Berita
5.000 Kali Atang Menyapa Warga, Bekal 9 Program Misi Bogor Nyaman Hidupnya
KlikBogor – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor nomor urut 2, Atang Trisnanto dan Annida Allivia mengusung misi Bogor Nyaman Hidupnya pada Pilkada 2024 dengan 9 gagasan konkret program kerja bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Menurut Cawalkot Bogor Atang Trisnanto, pengalaman selama 5 tahun menjadi ketua DPRD sedikitnya telah menghantarkan 5.000 langkah menyapa warga dari gang ke gang, di gedung dewan dan lainnya, meski tidak banyak terekspos ke publik, tanpa disadari telah mengisi ide kebijakan-kebijakan pro rakyat yang dieksekusi Pemerintah Kota Bogor 5 tahun ke belakang.
Di antaranya program tebus ijazah dan perda-perda, sehingga ke depan menjadi salah satu bekal program yang konkret membuat warga Bogor Nyaman Hidupnya dari hulu ke hilir.
Atang memaparkan bahwa sepekan lebih berkampanye mensosialisasikan program kerja dari 4 misi terobosan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan yang diusungnya, 9 program kerja misi Bogor Nyaman Hidupnya menyentuh langsung kehidupan masyarakat Kota Bogor dari dalam keluarga, seperti aspirasi warga.
Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung sejak 25 September hingga 23 November 2024 yang berarti lebih kurang 2 bulan untuk masyarakat mendapatkan sosialisasi program pasangan calon kepala daerah.
Ke 9 program kerja dari misi Bogor Nyaman Hidupnya Atang-Annida ialah jika menang Pilkada 2024 Pemerintah Kota Bogor dikepemimpinan mereka menargetkan 1 Keluarga 1 Sarjana, Penambahan 6 SMP Negeri Baru, Bantuan Biaya Masuk Sekolah Swasta, pembangunan 1 RSUD baru, Dokter Keluarga dan Psikolog: Bogor Sehat Jiwa Raga, Santunan bagi Penyandang Disabilitas, Janda dan Lansia.
Lalu, ada santunan kematian yang dapat diakses keluarga yang ditinggal meninggal dunia anggota keluarganya saat-saat darurat, seperti pemakaman dan kebutuhan mendesak lain. Selanjutnya, ada insentif marbot, guru ngaji dan rohaniwan serta insentif guru swasta dan pesantren.
“Saya berkeliling ke warga Kota Bogor sudah lama, sedikitnya 5 tahun terakhir sejak menjadi Ketua DPRD, bukan hanya dapil saya, tetapi hampir semua warga di penjuru kota hujan ini 3 sampai 5 kali sehari, sudah sekitar 5.000 keliling saya menyapa langsung dan disapa warga yang tidak semua terekspos, ingin nyaman hidupnya, bukan hanya sekedar indah kotanya,” ungkapnya.
Atang berpandangan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menjadi pertumbuhan penting dari dalam keluarga yang harus diprogramkan pemerintah.
Bertahun-tahun, isu kesejahteraan dan sosial lain di Kota Bogor cukup tinggi, seperti PPDB, zonasi, salah satunya karena jumlah sekolah dan bantuan biaya sekolah swasta belum menjadi fokus pemerintah.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor tahun 2023, jumlah penduduk di kota hujan mencapai 1.063. 513 jiwa.
Sementara jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) 153, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) 342, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) 174, Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) 74, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 103.
Dengan total kelompok usia sekolah mencapai 530.604 orang mulai dari 0-4 tahun sebanyak 67.513 orang, 5-9 tahun 97.355 orang, 10-14 tahun 98.154 orang, 15-19 tahun 83.591 orang, 20-24 tahun 92.842 orang, dan 25-29 tahun 91.149 orang.
Dari data itu, kata Atang, Kota Bogor harus mempunyai langkah gerak cepat (gercep) dan solutif untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dari 11,04 tahun untuk laki-laki dan 10,24 tahun untuk perempuan, menjadi rata-rata 12 tahun dengan penambahan 6 SMP baru dan bantuan biaya sekolah swasta agar tidak ada lagi siswa putus sekolah karena tidak sanggup membayar, bahkan ke depan bisa menghasilkan 1 sarjana 1 keluarga.
Dalam upaya mendukung pendidikan yang maju di Kota Bogor, langkah konkret Atang-Annida di bidang pendidikan, bukan hanya infrastruktur gedung dan biaya sekolah, tetapi juga memberikan insentif bagi guru swasta dan pesantren sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Selain itu, insentif marbot, guru ngaji dan rohaniwan yang membina spiritual dan moral masyarakat sangat penting tidak terpisahkan dari misi Nyaman Hidupnya.
