KlikBogor – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin turun langsung melakukan inspeksi ke jalur parkir (jukir) yang masuk dalam zona resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di kawasan Jalan Suryakencana, Kecamatan Bogor Tengah, pada Senin, 3 Agustus 2026 pagi.

Dalam kegiatan itu, Jenal Mutaqin didampingi jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) mendata dan memverifikasi langsung keberadaan jukir yang ada di sepanjang Jalan Suryakencana.

Hal itu dilakukan sebagai upaya Pemkot Bogor untuk membenahi pendapatan dari sektor perparkiran.

“Lebih kepada pengumpulan data, fakta di lapangan, dan informasi pemberlakukan tiket (karcis) resmi dari Pemkot yang diberikan Dishub. Termasuk proses setoran dari jukir ke danru (komandan regu) seperti apa,” ujar Jenal usai inspeksi.

Baca juga: Kontes Mekanik Auto2000, Ribuan Teknisi Diuji Kompetensi 

Sebanyak 50 jukir di sepanjang Jalan Suryakencana diwawancarai langsung. Jenal menambahkan, kegiatan serupa juga akan dilakukan di titik lain yang menjadi zona parkir resmi.

Pasalnya, banyak aduan mengenai parkir resmi yang tidak disertai dengan karcis parkir. Menurutnya, penyertaan karcis ini merupakan legitimasi dan pembeda antara parkir resmi dan parkir liar.

“Kalau parkir liar kan jelas, tidak menjadi konversi untuk pembangunan daerah,” tegasnya.

Untuk menanamkan kepercayaan kepada jukir, Pemkot Bogor akan melakukan pembinaan kepada mereka yang rencananya dilakukan setiap tiga bulan. Para jukir dianggap bagian dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Jenal mengungkapkan, pendapatan para jukir di tiap zona berbeda-beda. Hal itu tergantung luasan lahan dan volume kendaraan yang tertampung pada setiap tempat parkir.

Baca juga: Parkir di Jalan Suryakencana Beralih ke Sisi Kanan Diuji Coba

Di Jalan Suryakencana, penyetoran para jukir ke Dishub Kota Bogor ada yang mencapai Rp120 ribu hingga Rp480 ribu. Bahkan bisa bertambah jika akhir pekan. Jumlah itu di luar pendapatan murni para jukir.

“Ini menjadi dasar buat kami menjawab pertanyaan publik tentang parkir resmi pemerintah. Ada total 110 titik zona parkir resmi milik pemerintah. Semua terus kita evaluasi,” tuturnya.

Ia mengatakan, aplikasi digitalisasi di zona parkir resmi wajib dilaksanakan sebagai wujud transparansi. Digitalisasi pembayaran parkir akan langsung masuk ke kas daerah. Sanksi berupa denda bagi para pelanggar parkir juga akan ditegaskan.

“Target pendapatan Kota Bogor dari sektor parkir tepi jalan tahun ini adalah Rp4 miliar. Di tengah tahun ini sudah tercapai Rp2 miliar kurang lebih,” katanya.

Salah satu jukir di Jalan Suryakencana, Dede mengaku selalu memberikan karcis kepada para pengendara yang parkir di jalur resmi.

Bahkan, kadang ia menggunakan transaksi digital seperti QRIS untuk meminta pembayaran parkir kepada pengunjung.

“Seringnya saya pake QRIS, karena langsung disetorkan ke Dishub,” tutupnya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama Wali Kota Banjar melakukan kunjungan lapangan ke Kampung Pancuran, Kota Salatiga, Jawa Tengah.

Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang berhasil mengubah kawasan permukiman menjadi lingkungan yang bersih, asri, dan berkelanjutan.

Kampung Pancuran dikenal sebagai salah satu kawasan yang berhasil menjaga kualitas lingkungan melalui keterlibatan aktif masyarakat.

Aliran sungai yang jernih, kebersihan lingkungan, serta budaya gotong royong yang masih terjaga menjadi gambaran keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam merawat lingkungan.

Dalam kunjungan tersebut, Dedie Rachim berdialog langsung dengan tokoh masyarakat Kampung Pancuran, Suratno, yang menjadi salah satu penggerak utama dalam upaya menjaga kebersihan sungai dan membangun kesadaran warga terhadap pentingnya kelestarian lingkungan.

Baca juga: Ground Breaking PSEL Kayumanis Ditargetkan November, Pembangunan Akses Jalan Dikebut 

Dari dialog tersebut, Dedie Rachim mendapatkan gambaran bahwa perubahan Kampung Pancuran menjadi kawasan yang bersih dan nyaman tidak berlangsung secara instan.

Proses tersebut dibangun melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 20 tahun dengan konsistensi, edukasi, perubahan perilaku, serta keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dedie Rachim menilai pengalaman Kampung Pancuran memberikan banyak pelajaran penting bagi Kota Bogor, khususnya dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan, terutama sungai yang menjadi bagian penting dari kehidupan perkotaan.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan.

“Ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Membangun budaya peduli lingkungan memang membutuhkan waktu, tidak bisa instan. Dibutuhkan konsistensi, edukasi, dan keterlibatan seluruh masyarakat,” ujar Dedie Rachim, Jumat, 24 Juli 2026.

