Pemerintahan
Pemkab Bogor Gelar Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Ini Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor
KlikBogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk menyepakati rencana pembangunan daerah yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Dr Bambam Setia Aji, ST, MBA mengungkapkan, kegiatan Musrenbang RPJMD dan RKPD tahun 2026 ini memang harus dilakukan untuk menjalankan program Bupati dan Wakil Bupati ke depan.
Menurutnya, saat ini RPJMD tahun 2025-2029 sedang dalam tahap penyusunan, di mana pihaknya terus menerima saran dan masukan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
“Targetnya Agustus tahun 2025 ini sudah ditetapkan Perda RPJMD Kabupaten Bogor,” kata Bambam, Kamis, 24 April 2025.
Penyusunan dilakukan secara internal oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dengan memperhatikan dan menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang disampaikan saat pendaftaran di KPU.
“Bupati mengharapkan kita menyusun rancangan, yang kemudian diselaraskan dengan arahan beliau. Berdasarkan hasil penelaahan teknokratis yang dikonsultasikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, ditetapkan bahwa visi Kabupaten Bogor diselaraskan sehingga ditetapkan yaitu ‘Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang’,” jelas dia.
Meski begitu, kata dia, Pemkab Bogor menerima masukan program dari siapapun yang selaras dengan visi misi Bupati. Seperti misalnya, dengan DPR RI terkait pemanfaatan buah talas yang merupakan khas Bumi Tegar Beriman.
“Tadi DPR RI ada program untuk talas, yang memanfaatkan semua bagiannya. Itu bisa menjadi salah satu program untuk meningkatkan ketahanan pangan kita, salah satu diversifikasi pangan,” imbuh dia.

Begitupun, Musrenbang ini digelar untuk menyepakati rancangan program prioritas Pemerintah Daerah, sehingga pada kesempatan ini mengumpulkan usulan dari para pemangku kepentingan.
Berikut program prioritas RPJMD tahun 2025-2029.
1) Mewujudkan tata kelola penyelenggaran pemerintah daerah yang baik:
– Tranformasi layanan pemerintah berbasis digital.
– Akselerasi pembangunan perdesaan.
2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju:
– Perekonomi daerah yang maju seperti, stabilisasi harga kebutuhan barang pokok dan barang penting
– peningkatan ketersedian pangan menuju swasembada.
– Penguatan UMKM fasilitas kemitraan usaha dan kewirausahaan.
– Penguatan koperasi untuk pengembangan sektor rill, – Peningkatan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.
– Revitalisasi BUMD.
– Penguatan kinerja Bumdes.
– Pembanguan infrastuktur yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah.
3) Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan:
– Peningkatan infrastuktur dasar permukiman.
– Pembangunan ruang terbuka publik.
– Peningkatan ketahanan bencana.
4) Mewujudkan sumber daya yang berkualitas:
– Aksesibilitas pendidikan dasar.
– Cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
– Tranformasi layanan kesehatan primer.
– Transformasi layanan kesehatan rujukan.
5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat:
– Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja.
– Peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas.
– Penanganan kemiskinan.
Kegiatan program prioritas perangkat daerah tahun 2026.
1) Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik:
– Perluasan akses digital.
– Tranformasi digital layanan publik prioritas.
– Digitalisasi data desa.
2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju:
– Pembangunan jalan dan infrastuktur strategis.
– Pengembangan angkutan umum massal melalui skema BTS.
– Pembangunan Masjid Agung
– Pengendalian inflasi melalui GPM dan pengadaan cadangan pangan.
– Irigasi perpipaan pertanian.
– Pengelolaan jasa usaha tani.
– Peningkatan infrastuktur dasar permukiman.
– Kemitraan usaha mikro dengan toko modern.
– Pengembangan sentra industri kecil menengah.
– Pasar bersih dan pasar SNI.
– Pelestarian dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.