Atang meyakini optimisme harus lahir untuk mewujudkannya visi Bogor Nyaman untuk Semua, salah satunya dengan 9 program konkret misi Bogor Nyaman Hidupnya.
“Bekal pengalaman penganggaran di DPRD, dengar langsung keluhan warga selama ini, sekarang jadi calon wali kota, Insyaallah saya, neng Annida dan kita semua wujudkan warga Bogor Nyaman Hidupnya,” ujar Atang.
Begitu juga program bantuan khusus bagi janda, lansia, dan disabilitas yang selama ini belum cukup memadai untuk meningkatkan kualitas hidup dan martabat mereka akan menjadi program Atang-Annida.
Sebagai contoh, kata Atang, hasil sapa warga Kampung Warung Bandrek, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Tengah sebelumnya, ada penyandang disabilitas, janda dan lansia sebagai kelompok renta yang perlu santunan rutin kebutuhan dasar menjalani kehidupan, yakni kesehatan, pangan, dan perawatan sehari-hari.
Para kelompok renta di seluruh Kota Bogor ini yang menjadi gagasan program santunan bagi penyandang disabilitas, janda dan lansia agar mereka hidup lebih sejahtera dan bermartabat.
Jumlah lansia Kota Bogor, menurut data BPS mencapai 107.830 jiwa atau 10,1 persen dan angka harapan hidup warganya mencapai 72,77 tahun untuk laki-laki dan 78,4 tahun untuk perempuan.
Di bidang kesehatan, lanjut Atang menjelaskan, bahwa akses kesehatan di Kota Bogor sudah cukup baik. Namun, perlu ditingkatkan dengan pembangunan RSUD baru, karena hampir 60 persen akses pelayanan kesehatan RSUD Kota Bogor saat ini oleh warga Kabupaten Bogor dan memang jauh untuk dijangkau warga Bogor Selatan, sehingga pembangunan RSUD baru yang aksesnya strategis untuk semua warga perlu direalisasikan.
Jumlah tenaga kesehatan Kota Bogor 6.768 orang dengan jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebanyak 25, rumah sakit sebanyak 22, dan klinik sebanyak 149.
Rumah sakit baru harus memiliki fasilitas medis modern dan berbagai spesialisasi, termasuk bedah, kardiologi, onkologi, dan perawatan intensif untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Dengan ada RSUD baru tunggu pasien dapat dikurangi dan layanan kesehatan dapat diberikan dengan lebih cepat dan efisien.
“Semua gagasan ini dari mana akarnya? Dari warga. Semoga Allah restu, masyarakat juga restu, kita buat RSUD baru, santunan disabilitas, janda, lansia. Untuk apa? Karena hidup nyaman bisa terwujud kalau ada kesehatan, pendidikan, spiritual yang baik dan restu orang tua, lansia kita di Kota Bogor, janda, harus terawat. Kita mulai 5.000 langkah lagi ke depan,” tandasnya.
(red)
Berita
Telkom Indonesia jadi Bapak Asuh Anak Stunting di Kota Bogor
KlikBogor – PT Telkom Indonesia menggulirkan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Program tersebut berupa pemberian makanan tambahan (PMT) selama tiga bulan ke depan bagi 46 anak stunting di dua kecamatan di Kota Bogor.
Bantuan secara simbolis diberikan saat Kick Off Meeting Program Pengentasan Stunting yang dilangsungkan di Aula Kecamatan Bogor Barat, pada Senin, 27 Juli 2026.
Bantuan tersebut diberikan langsung oleh General Manager Telkom Indonesia Wilayah Priangan Barat, Ferry Zuljanna, dan disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TPPPS).
“Bantuan ini selama tiga bulan dan tiap bulannya kita evaluasi. Makanan tambahan bergizi berupa telur dan ikan atau ayam,” kata Jenal Mutaqin usai pemberian bantuan.
Dengan Telkom Indonesia, sambung Jenal, kolaborasi ini bisa terus berlanjut. Menjadi bagian dari pihak swasta yang ikut bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam pengentasan stunting.
“Telkom Indonesia ini adalah mitra strategis. Bisa mendukung target kita selama lima tahun untuk zero new stunting,” ucapnya.
Baca juga: Kasus Bayi Dalam Tas di Kota Bogor Terbongkar, Polisi Tetapkan Tersangka
Jenal mengaku TPPPS terus melakukan evaluasi bagi anak-anak yang belum terintervensi, sehingga meminimalisir adanya stunting baru.
Termasuk intervensi yang dilakukan kepada keluarga risiko stunting (KRS), baik ibu hamil maupun balita yang belum tersentuh.
