Berita
Kementerian LH Setop Importasi Sampah Plastik Mulai 2025
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Pangan terkait penghentian importasi sampah plastik sebagai bahan baku daur ulang. Demikian hal ini ditegaskan Deputi Pengelolaan Limbah, Rosa Vivien Ratnawati.
Menurut Vivien, langkah ini diambil untuk mengurangi tumpukan sampah plastik di Indonesia yang pada tahun 2023 mencapai 56 juta ton, dengan 12 persen dari jumlah tersebut masih diimpor.
Ia mengatakan bahwa Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku daur ulang plastik tanpa mengandalkan impor.
“Mulai tahun 2025, kita akan menghentikan impor sampah plastik. Dengan ekosistem pengelolaan sampah yang tengah dibangun, kami optimis bahan baku daur ulang plastik bisa dipenuhi secara mandiri di dalam negeri,” ujar Vivien, Rabu, 6 November 2024.
Lebih lanjut kata Vivien, Kementerian LH telah menyusun strategi tentang pengelolaan sampah plastik dari hulu hingga hilir. Langkah awal adalah pemilahan sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga.
Selain itu, KLH menargetkan pembangunan 25 ribu bank sampah sebagai tempat pengumpulan sampah terpilah. Kemudian, pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi pemulung yang siap mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku daur ulang dalam negeri.
“Sebanyak 70 persen dari pengumpulan sampah plastik saat ini berasal dari pemulung, dan kami telah berkomunikasi dengan dua organisasi pemulung yang siap membantu pengumpulan sampah plastik dalam negeri,” ungkapnya.
Vivien mengungkapkan, pihak KLH juga meminta perusahaan importir plastik, terutama yang beroperasi di Sumatera dan Jawa, untuk mendukung pembangunan bank sampah dan berkolaborasi dengan pemulung agar dapat menerima sampah plastik lokal sebagai bahan baku.
“Kami akan minta kepada perusahaan-perusahaan importir produsen yang akan menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakunya untuk membantu meningkatkan kapasitas bank sampah atau bahkan mendirikan bank sampah dan komunikasi dengan pemulung untuk bisa menerima sampah dari mereka untuk dijadikan bahan baku,” paparnya.
Sementara itu, KLH juga berfokus pada perbaikan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Saat ini, hanya TPA di Balikpapan yang sudah menerapkan sistem sanitary landfill, sementara TPA lain masih menggunakan sistem control landfill.
Menurut UU 18/2008, pengelolaan TPA yang baik wajib dilakukan, dan pelanggaran atas aturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.
“Kami mendorong agar TPA di seluruh Indonesia mulai menerapkan sistem sanitary landfill atau paling tidak menggunakan control landfill untuk menutup timbunan sampah secara berkala,” kata Vivien.
Lebih jauh, KLH juga tengah menyiapkan surat edaran kepada kepala daerah untuk memastikan pengelolaan TPA sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan terkait hasil temuan di lapangan masih banyaknya pengelolan sampah yang memprihatinkan.
“Kami tak akan segan, akan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Dan jika ada oknum dari pemerintah daerah yang bermain dan melanggar hukum, kami akan bertindak tegas,” ungkapnya.
Ditambahkannya, TPA harus dapat menghasilkan manfaat ekonomis. Seperti pemanfaatan gas metana untuk penurunan emisi karbon gas rumah kaca, seperti yang saat ini dilakukan di TPA Legok Nangka, Bandung.
(red)
Berita
Jemput Bola Pajak, Ada Diskon PBB-P2 di Balai Kota Bogor
KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim resmi membuka acara Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Plaza Balai Kota Bogor, Rabu, 4 Maret 2026.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor berkolaborasi dengan Samsat Kota Bogor ini sebagai upaya jemput bola dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Orang nomor satu di Kota Bogor ini juga melakukan pembayaran PBB-P2 dan PKB, untuk memberikan contoh kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat agar taat membayar pajak.
“Yang pasti ASN itu dituntut untuk disiplin, patuh, taat, dan memberikan teladan. Jadi kalau kami kemudian mulai menggenjot penerimaan dari sektor PBB-P2 dan PKB tentu harus diberikan dulu contoh oleh kami. ASN atau seluruh pegawai di lingkungan pemerintah daerah menjadi panutan, makanya namanya Pekan Panutan,” ujar Dedie Rachim usai membayar PBB-P2 dan PKB.
