KlikBogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bale Badami kepada masyarakat di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor, Kamis, 24 September 2026.

Sosialisasi tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Zenal Abidin serta Anggota DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi dan Lusiana Nurissiyadah.

Zenal Abidin mengatakan, Perda 1/2024 menjadi dasar untuk memfasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

“Hari ini sosperda (sosialisasi perda) Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bale Badami,” kata Zenal kepada awak media.

Baca juga: El Nino Capai Rekor Tertinggi Sejak 1950, Pangan Global Terancam

Menurutnya, Bale Badami mengadopsi kearifan lokal budaya Sunda dengan mengedepankan prinsip silih asah, silih asih, dan silih asuh. Prinsip tersebut diharapkan dapat memperkuat keharmonisan dan kedamaian di tengah masyarakat.

Zenal menjelaskan, keberadaan Bale Badami memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan perdamaian dengan tetap mengedepankan kearifan lokal.

“Perda Nomor 1 Tahun 2024 ini sangat penting karena memberikan ruang penyelesaian masalah di masyarakat melalui musyawarah dan perdamaian dengan mengedepankan kearifan lokal Sunda seperti tadi saya sampaikan,” ujarnya.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Garap Regulasi Baru untuk Penataan Perparkiran

Ia menegaskan, Bale Badami bukan dimaksudkan untuk menggantikan proses hukum yang berlaku. Program tersebut menjadi salah satu alternatif penyelesaian persoalan dengan pendekatan keadilan restoratif, ketertiban, dan keharmonisan sosial.

“Jadi, tujuannya jangan salah paham, bukan menggantikan proses hukum yang ada, tetapi menghadirkan penyelesaian yang lebih mengedepankan keadilan pemulihan, ketertiban, dan keharmonisan sosial,” kata Zenal.

Dalam pelaksanaannya, Bale Badami telah berjalan sejak 2024. Program tersebut juga diharapkan melibatkan sejumlah unsur di tingkat kewilayahan, mulai dari kecamatan, kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga ketua RT dan RW.

“Saya tadi sampaikan perda ini, termasuk tadi saya juga mengundang perwakilan RT dan RW. Tapi ini tidak semua perkara, seperti pembunuhan itu tidak bisa, kemudian pencurian juga harus dilihat dahulu perkaranya,” imbuh Zenal.

Selain mekanisme penyelesaian perkara melalui Bale Badami, Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM juga menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang menghadapi persoalan hukum.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Ancaman terhadap pangan global mulai menguat seiring fenomena El Nino yang kini memasuki kategori sangat kuat. Data National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) melaporkan, indeks Nino 3.4 pada 2 September 2026 telah mencapai +2,7°C (super/sangat kuat), sekaligus menjadi rekor tertinggi sejak 1950.

Guru Besar Fakultas Pertanian sekaligus Kepala Biotech Center IPB University, Prof Dwi Andreas Santosa mengatakan bahwa kondisi ini bukan hanya soal kekeringan. Fenomena iklim ini berpotensi mengganggu produksi dan pasokan pangan dunia, sekaligus mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas hingga 2027.

“Saat ini El Nino telah memasuki fase yang mengkhawatirkan, yaitu sangat kuat. Dampak paling kuat untuk Asia Tenggara diperkirakan terjadi pada akhir 2026 dan awal 2027,” ujar Prof Dwi Andreas dalam keterangannya dikutip Kamis, 24 September 2026.

Prof Dwi Andreas mengatakan, El Nino berdampak terhadap musim tanam. Ia memperkirakan El Nino kategori sangat kuat akan berlangsung hingga Februari 2027, sementara kondisi kuat hingga moderat dapat berlanjut sampai April 2027.

“Musim hujan tahun ini juga diperkirakan mundur ke November atau Desember dengan curah hujan lebih rendah. Akibatnya, musim tanam pertama berpotensi bergeser dan produksi padi pada 2027 berisiko kembali tertekan,” katanya.

Baca juga: Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Rancamaya, Tampung 2.000 Siswa

Dengan demikian, ia mengatakan, persoalan pangan tidak hanya menyangkut harga saat ini, tetapi juga bagaimana memastikan pasokan tetap tersedia ketika dampak El Nino mulai terasa pada produksi pertanian.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan utama produksi dan perdagangan beras dunia. India, Thailand, Vietnam, dan Myanmar sebagai pemasok utama beras juga termasuk wilayah yang sensitif terhadap El Nino. Gangguan produksi di negara-negara tersebut dapat memberikan tekanan pada pasokan dan harga beras dunia.

