Connect with us

Berita

Bawaslu Kota Bogor Terjunkan Ribuan Pengawas TPS di Pilkada

Published

on

Bawaslu Kota Bogor Terjunkan Ribuan Pengawas TPS di Pilkada
Ketua Bawaslu Kota Bogor, Herdiyatna (kiri) didampingi Kordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan Diklat pada Bawaslu Kota Bogor, Salman Alfarisi tengah menunjukkan aplikasi Siwaslih.

KlikBogor – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor telah melantik 1.530 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kota Bogor.

Ribuan Pengawas TPS ini akan bertugas saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada yang digelar pada 27 November 2024.

Ketua Bawaslu Kota Bogor, Herdiyatna mengatakan, setelah dilantik ribuan PTPS akan diberikan bimbingan teknis sebanyak tiga sampai empat kali, salah satunya ada bimbingan penggunaan aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih).

“Jadi Siwaslih backup secara digital dan teknologinya lebih mantap. Ini sebagai alat bantu kami termasuk PTPS, agar informasi bisa segera cepat sampai,” kata Herdiyatna kepada wartawan di Hotel Salak Pajajaran, Kota Bogor, Rabu, 6 November 2024 sore.

Herdiyatna berharap dengan adanya bimbingan teknis ini para PTPS saat bertugas nanti tidak menemukan kendala.

“Hasil-hasil penghitungan dan apabila ada temuan bisa langsung dilaporkan PTPS ke Bawaslu Kota Bogor melalui Siwaslih,” tambah Herdiyatna.

Sementara itu, Kordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan Diklat pada Bawaslu Kota Bogor, Salman Alfarisi menambahkan pengumuman pendaftaran PTPS sendiri telah dilakukan sejak 12 sampai 28 September 2024.

Pada selang waktu yang sama juga, masyarakat bisa langsung mendaftar dan dilakukan penerimaan berkas serta pengecekan kelengkapan berkasnya.

“Walaupun jumlah pendaftar PTPS telah melampaui kebutuhan sejumlah 1.530 TPS, namun belum memenuhi jumlah dua kali kebutuhan dan berdasarkan Juknis, sehingga harus dilakukan perpanjangan pendaftaran Pengawas TPS dari tanggal 1 Oktober sampai 10 Oktober 2024 untuk setiap kelurahan seKota Bogor,” jelasnya.

Adapun ada 2.030 orang yang mendaftar untuk menjadi PTPS. Setelah melalui penelitian berkas pendaftaran diumumkan yang lulus administrasi, yakni 1.987 orang.

Salman lanjut mengatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam proses pendaftaran PTPS ini juga menjadi perhatian Bawaslu Kota Bogor.

Tercatat ada 45 persen dari sebanyak 1.987 orang pendaftar PTPS yang lulus administrasi atau kurang dari 47 persen dari PTPS terlantik, merupakan pendaftar perempuan.

“Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yakni UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, bahwa Pengawas TPS dibentuk oleh Panwas Kecamatan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, 43 orang yang tidak lulus administrasi atau Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS). Setelah dilakukan penelitian administrasi, antara lain disebabkan pendaftar tersebut menggunakan ijazah SMP atau tidak melampirkan ijazah, pindah mengikuti seleksi KPPS atau batal mendaftar, masih terdaftar di SIPOL dan tidak melakukan pengurusan untuk penghapusannya, tidak melampirkan KTP, serta suami atau istrinya telah menjadi KPPS.

“Setelah dilakukan proses wawancara, diperoleh sejumlah 1.530 orang sesuai kebutuhan satu orang per TPS sebagai hasil penilaian terhadap 1.987 orang pendaftar yang telah lulus administrasi tersebut,” katanya.

Namun demikian, tanggapan dan atau masukan dari masyarakat pada selang waktu 12 Oktober sampai 2 November 2024 tetap menjadi perhatian dalam menentukan keputusan untuk menetapkan calon PTPS menjadi PTPS yang akan dilantik.

“Jadi berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Kota Bogor, Panwas Kecamatan telah melakukan proses pembentukan PTPS sesuai dengan Juknis Pembentukan PTPS dimaksud. Berdasarkan data dari masing-masing Panwascam, tanggapan/masukan masyarakat terhadap calon Pengawas TPS terdata muncul di Kecamatan Bogor Barat sebanyak delapan orang dan telah dilakukan klarifikasi oleh Panwascam Bogor Barat,” tambah Salman.