Baca juga: Mengenal Yalanda-Nabila IPB, 2 Varietas Okra Unggul Berpotensi Ekspor

Ia mengatakan, apa yang dilakukan masyarakat Kampung Pancuran menunjukkan bahwa sungai yang bersih dan lingkungan yang sehat dapat diwujudkan ketika masyarakat memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

“Yang paling penting adalah bagaimana membangun kesadaran bahwa lingkungan ini milik kita bersama. Ketika masyarakat bergerak bersama, menjaga sungai, menjaga kebersihan, maka perubahan besar bisa terjadi,” tambahnya.

Ia juga menambahkan, pengalaman tersebut akan menjadi referensi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memperkuat berbagai program lingkungan, termasuk upaya menjaga kebersihan sungai, meningkatkan kualitas ruang hidup masyarakat, serta memperkuat gerakan gotong royong di tingkat wilayah.

“Semoga pengalaman Kampung Pancuran ini dapat menjadi inspirasi bagi Kota Bogor untuk terus memperkuat gerakan menjaga kebersihan sungai dan lingkungan secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan kota yang nyaman, sehat, dan berwawasan lingkungan,” katanya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Kota dan Kabupaten Bogor melaksanakan percepatan persiapan dan pematangan lahan untuk pelaksanaan groundbreaking pembangunan proyek strategis nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang merupakan program Waste to Energy (WTE).

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, TNI, Danantara, kontraktor pelaksana, serta instansi terkait lainnya meninjau langsung lokasi lahan yang akan dibangun fasilitas PSEL Bogor Raya di Galuga, Kabupaten Bogor, Senin, 13 Juli 2026.

Dedie Rachim mengatakan bahwa penanganan persampahan tidak bisa dilakukan oleh satu daerah atau satu instansi saja, namun memerlukan sinergi dan kolaborasi yang saling mendukung dan membantu.

“Jadi ada TNI-nya, ada pemerintah pusat, termasuk juga kami, kota dan kabupaten sudah benar-benar berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat menuju proses groundbreaking, supaya penanganan sampah yang dari hulu ke hilir itu bisa segera tuntas,” ujarnya.

Menurut Dedie Rachim, kehadiran Kemenko Bidang Pangan membawa angin segar agar proses groundbreaking dapat segera dilakukan.

“Insyaallah dengan ini bisa mengakselerasi semua hal-hal yang masih menjadi kendala atau hambatan di lapangan,” imbuhnya.

Baca juga: Mengenal PSEL, Teknologi Pengubah Sampah jadi Listrik 

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti menyampaikan, PSEL Bogor Raya terus dipersiapkan untuk segera dilakukan groundbreaking yang dilanjutkan dengan proses pembangunan.

Adapun lahan yang disiapkan untuk pembangunan PSEL ini seluas 8,7 hektare. Nantinya fasilitas ini akan diintegrasikan dengan pengolahan FABA.

Saat ini, seluruh pihak terkait tengah memastikan kesiapan lahan agar sepenuhnya rampung sebelum target peletakan batu pertama pembangunan yang direncanakan pada awal Agustus.

“Jadi dari Pemerintah Pusat yang dikoordinasikan oleh Kemenko Pangan, itu kami terus berkoordinasi erat dengan kementerian, yaitu Kementerian LH, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, dan juga Danantara. Danantara ini kan sebagai pelaksananya, tapi sebelum persiapannya itu kementerian-kementerian tadi yang kita terus berkoordinasi,” katanya.

Baca juga: Bogor Siapkan PSEL 2.500 Ton, Kayumanis Masuk Proyek Tahap Kedua

Nani menilai lahan yang sedang dalam proses percepatan persiapan dan pematangan melalui cut and fill tersebut memiliki lokasi strategis, karena berdekatan dengan rencana pembangunan pirolisis yang akan dibangun oleh TNI.

Pirolisis nantinya akan mengolah sampah yang menggunung di TPA, sedangkan PSEL akan digunakan untuk mengolah sampah-sampah baru yang masuk ke TPA.

“Jadi ini lebih strategis. Dan nanti lahannya kelihatannya sudah flat tinggal sedikit cut and fill saja gitu. Jadi tidak terlalu effort dan bisa percepatan, karena yang paling penting ini diminta oleh Pak Menko Pangan untuk bisa percepatan dalam proses pelaksanaan proyek PSEL ini,” katanya.

Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi mengatakan, sinergi dan kolaborasi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor terus berkesinambungan sejak lama dalam hal penanganan sampah.

Di tengah perjalanan kolaborasi dan sinergi tersebut, pemerintah pusat hadir melalui Presiden Prabowo dalam program penanganan sampah skala besar dan berkelanjutan.

“Kota dan kabupaten sangat menyambut itu. Maka saya mengajak kepada semua pihak, bahwa isu sampah ini memang cukup panjang. Dan mari kita bersama-sama untuk kita dukung,” ucapnya.

Dengan demikian, dalam waktu dua hingga tiga hari dan paling lambat 10 hari, proses persiapan lahan diharapkan dapat segera rampung, sehingga groundbreaking dapat dilaksanakan pada awal Agustus 2026.

(rls/hrs)