Tekanan tersebut mulai tercermin pada pergerakan harga pangan global. Food and Agriculture Organization (FAO) dalam Rice Price Update (4/9/2026) mencatat, indeks harga pangan FAO meningkat dari 130,8 poin (Juli) menjadi 133,3 poin (Agustus).

Indeks harga beras FAO juga mengalami kenaikan dari 108,4 (Juli) menjadi 109,0 (Agustus), kenaikannya terutama disumbang oleh beras indika (beras yang dikonsumsi rata-rata masyarakat Indonesia) dari 110,8 (Juli) menjadi 112,2 (Agustus).

“Indonesia pun menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Di satu sisi, produksi padi pada 2025 meningkat 13,29 persen dan stok beras pemerintah mencapai level tertinggi. Namun, peningkatan produksi dan besarnya stok tersebut belum berbanding lurus dengan harga beras di tingkat konsumen,” tutur Prof Dwi Andreas.

Harga beras medium di pasar tradisional, ia mencontohkan, terus meningkat. Dari Rp15.800 per kilogram pada Februari 2026, harga naik menjadi Rp16.370 pada Agustus dan mencapai Rp16.458 pada September 2026.

Baca juga: Fasilitas Pirolisis Dibangun di Galuga, Olah Timbunan Sampah jadi BBMT

Menurut Prof Dwi Andreas, salah satu persoalannya berada pada dinamika penyerapan gabah.

Pada Januari-Juli 2026, surplus produksi mencapai 4,03 juta ton setara beras. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,5 juta ton diserap Bulog sehingga hanya sekitar 0,5 juta ton yang tersisa untuk pasar.

Pada saat yang sama, harga gabah kering panen terus meningkat hingga mencapai Rp7.646 per kilogram pada Agustus.

“Stok jumbo beras pemerintah tidak serta-merta mampu berkontribusi terhadap pengendalian harga di pasar,” katanya.

Ia menilai, tata kelola pangan perlu diperkuat, terutama melalui kebijakan berbasis data, perbaikan manajemen stok pemerintah, peningkatan elastisitas pasokan, serta penguatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta.

“Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi agar tekanan iklim dan pasar pangan tidak berkembang menjadi gangguan pangan yang lebih luas,” katanya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) menggelar sosialisasi bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan sosial tidak tunai (BSTT) serta program bedah rumah Kota Bogor 2026.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, kegiatan sosialisasi ini berkaitan dengan tata kelola untuk penanganan bedah rumah dan RTLH.

Baca juga: Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Rancamaya, Tampung 2.000 Siswa

Sebab, sambungnya, secara keseluruhan baik bedah rumah dan RTLH dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), dan corporate social responsibility (CSR) tercatat ada 2.909 unit rumah yang akan diintervensi.

“Kami menginginkan Kasi Kemas, Lurah, Camat, dan semuanya memahami bahwa semua bantuan ini harus memenuhi persyaratan administrasi,” ungkap Dedie Rachim didampingi Kepala Disperumkim Kota Bogor, Chusnul Rozaqi di Amanuba Hotel and Resort Rancamaya, Rabu, 23 September 2026.

Ia juga menekankan program ini harus transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggung jawabkan. “Maka dari itu kami sosialisasikan terlebih dahulu”.

Baca juga: Jelang Porprov, Komisi III Pastikan Proyek GOR Pajajaran Sesuai Target

Dijelaskan Dedie Rachim, bansos yang diterima bervariasi seperti bedah rumah Rp100 juta per unit, RTLH antara Rp10 juta sampai Rp20 juta per unit, dan BSPS rata-rata Rp20 juta per unit.

Selain itu, Pemkot Bogor juga akan melakukan intervensi 2.000 unit rumah yang ada korelasi dengan penderita TBC. Saat ini, program dari Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Perumahan tersebut tengah proses inventarisir titik lokasi rumah.

“Ini sedang berproses, sedang diinventarisir titik-titiknya di mana saja. Insyaallah ini akan dilaksanakan tahun ini, tapi harus valid datanya,” katanya.

“Kalau dengan Kementerian Perumahan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, perkiraan total menjadi 4.909 rumah di Kota Bogor,” imbuh Dedie Rachim.

(hrs/ckl)