KlikBogor – Suasana haru menyelimuti Masjid Raya Kota Bogor pada Sabtu 2 Mei 2026. Sebanyak 438 jamaah haji yang tergabung dalam Kloter 10 JKS Kota Bogor resmi dilepas untuk bertolak menuju Tanah Suci.

Hadir dalam prosesi tersebut Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, didampingi Wakil Ketua DPRD M. Rusli Prihatevy, Ketua Komisi IV Fajar Muhammad Nur, dan anggota DPRD H. M. Dody Hikmawan.

Kehadiran pimpinan legislatif ini memberikan dukungan moral bagi para jamaah yang didampingi oleh 6 petugas haji.

Ketua DPRD Kota Bogor yang akrab disapa Kang Adit menitipkan pesan kepada para tamu Allah tersebut. Ia meminta agar di tempat-tempat mustajab nantinya, para jamaah turut mendoakan keberkahan bagi Kota Bogor.

“Mohon doa kepada para jamaah haji agar Kota Bogor nyaman, sehat warganya, dan semakin sejahtera,” ujar Adityawarman Adil.

Tak hanya itu, Kang Adit juga mengajak seluruh masyarakat Kota Bogor untuk mendoakan keselamatan para jamaah selama menjalankan rukun Islam kelima tersebut.

“Kita doakan semoga seluruh jamaah dimudahkan, disehatkan, dilancarkan, diringankan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di sana. Semoga kembali ke Kota Bogor dalam keadaan sehat, menjadi haji yang mabrur,” tambahnya.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang turut hadir dalam acara tersebut mengingatkan para jamaah untuk senantiasa bersyukur. Hal ini mengingat masa tunggu haji di Kota Bogor yang sangat panjang, yakni mencapai 29 tahun.

“Kita harus bersyukur, karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Hari ini bapak dan ibu sudah mendapatkan jalan, sudah mendapatkan keberkahan,” tutur Dedie.

Ia menekankan agar momentum ini dijadikan sarana meningkatkan keimanan dan rasa syukur kepada Allah SWT.

Setelah prosesi pelepasan di Masjid Raya, para jamaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Bekasi sebagai titik transit awal. Mereka dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada keesokan harinya setelah menjalani persiapan akhir. (***)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mematangkan pembangunan dua Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Ikhtiar ini merupakan solusi jangka panjang penanganan sampah di Kota dan Kabupaten atau Bogor Raya.

Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya mulai di teken bersama oleh pemerintah daerah, baik Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor. Komitmen tersebut diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Jakarta, Selasa (21/4) lalu.

Kerja sama tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, dan pihak swasta PT Weiming Nusantara Bogor New Energy.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menjelaskan, groundbreaking PSEL ditargetkan akan berlangsung pada Juni 2026 mendatang. Pemkot Bogor pun telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek PSEL ini.

Danantara sendiri telah resmi menunjuk perusahaan asal Tiongkok, Zhejiang Weiming Environment Protection, sebagai investor sekaligus operator proyek strategis tersebut.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Setiawati menjelaskan, timbulan sampah yang akan diolah di PSEL Bogor Raya sebanyak 1.000-1.500 ton per hari. Olahan ini merupakan aglomerasi dari kota dan Kabupaten Bogor.

Berdasarkan data, 1 ton sampah yang diolah di PSEL bisa menghasilkan 300 kwjam listrik. Hasil energi listrik ini cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik 1 keluarga selama sebulan.

“Contohnya pengolahan sampah di Shanghai China mengelola 9.000 ton sampah yang menghasilkan lebih dari 1,5 miliar kwjam listrik setiap tahun,” papar Setiawati.

Proses pendistribusian aliran listrik akan dilakukan langsung oleh PLN. Pemerintah daerah disebutnya hanya berkewajiban untuk memenuhi pasokan sampah tiap harinya.

Setiawati bersyukur karena Kota Bogor berkesempatan untuk melaksanakan proyek PSEL di bacht pertama. Apalagi proyek ini memiliki dasar hukum yang kuat.

“Salah satunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2025. Di bacht pertama ini bukan hanya kita, tapi ada juga Yogyakarta, Bekasi dan Bali,” ujarnya.

Penandatanganan tersebut menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks. Selain itu, kerja sama ini juga menghadirkan solusi inovatif dengan mengubah sampah menjadi energi listrik yang ramah lingkungan.

Implementasi PSEL Bogor Raya diharapkan mampu mengurangi volume sampah secara signifikan serta menekan beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, proyek berlokasi di TPA Galuga ini juga akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat berupa lingkungan yang lebih bersih, berkurangnya pencemaran, serta hadirnya sistem pengelolaan sampah yang lebih modern.

Tidak hanya dari sisi lingkungan, proyek ini juga berpotensi memberikan nilai tambah secara ekonomi, diantaranya melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor energi bersih di daerah.

Oleh karena itu, kerja sama pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini diharapkan mampu menghadirkan wajah baru sekaligus lompatan besar dalam arah pembangunan Kabupaten Bogor.