“Tentu butuh dukungan semua pihak, termasuk dari pihak swasta,” ujarnya.
Di tempat yang sama, General Manager Telkom Indonesia Wilayah Priangan Barat, Ferry Zuljanna mengatakan, pintu kolaborasi antara Telkom dan Pemkot Bogor sudah dibuka. Salah satunya lewat bantuan stunting ini.
“Ini bantuan sosial dari perusahaan untuk pengentasan stunting di Kota Bogor. Memang pengentasan stunting tidak mungkin terjadi tanpa adanya kolaborasi,” jelas Ferry.
Menurutnya, Telkom Indonesia hadir bukan hanya sebagai sarana dan penyedia layanan digital atau komunikasi, namun juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami harap bantuan CSR dari Telkom Indonesia ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” singkatnya.
Baca juga: Kirab Merah Putih hingga Wakaf Alpukat Warnai Agenda Festival Merah Putih 2026
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kota Bogor, Ara Wiraswara menambahkan bahwa Telkom Indonesia menjadi bapak asuh bagi batita stunting di dua kecamatan tersebut.
“30 anak batita stunting di Kecamatan Bogor Barat dan 16 batita di Kecamatan Tanah Sareal dalam bentuk penyaluran bantuan tambahan protein berupa telur, ayam atau ikan per anak per satu minggu. Dan dilakukan selama tiga bulan,” paparnya.
Selain itu, inisiasi dashboard pelaporan stunting pada aplikasi Bogor Besti (Bogor Beres Stunting) juga memperkuat wujud transparansi penyaluran bantuan kepada seluruh donatur yang telah berkontribusi dalam penanganan stunting.
“Termasuk juga bagi Telkom Indonesia yang bisa mengakses perkembangan anak asuhnya selama tiga bulan ke depan melalui dashboard Bogor Besti,” tutup Ara.
(rls/hrs)
Berita
Kasus Bayi Dalam Tas di Kota Bogor Terbongkar, Polisi Tetapkan Tersangka
KlikBogor – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bogor Kota mengungkap kasus penemuan jasad bayi perempuan di Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara. Wanita muda berinisial SSA (21) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kematian bayi kandungnya.
Wakapolresta Bogor Kota, AKBP Arie Trestiawan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari penemuan jasad bayi di Kelurahan Ciparigi, pada Rabu, 22 Juli 2026 sekitar pukul 21.30 WIB. Laporan penemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota.
“Pada Kamis (23/7/2026) Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), Unit Identifikasi, dan Opsnal melakukan penyelidikan mendalam,” ujar Arie dalam keterangannya, Senin, 27 Juli 2026.
Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, polisi mengidentifikasi SSA sebagai ibu kandung bayi tersebut. Kepada penyidik, SSA mengaku hamil setelah menjalin hubungan dengan pacarnya sekitar Oktober 2025. Ia baru mengetahui kehamilannya pada April 2026 dan memilih menutupi kondisi tersebut dari keluarganya karena merasa takut.
Baca juga: Alarm HIV di Kota Bogor, DPRD Desak Pemkot Cepat Tangani
Arie menjelaskan, berdasarkan pengakuan SSA, proses persalinan terjadi pada Senin, 20 Juli 2026. Sebelumnya, pada Minggu, 19 Juli 2026 malam, ia telah mengalami kontraksi.
Keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB, ia berangkat menuju Jakarta menggunakan sepeda motor. Saat berada di kawasan Pasar Minggu sekitar pukul 15.00 WIB, kontraksi kembali terjadi sehingga ia berhenti di sebuah toilet umum.
Di lokasi tersebut, SSA melahirkan seorang bayi tanpa bantuan siapa pun. Bayi bersama plasenta kemudian dimasukkan ke dalam tas berwarna hitam. Ia menyangka bayinya telah meninggal dunia karena tidak menangis saat dilahirkan.
Setelah itu, SSA pulang ke rumah dan menyimpan tas berisi jasad bayi di dalam lemari pakaian. Pada Rabu, 23 Juli 2026 sekira pukul 11.00 WIB, tas tersebut dibawa ke rumah pamannya dengan niatan akan menguburkan bayi itu pada sore hari. Namun, rencana tersebut urung dilakukan.
Pada malam harinya, sang paman menemukan tas tersebut di atas kardus saat hendak pindahan rumah. Karena mencium bau menyengat, salah seorang anggota keluarga membuka tas tersebut dan mendapati jasad bayi di dalamnya sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
Baca juga: Kirab Merah Putih hingga Wakaf Alpukat Warnai Agenda Festival Merah Putih 2026
Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menetapkan SSA sebagai tersangka. Ia disangkakan melanggar Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp3 miliar.
