Berita
Simoncer, Aplikasi Kawal Graduasi PKH hingga Mandiri
KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meluncurkan Sistem Monitoring Cerdas (Simoncer) untuk mengawal proses graduasi dari mulai intervensi hingga tahap akhir, di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Senin, 11 Agustus 2025.
Inovasi ini diluncurkan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Atep Budiman serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemkot Bogor.
Diketahui, Simoncer merupakan inisiasi dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Dani Rahardian, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinsos Kota Bogor.
Kepala BKPSDM Kota Bogor memaparkan graduasi Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan karena secara data penerima bantuan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Ada penerima yang sebenarnya mampu, sudah pindah, atau meninggal, tetapi datanya belum diperbarui.
“Graduasi ada dua macam. Pertama, graduasi alami yang terjadi berdasarkan data pembaruan setiap tiga bulan, misalnya penerima yang meninggal, pindah, atau sudah mampu. Kedua, graduasi bagi masyarakat kurang mampu yang diarahkan untuk naik kelas menjadi mandiri,” ungkapnya.
Dani melanjutkan seperti disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, PKH ini juga menyangkut ‘mental miskin’. Artinya, graduasi ini adalah proses untuk membantu masyarakat yang awalnya tidak mampu menjadi mandiri. Tahapannya sudah diatur dalam Perwali dan ada SOP-nya.
“Kami juga memiliki aplikasi untuk mendampingi mereka sejak intervensi hingga akhir proses graduasi. Tahap pertama adalah seleksi peserta. Syaratnya, mereka harus berada di usia produktif. Kedua, dari sisi mindset, kami bekerja sama dengan DP3A dan LK3 untuk memberikan pendampingan psikologis, agar mereka menyadari bahwa kemiskinan bukanlah kondisi yang baik dan harus diubah,” paparnya.
Selanjutnya, ada coaching clinic kewirausahaan untuk pembekalan terkait pengelolaan keuangan dan keterampilan. Kemudian, identifikasi keterampilan yang cocok untuk masing-masing peserta. Menurutnya, proses ini tidak instan, perlu pendampingan berkelanjutan hingga mereka mandiri.
“Kami menggunakan sistem monitoring cerdas, saat ini bekerja sama dengan bidang PKH, ada 400 nama yang akan dimasukkan untuk program graduasi. PKH sendiri di Kota Bogor memiliki sekitar 30 ribu penerima, dan akan terus diupayakan untuk naik kelas. Kebijakan pusat juga menargetkan setiap pendamping PKH menggraduasi 10 orang per tahun,” katanya.
“Dengan 75 pendamping, targetnya ada 750 orang per tahun yang lulus dari status penerima bantuan menjadi mandiri. Karena itu kami luncurkan aplikasi bernama Simoncer, untuk mendampingi proses ini. Slogan inovasinya adalah Berlari, Berkarya, Melangkah untuk Mandiri,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa semua aplikasi atau semua proyek perubahan ini basisnya adalah fakta dan data. Sehingga misalnya jika terkait dengan penerima bantuan tentu tidak selamanya seseorang yang menerima bantuan ini terus-menerus secara abadi. Penerima harus ada yang namanya graduasi yang tujuannya adalah untuk bisa memperbaiki kehidupan masyarakat.
“Jadi bukan semata-mata hanya menerima bantuan, tetapi mereka yang menerima bantuan itu harus kemudian berubah nasibnya menjadi lebih baik dan kemudian tidak lagi menerima bantuan yang namanya graduasi. Termasuk juga mungkin tadi yang dari bapak Irfan Zacky Faizal itu terkait dengan namanya respon untuk bantuan sosial kebencanaan,” terangnya.
Dedie Rachim menerangkan ada dua proyek perubahan dalam lingkup Dinsos Kota Bogor, tentunya ini menjadi hal yang baik. “Ya, mungkin nanti bisa kami implementasikan dalam kegiatan-kegiatan kedinasan,” katanya.
Kepala Dinsos Kota Bogor, Atep Budiman menambahkan bahwa ke depan akan disinkronisasikan aplikasi yang telah diluncurkan. Kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) nanti akan diedukasi dan dibina.
“Dengan berbagai program, harapannya intervensi ini semakin meningkatkan kinerja Dinsos Kota Bogor. Inovasi ada Pak Dani Rahardian dan dari Pak Irfan Zacky Faizal yang kemarin sempat bertugas di Dinsos Kota Bogor,” pungkasnya.