Ia menambahkan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bapenda Abdul Wahid dan juga Kepala Samsat Wawan Sudrajat, bahwa masih ada beberapa pegawai yang belum taat pajak terutama PKB dan juga PBB-P2.
“Saya menghimbau dalam kesempatan yang baik ini supaya memberikan prioritas untuk segera membayar PBB dan PKB-nya supaya bisa menjadi panutan,” tambahnya.
Dedie Rachim lanjut menegaskan, jangan sampai mengharapkan masyarakat taat dan tepat waktu membayar PBB-P2 dan PKB, apabila ASN Kota Bogor sendiri tidak menunjukkan ketaatan dan kepatuhan.
“Selain itu, kami juga menstimulus dengan diskon, tetapi tentu harapannya para ASN dulu memberikan contoh. Saya hari ini dengan Pak Ketua DPRD juga sudah lebih dulu membayarkan PBB-P2 dan PKB,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid, menyampaikan Pekan Panutan akan dilaksanakan selama dua hari, mulai dari 4 hingga 5 Maret 2026.
Ia menambahkan, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi ASN yang terdaftar, dengan potensi pajak mencapai Rp8,3 miliar dari 3.776 wajib pajak.
Adapun program relaksasi pajak ditawarkan dengan diskon antara 5 persen, 10 persen hingga 20 persen berdasarkan ketetapan pajak. Diskon berlaku bagi yang sudah terdaftar e-SPPT PBB-P2. Sementara untuk layanan pembayaran PKB tahunan disediakan mobil Samsat Keliling.
“Melalui acara ini, diharapkan ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah,” ucap Wahid.
(ckl/hrs)
Berita
Semangat Keberagaman pada Puncak BSF-CGM 2026 di Jalan Suryakencana
KlikBogor – Semangat keberagaman hadir dalam puncak perayaan Bogor Street Festival – Cap Go Meh (BSF-CGM) 2026 yang digelar di Jalan Suryakencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.
Menjadi lebih spesial lantaran puncak perayaan bertepatan dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Meski di bawah guyuran hujan, semangat keberagaman kian berpijar di tengah membludaknya masyarakat yang hadir.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan rasa syukurnya, karena tradisi ini telah berlangsung selama 24 kali. Hal tersebut menjadi bentuk nyata komitmen masyarakat Kota Bogor dalam menguatkan nilai toleransi dan keberagaman.
“Alhamdulillah, ini tradisi Kota Bogor yang sudah berlangsung 24 kali. Sebetulnya total 27 kali, tetapi tiga kali tertunda. Ini merupakan bentuk komitmen masyarakat Bogor, khususnya untuk menguatkan toleransi keberagaman dan mempererat tali silaturahmi antarumat beragama serta antarunsur masyarakat di Kota Bogor,” ujarnya, Selasa, 3 Maret 2026.
Ia berharap kegiatan yang sarat nilai positif ini dapat terus dijaga kedepannya. Menurutnya, hal tersebut penting untuk mengukuhkan identitas Bogor sebagai kota yang toleran, beragam, dan saling menghormati.
“Nah, Ramadan kali ini adalah Ramadan pertama dari dua kali Ramadan ke depan. Artinya, CGM ini akan berlangsung tiga kali di bulan Ramadan,” ucap Dedie Rachim.
“Insyaallah, dua tahun ke depan pun akan berlangsung dalam suasana Ramadan dan Imlek atau Cap Go Meh yang bersamaan,” imbuhnya.
Perlu diketahui, BSF-CGM masuk dalam kalender event nasional yang didukung langsung oleh Kementerian Pariwisata.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto (dari kiri ke kanan) saat menghadiri sekaligus melepas parade budaya BSF-CGM 2026 di Jalan Suryakencana, Kota Bogor, Selasa malam, 3 Maret 2026. Dok. Diskominfo Kota Bogor.
Parade budaya BSF-CGM 2026 dihadiri oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan sejumlah pejabat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Ketua Panitia BSF-CGM 2026, Arifin Himawan, menyampaikan bahwa perayaan Cap Go Meh Tahun 2026 menjadi momen yang luar biasa, karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan.
“Luar biasa bagi kami, karena dalam satu event terdapat dua momen kegiatan, yaitu event kebudayaan dan event keagamaan. Tentunya ini kami angkat dengan tema Harmony in Diversity atau harmonis dalam keberagaman,” ucapnya.
Ia menambahkan, pada tanggal 1 saat pembukaan BSF CGM 2026, panitia juga mengadakan buka puasa bersama dengan 400 anak yatim.