– Peningkatan nilai ekonomi pariwisata berbasis destinasi unggulan dan ekonomi kreatif.
– Memperkuat dan memperluas usaha Bumdes dan atau koperasi untuk mendukung Pariwisata.
3) Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan:
– Penanganan persampahan, air minum dan air limbah.
– Pembangunan ruang terbuka publik.
– Peningkatan mitigasi bencana.
4) Mewujudkan sumber daya yang berkualitas:
– Bantuan biaya sekolah siswa miskin.
– Bantuan biaya pendidikan kesetaraan.
– Penyiapan sekolah unggulan SD, SMP dan PAUD.
– Universal Heart Coverage (UHC) 100%.
– Percepatan penanganan penyakit menular dan penuntasan TBC.
– Optimalisasi pelayanan puskesmas.
– Optimalisasi IGD pada RSUD.
– Pengembangan layanan unggulan pada 4 RSUD.
5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat:
– Pendidikan pelatihan vokasi serta peningkatan produktifitas tenaga kerja.
– Pembangunan ‘Wisma Istimewa’ untuk disabilitas.
– Penguatan dan pelaksanaan skema graduasi keluarga miskin ekstrem melalui pilar perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan. (***)
Berita
20 Tahun Berbenah, Kampung Pancuran jadi Inspirasi Kota Bogor
KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama Wali Kota Banjar melakukan kunjungan lapangan ke Kampung Pancuran, Kota Salatiga, Jawa Tengah.
Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang berhasil mengubah kawasan permukiman menjadi lingkungan yang bersih, asri, dan berkelanjutan.
Kampung Pancuran dikenal sebagai salah satu kawasan yang berhasil menjaga kualitas lingkungan melalui keterlibatan aktif masyarakat.
Aliran sungai yang jernih, kebersihan lingkungan, serta budaya gotong royong yang masih terjaga menjadi gambaran keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam merawat lingkungan.
Dalam kunjungan tersebut, Dedie Rachim berdialog langsung dengan tokoh masyarakat Kampung Pancuran, Suratno, yang menjadi salah satu penggerak utama dalam upaya menjaga kebersihan sungai dan membangun kesadaran warga terhadap pentingnya kelestarian lingkungan.
Baca juga: Ground Breaking PSEL Kayumanis Ditargetkan November, Pembangunan Akses Jalan Dikebut
Dari dialog tersebut, Dedie Rachim mendapatkan gambaran bahwa perubahan Kampung Pancuran menjadi kawasan yang bersih dan nyaman tidak berlangsung secara instan.
Proses tersebut dibangun melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 20 tahun dengan konsistensi, edukasi, perubahan perilaku, serta keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.
Dedie Rachim menilai pengalaman Kampung Pancuran memberikan banyak pelajaran penting bagi Kota Bogor, khususnya dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan, terutama sungai yang menjadi bagian penting dari kehidupan perkotaan.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan.
“Ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Membangun budaya peduli lingkungan memang membutuhkan waktu, tidak bisa instan. Dibutuhkan konsistensi, edukasi, dan keterlibatan seluruh masyarakat,” ujar Dedie Rachim, Jumat, 24 Juli 2026.
Baca juga: Mengenal Yalanda-Nabila IPB, 2 Varietas Okra Unggul Berpotensi Ekspor
Ia mengatakan, apa yang dilakukan masyarakat Kampung Pancuran menunjukkan bahwa sungai yang bersih dan lingkungan yang sehat dapat diwujudkan ketika masyarakat memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.
“Yang paling penting adalah bagaimana membangun kesadaran bahwa lingkungan ini milik kita bersama. Ketika masyarakat bergerak bersama, menjaga sungai, menjaga kebersihan, maka perubahan besar bisa terjadi,” tambahnya.
Ia juga menambahkan, pengalaman tersebut akan menjadi referensi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memperkuat berbagai program lingkungan, termasuk upaya menjaga kebersihan sungai, meningkatkan kualitas ruang hidup masyarakat, serta memperkuat gerakan gotong royong di tingkat wilayah.