(ckl/hrs)
Berita
Waspada Modus Telepon Hening, Ini Cara Menghindarinya
KlikBogor – Pernah menerima telepon misterius yang tiba-tiba terputus tanpa suara? Waspada, bisa jadi itu bagian dari modus penipuan digital terbaru. Fenomena “call hening” kini marak terjadi dan menjadi pintu masuk berbagai kejahatan siber.
Dosen Program Studi Ilmu Komputer IPB University, Heru Sukoco, mengingatkan masyarakat untuk tidak merespons panggilan semacam ini. Ia menegaskan, prinsip utama yang harus dipegang adalah abaikan dan jangan telpon balik.
“Jangan angkat, jangan telepon balik, blokir dan abaikan karena panggilan tersebut merupakan tahapan awal dari penipuan berbasis telepon,” kata Heru dikutip Minggu, 19 April 2026.
Fenomena call atau telepon hening sendiri diidentifikasi sebagai bagian dari social engineering atau scam yang tengah meningkat. Panggilan ini biasanya tidak bersuara atau terputus setelah beberapa detik.
Tujuannya beragam, mulai dari mengecek apakah nomor aktif, memancing korban untuk melakukan call back, hingga mengumpulkan data untuk serangan lanjutan.
Menurut Heru, risiko dari panggilan ini tidak bisa dianggap sepele. Nomor korban berpotensi masuk dalam daftar target penipuan, diarahkan ke skema lanjutan seperti one time password (OTP) dan phishing, hingga terhubung ke nomor premium berbiaya tinggi jika melakukan panggilan balik.
Untuk menghindari hal tersebut, ia menyarankan masyarakat agar tidak mengangkat telepon dari nomor tidak dikenal, terutama nomor luar negeri yang mencurigakan.
Jika memang penting, biasanya penelepon akan menghubungi kembali atau mengirim pesan singkat. Ia juga menekankan agar tidak pernah melakukan call back.
“Tindakan ini adalah yang paling sering menjebak, karena banyak scam menggunakan teknik ‘missed call bait’,” imbuh Heru.
Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk perlindungan tambahan. Misalnya menggunakan aplikasi pihak ketiga yang dapat membantu mengidentifikasi nomor spam, memblokir otomatis, serta memberi label panggilan mencurigakan.
Ia juga menyarankan untuk mengaktifkan fitur bawaan ponsel seperti silence unknown callers atau block unknown numbers.
“Apabila panggilan terlanjur terangkat, hindari menjawab ‘ya’ karena suara tersebut dapat direkam dan disalahgunakan untuk manipulasi data pribadi seperti OTP, NIK, atau informasi perbankan,” sarannya.
Edukasi keluarga juga menjadi langkah penting, terutama bagi orang tua dan anak-anak yang rentan menjadi target penipuan. Mereka diimbau untuk tidak panik dan tidak mudah percaya terhadap ancaman melalui telepon.
Di tingkat yang lebih luas, ia menekankan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat, peran operator dalam memfilter pola panggilan mencurigakan, serta kolaborasi lintas pihak untuk membangun basis data spam nasional.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kewaspadaan sederhana dari masyarakat dapat menjadi pertahanan utama dalam menghadapi kejahatan digital yang semakin berkembang.
(rls/hrs)
Berita
JPO di MA Salmun dan Underpass Kebon Pedes Diajukan
KlikBogor – Penataan perlintasan kereta api sebidang di Kota Bogor, khususnya di kawasan MA Salmun dan Kebon Pedes menjadi salah satu pembahasan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, pada Jumat, 17 April 2026.
Untuk perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun, Dedie Rachim mendorong percepatan penutupan perlintasan sebidang untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Sebagai langkah antisipasi, ia meminta Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kota Bogor menyiapkan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) agar mobilitas masyarakat tetap terfasilitasi dengan aman.
Baca juga: IPB University Libatkan Mahasiswa Tangani Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Sementara itu, untuk perlintasan sebidang di Jalan Kebon Pedes, rencana penanganan akan dilakukan melalui pembangunan underpass. Namun demikian, sebelumnya pernah diajukan permohonan penutupan perlintasan tersebut yang belum dapat direalisasikan, karena masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Pada tahap awal, pembangunan underpass Kebon Pedes akan diprioritaskan melalui proses pembebasan lahan atau bidang terdampak sebagai langkah awal pelaksanaan proyek.
Baca juga: DPRD Dorong Penyehatan Keuangan RSUD Kota Bogor
Dedie Rachim menegaskan bahwa penataan perlintasan sebidang ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, mengurangi kemacetan, serta mendukung kelancaran mobilitas warga di Kota Bogor.
(ckl/hrs)
Berita
IPB University Libatkan Mahasiswa Tangani Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
KlikBogor – IPB University melibatkan mahasiswa dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menegaskan bahwa kampus tidak mentoleransi dan menormalisasi segala bentuk kekerasan seksual dalam kondisi apapun.
IPB University berkomitmen penuh untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kasus secara sistematis, memastikan setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan unsur mahasiswa.
“Kami berdiri bersama korban melindungi, memulihkan, dan memastikan hak-haknya terpenuhi tanpa kompromi. Kampus harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh sivitas akademika,” imbuh Alim dalam keterangannya dikutip Sabtu, 18 April 2026.
Secara khusus Rektor menandaskan bahwa dalam menangani setiap laporan kasus pelecehan seksual, IPB University tidak hanya berfokus pada proses penegakan aturan, tetapi juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan mahasiswa sebagai bagian dari upaya penyelesaian yang komprehensif dan berkeadilan.
IPB University menggelar dialog pimpinan IPB University dengan mahasiswa di auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, pada Jumat, 17 April 2026.
Dialog tersebut dihadiri ratusan mahasiswa. Dialog ini bukan yang perdana. Sebelumnya berbagai dialog dengan unsur-unsur mahasiswa telah dilakukan dalam berbagai kesempatan.
Baca juga: DPRD Dorong Penyehatan Keuangan RSUD Kota Bogor
Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Alfian Helmi, mengatakan sebagai institusi pendidikan, IPB University menyadari pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam proses penanganan kasus, baik sebagai pihak yang terdampak maupun sebagai bagian dari komunitas kampus.
“Pelibatan partisipasi mahasiswa ini merupakan bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan tersebut dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan organisasi dan perwakilan mahasiswa, untuk memastikan proses berjalan secara terbuka, berkeadilan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.
Dialog ini, sebutnya, memiliki berbagai tujuan di antaranya untuk membangun transparansi dalam proses penanganan kasus; memberikan ruang aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman; memperkuat kepercayaan antara mahasiswa dan institusi; serta dalam rangka mencari masukan untuk menyempurnakan kebijakan serta prosedur penanganan kasus ke depan.
“IPB University juga memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara profesional, berlandaskan prinsip kerahasiaan, perlindungan korban, serta keadilan bagi semua pihak. Unit dan mekanisme yang telah dibentuk di lingkungan kampus terus diperkuat guna menjamin respons yang cepat, tepat, dan sensitif terhadap korban, “ jelasnya.
Melalui pendekatan yang partisipatif ini, IPB University berharap dapat menciptakan ekosistem kampus yang tidak hanya tegas terhadap pelanggaran, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan suara mahasiswa.
Ia pun menegaskan, IPB University mengajak seluruh sivitas akademika untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai integritas, saling menghormati, dan keberanian untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di lingkungan kampus.
Baca juga: Baranangsiang: Dari Gerbang Kota jadi Pusat Pertumbuhan Baru
Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB University, Muhammad Abdan Rofi, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan oleh pihak kampus sehingga mahasiswa dapat berdialog langsung dengan para pemangku kebijakan.
“Dari saya sangat bersyukur, kami dapat difasilitasi untuk bertemu langsung dengan para pemangku kebijakan, termasuk pimpinan rektorat yang memiliki kewenangan penuh. Dalam pertemuan ini, tidak hanya dibahas aspek teknis, tetapi juga hingga pada penyusunan regulasi,” ujarnya.
Abdan menambahkan, sejumlah poin tuntutan mulai dari regulasi, aturan hukum, prosedur, hingga level teknis, yang disampaikan telah disepakati dan dipenuhi oleh pimpinan rektorat.
Ia menekankan keutamaan kolaborasi antara institusi dan mahasiswa dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif.
“Harapannya hasil dari audiensi terbuka ini, kita sama-sama bisa menjadi co-creator, untuk bisa mewujudkan ruang yang aman ini, bukan hanya diwujudkan dari institusi saja, tapi juga ada keterlibatan mahasiswa. Jadi kita sama-sama untuk membangun itu, dan kita komitmen dari mahasiswa untuk bisa mengawal penuh apa yang menjadi tuntutan,” tambahnya.
Dugaan pelecehan seksual di IPB University sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredarnya tangkapan layar percakapan bernada vulgar di grup aplikasi perpesanan mahasiswa di media sosial.
(rls/hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi5 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Serba Serbi1 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Berita9 bulan ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Opini1 tahun agoFenomena Kang Dedi Mulyadi (KDM): Pendekar Penjaga Alam