Salman menegaskan, dapat dipastikan bahwa sebanyak 1.530 PTPS yang dilantik pada 3 atau 4 November 2024, telah dinilai mampu mengemban amanah tugas dan tanggung jawab sebagai PTPS di masing-masing TPS se-Kota Bogor.

Hingga saat ini, proses pembentukan PTPS telah selesai dilakukan oleh Panwas Kecamatan. Langkah selanjutnya yakni membekali seluruh PTPS yang telah dilantik ini dengan bimbingan teknis atas tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan Pemilihan.

“Bimbingan teknis ini akan dilakukan dalam waktu dekat sehingga diharapkan Pengawas TPS dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan yang cukup termasuk terkait penggunaan sistem teknologi informasi,” tandasnya.

(ckl/hrs)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Lapak Capil Permudah Urusan Dokumen Warga Sukadamai

Published

on

By

Lapak Capil Permudah Urusan Dokumen Warga Sukadamai
Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan saat meninjau langsung program Lapak Capil di kantor Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Selasa, 18 Mei 2026. Foto/Istimewa.

KlikBogor – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor menggulirkan program Lapak Capil di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal pada Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan ini sebagai bentuk jemput bola dan mempermudah masyarakat mengurus akta pencatatan sipil di kantor kelurahan.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan menjelaskan, kegiatan rutin dua kali seminggu bernama inovasi Lapak Capil ini sebagai langkah jemput bola untuk pembuatan akta pencatatan sipil. Kali ini jadwal pelayanan di Kelurahan Sukadamai.

“Alhamdulillah, kegiatan Lapak Capil ini sudah kami mulai sejak Januari 2024, yang berarti sudah berjalan lebih dari dua tahun hingga saat ini. Sudah puluhan ribu dokumen kependudukan yang kami cetak melalui layanan jemput bola ini. Untuk pelayanan reguler, masyarakat biasanya harus datang langsung ke kantor dinas, kecamatan atau Mal Pelayanan Publik (MPP),” ungkap Ganjar kepada wartawan.

Melalui Lapak Capil, pihaknya datang mendekatkan diri ke masyarakat langsung di kelurahan. Semuanya cukup diselesaikan pada hari ini juga di kantor kelurahan, sesuai tujuan utamanya adalah untuk memudahkan, mendekatkan dan menghemat biaya transportasi masyarakat.

“Kami pastikan dokumen bisa diselesaikan saat itu juga. Kali ini pelayanan difokuskan pada bidang pencatatan sipil, termasuk perekaman KTP dan penggantian foto. Untuk pencetakan fisik KTP akan kami bantu arahkan ke kecamatan, karena tidak semua peralatan cetak bisa kami bawa ke lokasi. Proses perekaman dan ganti fotonya sudah bisa dilakukan sepenuhnya di sini,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan, terkait efisiensi layanan, sejak 2023 Disdukcapil telah bekerja sama dengan Gojek untuk menyinergikan layanan online. Layanan Disdukcapil kini tersedia melalui aplikasi ‘Pakuan Prima’, sehingga masyarakat dapat mengakses aplikasi tersebut untuk mengajukan permohonan dokumen kependudukan baik penggantian KTP, KK, maupun akta kelahiran.

Ia menambahkan, semua kepengurusan tersebut dapat diproses secara online dan hasil cetak dari layanan ini nantinya dapat diambil sendiri melalui fasilitas drive-thru yang ada di kantor Disdukcapil.

“Namun, berkat kerja sama dengan Gojek, kami memberikan opsi kemudahan tambahan. Jika masyarakat tidak sempat mengambil langsung ke dinas, dokumen bisa diantarkan ke rumah menggunakan layanan GoSend. Konsekuensinya tentu berbayar sesuai dengan jarak tempuh yang ditetapkan oleh kebijakan tarif Gojek. Dalam aplikasi Pakuan Prima, sudah otomatis tersedia pilihan untuk mengambil dokumen sendiri atau diantar melalui layanan Gojek,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Lurah Sukadamai, Muhari mengapresiasi program Lapak Capil dan membuat warga Kelurahan Sukadamai sangat antusias. Walaupun informasinya baru diterima kemarin sore, warga sudah siap sedia untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan luar biasa seperti ini harus terus dilanjutkan hingga menyentuh pelosok kelurahan.

