KlikBogor – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat sorotan dari DPRD Kota Bogor.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan menjadi aktivitas “work from cafe” (WFC).

Menurut Zenal, penerapan WFH yang awalnya dijadwalkan setiap Jumat berpotensi dimanfaatkan sebagai ajang libur panjang atau long weekend jika tidak diawasi dengan baik.

“WFH ini jangan sampai menjadi ajang libur panjang bagi pegawai Pemkot Bogor. Apalagi jika jatuh di akhir pekan, dikhawatirkan berubah jadi kegiatan santai atau nongkrong,” ujar Zenal kepada awak media, Kamis, 2 April 2026.

Ia menilai, kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 800.1 Tahun 2025 tersebut memiliki potensi disalahartikan jika tidak diiringi pengawasan ketat.

Untuk itu, Zenal mengingatkan agar ASN tetap menjaga profesionalitas selama menjalankan tugas dari rumah.

“Jangan sampai WFH malah dijadikan ajang kumpul di kafe. Itu tentu bertentangan dengan tujuan kebijakan,” tegasnya.

Baca juga: ASN Kota Bogor WFH Setiap Jumat, Ini Pejabat dan Unit Layanan yang Dikecualikan

Sebagai langkah antisipasi, DPRD mendorong Pemkot Bogor untuk menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan patroli, khususnya ke tempat-tempat publik seperti kafe.

“Satpol PP tidak termasuk OPD (organisasi perangkat daerah) yang menjalankan WFH. Mereka bisa ditugaskan patroli untuk memastikan ASN tidak menyalahgunakan kebijakan ini,” kata Zenal.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas kebijakan WFH tetap terjaga dan tidak menurunkan produktivitas kinerja aparatur.

Diketahui, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan diterapkan sebagai upaya efisiensi penggunaan energi di perkantoran pemerintah.

Kebijakan ini merupakan respons terhadap dinamika global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Bogor mewajibkan ASN untuk tetap disiplin, di antaranya dengan mengirim swafoto (selfie) sebanyak tiga kali selama jam kerja sebagai bentuk laporan kehadiran. Selain itu, ASN juga harus tetap responsif dan siap dihubungi kapan pun dibutuhkan.

Untuk menghindari potensi penyalahgunaan menjadi libur panjang, DPRD mengusulkan agar jadwal WFH dipindahkan dari hari Jumat ke hari Rabu. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam menjaga ritme kerja ASN.

“Perubahan hari WFH ke tengah pekan bisa mengurangi potensi disalahgunakan untuk long weekend,” imbuh Zenal.

Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor Rekomendasikan Audit Usai Sidak Fasilitas Olahraga

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penerapan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti melanggar aturan WFH, termasuk jika kedapatan bekerja dari kafe tanpa alasan yang sah.

DPRD Kota Bogor juga mengajak awak media dan masyarakat untuk turut mengawasi implementasi kebijakan tersebut agar berjalan sesuai tujuan.

“Peran media penting dalam mengawasi. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk menghemat energi justru tidak tercapai,” katanya.

Ia menambahkan, anggota DPRD sebagai wakil rakyat bukan bagian dari ASN, sehingga tidak otomatis mengikuti kebijakan WFH.

Namun demikian, aktivitas seperti rapat dan koordinasi di lingkungan DPRD tetap dapat menyesuaikan dengan kebijakan internal masing-masing lembaga.

“Kami bukan ASN, jadi tidak otomatis WFH. Tapi untuk kegiatan rapat atau koordinasi bisa menyesuaikan kebijakan internal,” jelasnya.

Kebijakan WFH ini rencananya mulai diberlakukan pada pekan depan, dengan evaluasi berkala guna memastikan efektivitas dan kedisiplinan ASN tetap terjaga.

(hrs)

KlikBogor – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan di Kota Bogor, pada Selasa, 31 Maret 2026.

Kunjungan para legislator Senayan ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto.

Titiek Soeharto mengungkapkan bahwa kunker spesifik Komisi IV DPR RI ke Kota Bogor bertujuan untuk meninjau langsung berbagai inovasi di sektor perikanan air tawar sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.

“Tujuan kami spesifik ke Bogor, kita meninjau Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan untuk mengetahui apa saja inovasi-inovasi yang sudah ditemukan, dilakukan di balai ini dan juga kendala-kendala apa saja yang dihadapi,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, pihaknya memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang telah dikembangkan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah alat asap ikan serbaguna.

“Kami mengapresiasi balai ini karena sudah menemukan begitu banyak inovasi-inovasi. Di antaranya tadi ada alat untuk pengasapan ikan. Jadi untuk yang tidak punya freezer, bisa dilakukan pengasapan ikan ini dan bisa dipasarkan. Ini alatnya tidak mahal, tapi sangat bermanfaat untuk para pembudidaya,” katanya.

