor, masyarakat Kota Bogor termasuk yang memiliki tingkat literasi sertifikat kepemilikan tanah cukup tinggi. Hal baik itu kemudian menjadi modal ATR/BPN dalam bekerja lebih ringan.

“Karena kita ingin mendorong masyarakat untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sertifikat itu ke jenjang berikutnya. Yaitu pengembangan ekonomi atau usaha,” ujarnya.

Dedi Noor juga mengamini dan sepakat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Kota Bogor. Bahkan untuk mendukung hal tersebut, Kementerian ATR/BPN juga memberikan aplikasi yang terintegrasi dengan pembayaran BPHTB ataupun SPT-PBB.

“Jadi masyarakat bisa self-assessment, dia bisa menilai sendiri, diusulkan, divalidasi atau diverifikasi oleh Bapenda. Langsung disesuaikan luas bidang tanahnya berdasarkan data yang ada di BPN,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Republik Indonesia yang diwakili Koordinator Wilayah Jawa Barat, Irawati mengatakan, hadirnya KPK merupakan bentuk dukungan agar sebuah kota lebih mandiri secara fiskal.

Salah satunya melalui pemanfaatan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Meski di sisi lain, banyak aset pemerintah daerah yang belum banyak tersertifikasi, terintegrasi dengan sistem, maupun termanfaatkan.

“Maka momen KPK mendorong Kementerian ATR/BPN adalah untuk melakukan kerja sama kepada pemerintah daerah dalam hal tadi. Jadi tujuannya adalah agar mempunyai dampak manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah,” kata Irawati.

Ia juga berharap, kerja sama tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi pendapatan daerah, namun juga pembenahan dan kesesuaian tata ruang.

“Sehingga tidak ditemukan lagi ke depan terkait dengan adanya peralihan alih fungsi lahan ataupun perizinan yang memang tidak sesuai dengan prosedur seperti itu. Menteri ATR/BPN sudah punya komitmen,” pungkas Irawati.

(rls/hrs)

KlikBogor – Petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur sedalam sekitar 17 meter di Kampung Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Minggu, 23 Agustus 2026 dini hari.

Wakil Komandan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor Sektor Parung, Iskandar mengatakan, korban berusia 40 tahun diduga terjatuh secara tidak sengaja saat berada di sekitar bibir sumur.

Baca juga: Kebakaran Rumah di Tegal Gundil, 3 Orang Alami Luka

“Korban ditemukan berada di dasar sumur dalam kondisi lemas dan mengalami sesak napas. Proses evakuasi dilakukan menggunakan teknik mountaineering dengan sistem hauling,” kata Iskandar dalam keterangannya dikutip Senin, 24 Agustus 2026.

Proses evakuasi yang melibatkan petugas Sektor Cibinong dan Parung berlangsung selama sekitar 25 menit. Korban berhasil dievakuasi ke permukaan dalam keadaan selamat.

Baca juga: Musim Kemarau, Mengapa Puncak Bogor Terasa Makin Dingin?

Setelah dievakuasi, korban diketahui mengalami luka ringan dan selanjutnya diserahkan kepada petugas medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Penurunan daya ingat dan kemampuan gerak kerap dianggap sebagai bagian alami dari proses penuaan. Namun, kondisi tersebut tidak selalu sesederhana itu. Perbedaan antara perubahan akibat usia dan gejala awal penyakit neurodegeneratif dapat dipetakan melalui pola aktivitas sel saraf.

Pendekatan inilah yang dikembangkan Prof Agus Kartono, Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University, melalui pemodelan biofisik untuk diagnosis dan pengobatan penyakit Parkinson dan Alzheimer.

Dalam Orasi Ilmiah Guru Besar IPB University pada 20 Agustus 2026, Prof Agus menjelaskan bahwa pemodelan biofisik dikembangkan untuk memahami perubahan pola aktivitas listrik sel saraf sekaligus membantu menentukan strategi pengobatan yang lebih tepat.

Ketertarikannya berawal dari meningkatnya penelitian mengenai Parkinson dan Alzheimer. Saat membahas hasil penelitian bersama mahasiswa S2 dalam sebuah seminar, ia semakin menyadari bahwa kedua penyakit tersebut ternyata cukup dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Dari seminar tersebut, salah satu moderator menyampaikan bahwa ibunya terkena Alzheimer. Kemudian audiens lain mengatakan mama dan neneknya juga mengalami hal serupa. Dari situ saya melihat bahwa penyakit ini ternyata banyak terjadi di sekitar kita,” ujar Prof Agus dikutip Senin, 24 Agustus 2026.

Baca juga: Musim Kemarau, Mengapa Puncak Bogor Terasa Makin Dingin?

Menurutnya, salah satu tantangan penting adalah membedakan perubahan fungsi tubuh yang terjadi karena pertambahan usia dengan gangguan neurodegeneratif. Pemodelan biofisik kemudian digunakan untuk menyimulasikan aktivitas sel saraf dan melihat pola rangsangan yang terjadi.

Simulasi juga dapat digunakan untuk menguji pola pemberian obat Parkinson, khususnya Levodopa. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa pemberian 125 mg sebanyak empat kali sehari mampu menghasilkan pola aktivitas saraf yang mendekati kondisi normal.

Sebaliknya, pemberian dosis lebih besar dalam frekuensi yang lebih sedikit dapat menghasilkan perubahan frekuensi aktivitas saraf yang lebih jauh dari kondisi normal.

“Yang bagus itu dosisnya kecil-kecil tetapi kontinu, supaya obatnya selalu ada di dalam tubuh untuk menggantikan jembatan antara dua sel saraf tadi,” jelas Prof Agus.

Selain terapi obat, pemodelan juga dikembangkan untuk menyimulasikan imunoterapi. Pada Parkinson, pendekatan tersebut digunakan untuk melihat kemungkinan pemulihan pola aktivitas listrik sel saraf melalui modulasi sistem imun.

Sementara pada Alzheimer, pemodelan digunakan untuk memahami interaksi obat dengan plak amiloid-beta yang menghambat komunikasi antarsel saraf.

Baca juga: Kebakaran Rumah di Tegal Gundil, 3 Orang Alami Luka

Prof Agus juga melihat peluang pemodelan biofisik untuk mendukung diagnosis lebih dini. Ke depan, data dari perangkat medis seperti Deep Brain Stimulation (DBS) akan dibandingkan dengan hasil simulasi untuk melihat apakah pola aktivitas saraf tertentu dapat menjadi indikator awal Parkinson atau Alzheimer.

“Ini masih berkembang. Kami baru serius sekitar dua sampai tiga tahun untuk Parkinson. Berikutnya, kami akan mencoba menggabungkan data dari DBS yang ada di rumah sakit dengan simulasi yang kami kembangkan,” katanya.

Menurut Prof Agus, pendekatan serupa sebelumnya juga telah dikembangkan untuk penyakit diabetes. Pengalaman tersebut menjadi pijakan untuk memperluas pemodelan biofisik ke penyakit neurodegeneratif.

Ia menegaskan, pemodelan biofisik bukan untuk menggantikan peran dokter, melainkan menyediakan informasi ilmiah yang dapat membantu pengambilan keputusan medis secara lebih terukur.

Dengan pengembangan dan validasi data klinis lebih lanjut, teknologi ini diharapkan dapat membuka peluang diagnosis yang lebih dini sekaligus mendukung terapi yang lebih presisi bagi pasien Parkinson dan Alzheimer.

(rls/hrs)