“Pelayanan kependudukan ini sangat menyentuh warga kami yang membutuhkan, khususnya bagi keluarga prasejahtera, apalagi wilayah kami berbatasan langsung dengan kabupaten. Sehingga di wilayah kami, sebagian besar dokumen kependudukan ini sangat diperlukan masyarakat untuk mengurus Bantuan Sosial (Bansos) serta fasilitas kesehatan,” tuturnya.

Muhari menerangkan, sebagai gambaran, ada sekitar 1.400 penerima bansos di wilayah Sukadamai serta perekaman untuk pemilih pemula beberapa waktu lalu juga dihadiri sekitar 1.200 orang.

“Jadi, kegiatan yang menyentuh langsung warga kurang mampu ini sangatlah tepat sasaran. Alhamdulillah, warga Kelurahan Sukadamai merasa sangat terbantu dengan hadirnya kegiatan Lapak Capil ini,” pungkasnya.

(ckl/hrs)

Continue Reading

Berita

2 Jalur Alternatif ke Cipaku-Pamoyanan Bogor Selatan Diperbaiki

Published

on

By

2 Jalur Alternatif ke Cipaku-Pamoyanan Bogor Selatan Diperbaiki
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin saat meninjau jalur alternatif tepatnya Jalan Sirnagalih yang menghubungkan BNR-Ranggamekar menuju Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Senin, 18 Mei 2026. Dok. Diskominfo Kota Bogor.

KlikBogor – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin meninjau dua jalur alternatif menuju Jalan Saleh Danasasmita, Kecamatan Bogor Selatan. Keduanya, yakni jalur undak Lawang Gintung tembus Cipaku dan Jalan Sirnagalih menghubungkan BNR-Ranggamekar menuju Pamoyanan.

Di lokasi pertama, Jenal yang didampingi Kepala Dinas PUPR melihat langsung kondisi jalan yang dinilai curam dan sempit. Ditambah kondisi jalan yang licin, pengendara harus ekstra hati-hati.

“Namun, minimal sementara sampai selesai jalan trase baru, jalur ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Insyaallah besok (19/5/2026) diaspal oleh Dinas PUPR menggunakan anggaran pemeliharaan,” ujarnya, Senin, 18 Mei 2026.

Di wilayah Ranggamekar, Jenal juga melihat kondisi jalan yang selalu tergenang saat hujan deras, sehingga menyebabkan jalan rusak parah.

Hal tersebut disebabkan tidak ada aliran drainase yang menunjang jalan. Dinas PUPR diminta melakukan pengaspalan sementara agar masyarakat bisa melintas dengan aman.

Untuk perencanaan ke depan, elevasi jalan tersebut akan disesuaikan. “Ada pemilik kontrakan di depan jalan tersebut yang membangun drainase, hanya lebih tinggi dari jalan sehingga air tidak masuk. Nanti akan coba kita panggil,” imbuhnya.

Ia mengingatkan bahwa sejak awal terjadinya longsor di Jalan Saleh Danasasmita, aparatur wilayah bergerak cepat mencari jalur-jalur alternatif. Namun, karena intensitas pengguna jalan yang cukup padat, jalur-jalur alternatif tersebut juga membutuhkan pemeliharaan.

Oleh karena itu, Jenal meminta aparat wilayah terus responsif melihat dan mendengar aspirasi warga.

“Saya meminta langsung camat dan lurah membuka telinga. Jika ada aduan masyarakat terkait jalan berlubang dan jalan yang perlu diperbaiki, segera laporkan kepada pimpinan atau dinas teknis,” ungkapnya.

(ckl/hrs)

Continue Reading

Berita

Koperasi Ketahanan Pangan jadi Ikon Baru Kota Bogor

Published

on

By

Koperasi Ketahanan Pangan jadi Ikon Baru Kota Bogor
Pembentukan Koperasi Ketahanan Pangan dirangkaikan dengan dialog bersama para entrepreneur muda. Foto/Istimewa.