“Semoga pengalaman Kampung Pancuran ini dapat menjadi inspirasi bagi Kota Bogor untuk terus memperkuat gerakan menjaga kebersihan sungai dan lingkungan secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan kota yang nyaman, sehat, dan berwawasan lingkungan,” katanya.
(rls/hrs)
Berita
2 Daerah Akselerasi Persiapan Pembangunan PSEL Bogor Raya, Target Agustus
KlikBogor – Kota dan Kabupaten Bogor melaksanakan percepatan persiapan dan pematangan lahan untuk pelaksanaan groundbreaking pembangunan proyek strategis nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang merupakan program Waste to Energy (WTE).
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, TNI, Danantara, kontraktor pelaksana, serta instansi terkait lainnya meninjau langsung lokasi lahan yang akan dibangun fasilitas PSEL Bogor Raya di Galuga, Kabupaten Bogor, Senin, 13 Juli 2026.
Dedie Rachim mengatakan bahwa penanganan persampahan tidak bisa dilakukan oleh satu daerah atau satu instansi saja, namun memerlukan sinergi dan kolaborasi yang saling mendukung dan membantu.
“Jadi ada TNI-nya, ada pemerintah pusat, termasuk juga kami, kota dan kabupaten sudah benar-benar berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat menuju proses groundbreaking, supaya penanganan sampah yang dari hulu ke hilir itu bisa segera tuntas,” ujarnya.
Menurut Dedie Rachim, kehadiran Kemenko Bidang Pangan membawa angin segar agar proses groundbreaking dapat segera dilakukan.
“Insyaallah dengan ini bisa mengakselerasi semua hal-hal yang masih menjadi kendala atau hambatan di lapangan,” imbuhnya.
Baca juga: Mengenal PSEL, Teknologi Pengubah Sampah jadi Listrik
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti menyampaikan, PSEL Bogor Raya terus dipersiapkan untuk segera dilakukan groundbreaking yang dilanjutkan dengan proses pembangunan.
Adapun lahan yang disiapkan untuk pembangunan PSEL ini seluas 8,7 hektare. Nantinya fasilitas ini akan diintegrasikan dengan pengolahan FABA.
Saat ini, seluruh pihak terkait tengah memastikan kesiapan lahan agar sepenuhnya rampung sebelum target peletakan batu pertama pembangunan yang direncanakan pada awal Agustus.
“Jadi dari Pemerintah Pusat yang dikoordinasikan oleh Kemenko Pangan, itu kami terus berkoordinasi erat dengan kementerian, yaitu Kementerian LH, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, dan juga Danantara. Danantara ini kan sebagai pelaksananya, tapi sebelum persiapannya itu kementerian-kementerian tadi yang kita terus berkoordinasi,” katanya.
Baca juga: Bogor Siapkan PSEL 2.500 Ton, Kayumanis Masuk Proyek Tahap Kedua
Nani menilai lahan yang sedang dalam proses percepatan persiapan dan pematangan melalui cut and fill tersebut memiliki lokasi strategis, karena berdekatan dengan rencana pembangunan pirolisis yang akan dibangun oleh TNI.
Pirolisis nantinya akan mengolah sampah yang menggunung di TPA, sedangkan PSEL akan digunakan untuk mengolah sampah-sampah baru yang masuk ke TPA.
“Jadi ini lebih strategis. Dan nanti lahannya kelihatannya sudah flat tinggal sedikit cut and fill saja gitu. Jadi tidak terlalu effort dan bisa percepatan, karena yang paling penting ini diminta oleh Pak Menko Pangan untuk bisa percepatan dalam proses pelaksanaan proyek PSEL ini,” katanya.
Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi mengatakan, sinergi dan kolaborasi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor terus berkesinambungan sejak lama dalam hal penanganan sampah.