Selain Galuga, PSEL Kayumanis dirancang melalui skema aglomerasi. Lokasi ini disiapkan untuk melayani wilayah yang selama ini dinilai terlalu jauh jika harus membuang sampah ke Galuga, seperti Cibinong dan kawasan Puncak.

Pemkot Bogor juga telah menyiapkan aspek pendukung mulai dari lokasi hingga kecocokan dalam RTRW. Di Kayumanis, fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) turut direncanakan sebagai bagian dari sistem PSEL.

Teknologi pengolahan sampah ini bersifat modern dan mampu mengolah sampah secara efisien sekaligus menghasilkan energi.

Skema operasional kedua fasilitas akan dikelola secara kolaboratif bersama investor dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pertemuan dengan Bupati Bogor akan dilakukan untuk mematangkan pembagian peran dan wilayah layanan.

Saat ini, pemerintah pusat mempercepat pembangunan PSEL sebagai langkah menghadapi kedaruratan sampah nasional. Hingga kini, proyek PSEL dirancang di 33 lokasi pada 61 kabupaten/kota, diprioritaskan bagi daerah dengan timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari.

Total kapasitas pengolahan dari seluruh proyek tersebut mencapai 14,4 juta ton per tahun, setara 22,5 persen timbunan sampah nasional. Sisanya akan ditangani melalui pendekatan lain seperti pengelolaan sampah kawasan, pasar, sekolah, industri, hingga permukiman.

Pemerintah menargetkan tahap awal PSEL beroperasi mulai 2027, sementara proyek lainnya ditarget rampung Mei 2028.

Dengan percepatan nasional ini, penanganan sampah di Bogor Raya diharapkan semakin efektif dan memberi dampak nyata bagi kualitas lingkungan. (***)

KlikBogor – Angkutan kota (angkot) dari Kabupaten Bogor dan sebagian kecil dari Kabupaten Sukabumi masuk ke wilayah Kota Bogor. Kondisi ini menjadi masalah tersendiri bagi Kota Bogor, yakni memperparah kepadatan lalu lintas.

Bagi warga Cisarua, Megamendung keberadaan angkot 02A jurusan Cisarua-Sukasari sangat menguntungkan. Begitu juga untuk warga Cicurug, Kabupaten Sukabumi, angkot jurusan Cicurug-Sukasari sangat membantu aktivitas warga menuju Kota Bogor. Namun saat ini, keberadaan ini menambah padat lalu lintas di Kota Bogor.

Terlebih pada akhir pekan, kondisi lalu lintas di Kota Bogor semakin padat seiring dengan masuknya kendaraan pribadi dari luar Bogor.

Untuk itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengusulkan moratorium angkot kabupaten sebagai langkah penataan transportasi umum.

Dedie mengungkapkan, usulan moratorium tersebut telah disampaikan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan ini penting agar jumlah angkot tidak terus bertambah.

“Kalau moratorium, tidak ada penambahan lagi. Saat ini saja jumlah angkot sudah mencapai 6 sampai 7 ribu unit,” ujar Dedie, Senin (13/4) lalu.

Ia berharap, Dishub Jawa Barat dapat lebih fokus pada penataan angkot kabupaten yang sudah beroperasi, bukan justru menambah izin baru.

“Jangan ditambah lagi izin-izin baru. Itu yang harus dikendalikan,” tegasnya.

Dedie menilai, penataan angkot kabupaten perlu segera dilakukan agar sejalan dengan kebijakan di Kota Bogor. Saat ini, Pemkot Bogor telah menerapkan pembatasan usia teknis angkot maksimal 20 tahun, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2023.

“Jangan sampai angkot di Kota Bogor sudah ditata, tapi dari luar masih bebas masuk. Ini jadi bertolak belakang,” jelasnya.

Ia memastikan koordinasi lintas instansi terus berjalan, melibatkan Dishub Kabupaten Bogor, Dishub Kabupaten Sukabumi, Dishub Jawa Barat, dan Dishub Kota Bogor.

Keberadaan angkot kabupaten yang masuk ke Kota Bogor dinilai menjadi salah satu penyebab kepadatan jalan. Keluhan pun datang dari masyarakat yang merasakan langsung dampaknya.

Sebelumnya, Dedie juga mengusulkan skema rerouting atau pengaturan ulang trayek angkot dari luar daerah. Berdasarkan data, jumlah angkot lokal di Kota Bogor kini tersisa sekitar 2.500 unit dari sebelumnya 3.800 unit. Sementara itu, angkot dari Kabupaten Bogor mencapai sekitar 6.000 unit.

Dalam skema tersebut, angkot dari arah Leuwiliang hanya beroperasi sampai Bubulak. Selanjutnya, penumpang dapat melanjutkan perjalanan menggunakan Biskita Transpakuan.

Hal serupa juga direncanakan untuk angkot dari Cisarua, Cibedug (Kabupaten Bogor dan Cicurug (Kabupaten Sukabumi) yang cukup berhenti di Ciawi, tanpa masuk hingga pusat kota seperti Pasar Bogor.

“Ke depan, ketika jalur R3 selesai, kita siapkan kantong angkot. Untuk masuk Kota Bogor, masyarakat bisa beralih ke Biskita,” katanya. (***)