KlikBogor – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor resmi meluncurkan program pembentukan Koperasi Ketahanan Pangan yang dirangkaikan dengan dialog bersama para entrepreneur muda.

Kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan ekonomi sektor pangan ini berlangsung di D’Kramba Fish Farm, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Senin, 18 Mei 2026.

​Acara tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, akademisi, hingga perwakilan kementerian.

Menteri Keuangan RI yang sedianya dijadwalkan hadir, diwakili oleh Tenaga Ahli Regulasi dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan RI, Arie Budiman.

Sementara dari pihak Pemkot Bogor, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kota Bogor, Hanafi, yang mewakili Wakil Wali Kota Bogor.

​Kepala DKPP Kota Bogor, Dody Ahdiat menegaskan, komitmennya untuk membangun Koperasi Ketahanan Pangan ini sebagai salah satu ikon baru di Kota Bogor.

Baca juga: Hujan Deras, Banjir Rendam Puluhan Rumah Warga di Kebonpedes

Menurutnya, koperasi ini dirancang untuk mengelola sektor pangan secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, memanfaatkan potensi besar perikanan lele, peternakan, hingga pertanian yang ada di wilayah Bogor Barat.

​”Kami ingin membangun Koperasi Ketahanan Pangan Kota Bogor ini menjadi salah satu ikon untuk mengelola dari hulu ke hilir. Hulunya ada di sini, dekat rawa ini kita punya potensi perikanan lele. Insyaallah, ada kelompok untuk mengolah makanan yang berasal dari ikan, agar peternakannya, perikanannya, dan pertaniannya nanti akan terwujud. Koperasi ini adalah binaan langsung,” ujar Dody Ahdiat dalam sambutannya.

​Ia menambahkan bahwa urusan pangan merupakan tantangan krusial bagi masa depan kota karena menyangkut kebutuhan dasar hidup manusia yang tidak bisa ditunda, berbeda dengan kebutuhan sandang maupun papan.

​Senada dengan hal tersebut, Asisten II Setda Kota Bogor, Hanafi menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo, salah satunya lewat instruksi pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan.

Koperasi Ketahanan Pangan yang baru dibentuk ini diharapkan mampu bertindak sebagai penjamin pasar (offtaker) bagi hasil produksi anggotanya guna menjaga stabilitas harga pangan di pasar lokal, terutama dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

​”Koperasi Ketahanan Pangan ini harus jadi juga offtaker minimal dari anggotanya atau masyarakat. Kita sudah kebayang kebutuhan-kebutuhan buah, kebutuhan macam-macam. Jika didukung oleh koperasi, kita yakin harga itu akan naik (stabil). Yang penting terakomodir kebutuhan masyarakat dan program yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam bentuk MBG disuplai oleh koperasi,” papar Hanafi.

Baca juga: Keluarga Suami Adalah Hama Segera Tayang di Bioskop, Targetkan Lebih 1 Juta Penonton

Dukungan penuh juga mengalir dari gerakan koperasi lokal. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat menyatakan kebanggaannya atas totalitas para pakar dan pengurus dalam mengawal konsep ketahanan pangan ini.

Ade berharap ikhtiar ini mampu menjadikan potensi pertanian dan peternakan hulu di Kota Bogor terserap dengan baik hingga ke hilir kuliner.

​Sementara itu, mewakili Kementerian Keuangan RI, Arie Budiman menyampaikan permohonan maaf dari Menteri Keuangan yang mendadak dipanggil presiden ke Istana Negara.

Kendati demikian, Arie menegaskan bahwa Kemenkeu menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap penguatan koperasi dan pelaku UMKM, terutama generasi muda selaku entrepreneur.

​Arie menilai keberpihakan pemerintah saat ini sangat tinggi untuk membuktikan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian nasional.

Guna menghindari risiko kegagalan, ia menyarankan agar koperasi diarahkan pada sektor produktif seperti koperasi produsen, bukan sekadar simpan pinjam.

​”Pesan dari Pak Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi kita harus menyentuh potensi yang ada termasuk UMKM dan pemerataan pembangunan di daerah. Melalui kreativitas para entrepreneur muda dan penguatan koperasi produsen, kita bisa sejahtera bersama-sama sehingga manfaatnya lebih terasa oleh masyarakat luas,” pungkasnya.

(rls/hrs)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer