KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai merealisasikan proyek infrastruktur strategis di Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, pada tahun ini.

Dua proyek Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan jembatan penghubung kini menjadi prioritas utama guna mendongkrak mobilitas serta menjamin keselamatan warga di wilayah tersebut.

​Lurah Paledang, Ali Firdaus mengatakan, pembangunan ini merupakan buah dari perjuangan panjang warga yang didukung oleh berbagai elemen, termasuk media massa.
​
​Proyek prioritas pertama adalah pembangunan JPO di wilayah Lebak Sari yang telah resmi mengantongi kontrak kerja sejak 25 Mei 2026. Proyek yang menelan anggaran Rp2,7 miliar ini ditargetkan rampung dalam 180 hari kalender.

​”Alhamdulillah, perjuangan warga Lebak Sari selama ini membuahkan hasil. Proses pengerjaan sudah berjalan (on the way), diawali dengan pembongkaran dan pemasangan besi untuk pondasi penahan tanah menggunakan karung-karung di titik rawan longsor,” ujar Ali di sela kegiatan di Posyandu Lebak Sari, Kamis, 25 Juni 2026.

​Mengingat kontur tanah wilayah Paledang yang berbukit dan padat, Ali mengakui adanya tantangan logistik yang cukup tinggi di lapangan.

​”Medan di Paledang ini cukup sulit, material tidak bisa langsung masuk ke lokasi pengerjaan karena kondisi lingkungan yang padat. Namun, kami memaksimalkan pemberdayaan tenaga kerja lokal, di mana saat ini ada sekitar 14 warga setempat yang ikut dilibatkan dalam proyek,” tambahnya.

​Ali juga menjelaskan, guna memfasilitasi pembangunan ini, sebagian lahan di bawah dan di belakang bangunan Posyandu Lebak Sari telah dibeli oleh pemerintah agar penataan infrastruktur tersebut menjadi lebih rapi dan aman bagi pengguna jalan.
​
​Selain JPO Lebak Sari, proyek prioritas kedua adalah pembangunan jembatan penghubung yang menghubungkan wilayah Paledang dengan Pasir Jaya (wilayah Pulau Jepang).

Proyek senilai Rp1,7 miliar ini telah berjalan selama lima minggu dan menunjukkan progres yang positif. ​Sama seperti JPO Lebak Sari, jembatan penghubung ini ditargetkan selesai dalam 180 hari kalender, atau sekitar akhir November 2026.

​”Progresnya saat ini bahkan berjalan lebih cepat. Kami berharap pada akhir November nanti jembatan ini sudah bisa dimanfaatkan penuh dengan keberkahan oleh warga Paledang maupun warga Pasir Jaya pada khususnya,” jelas Ali.
​
​Di sisi lain, Pemkot Bogor juga melakukan penataan di titik strategis perkotaan dengan membongkar JPO Paledang lama (dekat Stasiun Bogor) yang sudah lama ditutup karena dinilai membahayakan.

Pembongkaran elemen struktural ini menggunakan alokasi anggaran Rp2,6 miliar dan dijadwalkan dimulai dalam waktu sepekan ke depan.

​Sebagai gantinya, pemerintah menyediakan fasilitas pelican crossing atau lampu penyeberangan pejalan kaki demi menjamin keselamatan masyarakat yang menyeberang.

​”Kami mengimbau kepada seluruh warga, khususnya di wilayah RW 01 dan sekitarnya, agar lebih berhati-hati saat melintas selama proses pembongkaran JPO lama ini berlangsung,” imbau Lurah.

Secara karakteristik, ​Kelurahan Paledang memiliki luas wilayah mencapai 176 hektare dan menjadi kelurahan yang terluas di Kecamatan Bogor Tengah dengan populasi sekitar 11.000 hingga 12.500 jiwa tersebar di 13 RW dan 58 RT.

​Sekitar 30 hingga 40 persen wilayahnya merupakan pusat ekonomi, perbankan, wisata belanja, hingga kawasan Istana Bogor dan Balai Kirti.

Namun, area pemukiman warga seperti di Jalan Paledang, Bojong Neros, Lebak Sari, dan Pohon Manggis memiliki kontur perbukitan dan sempadan sungai yang rawan longsor.
​
​Selain masalah jembatan, Ali tidak menampik adanya keluhan klasik warga mengenai akses jalan lingkungan yang sempit. Kondisi ini sering kali menyulitkan ruang gerak masyarakat, terutama saat terjadi keadaan darurat.

​”Akses jalan lingkungan yang sempit memang menjadi PR besar bagi kami. Ketika ada warga yang sakit atau meninggal dunia, proses evakuasi atau mobilisasi ambulan menjadi sangat sulit. Ini aspirasi yang sudah tertahan bahkan lebih dari 20 tahun,” ungkap Ali.

​Sebagai langkah konkret pasca-penuntasan dua proyek jembatan di 2026 ini, pihak kelurahan telah menyusun proyeksi lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya.

​”Insyaallah, di tahun 2027 fokus kami akan diarahkan pada perbaikan akses jalan gedoran berikut dengan pembenahan sistem drainase lingkungan. Kami ingin memastikan kenyamanan dan keselamatan warga benar-benar terfasilitasi,” katanya.

​Ali menegaskan, sinergi antara pihak eksekutif, legislatif, kelurahan, lembaga masyarakat seperti LPM, hingga peran media sangat krusial untuk mengawal pembangunan dan meredam polemik di wilayah demi kemajuan bersama di Kelurahan Paledang.

(rls/hrs)

KlikBogor – Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University, Prof. Agus Oman Sudrajat, menegaskan bahwa kontrol hormonal reproduksi ikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor akuakultur di Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi lahan perikanan budidaya (akuakultur) sekitar 18 juta hektare, yang terdiri atas 2,96 juta hektare air payau, 2,83 juta hektare air tawar, dan 12,12 juta hektare air laut. Namun, pemanfaatan lahan tersebut baru mencapai sekitar 6 persen.

Produksi akuakultur nasional terus menunjukkan tren peningkatan. Pada 2020, produksi mencapai 14,8 juta ton dan meningkat menjadi 15,8 juta ton pada 2024.

Produksi pembesaran ikan konsumsi juga naik dari 5,8 juta ton pada 2023 menjadi 6 juta ton pada 2024, diikuti peningkatan produksi benih dari 186 miliar ekor menjadi 188 miliar ekor. Sementara produksi akuakultur ikan hias meningkat dari 1,51 miliar ekor menjadi 1,58 miliar ekor pada 2024.

Menurut Prof. Agus, produksi akuakultur yang ditargetkan terus meningkat dari tahun ke tahun, menuntut ketersediaan benih dengan jumlah, kualitas, waktu yang tepat, dan berkelanjutan.

“Akuakultur modern sebagian besar bergantung pada benih hasil reproduksi untuk konsistensi yang baik, tingkat keberlangsungan hidup, dan pengendalian genetik,” kata Prof. Agus saat pemaparan materi pra orasi ilmiah yang digelar secara daring, Rabu, 24 Juni 2026.

Ia menambahkan, spesies ikan yang dipelihara di penangkaran menunjukkan beberapa tingkat disfungsi reproduksi. Penyebabnya, yaitu stres, keterbatasan ruang pemeliharaan, dan tidak adanya sinyal lingkungan yang sesuai untuk reproduksi.

“Akibatnya pelepasan GnRH (hormon pelepas gonadotropin) tidak tepat dan penekanan sekresi FSH (hormon perangsang folikel) dan LH (hormon luteinizing), sehingga terjadi disfungsi reproduksi,” katanya.

Ia mengatakan, kontrol reproduksi ikan dalam penangkaran dapat dilakukan melaluia manipulasi lingkungan, seperti fotoperiod, suhu air atau substrat pemijahan.

Namun, ekobiologi beberapa ikan tidak diketahui dengan baik, atau tidak praktis atau bahkan tidak mungkin untuk mensimulasikan parameter lingkungan yang dibutuhkan untuk kinerja reproduksi alami, misalnya, migrasi pemijahan, kedalaman, dan hidrolika sungai.

Selanjutnya pada ikan tropis umumnya memiliki karakteristik bereproduksi di musim hujan dan sedikit atau bahkan tidak bereproduksi di musim kemarau, karena peningkatan suhu. Hal ini menyebabkan benih tidak diproduksi di musim kemarau.

Untuk itu, lanjut Prof. Agus, induksi maturasi adalah upaya mengatasi disfungsi reproduksi jenis pertama yaitu ikan tidak mampu melakukan maturasi (gametogenesis).

Induksi maturasi berhasil dilakukan dengan kombinasi utama hormon PMSG+antidopamin (Oodev) yang mampu mempercepat maturasi pada ikan budidaya minimal 2 kali lipat dan reproduksi di musim kemarau.