Baca juga: Bogor Diminta Siapkan PSEL Aglomerasi di Kayumanis

Selain itu, inovasi di bidang pakan ikan dan teknologi bioflok juga mendapat perhatian. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi budidaya dengan mempercepat masa panen serta menekan biaya produksi.

“Kemudian tadi ada inovasi juga untuk pakan ikan, jadi supaya bioflok bisa mempersingkat masa panennya, kemudian lebih murah harganya. Dan makanan-makanan juga banyak inovasi-inovasi yang bisa bermanfaat untuk dapur-dapur MBG (Makan Bergizi Gratis),” tambahnya.

Namun demikian, Komisi IV juga mencatat adanya persoalan serius terkait kekurangan tenaga penyuluh perikanan di Indonesia. Saat ini jumlah penyuluh dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal.

“Kami juga mendapatkan masukan bahwa kita masih sangat kekurangan penyuluh perikanan. Yang ada sekarang kurang dari 4.000 penyuluh, padahal untuk seluas Indonesia ini idealnya perlu 12.000 (penyuluh),” ungkapnya.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk mendorong pemerintah, khususnya kementerian terkait, agar meningkatkan jumlah tenaga penyuluh guna mendukung para pembudidaya dan nelayan di seluruh Indonesia.

“Untuk itu kami dari Komisi IV akan mendorong kementerian untuk ditingkatkan lebih banyak lagi jumlah para penyuluh ini yang dibutuhkan oleh para pembudidaya dan para nelayan di seluruh Indonesia,” tegasnya.

(ckl/hrs)

KlikBogor – Keberadaan 125 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bogor seharusnya membawa manfaat langsung bagi warga sekitar. Namun di lapangan, masih ada masyarakat yang mengaku belum dilibatkan dalam operasional program tersebut.

Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mengungkapkan hal tersebut usai turun langsung menyerap aspirasi warga di sejumlah wilayah.

“Saat saya turun ke lapangan, ada warga yang menyampaikan langsung ke saya, ‘Pak, SPPG ada di sini, tapi kami tidak pernah diajak terlibat kerja’ Ini harus jadi perhatian serius,” ujar Dedi dikutip Jumat, 27 Maret 2026.

Ia menambahkan, keluhan tersebut menunjukkan bahwa manfaat program belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di tingkat paling bawah.

Dedi menuturkan, aspirasi warga yang ia temui cukup sederhana, mereka ingin dilibatkan dan mendapatkan kesempatan kerja di lingkungan sendiri.

“Bahkan ada yang bilang, ‘Kami cuma lihat aktivitasnya setiap hari, tapi tidak pernah diajak kerja’ Ini kan ironis,” ungkap Dedi.

Ia menilai, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan, mengingat SPPG hadir di tengah-tengah permukiman warga.

Dedi menegaskan, setiap SPPG seharusnya memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitar, mulai dari RT, RW, hingga kelurahan.

“Kalau SPPG berdiri di satu wilayah, maka warga di situ harus jadi yang pertama dilibatkan. Ini bukan hanya soal program, tapi soal keadilan bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.

Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di SPPG cukup besar, mulai dari dapur, distribusi, hingga operasional harian yang bisa diisi oleh warga lokal.

Untuk memastikan penyerapan tenaga kerja tepat sasaran, Dedi mendorong agar RT dan RW dilibatkan dalam proses rekrutmen.

“RT dan RW paling tahu siapa warganya yang butuh pekerjaan. Jangan sampai peluang ini justru diambil oleh orang luar,” ujarnya.

Dedi mengingatkan, program sebesar SPPG jangan sampai justru menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.

“Harapan warga itu sederhana, ingin dilibatkan, ingin punya penghasilan. Jangan sampai program besar ini justru membuat mereka merasa ditinggalkan,” katanya.

Ia pun menegaskan, jika dikelola dengan baik, SPPG bisa menjadi penggerak ekonomi dari level paling bawah.

“Kalau warga sekitar bekerja, ada penghasilan, maka ekonomi di RT dan RW akan hidup. Ini yang harus kita jaga,” ucapnya.

Berdasarkan informasi dari website resmi Badan Gizi Nasional, jumlah SPPG yang sudah beroperasi di Kota Bogor mencapai 125 titik. Dedi menilai ini adalah momentum penting untuk memastikan program benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Ini bukan hanya soal angka 125 SPPG, tapi soal bagaimana program ini dirasakan oleh warga. Jangan sampai mereka hanya jadi penonton di rumah sendiri,” katanya.

(rls/hrs)