KlikBogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menggelar kegiatan silaturahmi bertema ‘Ngopi Bareng’ bersama insan pers yang tergabung dalam PWI Kota Bogor, IJTI Bogor Raya, dan PFI Bogor.

Bertempat di Weekenders, Baranangsiang, pada Selasa 28 April 2026, acara ini menjadi kesempatan penguatan kolaborasi dalam mengawal pembangunan di Kota Hujan.

​Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menyampaikan bahwa sinergi antara legislatif dan media massa merupakan elemen kunci untuk menciptakan suasana kota yang kondusif.

Ia menekankan pentingnya peran media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

​”Dengan adanya kegiatan ngopi bareng bersama insan pers, kita bisa bersilaturahmi dan berkolaborasi untuk membangun Kota Bogor. DPRD dan awak media harus saling menguatkan sehingga ke depan Kota Bogor makin kondusif,” ujarnya.

Adityawarman menambahkan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dan kritik dari media, sejauh hal tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kritik yang kritis tidak apa-apa, tapi mohon diimbangi dengan aturan. Intinya hari ini adalah penguatan sinergi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi mengapresiasi langkah DPRD Kota Bogor yang membuka ruang dialog bersama wartawan.

Menurutnya, komunikasi yang baik adalah kunci menjawab tantangan kota yang semakin kompleks.

​”Kami berharap kolaborasi ini memperkuat sinergi. Pertemuan ini sangat penting agar semua pihak bisa saling mendukung demi mencapai tujuan bersama bagi kemajuan Kota Bogor,” pungkas Aldho sapaan akrabnya.

​Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Zenal Abidin, Wakil Ketua III DPRD Dadang Iskandar Danubrata, serta sejumlah pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya seperti Achmad Rifki Alaydrus, Ahmad Aswandi, Fajar Muhammad Nur, Eka Wardhana, Juhana, Benninu Argoebi, dan Azis Muslim.

(ckl/hrs)

​KlikBogor – Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil menerima audiensi pengurus Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bogor di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin, 27 April 2026.

Pertemuan ini membahas persiapan PFI Bogor sebagai tuan rumah ajang bergengsi nasional, Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) 2026.

​Rencananya, acara puncak dan pameran foto jurnalistik tingkat nasional tersebut digelar pada 8 hingga 12 Mei 2026 di Taman Siliwangi, Cibinong, Kabupaten Bogor.

​Dalam audiensi tersebut, Adityawarman Adil menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan APFI.

Ia berharap ajang ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi dunia jurnalistik, khususnya di wilayah Bogor.

​”Semoga sukses dalam acara APFI 2026. Ini merupakan momentum penting bagi dunia foto jurnalistik kita,” ujar Adityawarman.

Ketua PFI Bogor, Andi M. Ridwan, menjelaskan bahwa terpilihnya Bogor sebagai tuan rumah merupakan sebuah kehormatan.

APFI sendiri merupakan panggung kontestasi karya foto jurnalistik terbaik di Indonesia yang telah rutin digelar sejak tahun 2010.

​Andi menambahkan, rangkaian acara akan diisi dengan penyerahan anugerah kepada para pemenang serta pameran foto-foto terbaik tahunan (Photo of the Year).

​”Pameran APFI akan menjadi roadshow yang digelar tanggal 8-12 Mei 2026 di Taman Siliwangi. Pada acara nanti, akan ada penyerahan anugerah dan pameran foto. Ini sekaligus menjadi sarana untuk mengenalkan Pewarta Foto Indonesia dari berbagai daerah lain,” jelasnya.

Andi juga menambahkan bahwa kegiatan berskala nasional ini merupakan perdana bagi PFI Bogor.

Sementara itu, Ketua Pelaksana APFI 2026, Gifar Rivana, mengatakan ribuan foto hasil karya fotografer diseleksi untuk menjadi Photo of The Year.

“Ribuan karya foto berlomba-lomba untuk memenangkan dalam setiap kategori dan terpilih menjadi karya terbaik tahunan,” kata Gifar.

Pada 2026 ini, PFI Bogor menjadi tuan rumah pelaksanaan APFI pada 08-12 Mei 2026 di Taman Siliwangi, Cibinong, Kabupaten Bogor.

“APFI merupakan ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan wartawan foto di Indonesia yang rutin digelar setiap tahun,” katanya.

(ckl/hrs)

KlikBogor – Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja (raker) bersama camat se-Kota Bogor terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Bogor.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS), mengatakan secara umum capaian pelaksanaan anggaran 2025 terbilang baik, dengan rata-rata penyerapan terealisasi 95 persen.

“Kalau terkait pelaksanaan anggaran 2025, pencapaiannya menurut saya baik, rata-rata 95 persen penyerapan anggaran,” ujar STS, Rabu, 22 April 2026.

Dalam rapat tersebut, STS juga membuka ruang diskusi bagi para camat untuk menyampaikan kondisi di wilayah masing-masing, khususnya di tengah situasi pengetatan anggaran.

Kesempatan itu dimanfaatkan para camat untuk menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait infrastruktur. Beberapa wilayah yang disorot antara lain Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, yang membutuhkan pembangunan flyover di perlintasan sebidang.

Baca juga: Parkir di Jalan Suryakencana Beralih ke Sisi Kanan Diuji Coba

Kemudian, Kecamatan Bogor Utara dan Bogor Timur terkait penanganan wilayah yang masih rawan banjir. Sementara Kecamatan Bogor Barat menyampaikan bahwa wilayahnya relatif minim persoalan infrastruktur, bahkan pembangunan kelurahan di Situ Gede berjalan baik.

“Kesimpulannya, para camat ini betul-betul ingin melayani masyarakat, tetapi terkendala keterbatasan anggaran. Mereka meminta dukungan kepada Komisi I untuk mendorong percepatan pemenuhan infrastruktur,” imbuhnya.

Untuk Kecamatan Bogor Selatan disampaikan persoalan longsor di akses Jalan Batutulis. Kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu tahun dan dikeluhkan masyarakat kepada camat dan lurah setempat.

Menanggapi hal tersebut, Komisi I memberikan informasi bahwa proses lelang proyek alih trase jalan tersebut telah dilakukan di tingkat provinsi dan saat ini memasuki tahap lelang.

“Kita berharap bisa segera dieksekusi alih trase-nya, karena jalan alternatif di Bogor Selatan itu kecil-kecil,” terang STS.

Baca juga: Pansus Kebut Raperda Status BPBD Kota Bogor Naik Tipe A

Meskipun persoalan infrastruktur bukan menjadi tugas pokok dan fungsi Komisi I, pihaknya tetap melihat pentingnya memberikan dukungan melalui ruang diskusi tersebut.

Selain infrastruktur, keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan juga menjadi sorotan. STS mengungkapkan bahwa masih banyak kelurahan yang kekurangan fasilitas seperti komputer.

“Yang paling sederhana saja, komputer. Satu kelurahan paling hanya dua sampai tiga unit, itu pun ada yang sudah tidak layak pakai. Ini anggarannya sebenarnya kecil, tapi karena pengetatan anggaran, mereka harus berjuang keras,” katanya.

(hrs)