“Ini menjadi kebahagiaan bagi kami, karena merupakan bagian dari kepedulian kepada sesama. Pada tanggal 8 nanti juga akan ada PGD Peduli dengan buka puasa bersama 200 anak difabel. Ini saya kira luar biasa,” ucapnya.
Menurutnya, perayaan BSF CGM merupakan agenda yang selalu dinantikan seluruh lapisan masyarakat. Dalam setiap kegiatan, panitia juga selalu memikirkan manfaat ekonomi bagi warga.
“Yaitu harus bisa menghidupkan ekonomi kerakyatan. Kami mengkurasi lebih dari 300 UMKM dan memberikan fasilitas tenda, listrik, meja, serta kursi secara gratis kepada 200 UMKM di Surya Kencana. Total UMKM, termasuk yang berada di luar tenda, berjumlah sekitar 500 UMKM,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pada hari sebelumnya pendapatan UMKM mencapai lebih dari Rp700 juta. Arifin berharap pada puncak kegiatan ini perputaran uang dapat menembus lebih dari Rp1 miliar bagi UMKM.
Tercatat kurang lebih 20 penampil dengan 12 barongsai, disertai sanggar-sanggar dari berbagai budaya tradisional, marawis, serta 500 UMKM memadati ruas Jalan Suryakencana pada malam itu.
Adapun pembukaan dimulai oleh PPI Kota Bogor dengan membawa Bendera Merah Putih, kemudian dilanjutkan dengan Liong Merah Putih sepanjang 50 meter yang diiringi oleh Tim Qasidah, diikuti oleh Mojang Jajaka Kota Bogor dan Komunitas Lengser Ambu Bogor, dilanjutkan dengan penampilan drumband hingga tarian dari sanggar-sanggar Sunda.
(ckl/hrs)
Berita
SPPG La Isola Batutulis Tetap Distribusikan MBG Selama Ramadan
KlikBogor – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) La Isola Batutulis tetap mendistribusikan program makan bergizi gratis (MBG) kepada para penerima manfaat selama bulan Ramadan.
Kepada awak media, Legal SPPG La Isola Batutulis, Agus Murianto, mengatakan bahwa kebijakan tersebut mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Adapun makanan yang disalurkan dalam program MBG memiliki batas waktu konsumsi maksimal tujuh jam setelah dimasak.
“Kalau untuk bulan puasa ini kami memberi menu kering karena tidak bisa langsung dimakan. Arahan dari BGN, makanan maksimal tujuh jam dari matang. Kalau diberikan kan tidak mungkin. Maka ini arahan dari BGN, kami menggunakan makanan kering,” jelas Agus dikutip Rabu, 3 Maret 2026.
Ia menegaskan bahwa di SPPG La Isola Batutulis kualitas tetap menjadi prioritas utama. “Jadi tidak bisa diukur dengan besar kecilnya (makanan). Misalkan roti itu besar, tapi keras dan ada bahan pengawet, kami tidak mau. Produk-produk kami semua fresh, hari ini dibuat, besok dikirim, dan itu kualitas premium semua,” katanya.
Terkait adanya protes dari sebagian masyarakat mengenai menu makanan kering di bulan Ramadan, Agus menyampaikan bahwa penilaian gizi seharusnya berdasarkan kajian ahli gizi, bukan sekadar tampilan fisik.
“Kalau masalah gizi, yang tahu ahli gizi. Terkadang orang tua melihatnya hanya besar atau kecil. Tapi di kami sampai hari ini tetap memberi yang terbaik, kelas premium semua,” ucapnya.
Ia mencontohkan roti yang digunakan bukan roti awetan, melainkan roti standar bakery tanpa bahan pengawet meski ukurannya terlihat lebih kecil dan harganya lebih tinggi.
“Premium itu misalnya roti. Standarnya bakery, memang kelihatan kecil tapi nilai gizinya baik tanpa bahan pengawet. Harganya juga pasti lebih tinggi. Kalau kami kasih roti biasa mungkin kami untung, tapi tujuan kami bukan hanya mencari untung. Kami mencari berkah dan kualitas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa orientasi SPPG La Isola Batutulis bukanlah keuntungan semata, melainkan mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam meningkatkan gizi.
“Masa untuk Indonesia Emas, Indonesia bergizi, kita kasih makanan yang tidak bergizi,” tandasnya.
(hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi1 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Serba Serbi4 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Berita8 bulan ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Opini12 bulan agoFenomena Kang Dedi Mulyadi (KDM): Pendekar Penjaga Alam