Selain itu, polisi juga menerapkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembunuhan anak sendiri, yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain.
Dalam perkara ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu tas punggung berwarna hitam dan satu kardus, serta telah memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi proses penyidikan.
Arie mengimbau para orang tua agar lebih meningkatkan perhatian dan komunikasi dengan anak, terutama remaja perempuan. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya pergaulan bebas, pergaulan teman anak di dunia nyata maupun media sosial, serta nilai-nilai agama perlu diberikan sejak dini agar anak merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan.
(hrs/ckl)
Berita
Diduga Kuasai Parkir Publik untuk Valet, Restoran Aroem Diultimatum Dishub Kota Bogor
KlikBogor – Keberadaan parkir valet yang diduga memanfaatkan ruang parkir di badan jalan umum untuk kepentingan Restoran Aroem di Jalan R.D. Tirto Adhi Suryo, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, menuai protes warga. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor pun turun tangan dan memberikan peringatan keras kepada pengelola restoran.
Persoalan ini mencuat setelah kendaraan milik Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor dilarang parkir di depan Kantor PWI oleh seorang pria yang mengaku sebagai petugas parkir valet Restoran Aroem, Minggu, 26 Juli 2026.
“Maaf, jangan parkir di sini,” ujar Aldho Herman, Ketua PWI Kota Bogor, menirukan ucapan petugas yang menggunakan seragam bertuliskan ‘valet’ tersebut.
Larangan itu membuat Ketua PWI dan para wartawan yang berada di Kantor PWI terkejut. Pasalnya, selama ini area di depan kantor tersebut biasa digunakan untuk parkir kendaraan wartawan dan tamu PWI, tanpa pernah ada larangan.
Aldho sempat heran, kenapa area parkir depan kantor PWI ini diklaim sebagai area parkir valet Restoran Aroem.
Merasa fasilitas publik telah dikuasai secara sepihak, PWI Kota Bogor kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Dishub Kota Bogor.
Tidak lama berselang, petugas Wakorlap Dishub Kota Bogor Asep Suharda bersama sejumlah anak buahnya, mendatangi lokasi dan memanggil pria yang mengaku sebagai petugas parkir valet.
Baca juga: Kirab Merah Putih hingga Wakaf Alpukat Warnai Agenda Festival Merah Putih 2026
Dalam keterangannya, pria berseragam valet tersebut mengaku diperintah pihak Restoran Aroem, untuk mengelola parkir valet bagi pengunjung dengan tarif Rp10 ribu per kendaraan.
“Hasil parkir valet saya setor ke pihak Restoran Aroem, Pak,” ujar pria tersebut di hadapan Asep Suharda.
Mendengar pengakuan itu, Wakorlap Dishub Asep Suharda langsung memberikan ultimatum kepada pihak Restoran Aroem agar tidak lagi menggunakan area parkir di badan jalan sebagai lokasi parkir valet.
“Kami peringatkan, pihak Aroem tidak boleh menguasai area parkir seenaknya, apalagi digunakan sebagai parkir valet untuk pengunjung. Ini merupakan parkir liar karena memanfaatkan fasilitas publik,” tegas Asep.
Asep juga mengingatkan akan mengambil tindakan tegas apabila praktik parkir valet tersebut masih ditemukan.
Baca juga: Jenal Mutaqin Gowes Bareng Komunitas, Soroti Parkir Liar di Jalur Sepeda
Ditanyakan juga apakah valet ini memiliki izin, namun petugas parkir itu mengaku tidak mengetahuinya karena ia bekerja atas perintah manajemen Restoran Aroem.
Valet RM Aroem diketahui belum memiliki izin, sehingga salah satu sanksi yang akan diterapkan adalah penggembokan kendaraan yang melanggar aturan parkir. Karena sesuai aturan tempat usaha harus memiliki area parkir sendiri sesuai rekom Dishub, dimana SRP (Satuan Ruang Parkir) untuk tiap tempat usaha telah diatur.
Selain itu, Dishub memastikan akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas parkir di sepanjang Jalan R.D. Tirto Adhi Suryo agar tidak kembali menimbulkan konflik dengan masyarakat, dengan menempatkan petugas jaga.
Warga sekitar berharap Pemerintah Kota Bogor melalui Dishub bertindak tegas terhadap pengelola Restoran Aroem apabila kembali memanfaatkan ruang parkir publik untuk kepentingan usaha.
Menurut mereka, setiap pelaku usaha seharusnya menyediakan lahan parkir sendiri dan tidak mengambil alih fasilitas umum yang menjadi hak seluruh masyarakat.
(rls/hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Serba Serbi9 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Berita1 tahun ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi1 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata
