KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mendorong penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya dengan mendukung program sertifikasi halal, penguatan pemasaran, serta pendampingan usaha agar pelaku UMKM semakin berdaya saing.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, dalam kegiatan penyerahan Sertifikat Halal, Bazaar SAE PISAN, dan LaJu UMKM di Aula KPPN Bogor, Selasa, 15 September 2026.

Kegiatan tersebut digelar bersama Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, KPPN Bogor, Pusat Investasi Pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Yayasan Dharma Bhakti Astra Indonesia, Pemerintah Kota Bogor, serta berbagai pihak terkait.

Sebanyak 87 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bogor memperoleh sertifikat halal.

Baca juga: Ombudsman Nilai 2 Lokus Pelayanan RSUD Kota Bogor

Denny Mulyadi mengatakan, kolaborasi yang terbangun tidak hanya memberikan ruang bagi UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal, tetapi juga memperluas akses terhadap pengetahuan, pendampingan, pembiayaan, pemasaran, hingga pengembangan usaha.

“UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian dan kehidupan masyarakat Kota Bogor. Perannya tidak hanya berkaitan dengan usaha dan omzet, tetapi juga menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Denny.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung peningkatan kapasitas UMKM Kota Bogor, termasuk para pelaku usaha yang mengikuti proses sertifikasi halal.

Denny berharap capaian tersebut dapat mendorong pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk, kemasan, pelayanan, serta strategi pemasaran.

“Semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi UMKM Kota Bogor untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen,” katanya.

Baca juga: Dukung UMKM, Ceu Atty Ajak Warga Belanja di Warung Tetangga

Selain penyerahan sertifikat halal, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Bazaar SAE PISAN (Sarana Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan) serta LaJu UMKM (Lapak Jumat UMKM).

Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya membuka akses pemasaran bagi pelaku UMKM, termasuk kelompok penyandang disabilitas dan kelompok rentan, agar memiliki kesempatan memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi.

“Melalui program seperti ini, para pelaku UMKM mendapatkan ruang untuk menampilkan produk, berinteraksi langsung dengan konsumen, memperluas pemasaran, dan meningkatkan pendapatan,” jelasnya.

Pemkot Bogor akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Salah satunya melalui kolaborasi LaJu UMKM bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor yang diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KPPN Bogor dan DKPP Kota Bogor pada 17 Januari 2025.

“Ke depan, sinergi antarpihak harus terus diperkuat melalui berbagai gagasan kreatif dan program yang mampu menjawab kebutuhan UMKM, sehingga UMKM Kota Bogor dapat tumbuh menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Denny.

(rls/hrs)

KlikBogor – Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian lapangan opini Kepatuhan Pelayanan Publik 2026 di RSUD Kota Bogor. Terdapat dua lokus yang dinilai, yakni pelayanan hemodialisa dan pelayanan poliklinik anak.

Asisten Administrasi Umum (Asum) Setda Kota Bogor, Iceu Pujiati menjelaskan, RSUD Kota Bogor menjadi instansi ketiga yang ditinjau langsung oleh tim Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya. Evaluasi ini memfokuskan peninjauan pada dua layanan unggulan rumah sakit, yakni poliklinik anak dan fasilitas hemodialisa (cuci darah).

“Penilaian oleh ketua tim dan asisten pencegahan maladministrasi Ombudsman RI ini meliputi evaluasi administrasi, maklumat pelayanan hingga pemenuhan kelayakan sarana dan prasarana di area pelayanan,” ungkap Iceu di RSUD Kota Bogor, Selasa, 15 September 2026.

Iceu memaparkan, kesiapan RSUD Kota Bogor didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga medis yang profesional serta penerapan teknologi kesehatan yang modern dalam memfasilitasi kebutuhan medis masyarakat.

Baca juga: Pemkot Bogor Cek Kesiapan 4 Lokus Penilaian Ombudsman

Penilaian ini tidak sekadar mengejar skor kelulusan, melainkan menjadi momentum evaluasi berkala terhadap kualitas layanan kesehatan daerah.

“Harapan kami tentu tidak hanya mengejar nilai, tetapi menjadikannya momentum bagi Pemkot Bogor dan RSUD untuk membenahi serta memastikan mutu pelayanan publik betul-betul dirasakan manfaatnya, baik oleh warga Kota Bogor maupun masyarakat luar daerah,” ujarnya.

Iceu menjelaskan, berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, bahwa penilaian opini Ombudsman pasa 2026 menetapkan empat lokus spesifik di Kota Bogor. Keempat lokus tersebut Dinsos, SMP Negeri 2 Bogor, RSUD Kota Bogor, dan UPTD IPAL.

“Rangkaian penilaian lapangan ini akan selesai pada Jumat mendatang, dengan UPTD IPAL sebagai penutup seluruh tahapan evaluasi Kepatuhan Pelayanan Publik di Kota Bogor,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Bogor, Sri Nowo Retno menuturkan, RSUD Kota Bogor total memiliki SDM sebanyak 1.431. Dokter umum dan gigi total 43 orang, dokter spesialis 68 orang dan sub spesialis 17 orang.

Baca juga: Titik Api di TPAS Galuga Bogor Padam, Petugas Tetap Siaga

Terdapat 56 jenis layanan di RSUD Kota Bogor dengan 5 layanan unggulan, yaitu pelayanan kanker terpadu, pelayanan jantung terpadu, pelayanan saraf, pelayanan uronefrologi serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

“Penanganan kanker kami dilakukan secara komprehensif dan terpadu oleh tim multidisiplin dengan teknologi modern juga berstandar nasional. Ada juga pelayanan terpadu untuk kesehatan ibu dan anak dari masa kehamilan, persalinan hingga tumbuh kembang anak,” terangnya.

Retno lanjut memaparkan, untuk pelayanan Hemodialisa jangka waktu pelayanan 5 jam dengan SDM nya ada 3 dokter, 18 perawat dan 3 petugas administrasi dan admin log. Jaminan layanan dengan SDM kompeten juga jaminan waktu pelayanan.

“Nah, untuk poliklinik anak saat ini dilengkapi dengan ruang bermain anak, ruang laktasi dan charging station. Hal ini agar anak bisa lebih nyaman dalam menunggu. Untuk ruang bermain anak kami juga sangat representatif. Jangka waktu pelayanan kurang dari 2 jam 30 menit apabila ada pemeriksaan penunjang diatur dalam standar pelayanan penunjang,” katanya.

“Kami menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan dengan kegiatan pemeriksaan di ruangan yang aman, aksesibel, menyediakan jalur evakuasi, fasilitas kesehatan serta dukungan bagi peserta rentan,” tambah Retno.

Retno menerangkan, untuk SDM poliklinik anak ada 5 dokter spesialis anak, 1 dokter spesialis anak sub spesialis jantung anak, 1 dokter spesialis anak sub spesialis gastro hepatologi anak, 4 perawat, 2 petugas pendaftaran dan 1 orang kasir.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Petugas gabungan berhasil memadamkan seluruh titik api di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kebupaten Bogor.

Meski demikian, petugas tetap berjaga dan siaga untuk melakukan serangkaian proses penanganan selama beberapa hari ke depan.

“Ini hari kedelapan, pantauan secara kasat mata dan visual, 99 persen memang sudah tidak ada asap lagi. Pantauan geothermal akan kita lakukan lagi, karena kemungkinan masih ada panas di bawah yang berpotensi menimbulkan api kembali,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin dalam keterangannya, Senin, 14 September 2026, sore.

Baca juga: Luasan Dampak Kebakaran TPAS Galuga Kini Tersisa 0,48 Hektare

Dengan kondisi saat ini, ia menyampaikan bahwa terdapat standar yang harus dipenuhi dalam penanganan kebencanaan. Setelah proses pemadaman, terdapat tahapan evaluasi dan rehabilitasi.

Untuk itu, disepakati bahwa masih ada petugas dan unit mobil pemadam kebakaran yang tetap bersiaga di lokasi. Namun, jumlah petugas akan lebih sedikit dibandingkan saat proses pemadaman berlangsung.

“Minimal mobil Damkar ada satu yang standby dengan selang yang menunjang. Nanti Kadis Damkar dan Kalak BPBD mengatur berapa jumlah petugasnya,” katanya.

Baca juga: Petugas Berjibaku Padamkan Kebakaran TPAS Galuga Bogor

Jenal mewakili masyarakat Kota Bogor dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengucapkan terima kasih kepada para petugas, baik dari Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor, yang telah berjuang memadamkan api. Bahkan, bagi para petugas dari Kota Bogor yang berjibaku membantu proses pemadaman, akan diberikan insentif tambahan.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi. Ia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor atas kontribusinya dalam membantu memadamkan api di TPAS Galuga.

“Teman-teman semua betul-betul all out dalam pemadaman ini. Dengan segala keterbatasan alat dan lain sebagainya. Terima kasih juga untuk Pemkab Bogor, Pak Bupati yang juga all out,” ucap Denny.

(rls/hrs)