Di tengah perjalanan kolaborasi dan sinergi tersebut, pemerintah pusat hadir melalui Presiden Prabowo dalam program penanganan sampah skala besar dan berkelanjutan.
“Kota dan kabupaten sangat menyambut itu. Maka saya mengajak kepada semua pihak, bahwa isu sampah ini memang cukup panjang. Dan mari kita bersama-sama untuk kita dukung,” ucapnya.
Dengan demikian, dalam waktu dua hingga tiga hari dan paling lambat 10 hari, proses persiapan lahan diharapkan dapat segera rampung, sehingga groundbreaking dapat dilaksanakan pada awal Agustus 2026.
(rls/hrs)
Berita
Gerbang Kota Bogor di Cimahpar Mulai Ditata, Ring Road 2 Terus Berlanjut
KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai melakukan penataan kawasan pintu masuk Kota Bogor di wilayah Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, sekaligus melanjutkan rencana pembangunan Ring Road 2.
Penataan dilakukan setelah proses penertiban pedagang kaki lima (PKL) liar di kawasan bawah jembatan tol perbatasan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor tuntas dilaksanakan.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus di pusat kota, tetapi juga mulai menyentuh kawasan perbatasan.
“Pembangunan saat ini tidak selalu fokus di tengah Kota Bogor saja, tetapi juga sudah menyentuh wilayah perbatasan. Salah satunya adalah kawasan Cimahpar di Bogor Utara,” ujar Dedie Rachim dikutip Kamis, 25 Juni 2026.
Baca juga: 18 Atlet Anggar Kota Bogor Siap Berlaga di NS Matrix Fencing Malaysia
Ia menambahkan, setelah penertiban selesai dilakukan, Pemkot Bogor akan melanjutkan penataan kawasan melalui perbaikan drainase dan pembangunan taman batas Kota Bogor.
Selain itu, rencana pembangunan Ring Road 2 juga terus berlanjut. Saat ini, proses pembebasan lahan masih berjalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung pengembangan wilayah.
Sementara itu, Camat Bogor Utara, Riki Robiansah menjelaskan bahwa penataan kawasan merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Bogor setelah meninjau lokasi bersama jajaran perangkat daerah terkait pada 10 Juni 2026.
“Sebagai langkah awal, sejumlah PKL yang berjualan di bawah jembatan tol telah ditertibkan. Selanjutnya, Pemkot Bogor melalui wilayah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim) akan melakukan penataan kawasan secara lebih komprehensif,” ujar Riki.
Menurutnya, penataan kawasan juga akan melibatkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Selain melibatkan unsur Pemkot, kami juga akan menggandeng pihak swasta melalui program CSR untuk melakukan intervensi. Dengan begitu, gerbang Kota Bogor, khususnya di wilayah Cimahpar yang berbatasan dengan Sukaraja, akan semakin tertata. Masyarakat yang melintas dari arah Sukaraja maupun Sentul akan disambut dengan lingkungan yang lebih indah dan nyaman,” katanya.
Baca juga: Rapat DPRD-Pemkot Bogor, Sepakati Revisi Surat Edaran DTSEN
Selain meningkatkan estetika kawasan, penataan juga bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan.
Riki mengungkapkan bahwa sebelumnya di lokasi tersebut sempat ditemukan aktivitas penjualan obat-obatan terlarang dan pelakunya telah diamankan oleh pihak berwenang.
“Dengan penataan ini, kami berharap dapat mencegah munculnya gangguan ketertiban di masa mendatang, sehingga kawasan perbatasan menjadi lebih aman, tertib, dan asri,” ucapnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan serta ketertiban di wilayah masing-masing agar hasil penataan dapat dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan.
(rls/hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Serba Serbi9 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Berita1 tahun ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi1 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata

Pingback: 3 Inovasi Digital Bappedalitbang untuk Tingkatkan Pelayanan hingga Kelola Data