Pada udang, induksi maturasi mempercepat reproduksi dan menjadi alternatif ablasi mata yang melanggar animal welfare.

Induksi maturasi juga mempercepat reproduksi ikan domestikasi, sehingga mempercepat upaya budidaya, dan menginduksi reproduksi.

“Induksi maturasi final merupakan upaya untuk mengatasi disfungsi reproduksi jenis kedua dan ketiga yaitu ikan berhasil melakukan gametogenesis namun gagal melakukan ovulasi atau spermiasi dan pemijahan,” katanya.

Induksi maturasi dengan hormon LHRHa+AD+AI+PGF2α+Oxytocin (Spawnprim) mampu mempercepat proses maturasi final dan pemijahan alami ikan budidaya dengen kinerja reproduksi tanpa merusak organ reproduksi.

Penghambatan hormonal reproduksi dengan hormon dopamin dan medroxyprogesterone mampu menunda reproduksi hingga ukuran induk mencapai ukuran normal untuk melakukan reproduksi agar produksi dan kualitas benih meningkat.

Sedangkan kontrol hormonal reproduksi ikan mampu mempercepat dan memperpendek periode reproduksi ikan, meningkatkan jumlah dan kualitas benih, mempercepat proses domestikasi dan menghambat reproduksi yang tidak diinginkan.

“Oleh karena itu, kontrol hormonal reproduksi berperan strategis dalam meningkatkan dan keberlanjutan produksi akuakultur,” pungkasnya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai melakukan penataan kawasan pintu masuk Kota Bogor di wilayah Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, sekaligus melanjutkan rencana pembangunan Ring Road 2.

Penataan dilakukan setelah proses penertiban pedagang kaki lima (PKL) liar di kawasan bawah jembatan tol perbatasan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor tuntas dilaksanakan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus di pusat kota, tetapi juga mulai menyentuh kawasan perbatasan.

“Pembangunan saat ini tidak selalu fokus di tengah Kota Bogor saja, tetapi juga sudah menyentuh wilayah perbatasan. Salah satunya adalah kawasan Cimahpar di Bogor Utara,” ujar Dedie Rachim dikutip Kamis, 25 Juni 2026.

Baca juga: 18 Atlet Anggar Kota Bogor Siap Berlaga di NS Matrix Fencing Malaysia

Ia menambahkan, setelah penertiban selesai dilakukan, Pemkot Bogor akan melanjutkan penataan kawasan melalui perbaikan drainase dan pembangunan taman batas Kota Bogor.

Selain itu, rencana pembangunan Ring Road 2 juga terus berlanjut. Saat ini, proses pembebasan lahan masih berjalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung pengembangan wilayah.

Sementara itu, Camat Bogor Utara, Riki Robiansah menjelaskan bahwa penataan kawasan merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Bogor setelah meninjau lokasi bersama jajaran perangkat daerah terkait pada 10 Juni 2026.

“Sebagai langkah awal, sejumlah PKL yang berjualan di bawah jembatan tol telah ditertibkan. Selanjutnya, Pemkot Bogor melalui wilayah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim) akan melakukan penataan kawasan secara lebih komprehensif,” ujar Riki.

Menurutnya, penataan kawasan juga akan melibatkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Selain melibatkan unsur Pemkot, kami juga akan menggandeng pihak swasta melalui program CSR untuk melakukan intervensi. Dengan begitu, gerbang Kota Bogor, khususnya di wilayah Cimahpar yang berbatasan dengan Sukaraja, akan semakin tertata. Masyarakat yang melintas dari arah Sukaraja maupun Sentul akan disambut dengan lingkungan yang lebih indah dan nyaman,” katanya.

Baca juga: Rapat DPRD-Pemkot Bogor, Sepakati Revisi Surat Edaran DTSEN

Selain meningkatkan estetika kawasan, penataan juga bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Riki mengungkapkan bahwa sebelumnya di lokasi tersebut sempat ditemukan aktivitas penjualan obat-obatan terlarang dan pelakunya telah diamankan oleh pihak berwenang.

“Dengan penataan ini, kami berharap dapat mencegah munculnya gangguan ketertiban di masa mendatang, sehingga kawasan perbatasan menjadi lebih aman, tertib, dan asri,” ucapnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan serta ketertiban di wilayah masing-masing agar hasil penataan dapat dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan.

(rls/hrs)